PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

(3) jJmlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Bagian Keenam
Tata Kerja
Pasal 578
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur
Urusan Agama Hindu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di
lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di departemen serta dengan instansi
lain di luar departemen sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
Pasal 579
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Hindu,
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 580
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya
berdasarkan visi misi dan kebijakan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk kerja
pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di atasnya dan bertanggung jawab serta wajib
menyampaikan laporan tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.
Pasal 581
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi/satuan kerja dari bawahan,
wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai
salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan kebijakan serta pembinaan
karier pegawai dan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
Pasal 582
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 583
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-
Kepala satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan,
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
104