PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

. pengelolaan dan pembinaan di bidang administrasi mutasi pegawai.
Bagian Mutasi Pegawai terdiri dari:
a. Subbagian Mutasi Wilayah I;
b. Subbagian Mutasi Wilayah II;
c. Subbagian Mutasi Wilayah III.
Pasal 40
Pasal 41
(1) Subbagian Mutasi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
pembinaan dan pelayanan di bidang pengangkatan, kepangkatan, mutasi pegawai,
pemensiunan dan pemberhentian pegawai meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, D.I
Yogyakarta, NAD, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa
Tenggara Timur, Gorontalo, Papua dan Pusat;
(2) Subbagian Mutasi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
pembinaan dan pelayanan di bidang pengangkatan, kepangkatan, mutasi pegawai,
pemensiunan dan pemberhentian pegawai meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah, Banten,
Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Maluku;
(3) Subbagian Mutasi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pembinaan dan pelayanan di bidang pengangkatan, kepangkatan, mutasi pegawai,
pemensiunan dan pemberhentian pegawai meliputi wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta,
Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.
Pasal 42
Bagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengelolaan dokumentasi, statistik dan informasi kepegawaian berdasarkan sasaran, program dan
kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 43
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Data dan
Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan tata naskah dan data kepegawaian;
b. pencatatan, pengolahan, penyajian data dan informasi kepegawaian.
Pasal 44
Bagian Data dan Informasi Kepegawaian terdiri dari:
a. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian Wilayah I;
b. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian Wilayah II;
c. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian Wilayah III.
Pasal 45
10