Tantangan Penyelenggaraan Haji Adalah Tingkat Kepuasan Jemaah

56
H A J I
DAERAH
LAPORAN UTAMA
Menteri Agama Suryadharma Ali
mengatakan terlaksananya dengan baik
penyelenggaraan haji 1430 H/2009 M,
antara lain ditandai dengan dengan semakin
baiknya layanan pondokan, katering, transportasi
dan kesehatan serta perlindungan dan keamanan
jemaah haji.
Hal itu diungkapkan Menag ketika memberi
sambutan pada acara pembukaan Rakernas Tahun
2010 Kementerian Agama yang berlangsung di
Jakarta 1-3 Februari 2010 bertema “memantapkan
implementasi kebijakan dan program dalam
mewujudkan tata kelola Kementerian Agama yang
akuntabel.”
Menurut Menag, sukses penyelenggaraan haji
2009 dengan indikator utama seluruh jemaah haji
dapat berangkat ke Arab Saudi menjalankan
Menag:
Tantangan Penyelenggaraan Haji
Adalah Tingkat Kepuasan Jemaah
Menteri Agama Suryadharma Ali berdialog dengan muasassah saat meninjau persiapan pelayanan Armina pada musim haji 1430 H.
Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji adalah tingkat kepuasan dan harapan
masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji. “Keberhasilan penyelenggaraan haji akan
tercermin dari seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan”.
Ikhlas BERAMAL, Nomor 61 Tahun XIII Maret 2010
kewajiban haji, ziarah di Madinah dan kembali ke
tanah air. “Seluruh jemaah memperoleh layanan
transportasi, akomodasi, konsumsi,kesehatan dan
keamanan sesuai dengan standar pelayanan minimum,”
tambahnya.
Indikator lainnya, kata Menag, adalah penguatan
pengendalian dan pengawasan terhada seluruh
aspek operasional penyelenggaraan haji di tanah air
dan di Arab Saudi.
Menag menyatakan, tantangan yang dihadapi
dalam penyelenggaraan haji adalah tingkat
kepuasan dan harapan masyarakat dalam
penyelenggaraan ibadah haji. “Keberhasilan
penyelenggaraan haji akan tercermin dari seberapa
jauh tingkat kepuasan masyarakat terhadap
layanan yang diberikan,” ucapnya.
Untuk penyelenggaraan haji mendatang, kata

H A J I
DAERAH
LAPORAN UTAMA
Menag, diupayakan mendekatkan jarak pondokan
di Mekkah sedapat mungkin maksimal 4.000 m dari
Masjidil Haram, dan di Madinah 95 % berada di
wilayah Markaziah. “ Meningkatkan kualitas dan
kuantitas bimbingan jemaah sebanyak 15 kali,”
tambah Menag.
Menag menambahkan, untuk pakain seragam
nasional jemaah haji akan menggunakan pakaian
batik dalam rangka melestarikan batik sebagai ciri
khas dan warisan budaya Indonesia. ”Untuk corak,
warna dan model, akan dilakukan lomba desain
secara terbuka,” tuturnya.
Setoran awal jemaah haji reguler, kata Menag,
direncanakan menjadi Rp 25 juta dan jemaah haji
khusus 4.000 dollar AS. ”Apabila segala sesuatunya
telah siap akan mulai diberlakukan pada bulan
Maret tahun ini,” ucapnya.
Semakin Dekat
Sementara itu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan
Umrah kementerian Agama, Slamet Riyanto pada
Evaluasi Haji di Jakarta, Kamis malam (5/2)
mengatakan, Pemerintah melalui Kementerian
Agama berupaya agar jarak pondokan jamaah haji
di Mekah dengan Masjidil Haram tahun 2010 ini
semakin dekat. ”Kalau tahun lalu jarak terjauh
masih sekitar tujuh kilometer, kami upayakan jarak
terjauh untuk tahun ini adalah 4000 meter dari
Masjidil Haram,” tandas Dirjen PHU.
Sementara untuk pondokan di Madinah, menu-
konsumsi, kami tengah kaji kembali apakah masih
mempertahankan parasmanan atau kemasan dalam
box. Ini juga masukan-masukan dari para
jamaah,”tandas Slamet
Selain itu Slamet Riyanto mengatakan, sistem
penyelenggaraan haji Indonesia ternyata banyak
diminati oleh sejumlah negara lain untuk dipelajari.
“Negara-negara seperti Iran, Nigeria dan Thailand
belajar bagaimana pengelolaan atau sistem
penyelenggaraan haji dari kita,” ucapnya.
Bahkan, kata Slamet,mufti Rusia secara khusus
minta dikirim pembimbing-pembimbing haji dari
Indonesia. “Kita akan sanggupi dan akan kita kirim
sejumlah orang untuk melatih bimbingan haji di
Rusia. Ada dua kota yang menjadi tujuan di sana,
yaitu Kazakhstan dan Moskow,“ papar Slamet.
“Jadi memang rupanya negara-negara lain
mengamati betul dengan sistem penyelenggaraan
haji yang kita terapkan. Memang sistem kloter itu
sangat efektif sekali. Di sana selain ada pembimbing
ibadah hajinya, juga terdapat dokter dan perawat
sebagai layanan kesehatan. Belum lagi ke bawahnya
ada regu dan sebagainya,“tambah Slamet.
Jemaah Non Kuota
Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat selaku
Amirul Haj pada Rakernas Evaluasi Haji 1430H/2009
di Jakarta mengatakan, secara umum penyelenggaraan
ibadah haji tahun 1430 Hijriyah/2009
Masehi berjalan baik dan lancar, sehingga seluruh
rut Slamet, jika tahun lalu 83
persen berada di wilayah
Markaziah, maka untuk
tahun ini diupayakan
mencapai 90 persen pondokan
jamaah berada di wilayah
Markaziah. ”Dari pengalaman
tahun lalu, memang yang
terpenting adalah sosialisasi
soal jarak pondokan ini pada
jamaah, harus benar-benar
tersosialisasikan,” tegasnya
didampingi Sekretaris Dirjen
Haji, Abdul Ghafur Djawahir,
Kapuspinmas Masyhuri dan
Kabid Haji di Saudi M Syairozi
Dimyathi.
Diakui Slamet bahwa
persoalan akomodasi dan
pondokan jamaah merupakan
titik krusial permasalahan
seputar penyelenggaraan haji.
”Untuk pelayanan kesehatan,
tahun ini juga akan lebih baik. Dirjen PHU Slamet Riyanto didampingi Kapuspinmas Masyhuri dan Konsul Haji Syairozi Dimiyati
Sementara untuk masalah saat memberikan keterang pers pada acara evaluasi haji nasional 1430 H.
Ikhlas BERAMAL, Nomor 61 Tahun XIII Maret 2010
57

jamaah melakukan seluruh rangkaian ritual haji.
Namun masih didapati sejumlah masalah yang
harus diperbaiki sehingga para tamu Allah
memperoleh pelayanan yang lebih baik.
Salah satu masalah yang cukup mengganggu
sistem dan pelayanan jamaah, kata Bahrul, adalah
kasus jamaah haji non kuota.”Terdapat 3.700
jamaah non kuota, mereka sudah sampai tahapan
mengganggu sistem pelayanan,” kata Bahrul.
Akibat ulah jamaah non kuota itu, kata Bahrul,
terdapat satu maktab di Mina diisi 280 orang.
“Walhasil, tenda menyempit dan makanan pun
berkurang.Baru diketahui setelah mereka
menginap,” ungkap Bahrul.
Untuk mengatasi masalah tersebut lanjutnya,
Tim Amirul Haj merekomendasikan antara lain,
diharapkan Presiden RI kembali mengundang Raja
Arab Saudi guna menyampaikan berbagai rencana
Pemerintah RI dalam rangka peningkatan kualitas
penyelenggara ibadah haji.
Selain itu melakukan langkah pencegahan
jamaah haji non kuota dengan Pemerintah Arab
Saudi dan Kementerian Hukum dan HAM. “Jamaah
tidak memperoleh visa kalau tidak diberikan, karena
itu perlu mengendalikan jamaah non kuota ketika
jemaah belum keluar dari Indonesia.”
Mengenai masalah transportasi, Sekjen
mengungkapkan masih terdapat masalah
keterlambatan atau delay. Pada penerbangan haji
yang mendarat di bandara Amir Muhammad
Madinah sebanyak 139 kloter, ada 115 kloter on
time, 12 kloter lebih cepat dan 12 kloter delayed.
Penerbangan haji yang mendarat di bandara King
Abdul Aziz Jeddah sebanyak 112 kloter, 89 kloter on
time, 7 kloter lebih cepat dan 16 kloter delayed
“Rekomendasi kami adalah meningkatkan on
time performance penerbangan dan pemberian
sanksi secara eksplisit dalam kontrak,” kata Bahrul.
Sedangkan pelayanan kesehatan selama di Arab
Saudi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan
melalui koordinasi dengan Kementerian Agama
dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu: pelayanan
kesehatan di kloter, klinik (balai kesehatan) dan di
rumah sakit. Namun demikian menurut Amirul Haj,
koordinasi pelayanan kesehatan belum optimal.
“Rekomendasi kami adalah meningkatkan
koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI agar
dengan menempatkan petugas Kementerian Agama
dalam tim kesehatan,” jelasnya.
Tim Amirul Haj juga mengevaluasi peran Media
Center Haji. Tim menilai MCH berfungsi cukup baik
dalam menyampaikan informasi kepada publik di
tanah air baik melalui media cetak maupun
elektronik. “Pada musim haji tahun 2010 diharapkan
ada kerjasama RRI dan Radio Saudi dalam meliput
kegiatan haji,” ujarnya. (ts)
58
H A J I
DAERAH
LAPORAN UTAMA
Ikhlas BERAMAL, Nomor 61 Tahun XIII Maret 2010
Menag:
Penyelenggaraan Haji,
Terbuka dan Akuntabel
Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan,
dalam penyelenggaraan ibadah haji, pihaknya
mengedapankan keterbukaan dan akuntabilitas.
“Seluruh aspek penyelenggaraan haji tidak ada
yang tertutup, semua terbuka dan akuntabel,”
kata Menag saat menjadi pembicara pada evaluasi
penyelenggaraan ibadah haji dalam perspektif media
massa, di Jakarta, Jumat (12/2).
Penyelenggaraan ibadah haji, kata Menag,
diawasi oleh banyak pihak, ada pengawasan dari
DPR, DPD, BPK, KPK, BPKP, Itjen Kementerian
Agama, juga diawasi oleh para wartawan.
“Masukan dari unsur pengawasan terebut, kita
gunakan untuk perbaikan penyelenggaraan haji
masa mendatang,” ucap Menag.
Hadir pada acara evaluasi tersebut, Dirjen
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto,
Irjen Kementerian Agama Suparta, Sekretaris
Ditjen PHU Abdul Ghafur Djawahir, Direktur
Pembinaan Haji Ahmad Kartono, Kapinmas
Masyhuri AM, Dirut RRI Parni Hadi dan Dewas
LKBN Antara Asro Kamal Rokan.
Menag Suryadharma Ali kembali mengatakan,
penyelenggaraan ibadah haji 1430H/2009 telah
terlaksana dengan baik dengan tolok ukur, jemaah
haji dapat diberangkatkan ke Arab Saudi,
memperoleh penempatan pemondokan di Mekkah
dan Madinah, Jemaah dapat mengikuti prosesi
ibadah di Armina, ibadah arba‘in di Madinah dan
dapat kembali pulang ke tanah air.
Menurut Menag, memang sulit untuk menyatakan
sebuah penyelengaraan haji dinyatakan sukses,
karena kita belum punya kreteria dan tolak
ukur bagi sebuah penyelenggaraan haji yang
dikatakan berhasil. “Tidak mungkin, kita dapat
memberikan pelayanan haji yang sempurna, karena
kondisi 208 ribu jemaah itu sangat heterogen
dengan keinginan yang berbeda pula,” ujar Menag.
Menag pada kesempatan tersebut mengucapkan
terimakasih atas partisipasi dan peran serta
media massa dalam pemberitaan dan penyebarluasan
informasi haji kepada masyarakat, baik
saat persiapan haji sampai dengan penyelenggaraan
haji berlangsung, serta memberi masukan
melalui forum evaluasi seperti ini. “Evaluasi
penyelenggaraan haji sangat penting, untuk
perbaikan dan penyempurnaan pelayanan haji
pada masa mendatang,” kata Menag. (ts)