LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

Kata Pengantar 

Sejalan dengan ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

melalui kegiatan pembangunan di segala bidang, sudah sepantasnya kita 

senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas 

semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan 

negara tercinta ini. 

Tanpa terasa, masa pengabdian Kabinet Indonesia Bersatu II dalam upaya 

untuk mewujudkan Indonesia yang semakin adil, aman, makmur dan sejahtera 

telah memasuki tahun ke-3 (tiga). Dalam rentang waktu tersebut, telah banyak 

capaian strategis yang berhasil kita lakukan dengan semangat dan kerja keras di 

tengah kondisi bangsa yang sedang mengalami cobaan, tantangan dan ujian 

yang tidak ringan. Gerak langkah pelaksanaan reformasi birokrasi yang 

kreatif dan inovatif dalam berbagai aspek semakin nyata baik di pusat 

maupun di daerah, hendaknya tetap kita jaga dan pertahankan, 

bahkan harus terus ditingkatkan di masa mendatang. Saya 

menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap segenap tingkatan aparatur 

negara/birokrasi yang telah melakukan berbagai langkah terobosan untuk 

kemajuan dan pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Pada 5 (lima) bulan awal pengabdian saya selaku Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya terus mengharapkan dukungan 

dan kebersamaan dari segenap tingkatan aparatur negara/birokrasi untuk 

mewujudkan hasil nyata sebagai terobosan dalam rangka percepatan reformasi 

birokrasi. Tugas kita 2 (dua) tahun kedepan akan semakin berat dalam 

mengawal jalannya pemerintahan. Kita akan dihadapkan dengan tahun 

dengan situasi sosial dan politik yang dinamis menyongsong pemilu tahun 2014. 

Untuk itu, peran aparatur negara menjadi unsur yang sangat penting dalam 

mendinamisir jalannya keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di 

seluruh tanah air. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan mampu mengubah wajah 

birokrasi menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana 

harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi kita jajaran Kementerian 

PAN dan RB yang diserahi tugas untuk mengkoordinasikan dan merumuskan 

kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

i Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian PAN dan RB Tahun 2011

Kita harus mampu secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan 

komitmen disertai produktivitas kin kinerja erja yang optimal dalam setiap pelaksanaan 

peran dan tugas ini. 

Pelaksanaan elaksanaan 9 (sembilan) program percepatan reformasi birokrasi 

sebagai ekstraksi dari berbagai kebijakan PAN dan RB yang telah kita canangkan 

harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien efisien, yaitu : 

1) Penataan Struktur Birokrasi; 

2) Penataan Jumlah dan distribusi PNS; 

3) Sistem Seleksi CPNS dan Promosi secara Terbuka; 

4) Profesionalisasi PNS; 

5) Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah ( (E-Government); 

Government); 

6) Penyederhanaan Perizinan Usaha; 

7) Peningkatan Transpar Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur; 

8) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; 

9) Efisiensi Penggunaan Fasilit Fasilitas, as, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri. 

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja kebijakan PAN dan RB 

tahun 2011, 1, kita menyusun Laporan Akunt Akuntabilitas abilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Kementerian ementerian PAN dan RB Tahun 2011. Hal ini semata semata-mata kita 

tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kementerian PAN dan RB mempunyai 

komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang 

berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain, 

penyusunan LAKIP Kementerian PAN dan RB juga dimaksudkan sebagai 

pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar 

penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan ya yang baik. 

Mudah-mudahan, mudahan, penyajian LAKIP Kementerian PAN dan RB ini menjadi 

cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu 

tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif 

dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen 

keuangan maupun koordinasi pelaksana pelaksanaannya. 

Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi, 

Azwar Abubakar 

ii Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian PAN dan RB Tahun 201 2011

Daftar Isi 

Kata Pengantar i 

Daftar Isi iii 

Ringkasan Eksekutif iv 

I Pendahuluan 1 

A. Latar Belakang 1 

B. 

C. 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Aspek Strategis 

D. Struktur Organisasi 4 

E. Sistematika Penyajian 5 

II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 6 

A. RPJMN 2010-2014 6 

B. 

C. 

Rencana Strategi Tahun 2010-2014 

Penetapan Kinerja Tahun 2011 

III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 22 

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 22 

B. Analisis Capaian Kinerja 27 

C. Akuntabilitas Keuangan 101 

IV Penutup 105 

A. Simpulan 105 

B. Saran 106 

Lampiran 

1. Struktur Organisasi Kementerian PAN dan RB 

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2011 

iii Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian PAN dan RB Tahun 2011 

2 

3 

10 

16

Ringkasan Eksekutif 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas 

pertama RPJMN 2010-2014 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola. Untuk itu, 

seluruh program kerja Kementerian PAN dan RB didasarkan pada tujuan, 

sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja Menteri PAN dan RB dengan Presiden, 

serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PAN dan RB Tahun 2010-2014 

secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. 

Kementerian PAN dan RB telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang 

akan dicapai dalam tahun 2011. Ke tujuh sasaran strategis tersebut selanjutnya 

diukur dengan mengaplikasikan 47 indikator kinerja dan 63 target kinerja. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tujuh sasaran strategis yang 

ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2011, terdapat 4 sasaran 

strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu 

Sasaran Strategis 3, 5, 6 dan 7. Sedangkan 3 Sasaran Strategis lainnya belum 

sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 1, 2 dan 4. 

Meskipun begitu tingkat pencapaian 3 sasaran strategis tersebut diatas 80%. 

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Kementerian PAN dan RB adalah 

sebesar 105,22%. 

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut 

dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : 

Sasaran Strategis I 

Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat, pasti, murah, transparan, 

adil, patut dan memuaskan 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Jumlah peraturan/kebijakan di 

bidang pelayanan publik (PP, 

PerPres, Inpres, dan Per Men. PAN 

dan RB) 

1 PP, 1 Perpres, 

1 Inpres, 2 Per. Men. 

PAN dan RB 

1 Draft RPP 90 

1 Draft Perpres 80 

1 Draft Inpres 80 

2 Draft 

Per.Men.PAN-RB 

iv Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian PAN dan RB Tahun 2011 

90

Persentase Provinsi yang diberi 

sosialisasi Undang-Undang ttg 

Pelayanan Publik 

Persentase Instansi Pusat yang 

diberi sosialisasi Undang-Undang ttg 


Terlaksananya implementasi 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 

ttg Pelayanan Publik pada K/L 


Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 

ttg Pelayanan Publik pada Provinsi 

Jumlah Kabupaten/ Kota yang 

mempresentasikan kepuasan 

pelanggan berdasarkan Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) 

70 % Provinsi 30 % 42,86 

100 % 100 % 100 

11 K/L 0 K/L 0 

7 Pemda Provinsi 0 Pemda Provinsi 0 

33 Kab/kota 28 Kab/kota 

Skor IKM unit pelayanan 65 76,57 117,58 

Persentase Pemerintah Daerah yang 

menerapkan OSS (pelayanan 

terpadu) 

Jumlah Kabupaten/Kota yang 

dilakukan evaluasi dampak 

Pemberian Penghargaan Citra Bahkti 

Abdi Negara (CBAN) 

Jumlah Kab/Kota yang menerapkan 

pedoman peningkatan kualitas 

pelayanan publik berbasis partisipasi 

masyarakat 

Jumlah unit pelayanan publik yang 

menerapkan pedoman peningkatan 

kualitas pelayanan publik berbasis 

partisipasi masyarakat 

Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai 

Berdasarkan usulan 

instansi/Pemerintah Provinsi 

Persentase Pemda yang berkategori 

baik sesuai penilaian 

v Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian PAN dan RB Tahun 2011 

85 

75 % 79 % 105,33 

26 Kab/kota 0 Kab/kota 0 

5 Kab/kota 5 Kab/Kota 100 

15 unit 80 unit 533,33 

105 Kab/Kota 73 Kab/Kota 69,52 

60 % 0 % 0 

Persentase Pemda yang berkategori 

terbaik sesuai penilaian 60 % 0 % 0 

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I 87,86

Sasaran Strategis II 

Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien 


Jumlah peraturan/kebijakan di bidang 

Kelembagaan (Perpres, Per. Men. 

PAN dan RB) 3 Perpres, 

Persentase penyelesaian konsolidasi 

struktural dan peningkatan kapasitas 

Kementerian PAN dan RB, BKN dan 

LAN 

Persentase Kementerian Negara yang 

telah tertata organisasi dan tata 

kerjanya 

Persentase LPNK yang telah tertata 

organisasi dan tata kerjanya 

Persentase LNS yang telah tertata 


Persentase Perwakilan RI di Luar 

Negeri yang telah tertata organisasi 

dan tata kerjanya 

Persentase Sekretariat Lembaga 

Negara yang telah tertata organisasi 


Persentase instansi pemerintah (PPK- 

BLU) yang telah tertata 

kelembagaannya 

Persentase Pemda yang dievaluasi 

organisasi dan tatakerjanya 

6 Per.Men.PAN dan RB 


4 PerMen.PAN 

dan RB, 

2 Draft 

PerMen.PAN dan 

RB 

vi Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian PAN dan RB Tahun 2011 

90 

100 % 80 % 80 

30 % 29,41 % 98,04 

30 % 28,57 % 95,24 

30 % 23,26 % 77,52 

30 % 0 % 0 

30 % 28,57 % 95,24 

30 % 25 % 83,33 

30 % 

30,30% Provinsi 

33,33% Kab/Kota 

101 

111,1 

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 83,31 

Sasaran Strategis III 

Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan 

sejahtera 


Jumlah peraturan/kebijakan di Bidang 

SDM Aparatur (UU, PP, Perpres, Per. 

1 RUU 1 RUU 100 

9 RPP 9 RPP 100

Men. PAN dan RB) 3 PP 12 PP 400 

Persentase instansi pemerintah yang 

mengirimkan data usulan formasi PNS 

secara akurat dan benar sesuai aturan 

Persentase instansi yang menerapkan 

kebijakan pemantapan 

pengembangan pegawai 

Persentase peningkatan penghasilan 

PNS 

Persentase instansi yang menyusun 

informasi jabatan dalam rangka 

penyusunan sistem remunerasi 

berdasarkan merit system 

10 Per. Men.PAN 

dan RB 

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III 

8 Per.Men.PAN 

dan RB 

vii Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian PAN dan RB Tahun 2011 

80 

80 % IP Pusat 95 % IP Pusat 119 

80 % IP Daerah 92 % IP Daerah 115 

Sasaran Strategis IV 

5 % 5 % 100 

5 % 10 % 200 

20 % 30 % 150 

151,55 

Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif 

dan akuntabel 



Tata Laksana (UU, PP, Per. Men. PAN 

dan RB) 

Persentase instansi pemerintah pusat 

yang melakukan penataan 

ketatalaksanaan dengan baik 

2 UU 2 RUU 80 

2 RUU 2 RUU 62,5 

1 PP 1 RPP 70 

5 Per. Men. PAN dan 

RB 

2 Per. Men. PAN 

dan RB, 

3 Draft 

Per.Men.PAN 

dan RB 

88 

35 % 59,46 % 169 

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV 93,90 

Sasaran Strategis V 

Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, 

sistematis, dan komprehensif 


Jumlah kebijakan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi yang diterbitkan 

7 kebijakan 10 kebijakan 143

Jumlah K/L yang telah melaksanakan 

reformasi birokrasi sesuai kebijakan 

RB Nasional 

12 K/L 20 K/L 167 

Jumlah K/L yang telah melaksanakan 

reformasi birokrasi 30 % 47 % 156 

Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang 

terukur sesuai dengan kebijakan RB 

Nasional 

Jumlah instansi yang menerima 

sosialisasi 

Jumlah asistensi reformasi birokrasi 

kepada instansi pusat dan daerah 

80 % 81 % 101 

100 % K/L 

30 % Pemda 

100 % K/L 

10 % Pemda 

100 % K/L 

100 % Prov. 

62 % 

- 

100 

333 

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V 132,75 

Sasaran Strategis VI 

Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi 



Akuntabilitas Kinerja (RUU, Per. Men. 

PAN dan RB) 


menerapkan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja sesuai aturan 


akuntabilitas kinerjanya baik 


menyusun Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 

viii Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian PAN dan RB Tahun 2011 

62 

- 

1 RUU 1 RUU 100 


RB 


dan RB 

100 

50 % 50,34 % 100,68 

44 % 48,72 % 121,81 

22 % (Pusat dan 

Daerah) 

Persentase LAKIP yang diterima 87 % (Pusat dan 

Daerah) 

Persentase PK yang diterima 


Daerah) 

20,10 % 91,36 

87,42 % 100,48 

60,29 % 109,62 

Persentase instansi peserta model 

Island of Integrity yang berhasil 32 % 30,77 % 76,92 

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI 100,10

Sasaran Strategis VII 

Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah yang 

terintegrasi, efisien dan efektif 



Pengawasan (RUU, Per. Men. PAN dan 

RB) 


melaksanakan SPI sesuai dengan 

ketentuan 

Persentase laporan dumas yang 

disalurkan dan telah ditindaklanjuti 

oleh instansi pemerintah 


melaksanakan dan melaporkan Inpres 

Percepatan Pemberantasan Korupsi 

yang dievaluasi sesuai pedoman 

1 RUU 1 Draft RUU 95 


RB 

2 Draft Per.Men. 

PAN dan RB 

ix Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian PAN dan RB Tahun 2011 

98 

50 % 62,55 % 125,30 

65 % 81 % 124,61 

65 % 51,88 % 79,81 

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII 104,54 

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 105,22

A. Latar Belakang 

Bab I 

Pendahuluan 

Keberadaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah aparatur negara 

dalam mengawal perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita 

luhur sebagaimana ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu 

“membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sejak awal terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), aparatur negara telah menyertai dan 

menjaga perjalanan sejarah bangsa Indonesia agar tidak tercabik-cabik 

dalam keterpurukan dan tetap utuh dalam kerangka NKRI. Dengan 

memberikan arah kebijakan strategis yang menjadikan aparatur negara di 

pusat dan daerah dapat berperan aktif menyelenggarakan tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan sehingga tetap berjalan sebagaimana 

mestinya. Meskipun gelombang pasang surut terjadi dalam dinamika 

sejarah perjuangan bangsa dan diwarnai pergolakan sosial yang kuat, 

berkat komitmen dan kinerja aparatur negara yang netral, profesional dan 

beretika, pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan 

Indonesia yang aman, adil, sejahtera dan bermartabat tetap berjalan 

sampai dengan yang diharapkan. 

Ketika reformasi bergelora di Indonesia, segenap komponen bangsa 

terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan 

upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang 

memberikan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya 

sistematis untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan 

masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa 

aparatur negara yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi 

keberlangsungan pembangunan nasional. 

Pada era penyelenggaraan pemerintahan 2010-2014, telah ditetapkan 11 

prioritas pembangunan nasional yang menempatkan Reformasi Birokrasi 

dan tata kelola sebagai prioritas pertama untuk dilaksanakan 

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011

sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2010-2014. Untuk melaksanakan amanat strategis tersebut, 

Presiden Republik Indonesia telah memberikan tugas pokok kepada 


berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 untuk 

menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan 

Reformasi Birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan 

dengan penuh tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel. 

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: 

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 

1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah 

sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan 

sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan 

perencanaan strategis yang ditetapkan. 

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka 

kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Kedudukan 


dipimpin oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

2. Tugas Pokok 


diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi dalam 


pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan 

aparatur negara dan reformasi birokrasi; 

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; 

3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 

tanggungjawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi; 

4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

C. ASPEK STRATEGIS 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menetapkan 11 

prioritas nasional yaitu : 

1) reformasi birokrasi dan tata kelola; 

2) pendidikan; 

3) kesehatan; 

4) penanggulangan kemiskinan; 

5) ketahanan pangan; 

6) infrastruktur; 

7) iklim investasi dan usaha; 

8) energi; 

9) lingkungan hidup dan penanganan bencana; 

10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta 

11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. 

Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Kementerian PAN dan RB adalah 

prioritas pertama yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola. Selain itu, 

Kementerian PAN dan RB juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas 

lainnya dalam upaya peningkatan pelayan di berbagai sektor. 

Berkaitan dengan pencapaian target RPJMN Tahun 2010-2014, ditetapkan 

Pokok-pokok strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan Reformasi 

Birokrasi tahun 2010-2014 yang difokuskan pada 3 (tiga) aspek utama, 

sebagai berikut : 


1) Penyelesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan sebagai 

landasan hukum yang memperkuat arah Reformasi Birokrasi; 

2) Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 

sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu 

cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Hal 

ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat 

dan memperbaiki iklim investasi sehingga multiplier efeknya terjadi 

pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 

3) Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang 

menyeluruh, mencakup : (a) penyusunan dan penyempurnaan 

berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk implementasi 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna memberikan landasan dan arah 

pelaksaan yang sistemik, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan 

pada konteks good governance ; (b) pembenahan sistem 

kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat 

dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta 

berorientasi pada peningkatan kinerja SDM Aparatur dan instansi; (c) 

peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui pembenahan 

manajemen kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan 

mulai dari perencanaan, penetapan formasi, rekruitmen/seleksi, 

penempatan, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta 

peningkatan tertib administrasi kepegawaian; (d) perbaikan 

pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui 

peningkatan efektivitas, efisiensi dan kapasitas pengawasan aparatur 

pemerintah terhadap seluruh aspek manajemen pemerintahan dan 

kenegaraan. 

D. Struktur Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata 

kerja tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibantu 

oleh: 

1. Sekretariat Kementerian; 

2. Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi; 

3. Deputi Bidang Kelembagaan; 

4. Deputi Bidang SDM Aparatur; 

5. Deputi Bidang Tata Laksana; 

6. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur; 


7. Deputi Bidang Pelayanan Publik; 

8. Staf Ahli Bidang Hukum; 

9. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik; 

10. Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen; 

11. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah; 

12. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur. 

Secara rinci struktur organisasi Kementerian PAN dan RB terdapat pada 

lampiran 1. 

E. Sistematika Penyajian 

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan 

mengenai pencapaian kinerja Kementerian PAN dan RB selama Tahun 

2011. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2010 tersebut 

diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 

Tahun 2011 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis 

atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan 

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi 

perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian PAN dan RB 

Tahun 2011 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, sebagai berikut : 

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek 

strategis Kementerian PAN dan RB, serta struktur organisasi; 

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara 

ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, 

kegiatan dan anggaran Kementerian PAN dan RB Tahun 2011 meliputi 

RPJMN 2010-2014, Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB Tahun 

2010 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011. 

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011, menjelaskan analisis 

pencapaian kinerja Kementerian PAN dan RB dikaitkan dengan 

pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk 

Tahun 2011. 

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011 dan 

menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa 

datang. 


Bab II 

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Pasal 612 Peraturan 

Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Kementerian PAN dan RB diberikan tugas untuk 

menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan 

Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kementerian PAN dan RB 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur 

negara dan reformasi birokrasi; 

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan 

aparatur negara dan reformasi birokrasi; 

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab 

Kementerian PAN dan RB; 

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PAN dan RB. 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, 

efisien dan akuntabel, Kementerian PAN dan RB berpedoman pada dokumen 

perencanaan yang terdapat pada : 

1. RPJMN 2010-2014; 

2. Renstra Kementerian PAN dan RB 2010-2014; 

3. Penetapan Kinerja Tahun 2011. 

A. RPJMN 2010-2014 

RPJM 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan 

kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan 

kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. 

Berkaitan dengan ini telah di tetapkan kerangka Visi Indonesia 2014 

adalah: Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan 

Berkeadilan, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan 

rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada 


keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya 

manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui 

kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

2. Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang 

demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan 

yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia; 

3. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang 

dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat 

dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 

Visi Indonesia 2014 kemudian dijabarkan di dalam Misi 

pembangunan 2010-2014. Misi ini adalah rumusan dari usaha-usaha yang 

diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014 yaitu terwujudnya 

Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Misi pemerintah dalam 

periode 2009-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih 

sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi 

Indonesia yang adil dan demokratis. Misi tersebut adalah : 1) 

Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera; 2) 

Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi; dan 3) Memperkuat Dimensi 

Keadilan di Semua Bidang. 

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, 

pemerintah menetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 

2010-2014, yaitu: Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan 

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Agenda II : Perbaikan Tata 

Kelola Pemerintahan; Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi; 

Agenda IV: Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi; dan 

Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan. 

Ke lima agenda tersebut memiliki prioritaskan yang dirumuskan dalam 

bentuk sasaran pembangunan nasional 2010-2014, yaitu : 1) Sasaran 

Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; 2) Sasaran Perkuatan 

Pembangunan Demokrasi; dan 3) Sasaran Program Penegakan 

Hukum. 

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, agenda, sasaran pembangunan 

dan arah kebijakan umum pemerintah tersebut, pemerintah menetapkan 

Sebelas (11) Program Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi 

dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) 

penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) 

infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) 


lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, 

terluar, dan paska konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan 

inovasi teknologi. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 ini juga 

diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang 

bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas sektor harus ditangani 

secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan 

persoalan yang sebenarnya. 

Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak 

khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara 

sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh 

karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan 

lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang 

yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas 

bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin 

kompleks. Berkaitan dengan hal ini telah ditetapkan 9 (sembilan) bidang 

pembangunan yaitu: 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 

2) Bidang Ekonomi; 3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4) Bidang 

Sarana dan Prasarana; 5) Bidang Politik; 6) Bidang Pertahanan dan 

Keamanan; 7) Bidang Hukum dan Aparatur; 8) Bidang Wilayah dan 

Tataruang; dan 10) Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 

Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat 1 (satu) bidang 

yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara PAN dan 

Reformasi Birokrasi yaitu bidang (7) Bidang Hukum dan Aparatur 

dengan sasaran yang akan dicapai, yaitu : terwujudnya peningkatan 

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan 

supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh 

aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta 

profesional melalui: 

a. Tercapainya tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator 

berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang 

bermasalah, meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat; 

b. Terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa yang 

ditandai dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, 

transparan dan akuntabel; 

c. Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan 

HAM, dengan indikator tersedianya kerangka regulasi yang 


erperspektif HAM, terbentuk dan terlaksananya pedoman dan 

mekanisme pemajuan HAM, jumlah penanganan kasus-kasus HAM, 

termasuk perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin 

dan terpinggirkan; 

d. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, ditandai 

dengan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi menjadi 5 dan 

membaiknya opini BPK atas LKKL dan LKPD. Untuk LKKL diharapkan 

pada tahun 2014 seluruh KL (100%) mendapatkan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP), sedangkan opini atas LKPD pada tahun 2014 

diharapkan yang mendapatkan opini WTP sebanyak 60% dan opini 

WDP sebanyak 40%; 

e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada penduduk 

dan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya skor Integritas 

Pelayanan Publik dan peringkat Kemudahan Berusaha. Skor Integritas 

Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi pusat, bila pada tahun 

2008 adalah 6,84 diharapkan pada tahun 2014 menjadi 8. Sedangkan 

untuk daerah ditandai meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik 

dari 6,69 pada tahun 2008 menjadi 8 pada tahun 2014. Skor Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit pelayanan diharapkan tahun 

2014 skornya mencapai 85. Di samping itu, peringkat Kemudahan 

Berusaha diharapkan terus membaik dari peringkat 122 pada tahun 

2009 naik menjadi peringkat 75 pada tahun 2014; 

f. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang 

ditandai dengan meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan 

dari 47,4 pada tahun 2008 menjadi 60 pada tahun 2014. Di samping 

itu, pada tahun 2014 ditargetkan seluruh instansi pemerintah telah 

menerapkan SAKIP, dan persentasi instansi yang dinilai akuntabel 

mencapai 80%. 

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur, 

prioritas bidang hukum dan aparatur adalah Peningkatan Penyelenggaraan 

Tatakelola Pemerintahan yang Baik, dengan fokus prioritas pada: (1) 

Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan; (2) Peningkatan 

Kinerja Lembaga di Bidang Hukum; (3) Peningkatan Penghormatan, 

Pemajuan, dan Penegakan HAM; (4) Peningkatan Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN); (5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (6) Peningkatan 

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; dan (7) Pemantapan 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi. 


B. Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PAN dan RB 2010-2014 

merupakan perencanaan jangka menengah Kementerian PAN dan RB yang 

berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai 

dalam kurun waktu lima tahun oleh Kementerian PAN dan RB beserta 

strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, 

fungsi dan peran yang diamanahkan. 

Penyusunan Renstra Kementerian PAN dan RB telah mengacu pada RPJM 

Nasional tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya 

terkait dengan prioritas pembangunan bidang Hukum dan Aparatur. 

Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara 

unit-unit di bawah Kementerian PAN dan RB maupun stakeholder 

eksternal. Secara ringkas subtansi Renstra Kementerian PAN dan 

RB dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

a. Visi 

Visi Kementerian PAN dan RB adalah : “Terwujudnya aparatur 

negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik 

Kelas Dunia 2025.” 

b. Misi 

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian PAN dan 

RB menetapkan 7 ( tujuh) misi yang akan dilakukan secara konsisten, 

yaitu: 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

2) Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi: 

3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur; 

4) Meningkatkan koordinasi pengawasan; 

5) Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien; 

6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan; 

7) Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur. 

c. Tujuan 

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kementerian PAN dan 

RB menetapkan empat (4) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi 

dalam jangka waktu sampai tahun 2014, yaitu: 

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; 


2) Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan 

akuntabel dalam rangka percepatan reformasi birokrasi; 

3) Meningkatnya pengawasan intern pemerintah dalam rangka 

percepatan pemberantasan korupsi yang efektif; 

4) Meningkatnya sumber daya Kementerian PAN dan Reformasi 

Birokrasi. 

d. Sasaran 

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kementerian PAN dan RB 

menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara 

tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator 

kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 

2010-2014 adalah sebagai berikut : 

Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 

Sasaran Strategis 1 : 

Terwujudnya kualitas pelayanan 

publik prima, cepat, pasti, murah, 

transparan, adil, patut dan 

memuaskan 

1) Jumlah peraturan/kebijakan dibidang 

pelayanan publik; 

2) Persentase Instansi yang skor IKM baik; 

3) Persentase Pemerintah Daerah yang 

menerapkan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP); 

4) Persentase instansi yang berkategori 

baik sesuai penilaian; 

5) Persentase unit pelayanan yang 

berkategori baik sesuai penilaian; 

6) Jumlah instansi yang menerapkan 

pedoman peningkatan kualitas pelayanan 

publik berbasis partisipasi masyarakat; 

7) Jumlah instansi yang menerapkan UU 

Nomor 25/2009 tentang pelayanan 

publik; 

8) Jumlah Pemda yang melakukan 

peningkatan kualitas pelayanan publik 

berbasis Sistem Manajemen Mutu (SMM) 

yang diakui secara internasional. 



Tujuan 2 : Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan 

akuntabel dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi 


Terwujudnya pelaksanaan reformasi 

birokrasi nasional secara terencana, 



Terwujudnya organisasi pemerintah 

yang proporsional, efektif dan 

efisien 


Terwujudnya SDM Aparatur yang 

profesional, berkinerja,akuntabel 

dan sejahtera 

1) Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi yang diterbitkan; 

2) Jumlah K/L yang telah melaksanakan 

reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB 

Nasional; 

3) Jumlah Pemda yang telah melaksanakan 

reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB 

Nasional; 

4) Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang 


Nasional. 

1) Jumlah Peraturan Kebijakan dibidang 

kelembagaan (UU, PP, Perpres, Per. Men. 

PAN dan RB); 

2) Persentase unit organisasi di lingkungan 

Kementerian/Lembaga yang telah tertata 

organisasi dan tata kerjanya; 

3) Jumlah kelembagaan Pemda yang telah 

dipantau dan dievaluasi organisasi dan 

tata kerjanya. 

1) Jumlah Peraturan Kebijakan dibidang 

SDM Aparatur (UU, PP, Perpres, Per. 

Men. PAN dan RB); 

2) Persentase peningkatan penghasilan PNS 

berdasarkan hasil analisis dikaitkan 

dengan tingkat inflasi; 

3) Jumlah instansi pemerintah yang 

menyusun perencanaan kebutuhan 

pegawai dan penataan PNS sesuai 

aturan; 

4) Persentase instansi yang menegakkan 

disiplin sesuai aturan; 

5) Persentase instansi pemerintah yang 

melakukan penataan jabatan PNS; 

6) Jumlah instansi pemerintah yang telah 

melakukan pemeringkatan jabatan. 




Terwujudnya penyelenggaraan tata 

laksana pemerintah yang efisien, 

efektif dan akuntabel 


Terwujudnya instansi pemerintah 

yang akuntabel dan berkinerja tinggi 

1) Jumlah peraturan/kebijakan dibidang 

ketatalaksanaan; 

2) Persentase instansi pemerintah pusat 


ketatalaksanaan dengan baik; 

3) Persentase instansi pemerintah daerah 


ketatalaksanaan dengan baik. 

1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang 

pengawasan dan akuntabilitas; 


menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

sesuai aturan; 


akuntabilitas kinerjanya baik; 

4) Persentase instansi peserta model Island 

of Integrity yang berhasil; 


menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU); 

6) Persentase LAKIP yang diterima; 

7) Persentase PK yang diterima. 

Tujuan 3 : Meningkatnya pengawasan intern pemerintah dalam rangka 

percepatan pemberantasan korupsi yang efektif; 


Terwujudnya penyelenggaraan 

pengawasan intern pemerintah yang 



melaksanakan SPI sesuai dengan 

ketentuan; 

2) Persentase jumlah temuan yang 

ditindaklanjuti dalam waktu satu tahun; 

3) Persentase laporan dumas yang 

disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh 

instansi pemerintah; 


melaksanakan dan melaporkan Inpres 

Percepatan Pemberantasan Korupsi yang 

dievaluasi sesuai pedoman. 



Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur negara Kementerian 


PAN dan Reformasi Birokrasi 

Terwujudnya peningkatan kinerja 

manajemen internal dalam rangka 

pelaksanaan tugas Kementerian 

e. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

1) Persentase dokumen administrasi 

keuangan yang diselesaikan tepat waktu; 

2) Persentase barang milik negara yang 

tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah 

pencatatan BMN; 

3) Opini BPK terhadap laporan keuangan 

KemPAN dan RB; 

4) Persentase pejabat yang telah 

melaporkan LHKPN; 

5) Rasio sarana dan prasarana yang tersedia 

dengan kebutuhan pegawai sesuai 

standar kualitas pelayanan yang baik; 

6) Persentase dokumen program dan 

anggaran yang diselesaikan tepat waktu; 

7) Persentase dokumen pelaporan yang 

diselesaikan tepat waktu; 

8) Persentase kegiatan yang dilaksanakan 

sesuai dokumen perencanaan; 

9) Persentase publikasi/ pemberitaan 

tentang kebijakan PAN yang 

dilaksanakan; 

10) Persentase proses penyusunan 

peraturan perundang-undangan yang 

dilaksanakan sesuai prosedur. 

Kementerian PAN dan RB juga telah menetapkan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi 

secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU 

telah mengacu pada Renstra Kementerian PAN dan RB serta RPJMN 

tahun 2010-2011. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih 

indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kementerian PAN 

dan RB tahun 2010-2014 yang memiliki fokus pada perspektif 

stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses 


(peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai 

Indikator Kinerja Utama. 

Indikator kinerja utama Kementerian Negara PAN dan Reformasi 

Birokrasi yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2010-2014 

sesuai periode Renstra telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri 

Negara PAN dan RB Nomor 47 Tahun 2010, sebagai berikut : 

No. 

Sasaran Strategis 

I. Terwujudnya kualitas 

pelayanan publik prima, cepat, 

pasti, murah, transparan, adil, 

patut dan memuaskan 

II. Terwujudnya organisasi 

pemerintah yang proporsional, 

efektif dan efisien 

III. Terwujudnya SDM Aparatur 

yang profesional, 

berkinerja,akuntabel dan 

sejahtera 

IV. Terwujudnya penyelenggaraan 

tata laksana pemerintah yang 

efisien, efektif dan akuntabel 

15 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011 

Indikator Kinerja Utama 

1. Persentase instansi yang skor 

IKM baik; 

2. Persentase Pemerintah Daerah 

yang menerapkan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP); 

3. Persentase Instansi yang 

berkategori baik sesuai penilaian; 

1. Persentase Kementerian/ 

Lembaga yang telah tertata 

organisasi dan tata kerjanya; 

2. Persentase kelembagaan Pemda 

yang telah tertata organisasi dan 

tata kerjanya. 

1. Persentase peningkatan 

penghasilan PNS; 

2. Persentase instansi pemerintah 

yang menyusun perencanaan 

kebutuhan SDM aparatur sesuai 

aturan; 

3. Persentase instansi yang 

menegakkan disiplin sesuai 

aturan; 



jabatan PNS. 


pusat yang melakukan penataan 

ketatalaksanaan dengan baik; 


daerah yang melakukan penataan 

ketatalaksanaan dengan baik.

No. 

Sasaran Strategis 

V. Terwujudnya pelaksanaan 

reformasi birokrasi nasional 

secara terencana, sistematis, 

dan komprehensif 

VI. Terwujudnya instansi 

pemerintah yang akuntabel 

dan berkinerja tinggi 

VII. Terwujudnya penyelenggaraan 

pengawasan intern 

pemerintah yang terintegrasi, 

efisien dan efektif 

C. Penetapan Kinerja Tahun 2011 


Indikator Kinerja Utama 

1. Tingkat kualitas pelaksanaan RB 

yang terukur sesuai dengan 

kebijakan RB Nasional; 

2. Jumlah K/L yang telah 

melaksanakan reformasi birokrasi 

sesuai kebijakan RB Nasional. 


yang menerapkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja sesuai 

aturan; 


yang akuntabilitas kinerjanya 

baik; 

3. Persentase instansi peserta 

model Island of Integrity yang 

berhasil. 


yang melaksanakan SPI sesuai 

dengan ketentuan; 

2. Persentase laporan dumas yang 

disalurkan dan telah 

ditindaklanjuti oleh instansi 

pemerintah; 


yang melaksanakan dan 

melaporkan Inpres Percepatan 

Pemberantasan Korupsi yang 

dievaluasi sesuai pedoman. 

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan 

Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang 

Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan 

komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja 

yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus 

penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara

penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan 

sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. 

Kementerian PAN dan RB telah membuat penetapan kinerja tahun 2010 

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. 

Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kementerian PAN dan 

RB serta RPJMN tahun 2010-2014. Oleh karena itu Indikator – indikator 

kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini 

adalah indikator kinerja utama tingkat kementerian yang telah ditetapkan 

dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kementerian PAN dan RB tahun 

2010-2014. 

Penetapan Kinerja tingkat Kementerian PAN dan RB Tahun 2011 yang telah 

ditandatangani pada bulan Maret 2011 adalah sebagai berikut : 


Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat, pasti, murah, 

transparan, adil, patut dan memuaskan 

Indikator Kinerja Target 

Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pelayanan 

publik (PP, PerPres, Inpres, dan Per Men. PAN dan 

RB) 

Persentase Provinsi yang diberi sosialisasi 

Undang-Undang ttg Pelayanan Publik 

Persentase Instansi Pusat yang diberi sosialisasi 

Undang-Undang ttg Pelayanan Publik 

Terlaksananya implementasi Undang-Undang No. 

25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik pada K/L 

Terlaksananya implementasi Undang-Undang No. 

25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik pada 

Provinsi 

Jumlah Kabupaten/ Kota yang mempresentasikan 

kepuasan pelanggan berdasarkan Indeks 



1 PP, 1 Perpres, 1 Inpres, 

2 Per. Men. PAN dan RB 

70 % Provinsi 

100 % 

11 K/L 

7 Pemda Provinsi 

33 Kab/kota 

Skor IKM unit pelayanan 65

Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan 

OSS (pelayanan terpadu) 

Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi 

dampak Pemberian Penghargaan Citra Bahkti 

Abdi Negara (CBAN) 

Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman 

peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis 


Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan 

pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik 

berbasis partisipasi masyarakat 

Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai Berdasarkan 

usulan instansi/Pemerintah Provinsi 

Persentase Pemda yang berkategori baik sesuai 

penilaian 

Persentase Pemda yang berkategori terbaik 

sesuai penilaian 



75 % 

26 Kab/kota 

5 Kab/kota 

15 unit 

105 Kab/Kota 

60 % 

60 % 




Kelembagaan (Perpres, Per. Men. PAN dan RB) 

Persentase penyelesaian konsolidasi struktural 

dan peningkatan kapasitas Kementerian PAN dan 

RB, BKN dan LAN 

Persentase Kementerian Negara yang telah 

tertata organisasi dan tata kerjanya 

Persentase LPNK yang telah tertata organisasi dan 

tata kerjanya 

Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan 

tata kerjanya 

Persentase Perwakilan RI di Luar Negeri yang 

telah tertata organisasi dan tata kerjanya 

Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang 

telah tertata organisasi dan tata kerjanya 

3 Perpres, 


100 % 

30 % 

30 % 

30 % 

30 % 

30 %

Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang 

telah tertata kelembagaannya 

Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan 

tatakerjanya 



30 % 

30 % 


sejahtera 


Jumlah peraturan/kebijakan di Bidang SDM 

Aparatur (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB) 

Persentase insansi pemerintah yang mengirimkan 

data usulan formasi PNS secara akurat dan benar 

sesuai aturan 

Persentase instansi yang menerapkan kebijakan 

pemantapan pengembangan pegawai 

1 RUU, 9 RPP, 3 PP, 

10 Per. Men PAN dan RB 

80 % 

5 % 

Persentase peningkatan penghasilan PNS 5 % 

Persentase instansi yang menyusun informasi 

jabatan dalam rangka penyusunan sistem 

remunerasi berdasarkan merit system 


20 % 

Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, 



Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata 

Laksana (UU, PP, Per. Men. PAN dan RB) 

Persentase instansi pemerintah pusat yang 

melakukan penataan ketatalaksanaan dengan 

baik 

2 UU, 2 RUU, 1 PP, 


35 %





Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi yang diterbitkan 

Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi 

birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional 

Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi 

birokrasi 

Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur 

sesuai dengan kebijakan RB Nasional 


7 kebijakan 

12 K/L 

30 % 

80 % 

Jumlah instansi yang menerima sosialisasi 100 % K/L 

30 % Pemda 

Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada 

instansi pusat dan daerah 


100 % K/L 

10 % Pemda 



Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Akuntabilitas 

Kinerja (RUU, Per. Men. PAN dan RB) 

Persentase instansi pemerintah yang menerapkan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan 

Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas 

kinerjanya baik 

Persentase instansi pemerintah yang menyusun 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

1 RUU, 


50 % 

44 % 

22 % (Pusat dan Daerah) 

Persentase LAKIP yang diterima 87 % (Pusat dan Daerah) 

Persentase PK yang diterima 55 % (Pusat dan Daerah) 

Persentase instansi peserta model Island of 

Integrity yang berhasil 

32 %





Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Pengawasan 

(RUU, Per. Men. PAN dan RB) 


melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan 

Persentase laporan dumas yang disalurkan dan 

telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah 


melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan 

Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai 

pedoman 


1 RUU, 


50 % 

65 % 

65 % 

Terdapat perbedaan indikator kinerja antara PK (Penetapan Kinerja) dan IKU 

(Indikator Kinerja Utama) dikarenakan : 

1. PK Tahun 2011 telah ditetapkan pada bulan Maret tahun 2011; sedangkan 

2. IKU Tahun 2011 baru ditetapkan pada bulan Oktober 2011; dikarenakan 

menyesuaikan dengan kondisi aktual bidang PAN dan RB saat ini. 

Indikator Kinerja yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja (LAKIP 

Kementerian PAN dan RB) tahun 2011 adalah indikator kinerja yang terdapat 

pada PK tahun 2011.

Bab III 

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian PAN dan RB 

tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target 

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan 

Kinerja Kementerian PAN dan RB tahun 2011 dengan realisasinya. Tingkat 

capaian kinerja Kementeraian PAN dan RB tahun 2011 berdasarkan hasil 

pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : 


Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat, pasti, murah, 

transparan, adil, patut dan memuaskan 



bidang pelayanan publik (PP, 

PerPres, Inpres, dan Per Men. 

PAN dan RB) 

Persentase Provinsi yang diberi 

sosialisasi Undang-Undang ttg 


Persentase Instansi Pusat yang 

diberi sosialisasi Undang-Undang 

ttg Pelayanan Publik 


Undang-Undang No. 25 Tahun 

2009 ttg Pelayanan Publik pada 

K/L 


Undang-Undang No. 25 Tahun 

2009 ttg Pelayanan Publik pada 

Provinsi 

Jumlah Kabupaten/ Kota yang 

mempresentasikan kepuasan 

pelanggan berdasarkan Indeks 


1 PP, 1 Perpres, 

1 Inpres, 2 Per. Men. 

PAN dan RB 


1 Draft RPP 90 


1 Draft Inpres 80 

2 Draft 

PerMenPAN-RB 

90 

70 % Provinsi 30 % 42,86 

100 % 100 % 100 

11 K/L 0 K/L 0 

7 Pemda Provinsi 0 Pemda Provinsi 0 

33 Kab/kota 

28 

Kab/kota 

85


Persentase Pemerintah Daerah 

yang menerapkan OSS 

(pelayanan terpadu) 


dilakukan evaluasi dampak 

Pemberian Penghargaan Citra 

Bahkti Abdi Negara (CBAN) 

Jumlah Kab/Kota yang 

menerapkan pedoman 

peningkatan kualitas pelayanan 

publik berbasis partisipasi 

masyarakat 

Jumlah unit pelayanan publik 

yang menerapkan pedoman 

peningkatan kualitas pelayanan 

publik berbasis partisipasi 

masyarakat 


dinilai Berdasarkan usulan 


Persentase Pemda yang 

berkategori baik sesuai penilaian 


berkategori terbaik sesuai 

penilaian 

75 % 79 % 105,33 

26 

Kab/kota 


0 

Kab/kota 


15 unit 80 unit 533,33 



60 % 0 % 0 

60 % 0 % 0 




bidang Kelembagaan (Perpres, 

Per. Men. PAN dan RB) 3 Perpres, 

Persentase penyelesaian 

konsolidasi struktural dan 

peningkatan kapasitas 

Kementerian PAN dan RB, BKN 

dan LAN 

6 Per.Men.PAN dan RB 


4 PerMen.PAN 

dan RB, 

2 Draft 

PerMen.PAN 

dan RB 

0 

90 

100 % 80 % 80

Persentase Kementerian Negara 

yang telah tertata organisasi dan 

tata kerjanya 

Persentase LPNK yang telah 

tertata organisasi dan tata 

kerjanya 

Persentase LNS yang telah 


kerjanya 

Persentase Perwakilan RI di Luar 

Negeri yang telah tertata 


Persentase Sekretariat Lembaga 

Negara yang telah tertata 


Persentase instansi pemerintah 

(PPK-BLU) yang telah tertata 



dievaluasi organisasi dan 

tatakerjanya 

30 % 29,41 % 98,04 

30 % 28,57 % 95,24 

30 % 23,26 % 77,52 

30 % 0 % 0 

30 % 28,57 % 95,24 

30 % 25 % 83,33 

30 % 



30,30 % Provinsi 

33,33 % Kab/Kota 

101 

111,1 


sejahtera 



Bidang SDM Aparatur (UU, PP, 

Perpres, Per. Men. PAN dan RB) 


yang mengirimkan data usulan 

formasi PNS secara akurat dan 

benar sesuai aturan 

Persentase instansi yang 

menerapkan kebijakan 

pemantapan pengembangan 

pegawai 

Persentase peningkatan 

penghasilan PNS 

1 RUU 1RUU 100 

9 RPP 9 RPP 100 

3 PP 12 PP 400 


dan RB 


dan RB 

80 

80 % IP Pusat 95 % IP Pusat 119 

80 % IP Daerah 92 % IP Daerah 115 

5 % 5 % 100 

5 % 10 % 200


menyusun informasi jabatan 

dalam rangka penyusunan sistem 

remunerasi berdasarkan merit 

system 


20 % 30 % 150 

Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, 




bidang Tata Laksana (UU, PP, 

Per. Men. PAN dan RB) 




2 UU 2 RUU 80 

2 RUU 2 RUU 62,5 

1 PP 1 RPP 70 


RB 



dan RB, 

3 Draft 

Per.Men.PAN 

dan RB 


88 

35 % 59,46 % 169 




Jumlah kebijakan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi yang 

diterbitkan 

Jumlah K/L yang telah 

melaksanakan reformasi 

birokrasi sesuai kebijakan RB 

Nasional 



birokrasi 

Tingkat kualitas pelaksanaan RB 

yang terukur sesuai dengan 

kebijakan RB Nasional 

7 kebijakan 10 kebijakan 143 

12 K/L 20 K/L 167 

30 % 47 % 156 

80 % 81 % 101

Jumlah instansi yang menerima 

sosialisasi 

Jumlah asistensi reformasi 

birokrasi kepada instansi pusat 

dan daerah 

100 % K/L 

30 % Pemda 

100 % K/L 

10 % Pemda 



100 % K/L 

100 % Prov. 

62 % 

- 




bidang Akuntabilitas Kinerja 

(RUU, Per. Men. PAN dan RB) 

Persentase instansi 

pemerintah yang menerapkan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja 

sesuai aturan 


pemerintah yang akuntabilitas 

kinerjanya baik 


pemerintah yang menyusun 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Persentase LAKIP yang 

diterima 


Persentase instansi peserta 

model Island of Integrity yang 

berhasil 

100 

333 

62 

- 

1 RUU 1 RUU 100 


RB 


dan RB 

100 

50 % 50,34 % 100,68 

44 % 48,72 % 121,81 


Daerah) 


Daerah) 


Daerah) 


20,10 % 91,36 

87,42 % 100,48 

60,29 % 109,62 

32 % 30,77 % 76,92 





bidang Pengawasan (RUU, Per. 

Men. PAN dan RB) 

1 RUU 1 Draft RUU 95 


RB 

2 Draft Permen. 

PAN-RB 

98



dengan ketentuan 

Persentase laporan dumas yang 

disalurkan dan telah 

ditindaklanjuti oleh instansi 

pemerintah 


yang melaksanakan dan 

melaporkan Inpres Percepatan 

Pemberantasan Korupsi yang 

dievaluasi sesuai pedoman 

50 % 62,55 % 125,30 

65 % 81 % 124,61 

65 % 51,88 % 79,81 

Rata-rata capaian kinerja 105,22 

B. Analisis Capaian Kinerja 

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya kualitas pelayanan 

publik prima, cepat, pasti, murah,transparan 

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : 


1) Jumlah 

peraturan/kebijakan di 

bidang pelayanan 

publik (PP, PerPres, 

Inpres, dan Per. 

Men.PAN dan RB) 

2) Persentase Provinsi 

yang diberi sosialisasi 

Undang-Undang ttg 


3) Persentase Instansi 

Pusat yang diberi 

sosialisasi Undang- 

Undang ttg Pelayanan 

Publik 

1 PP 1 Draft RPP 90 

1 Perpres 1 Draft Perpres 80 

1 Inpres 1 Draft Inpres 80 

2 Per. Men. 

PAN dan RB 

2 Draft 

PerMenPAN-RB 


90 

70 % 30 % 42,86 

100 % 100 % 100


4) Terlaksananya 

implementasi 

Undang-Undang No. 

25 Tahun 2009 ttg 


pada K/L 

5) Terlaksananya 

implementasi 

Undang-Undang No. 

25 Tahun 2009 ttg 


pada Provinsi 

6) Jumlah Kabupaten/ 

Kota yang 

mempresentasikan 

kepuasan pelanggan 

berdasarkan Indeks 

Kepuasan Masyarakat 

(IKM) 

7) Skor IKM unit 

pelayanan 

8) Persentase 

Pemerintah Daerah 

yang menerapkan 

OSS (pelayanan 

terpadu) 

9) Jumlah 

Kabupaten/Kota yang 

dilakukan evaluasi 

dampak Pemberian 

Penghargaan Citra 

Bahkti Abdi Negara 

(CBAN) 

11 K/L 0 K/L 0 

7 Pemda 

Provinsi 

0 Pemda 

Provinsi 

33 Kab/kota 28 Kab/kota 85 

65 76,57 117,58 

75 % 79 % 105,33 

26 Kab/kota 0 kab/kota 0 


0


10) Jumlah Kab/Kota 


pedoman 

peningkatan kualitas 

pelayanan publik 

berbasis partisipasi 

masyarakat 

11) Jumlah unit 



pedoman 




masyarakat 

12) Jumlah 

Kabupaten/Kota yang 

dinilai Berdasarkan 

usulan 

instansi/Pemerintah 

Provinsi 

13) Persentase Pemda 

yang berkategori baik 


14) Persentase Pemda 

yang berkategori 

terbaik sesuai 

penilaian 


15 unit 80 unit 533,33 


60% 0 % 0 

60% 0 % 0 

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai 

berikut : 


Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pelayanan publik 

1. Perkembangan Rancangan PP 

a. Melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.758/Sesneg/D- 

4/PU.02/06/2011 tanggal 9 Juni 2011 yang ditujukan kepada 

Menterui terkait perihal Permohonan Paraf Naskah Asli Rancangan 

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah dimintakan paraf 

terhadap konsep RPP dan telah diparaf oleh 3 Menteri yaitu 

Menteri PAN dan RB, Menteri BUMN, dan Menteri Dalam Negeri. 

b. Ketika meminta paraf ke Menteri Keuangan, ada masukan masalah 

Tarif/Biaya PNBP sehingga perlu merubah pasal 29 sehingga RPP di 

perbaiki kembali. 

c. Melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor S-703/MK.02/2011 

tanggal 7 November 2011 perbaikan RPP dikembalikan kembali ke 

Setneg untuk dimintakan kembali paraf ulang Menteri yang terkait. 

d. Saat ini RPP telah di paraf ulang oleh Menteri PAN dan RB dan 

Menteri Keuangan. 

e. Sementara ini posisi RPP sedang berada di Kementerian Dalam 

Negeri untuk dimintakan paraf Menteri Dalam Negeri. 

2. R-Perpres tentang Ganti Rugi 

a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan 

ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 ayat (4) Undang-undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat penerima 

layanan berhak mengadukan penyelenggara pelayanan dan atau 

pelaksana pelayanan yang dalam memberikan pelayanan tidak 

sesuai dengan standar pelayanan. Dalam surat pengaduan 

dimaksud masyarakat yang dirugikan oleh penyelenggara atau 

pelaksana pelayanan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. 

b. Untuk membayar ganti rugi dimaksud, didalam Pasal 50 ayat (4) 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan wajib menyediakan 

anggaran guna membayar ganti rugi dan Pasal 50 ayat (8) 

disebutkan bahwa mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti 

rugi dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. 

c. Kementerian PAN dan RB saat ini telah menyusun dan 

merumuskan Rancangan Perpres tentang Mekanisme dan 

Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi sebagai pedoman bagi 


penyelenggara dan penerima pelayanan publik dalam pemberian 

ganti rugi. R-Perpres ini telah dibahas dengan beberapa instansi 

terkait untuk memperoleh masukan penyempurnaan. 

d. Mengingat pembayaran ganti rugi ini berkaitan erat dengan 

keuangan Negara, Rancangan Perpres perlu dibahas atau 

diharmonisasikan terlebih dahulu di internal Kementerian Keuangan 

guna disepakati bagaimana sistem penganggaran dalam 

pembayaran ganti rugi. Hasil pembahasan atau harmonisasi 

tersebut kiranya dapat disampaikan kepada kami sebagai bahan 

masukan penyempurnaan Rancangan Perpres dimaksud. 

e. Kementerian Keuangan telah menaggapi R-Perpres dimaksud dan 

telah dikirim kembali ke Kementerian PAN dan RB untuk ditindak 

lanjuti. Namun mengingat R-Perpres ini berkaitan dengan 

anggaran maka perlu pemikiran yang mendalam untuk segera 

ditetapkan oleh Presiden. 

f. Posisi Rancangan R-Perpres yang sudah dibahas dan disetujui oleh 

instansi terkait, akan dikirim kepada Presiden menunggu PP 

Pelaksaan UU Pelayanan Publik ditetapkan. 

3. R-Inpres Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayan 

Rancangan Inpres sudah disusun dan dirumuskan oleh internal 

Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB. 

Persentase Provinsi yang diberi sosialisasi Undang-Undang ttg 


Target awal adalah sebanyak 70% dari 33 provinsi, yaitu sejumlah 23 

Provinsi. Capaian pada tahun 2011 sebanyak 11 Provinsi yang 

tersosialisasi, diakumulasikan dengan capaian pada tahun 2010 sehingga 

jumlah Provinsi yang tersosialisasi mencapai target sebanyak 23 Provinsi. 

Adapun Provinsi yang telah diberikan sosialisasi pada Tahun 2011 adalah : 

1. Provinsi Kepulauan Riau 

2. Provinsi Lampung 

3. Provinsi Papua 

4. Provinsi Jawa Tengah 

5. Provinsi Sulawesi Utara 

6. Provinsi Jawa Barat 

7. Provinsi Sulawesi Selatan 

8. Provinsi Maluku Utara 

9. Provinsi NTT 

10. Provinsi Sumatera Selatan 

11. Provinsi Jawa Timur 


Persentase Instansi Pusat yang diberi sosialisasi Undang-Undang ttg 


Target awal sosialisasi dilaksanakan pada 34 K/L dan pada pelaksanaannya 

sosialisasi telah sesuai dengan target, yaitu sebanyak 34 K/L. Sosialisasi 

dilaksanakan di Kementerian PAN dan RB yang dibagi dalam 2 tahap. 

Adapun K/L yang telah diberikan sosialisasi pada tahap I adalah : 

1. Menko Perekonomian 

2. Menko Politik Hukum dan Keamanan 

3. Menko Kesejahteraan Rakyat 

4. Sekretariat Negara 

5. Kementerian Perhubungan 

6. Kementerian Dalam Negeri 

7. Kementerian Luar Negeri 

8. Kementerian Pertahanan 

9. Kementerian Keuangan 

10. Kementerian Hukum dan HAM 

11. Kementerian ESDM 

12. Kementerian Prindustrian 

13. Kementerian Perdagangan 

14. Kementerian Pertanian 

15. Kementerian Kehutanan 

16. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

17. Kementerian Tenaga Kerja 

Sedangkan pada Tahap II, yaitu : 

1. Kementerian Pekerjaan Umum 

2. Kementerian Kesehatan 

3. Kementerian Pendidikan Nasional 

4. Kementerian Sosial 

5. Kementerian Agama 

6. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 

7. Kementerian Komunikasi dan Informasi 

8. Kementerian Riset dan Teknologi 

9. Kementerian Koperasi dan UKM 

10. Kementerian Lingkungan Hidup 

11. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

12. Kementerian Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

13. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 

14. Kementerian PPN/Bappenas 

15. Kementerian BUMN 

16. Kementerian Perumahan Rakyat 

17. Kementerian Pemuda dan Olah Raga 


Terlaksananya implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 ttg 

Pelayanan Publik pada K/L 

Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 pada 11 K/L belum dilaksanakan 

karena pedoman monev implementasi belum disusun. Rencana Monev 

implementasi akan dilaksanakan di Tahun 2012, menunggu pedoman 

monitoring dan evaluasi ditetapkan. 

Terlaksananya implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 ttg 

Pelayanan Publik pada Provinsi 

Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 pada 7 Pemda Provinsi, Kab/Kota 

belum dilaksanakan karena pedoman monev implementasi belum disusun. 

Rencana Monitoring dan evaluasi implementasi akan dilaksanakan di Tahun 

2012, menunggu pedoman monitoring dan evaluasi ditetapkan. 

Jumlah Kabupaten/Kota yang mempresentasikan kepuasan pelanggan 

berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Perkembangan terkini menunjukan bahwa daerah yang telah melaksanakan 

survei IKM tahun 2011 adalah 28 Provinsi/Kab/Kota, daerah-daerah yang 

telah mempresentasikan hasil survei IKM antara lain : Kota Solok, 

Kab.Tanah Datar, Kota Padang, Kota Malang, Kota Surabaya, Kab. 

Semarang, Prov. NAD, Kab. Aceh Barat, Kota Banda Aceh, Kota Bekasi, 

Prov. Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Prov. Bengkulu, 

Kota Bengkulu, Kab. Kepahiang, Prov. Jawa Barat, Kota Cimahi, Kota 

Bandung, Prov. Riau, Kota Pekan Baru, Prov. DIY, Kota Yogyakarta, Kab. 

Bantul, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Prov. Bali, Kota Denpasar. Adapun target 

yang akan dilakukan survei IKM adalah 33 Kabupaten/Kota, namun dari 

target tersebut baru dapat dilaksanakan pada 28 Kabupaten/kota, jadi 

capaian target yaitu sekitar 85% (delapan puluh lima persen). 

Skor IKM unit pelayanan 

Setelah melalui survei Skor IKM dilapangan maupun data yang diterima dari 

daerah yang telah melakukan survei IKM secara mandiri maka dapat 

diketahui bahwa Skor IKM rata-rata nasional adalah 76,6 dari 467 unit 

pelayanan yang telah melaksanakan survei IKM. Adapun dari target yang 

telah ditetapkan nilai indeks sebesar 65 dan pada kenyataannya rata-rata 

indeks yang dicapai adalah sebesar 76,6 maka prosentase pencapaian 


melebihi target 117,81 (seratus tujuhbelas koma delapan puluh satu 

persen). 

Hasil survei di dapat melalui pilihan pendapat publik atas 14 unsur 

pertanyaan menyangkut pelayanan, dengan melingkari kode huruf oleh 150 

responden yang kemudian menghasilkan 4 tingkat kinerja unit pelayanan 

yaitu: (1) Berkinerja sangat baik dengan skor 81,26 – 100; (2) Berkinerja 

baik dengan skor 62,51 – 81,25; (3) kurang baik dengan skor 43,76 – 

62,50; (4) tidak baik dengan skor 25 – 43,75. 

Dari hasil penilaian Tim ke Provinsi/Kabupaten/Kota yang pernah 

mensosialisaikan Indeks Kepuasan Masyarakat kurang lebih 20 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah tersosialisasi, sedangkan penilaian di 

Pusat (Kementerian/Lembaga) belum dilaksanakan, direncanakan akan 

dilaksanakan di Tahun 2012 ini. Dalam monitoring atas 467 kabupaten/kota 

tahun 2011 terjaring 50 kabupaten/kota yang melaksanakan survei IKM 

dengan nilai rata-rata IKM secara Nasional 76,6 (117,81% diatas target 

rata-rata tahun 2011 yaitu 65). Survei IKM ini pada akhirnya bermanfaat 

sebagai bahan evaluasi penataan sistem pelayanan, mekanisme dan 

prosedur pelayanan, referensi perumusan kebijakan pelayanan, 

perencanaan pembangunan dan anggaran pelayanan, serta sebagai 

pemacu persaingan kinerja antar unit pelayanan itu sendiri. 

Sedikitnya kabupaten/kota yang melaksanakan survei IKM, disebabkan 

antara lain : 

1. Kebijakan pimpinan daerah yang sering melakukan mutasi pejabat 

pelayanan publik dalam kurun waktu kurang dari satu tahun; 

2. Banyak pejabat yang menangani koordinasi pelayanan publik (Kabag 

Otala maupun pimpinan SKPD) yang masih belum memahami 

pentingnya survey IKM dan juga ada yang sama sekali tidak mengerti; 

3. Kurangnya komitmen para kepala SKPD dan kepala unit pelayanan 

untuk sunguh-sungguh menindaklanjuti pelaksanaan survey IKM 

(upaya memperbaiki unsur yang rendah atau lemah dan meningkatkan 

yang baik serta mempertahankan yang sangat baik); 

4. Tidak dilakukan survey secara berkala sehingga skor tidak diketahui 

perkembangannya; 

5. Upaya peningkatan kualitas unit pelayanan (meningkatkan skor IKM) 

sulit terlaksana, karena tindaklanjutnya membutuhkan anggaran, 

sarana dan prasarana, SDM yang kompeten, sistem manajemen dan 

sebagainya; 

6. Rendahnya kepatuhan menindaklanjuti peraturan perundang- 

undangan. 


Langkah-langkah untuk mengatasinya, dilakukan koordinasi intensif dengan 

segenap unsur pejabat dan pimpinan daerah terkait, serta monitoring, 

evaluasi, bimbingan dan supervisi. 

Tingkat pencapaian skor IKM tahun 2011 pada unit pelayanan publik dari 

hasil evaluasi yang telah dilakukan telah mencapai skor rata-rata di atas 

76,6. Dengan demikian target skor IKM unit pelayanan pada tahun 2011 

telah terlampaui. 

Sesuai dengan renstra untuk kegiatan dimaksud pada Tahun 2011 adalah 

dengan target 33 Kabupaten/Kota. 

Realisasi Monev Survey IKM : 

1. Kota Solok 

2. Kabupaten Tanah Datar 

3. Kota Padang 

4. Kabupaten Bekasi 

5. Kota Yogyakarta 

6. Kota Malang 

7. Kota Surabaya 

8. Kabupaten Kubu Raya 

9. Kota Pontianak 

10. Provinsi Kalimantan Barat 

11. Provinsi Aceh 

12. Kabupaten Aceh Barat 

13. Provinsi Bengkulu 

14. Kota Bengkulu 

15. Kabupaten Kepahiang 

16. Provinsi Riau 

17. Kota Pakan Baru 

18. Provinsi Jawa Barat 

19. Kota Cimahi 

20. Provinsi Irian Jaya 

No. Provinsi 

DATA SURVEI IKM DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011 

Jumlah 

Kab/ 

Kota 

Data IKM Provinsi 

Kabupaten/Kota Tahun 2011 

Mengirim 

Tidak 

Mengirim 


Banyakny 

a Unit 

Yang di 

survei 

Rata - Rata 

IKM Per- 

Provinsi 

1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 23 3 20 3 78.7 

2 SUMATERA UTARA 28 2 26 10 85.3 

3 BENGKULU 10 4 6 10 77.7 

4 JAMBI 10 0 10 0 

5 RIAU 11 4 7 21 77.5 

6 SUMATERA BARAT 19 8 11 83 75.3 

7 SUMATERA SELATAN 15 0 15 0

8 LAMPUNG 11 0 11 0 

9 KEP. BANGKA BELITUNG 7 0 7 0 

10 KEPULAUAN RIAU 6 1 5 40 78.8 

11 BANTEN 8 1 7 5 61.6 

12 JAWA BARAT 26 6 20 170 78.1 

13 DKI JAKARTA 6 1 5 1 72.0 

14 JAWA TENGAH 35 1 34 43 74.0 

15 JAWA TIMUR 38 1 37 102 77.5 

16 D.I YOGYAKARTA 5 2 3 11 77.6 

17 BALI 9 2 7 11 86.0 

18 NUSA TENGGARA BARAT 9 0 9 0 

19 NUSA TENGGARA TIMUR 20 1 19 5 79.0 

20 KALIMANTAN BARAT 14 4 10 95 76.6 

21 KALIMANTAN SELATAN 13 3 10 32 74.7 

22 KALIMANTAN TENGAH 14 0 14 0 

23 KALIMANTAN TIMUR 14 0 14 0 

24 GORONTALO 6 0 6 0 

25 SULAWESI SELATAN 23 4 19 74 76.8 

26 SULAWESI TENGGARA 12 0 12 0 

27 SULAWESI TENGAH 10 1 9 13 77.2 

28 SULAWESI UTARA 13 1 12 2 81.3 

29 SULAWESI BARAT 5 0 5 0 

30 MALUKU 9 1 8 10 65.9 

31 MALUKU UTARA 8 0 8 0 

32 PAPUA BARAT 9 0 9 0 

33 P A P U A 21 0 21 0 

Total 

467 51 416 

100% 11% 89% 

Jumlah IKM Provinsi Kabupaten/Kota 20 

Total IKM Provinsi Kabupaten/Kota 


741 

1531.5 

NILAI IKM RATA - RATA PROVINSI/NASIONAL 76.6 

Catatan : 

Nilai IKM Rata-rata Nasional = 76.6 

Target Rata-rata Tahun 2011 = 65 

Persentase Nilai rata-rata IKM nasional = 117.81%

Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu) 

Perkembangan Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (One Stop 

Service) menunjukkan hasil dengan terus meningkatnya jumlah daerah 

yang mereplikasinya. Tahun 2006 jumlah OSS menjadi 95 Kabupaten/Kota, 

Tahun 2007 menjadi 286 Kabupaten/Kota, Tahun 2008 menjadi 329 

Kabupaten/Kota, Tahun 2009 menjadi 358 Kabupaten/Kota dan 2 Provinsi, 

pada Tahun 2010 menjadi 379 Kabupaten/Kota dengan 15 Provinsi, dan 

best practice sebanyak 10 Kabupaten/Kota dengan 2 Provinsi, pada Tahun 

2010 jumlah keseluruhan 394 OSS pada Provinsi/Kabupaten/Kota. Dari 530 

Kab/Kota dan Provinsi, pada Tahun 2011 telah terbentuk sebanyak 420 

OSS/PTSP di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan presentase pembentukan 

PTSP telah mencapai 79% (tujuh puluh sembilan persen). Adapun target 

penetapan kinerja yang diamanatkan dalam rencana kerja pemerintah 

Tahun 2011 adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). 

Fokus kegiatan dalam upaya mendukung penerapan OSS di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dilakukan dalam dua fokus kegiatan, yaitu: (a) Koordinasi 

dan Fasilitasi Penyelenggaraan PTSP/OSS dan Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat (Help Desk) terkait bidang perizinan dan investasi; (b) 

Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian kasus pada lembaga PTSP yang 

meliputi beberapa hal, sebagai berikut: 

1) Koordinasi dilakukan secara parsial terhadap beberapa daerah dengan 

melibatkan sektor terkait dalam bentuk rapat koordinasi fasilitasi 

penyelenggaraan PTSP dengan menargetkan sepuluh provinsi, namun 

terimplementasi pada 9 provinsi; 

2) Target prosentase pembentukan PTSP, sebagaimana yang ditetapkan 

dalam RPJM, sebesar 75%. Hingga saat ini dari 530 Kabupaten/Kota 

dan Provinsi, telah terbentuk sebanyak 420 PTSP yang berarti tercapai 

97% dari indikator target utama yang ditetapkan sebesar 75% 

(pencapaian melebihi target, yaitu sebesar 105%); 

3) Rapat koordinasi yang dilaksanakan di tiap provinsi telah menghasilkan 

rekomendasi yang terangkum dalam berita acara rapat koordinasi dan 

kemudian ditindaklanjuti pada tingkat pusat dengan mengadakan rapat 

koordinasi lintas sektor untuk melakukan pembahasan hasil rapat 

koordinasi tersebut. 

4) Disamping itu telah dilakukan verifikasi terhadap penyelenggaraan PTSP 

di beberapa daerah untuk melihat secara langsung proses 

penyelenggaraan lembaga PTSP yang meliputi dasar hukum 


pembentukan, aspek kelembagaan dan struktur, mekanisme 

penyelenggaraan serta penerapan standar operasional dan prosedur 

dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP; 

5) Telah dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan untuk optimalisasi 

penyelenggaraan PTSP di daerah termasuk bagaimana mengukur 

keberhasilan penyelenggaraannya yang ditinjau dari semua aspek 

termasuk kompetensi aparatur penyelenggaranya. Dalam hal ini 

Kementerian PAN-RB diminta berpartisipasi dalam menyusun indikator- 

indikator dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tersebut, 

terutama pada komponen sarana pengaduan (Help Desk), implementasi 

survei IKM dan indikator prasarana lainnya untuk digunakan dalam 

penentuan kualifikasi secara proporsional bagi penyelenggara PTSP 

yang dituangkan dalam Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan PTSP Bidang Penanaman 

Modal (sebagai pengganti Perka BKPM No. 11 Tahun 2009). Sebagai 

tindak lanjutnya, instrumen tersebut digunakan untuk melakukan 

penilaian dan menginisiasi penetapan kualifikasi kepada 256 

penyelenggara PTSP di Kabupaten/Kota dalam bidang Penanaman 

Modal sesuai Keputusan Kepala BKPM Nomor 58 tentang Penetapan 

Kualifikasi Terhadap 256 Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

di Bidang Penanaman Modal Kabupaten dan Kota Tahun 2011; 

6) Ringkasan data perkembangan lembaga PTSP adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah Administrasi Wilayah : 

- Provinsi : 33 

- Kabupaten : 399 

- Kota : 98 

Jumlah seluruhnya : 530 Prov/Kab/Kota 

b. Jumlah Pemerintah Daerah yang telah membentuk/menerapkan 

PTSP hingga Desember 2011 : 



- Kota : 87 


c. Jumlah Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan secara efektif 

Pelayanan Publik dalam PTSP hingga akhir Desember 2011: 



- Kota : 22 



d. Tabulasi target Pembentukan PTSP : 

WILAYAH 

PEMBENTUKAN 

Jumlah 

Tahun 2010 


Tahun 2011 

Prov Kab Kota Prov Kab Kota 

15 292 87 16 317 87 

394 420 

Persentase 74 % 79 % 

PEMBENTUKAN PTSP SELAMA TAHUN 2011 

Target Th. 2011:75 % 

(pencapaian melebihi 

target, yaitu : 105%) 

NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI 

1 1 DKI Jakarta DKI Jakarta 

2 1 Kota Tual Maluku 

2 Kota Batam Kepulauan Riau 

3 Kotamadya Jakarta Pusat DKI Jakarta 

4 Kotamadya Jakarta Timur DKI Jakarta 

5 Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta 

6 Kotamadya Jakarta Utara DKI Jakarta 

7 Kotamadya Jakarta Barat DKI Jakarta 

3 1 Kab. Pidie Jaya Aceh 

2 Kab. Aceh Tamiang Aceh 

3 Kab. Humbang Hasundutan Sumatera Utara 

4 Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara 

5 Kab. Batubara Sumatera Utara 

6 Kab. Dairi Sumatera Utara 

7 Kab. Kepulauan Meranti Riau 

8 Kab. Indragiri Hilir Riau 

9 Kab. Bengkulu Tengah Bengkulu 

10 Kab. Bangka Tengah 

Kepulauan Bangka 

Belitung 

11 Kab. Demak Jawa Tengah 

12 Kab. Tana Toraja Sulawesi Selatan 

13 Kab. Minahasa Tengah Sulawesi Utara

14 Kab. Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara 

15 Kab. Donggala Sulawesi Tengah 

16 Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah 

17 Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur 

18 Kab. Sumba Barat Nusa Tenggara Timur 

Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi dampak Pemberian 

Penghargaan Citra Bahkti Abdi Negara (CBAN) 

Penyusunan Kuesioner Evaluasi Dampak CBAN sudah selesai dilaksanakan 

namun terkendala dengan kegiatan yang lebih prioritas. Penyelesaian 

penyusunan kuesioner sudah mendekati waktu dengan pelaksanaan 

penilaian CBAN sehingga lebih prioritas pada penilaian CBAN. 

Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas 

pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat 

Target awal 5 kabupaten/kota yang menerapkan pedoman peningkatan 

kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, yaitu : 1) Kota 

Pekalongan; 2) Kab. Jombang; 3) Kab. Wonosobo; 4) Kota Cimahi; dan 5 ) 

Kab. Bantul; yang capaiannya mencapai 100%. Untuk mencapai target 

tersebut dilakukan beberapa kegiatan, yaitu: 

a) Rapat penyusunan draft rancangan Permen PAN-RB tentang 

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan dengan 

melibatkan beberapa pakar, akademisi, birokrat, Kementerian dan 

Lembaga yang memiliki keterkaitan di bidang pelayanan publik; 

b) Beberapa kali pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang 

melibatkan akademisi/pakar dari UNS dan UGM, birokrat, Polri, 

Kementerian dan Lembaga, dan unit layanan terpadu dari Cimahi dan 

Yogyakarta. Dalam pelaksanaan FGD tersebut disampaikan beberapa 

pengalaman dari unit layanan yang telah memiliki standar pelayanan; 

c) Telah dilakukan lokakarya di beberapa tempat untuk mengevaluasi 

draft rancangan sekaligus juga melakukan perbaikan draft rancangan 

berdasarkan masukan dari para pakar; 

d) Telah di lakukan Uji Coba di dua daerah yaitu: Kota Samarinda Provinsi 

Kalimantan Timur dan Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Dari ujicoba 

tersebut didapatkan hasil yang cukup baik, yaitu: 


1) Masih banyak daerah yang belum mengetahui apa itu standar 

pelayanan 

2) Adanya persepsi bahwa standar yang terdiri dari SPM, SOP, dan 

SPP adalah hal yang sama 

3) Adanya keinginan peserta uji coba untuk mengetahui bagaimana 

cara melakukan penyusunan standar pelayanan namun tidak 

mengetahui cara menyusunnya 

e) Capaian kinerja pada kegiatan ini hampir memenuhi target sasaran. 

Saat ini sedang menunggu terbitnya PP tentang Pelaksanaan UU No. 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan pedoman peningkatan 

kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat 

Pada tahun 2011 target 15 unit, sedangkan realisasinya mencapai 80 

UPTD, yang seluruhnya memberikan pelayanan, sesuai persyaratan SNI 

ISO 9001:2008, proses pelayanannya diformalkan dalam manual mutu 

berikut turunan SOPnya. Dengan demikian proses replikasi metoda kerja 

best practice tersebut ke unit kerja lainnya menjadi dimudahkan. Adapun 

ke 80 UPTD tersebut adalah : 

1) 12 Puskesmas di Kota Pekalongan 

2) 34 Puskesmas di Kabupaten Jombang 

3) 21 Puskesmas di Kab. Wonosobo 

4) 13 Puskesmas di Kota Cimahi 

Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai Berdasarkan usulan 


Pada tahun 2011 target 105 kabupaten/kota tidak berhasil diwujudkan, 

dikarenakan Instansi/Pemerintah Provinsi hanya mengusulkan 75 

kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan. Kabupaten/Kota yang tidak 

memenuhi persyaratan di-drop dari daftar jumlah kabupaten/kota. Dari 75 

yang memenuhi persyaratan pada tahun 2011 berhasil dinilai 73 

kabupaten/kota, atau 97,3%. Proses penilaian kabupaten/kota sudah 

selesai pada tahun 2011, dan saat sekarang sedang dalam tahap evaluasi 

akhir untuk ditetapkan Pemda yang berkategori terbaik, dan berkategori 

baik. 


Prov. NAD : 

1. Kab. Aceh Tengah 

2. Kab. Aceh Barat 

3. Kab. Nagan Raya 

4. Kab. Aceh Tenggara 

5. Kab Tamiang 

Prov. Sumatera Utara : 

6. Kab. Deli Serdang 

7. Kab. Batu Bara 

8. Kab. Pak-Pak Barat 

9. Kab. Dairi 

Prov. Sumatera Barat : 

10. Kab. Padang Panjang 

11. Kab. Pasaman 

12. Kab. Dharmasraya 

13. Kab. Tanah Datar 

Prov. Riau : 

14. Kab. Pelelawan 

15. Kab. Rokan Hulu 

Prov. Jambi : 

16. Kab. Kerinci 

17. Kab. Bungo 

Prov. Bengkulu : 

18. Kab. Muko-Muko 

19. Kab. Rejang Lebong 

73 Kabupaten/Kota yang telah dinilai 

Prov. Sumatera Selatan : 

20. Kab. Musi Rawas 

21. Kab. Banyuasin 

22. Kab. Ogan Komering Ulu 

Prov. Lampung : 

23. Kab. Lampung Barat 

24. Kota Metro 

25. Kab. Lampung Selatan 

Prov. Banten : 

26. Kab. Serang 

27. Kab. Tangerang 

Prov. DKI Jakarta : 

28. Jakarta Barat 

Prov. Jawa Barat : 

29. Kab. Majalengka 

30. Kota Cirebon 

31. Kota Banjar 

32. Kota Depok 

33. Kab. Bogor 

Prov. Jawa Tengah : 

34. Kota Pekalongan 

35. Kota Surakarta 

36. Kab. Wonogiri 

37. Kab. Boyolali 

38. Kota Magelang 

39. Kab. Demak 

39. Kab. Demak 

40. Kab. Kudus 

Prov. D.I. Yogyakarta : 

41. Kab. Sleman 

Prov. Jawa Timur : 

42. Kab. Blitar 

43. Kab. Situbondo 

44. Kab. Bondowoso 

45. Kab. Bojonegoro 

Prov. Bali : 

46. Kota Denpasar 

47. Kab. Badung 

Prov. NTB : 

48. Kab. Sumbawa 

49. Kab. Lombok Timur 

Prov. Kalimantan Barat : 

50. Kota Pontianak 

Prov. Kalimantan Timur : 

51. Kota Samarinda 

52. Kab. Kutai Timur 

53. Kab. Berau 

Prov. Kalimantan Tengah : 

54. Kab. Barito Utara 

55. Kab. Kapuas 

56. Kab. Katingan 

Persentase Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian 


Prov. Kalimantan Selatan : 

57. Kab. Hulu Sungai Utara 

58. Kab. Hulu Sungai Selatan 

59. Kab. Barito Kuala 

Prov. Sulawesi Selatan : 

60. Kab. Pinrang 

61. Kab. Luwu timur 

62. Kab. Pangkep 

63. Kab. Selayar 

Prov. Sulawesi Tengah : 

64. Kab. Toli – Toli 

65. Kab. Parigi Montong 

Prov. Sulawesi Barat : 

66. Kab. Mamuju 

Prov. Sulawesi Tenggara : 

67. Kab. Kendari 

68. Kab. Kolaka 

Prov. Sulawesi Utara : 

69. Kota Bitung 

70. Kab. Bolmut 

71. Kab. Sitaro 

Prov. Gorontalo : 

72. Kota Gorontalo 

73. Kab. Gorontalo 

Sehubungan dengan proses penilaian kabupaten/kota sedang dalam tahap 

evaluasi akhir untuk ditetapkan Pemda yang berkategori terbaik, dan 

berkategori baik maka perhitungan pencapaian target 60% Pemda 

berkategori baik belum dapat dilakukan pada tahun 2011. 

Persentase Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian 

Sehubungan dengan proses penilaian kabupaten/kota sedang dalam tahap 

evaluasi akhir untuk ditetapkan Pemda yang berkategori terbaik, dan

erkategori baik maka perhitungan pencapaian target 60% Pemda 

berkategori terbaik belum dapat dilakukan pada tahun 2011. 

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya organisasi pemerintah 

yang proporsional, efektif dan efisien 



1) Jumlah peraturan/kebijakan di 

bidang Kelembagaan 

(Perpres, Per. Men. PAN dan 

RB) 

2) Persentase penyelesaian 

konsolidasi struktural dan 

peningkatan kapasitas 

Kementerian PAN dan RB, 

BKN dan LAN 

3) Persentase Kementerian 

Negara yang telah tertata 


4) Persentase LPNK yang telah 


kerjanya 

5) Persentase LNS yang telah 


kerjanya 

6) Persentase Perwakilan RI di 

Luar Negeri yang telah 


kerjanya 

7) Persentase Sekretariat 

Lembaga Negara yang telah 


kerjanya 

3 Perpres 3 Draft Perpres 85 

6 Per. 

Men.PAN 

dan RB 

4 PerMen.PAN dan RB, 

2 Draft 

PerMen.PAN dan RB 


90 

100 % 80 % 80 

30 % 29,41 % 98,04 

30 % 28,57 % 95,24 

30 % 23,26 % 77,52 

30 % 0 % 0 

30 % 28,57 % 95,24


8) Persentase instansi 

pemerintah (PPK-BLU) yang 

telah tertata 


9) Persentase Pemda yang 

dievaluasi organisasi dan 

tatakerjanya 

30 % 25 % 83,33 

30 % Prov 30,30 % Prov 101 

30 % 

kab/Kota 

33,33 % 

Kab/Kota 


111,1 


berikut : 

Jumlah peraturan/kebijakan di bidang kelembagaan 

Dari 3 (tiga) Peraturan Presiden yang ditargetkan belum terealisasi 100% 

karena sampai dengan akhir tahun 2011 baru dapat direalisasikan dalam 

bentuk Rancangan Peraturan Presiden dan belum ditetapkan menjadi 

Peraturan Presiden. Adapun 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden 

tersebut adalah: 

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian (LPNK); 

2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Sekretariat 

Lembaga Negara; dan 

3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Lembaga Non 

Struktural. 

Kondisi tersebut terjadi karena penyusunan Peraturan Presiden 

memerlukan proses administrasi yang cukup kompleks. Selain itu, 

penyusunan Peraturan Presiden juga melibatkan instansi lain yang terkait. 

Sedangkan Peraturan/kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri, dari 6 

(enam) peraturan/kebijakan telah terealisasikan 4 (empat) Peraturan 

Menteri PAN dan RB masing-masing: 

1. Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Kelembagaan Instansi 

Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU; 

2. Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Evaluasi 

Kelembagaan Pemerintah;

3. Peraturan Menteri PAN dan RB tentang SOP Penataan Kelembagaan 

Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Sistem Kelembagaan 

Pemerintah. 

Selain 4 (empat) Peraturan Menteri sebagaimana tersebut di atas, juga 

diterbitkan 1 (satu) Surat Edaran Menteri mengenai konsolidasi struktural 

antara Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN, BPKP, dan ANRI, yang telah 

ditetapkan. Sedangkan 1 (satu) peraturan/kebijakan yaitu mengenai tugas, 

fungsi, dan struktur organisasi eselon II ke bawah pada Kementerian PAN 

dan RB, BKN, dan LAN yang efektif, efisien dan strategis, belum dapat 

ditetapkan karena menunggu implementasi dari Surat Edaran yang baru 

saja ditetapkan. 

Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan 

kapasitas Kementerian PAN dan RB, BKN dan LAN 

Pada kegiatan ini telah dihasilkan 1 (satu) hasil reviu terhadap penyelesaian 

konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian 

PAN dan RB, BKN, dan LAN. Materi yang dimuat dalam reviu tersebut 

adalah konsolidasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antara Kementerian 

PAN dan RB, BKN, dan LAN. Dalam materi reviu dimuat pembagian peran 

dan tugas yang jelas antara tiga instansi tersebut agar dapat diwujudkan 

sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang pada akhirnya dapat 

mendorong pada terwujudnya koherensi dalam perumusan kebijakan di 

bidang pendayagunaan aparatur negara. 

Persentase Kementerian Negara yang telah tertata organisasi dan tata 

kerjanya 

Untuk indikator kinerja Persentase Kementerian Negara yang telah tertata 

organisasi dan tata kerjanya, target 30% dari 34 Kementerian. Dari target 

yang ditetapkan dapat terealisasi sebanyak 10 Kementerian atau sebesar 

29,41%. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah 98,04 %. Penataan 

yang dilakukan meliputi pemrosesan usulan penataan organisasi 

Kementerian Negara, pembahasan usulan dan penyampaian rekomendasi 

kebijakan penataan. Adapun Kementerian Negara yang ditata organisasi 

dan tata kerjanya meliputi: 


1. Kementerian Luar Negeri; 

2. Kementerian Pertahanan; 

3. Kementerian Perumahan rakyat; 

4. Kementerian Kehutanan; 

5. Kementerian Koperasi dan UKM; 

6. Kementerian Perindustrian; 

7. Kementerian Perhubungan; 

8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 

9. Kementerian Kesehatan; dan 

10. Kementerian Pendidikan Nasional (sebelum resuffle). 

Persentase LPNK yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 

Sedangkan untuk kelembagaan LPNK, target 30% dari 28 LPNK, 

realisasinya sebanyak 8 LPNK atau sebesar 28,57 % yang telah tertata 

organisasi dan tata kerjanya. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah 

95,24%. Adapun LPNK yang ditata meliputi: 

1. Badan Narkotika Nasional; 

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

3. Lembaga Administrasi Negara; 

4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 

5. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

7. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 

8. Perpustakaan Nasional. 

Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 

Pada tahun 2011 LNS yang ditargetkan untuk ditata adalah LNS yang 

dibentuk berdasarkan PP dan Perpres. Adapun jumlah LNS yang 

pembentukannya dilakukan dengan PP dan Perpres adalah sebanyak 43 

LNS. Kelembagaan LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, 

target 30% dari 43 LNS, terealisasi sebanyak 10 LNS atau sebesar 

23,25%. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 77,52%. 

Hasil penataan kelembagaan LNS yang diperoleh adalah berupa analisis 

beserta Rancangan keputusan Presiden tentang Rekomendasi 

Penghapusan 10 (sepuluh) LNS yang hingga saat ini belum ditetapkan 

menjadi Keputusan Presiden. Adapun 10 LNS yang direkomendasikan 

untuk ditata adalah: 


1. Komisi Hukum Nasional; 

2. Dewan Gula Indonesia; 

3. Dewan Buku Nasional; 

4. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional; 

5. Dewan Pengembangan KAPET; 

6. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia; 

7. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan 

Permukiman Nasional; 

8. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan 

Sosial Penyandang Cacat; 

9. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 

Untuk Anak; dan 

10. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan. 

Perwakilan RI di Luar Negeri yang telah tertata organisasi dan tata 

kerjanya 

Pada Indikator Persentase Perwakilan RI di Luar Negeri yang telah tertata 

organisasi dan tata kerjanya, dari 30% target yang ditetapkan tidak dapat 

direalisasikan karena terdapat kebijakan pemerintah berupa pembatasan 

perjalanan dinas ke luar negeri dan kebijakan efisiensi anggaran tahun 

2011 sehingga kegiatan penataan Perwakilan RI di Luar Negeri tidak 

dilaksanakan. 

Persentase Sekretariat lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan 

tata kerjanya 

Saat ini terdapat 7 (tujuh) Sekretariat Lembaga Negara. Indikator kinerja 

persentase Sekretariat lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan 

tata kerjanya target 30% dari 7 Sekretariat Lembaga Negara, terealisasi 

sejumlah 2 (dua) Sekretariat Lembaga Negara atau sebesar 28,57%. 

Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 95,24 %. Prosedur 

yang dilakukan dalam proses penataan adalah sama seperti yang 

dijelaskan di atas yaitu dimulai dari pemrosesan usulan yang dilengkapi 

dokumen, selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap usulan penataan. 

Tahap selanjutnya adalah disampaikan rekomendasi kebijakan berdasarkan 

usul yang disampaikan. Adapun Sekretariat Lembaga Negara yang telah 

ditata organisasi dan tata kerjanya adalah: 

1. Sekretariat Jenderal DPD; 

2. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 


Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata 


Terdapat 12 (dua belas) Instansi yang telah menerapkan PPK-BLU. Dengan 

demikian total target yang akan ditata adalah sebanyak 12 (dua belas) 

instansi. Indikator kinerja persentase Instansi Pemerintah yang 

menerapkan PPK-BLU yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya 

target 30% dari 12 Instansi, terealisasi sebanyak 3 (tiga) instansi atau 

sebesar 25%. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 

83,33%. Seperti halnya penataan Sekretariat Lembaga Negara, bahwa 

proses penataan organisasi dimulai dari pemrosesan usulan yang 

dilengkapi dokumen, selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap usulan 

penataan. Tahap selanjutnya adalah disampaikan rekomendasi kebijakan 

berdasarkan usul yang disampaikan. Adapun instansi pemerintah (PPK- 

BLU) yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya adalah: 

1. PPK-BLU di lingkungan Kementerian Keuangan; 

2. Lembaga Pelayanan Dana Bergulir di Kementerian Koperasi dan UKM; 

3. Pusat Pembiayaan Perumahan di Kementerian Perumahan Rakyat. 

Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya 

Target yang ditetapkan untuk Pemda yang akan dievaluasi organisasi dan 

tata kerjanya adalah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dan 45 (empat 

puluh lima) Kabupaten/Kota. Pemilihan tersebut dengan tetap 

mempertimbangkan keterwakilan seluruh wilayah yaitu wilayah Barat, 

tengah dan Timur. Indikator kinerja persentase Instansi Pemda Provinsi 

yang dievaluasi organisasi dan tata kerjanya target 30% dari 33 Provinsi, 

terealisasi sebesar 10 (sepuluh) provinsi atau sebesar 30,30%. Sedangkan 

untuk Kabupaten/Kota, target 30% dari 45 (empat puluh lima) 

kabupaten/kota terealisasi sebanyak 15 (lima belas) kabupaten/kota atau 

sebesar 33,33%. Dengan demikian capaian kinerja melebihi target yang 

ditetapkan yaitu 101% untuk daerah Provinsi dan 111,1% untuk 

kabupaten/kota. Adapun Provinsi yang telah dievaluasi organisasi dan tata 

kerjanya meliputi: 

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

2. Provinsi Sumatera Selatan; 

3. Provinsi Lampung; 

4. Provinsi Kepulauan Riau; 

5. Provinsi Jawa Tengah; 

6. Provinsi Nusa Tenggara Barat; 


7. Provinsi Bali; 

8. Provinsi Jambi; dan 

9. Provinsi Kalimantan Tengah. 

Sedangkan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan evaluasi adalah: 

1. Kabupaten Aceh Utara; 

2. Kabupaten Simalungun; 

3. Kabupaten Kampar; 

4. Kabupaten Muara Enim; 

5. Kabupaten Jembrana; 

6. Kabupaten Bengkulu Utara; 

7. Kabupaten Lampung Tengah; 

8. Kabupaten Bangka Tengah; 

9. Kabupaten lombok Utara; 

10. Kabupaten Padang Pariaman; 

11. Kota Bandung; 

12. Kota Batam; 

13. Kota Surakarta; 

14. Kota Kupang; dan 

15. Kota Padang Panjang. 

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya SDM Aparatur yang 

profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera 




Bidang SDM Aparatur (UU, PP, 

Perpres, Per. Men. PAN dan RB) 


mengirimkan data usulan formasi 

PNS secara akurat dan benar sesuai 

aturan 

1 RUU 1 RUU 100 

9 RPP 9 RPP 100 

3 PP 12 PP 400 

10 Per. 

Men PAN 

dan RB 

80 % 

IP Pusat 

80% 

IP Daerah 


8 Per.Men 

PAN dan 

RB 

95 % 

IP Pusat 

92 % 

IP Daerah 

80 

119 

115


3) Persentase instansi yang 

menerapkan kebijakan pemantapan 


4) Persentase peningkatan penghasilan 

PNS 

5) Persentase instansi yang menyusun 

informasi jabatan dalam rangka 

penyusunan sistem remunerasi 

berdasarkan merit system 


5 % 5 % 100 

5 % 10 % 200 

20 % 

30 % 


berikut : 

Jumlah peraturan/kebijakan di Bidang SDM Aparatur 

Untuk memenuhi target “Jumlah kebijakan bidang SDM Aparatur yang 

diterbitkan” yang ditetapkan sebanyak 9 Peraturan Pemerintah yang 

mengatur tentang gaji PNS/TNI dan POLRI dan peraturan pemerintah 

tentang sasaran kinerja pegawai dan pemberhentian pegawai, secara 

terinci kebijakan bidang SDM Aparatur yang dicapai pada tahun 2011 

meliputi : 

a. Finalisasi RUU ASN dan DIM RUU ASN sudah selesai dibuat terkait 

dengan usulan DPR-RI terhadap RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), yang 

sebelumnya yang diusulkan adalah RUU kebijakan tentang kepegawaian 

negara (SDM Aparatur). 

b. Penetapan Peraturan Pemerintah (PP), terdiri dari: 

1) PP No. 11 Tahun 2011 Tentang Gaji PNS; 

2) PP No. 12 Tahun 2011 Tentang Gaji TNI; 

3) PP No. 13 Tahun 2011 Tentang Gaji Polri; 

4) PP No. 14 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pensiun Pokok 

Pensiunan PNS dan Janda Dudanya; 


Pensiunan TNI dan Janda Dudanya; 


Pensiunan Polri dan Janda Dudanya; 

150

7) PP No. 17 Tahun 2011 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan 

Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan 

Janda/Dudanya; 

8) PP No. 18 Tahun 2011 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis 

Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; 

9) PP No. 19 Tahun 2011 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran 

Kepada Veteran Republik Indonesia; 

10) Perpres No. 27 Tahun 2011 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS; 

11) Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 Tentang 

Pemberhentian Wakil Menteri; 

12) Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang 

Sasaran Kinerja Pegawai. 

c. Rencangan Peraturan Pemerintah (RPP)/R-Perpres, terdiri dari: 

1) RPP tentang Pegawai Tidak Tetap; 

2) RPP tentang Pengadaan PNS; 

3) Penyempurnaan PP tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan 

Struktural; 

4) RPP tentang Pemberian Cuti PNS; 

5) RPP tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan 

Pemberhentian PNS; 

6) RPP tentang Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sistem Diklat; 

7) RPP tentang Sistem Remunerasi SDM Aparatur Negara; 

8) RPP tentang Dana Pensiun PNS dan Tabungan Hari Tua PNS; 

9) Perpres tentang Pedoman Pola Dasar Karir (Sistem Penempatan, 

Promosi, dan Mutasi). 

d. Peraturan Menteri PAN & RB, terdiri dari: 

1) Per.MenPAN-RB No. 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan 

Jumlah Kebutuhan PNS; 

2) Per.MenPAN-RB No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi 

Jabatan; 

3) Per.MenPAN-RB No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis 

Jabatan; 

4) Peraturan Bersama Men.PAN-RB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Tahun 2011 Tentang Moratorium Penerimaan CPNS; 

5) Per.MenPAN-RB tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan 

Kinerja Pegawai (80%). 


Peraturan Kepala BKN: 

1) Peraturan Kepala BKN No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar 

kompetensi Jabatan; 

2) Peraturan Kepala BKN No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengembangan Database SDM Aparatur Negara; 

3) Peraturan Kepala BKN No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengendalian Kepegawaian/Audit Kepegawaian. 

Terkait tiga peraturan Kepala BKN tersebut diatas, dimasukkan dalam 

lingkup Peraturan Menteri PAN & RB karena pembahasannya dikoordinasi 

oleh Kementerian PAN & RB. 

Persentase instansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi 

PNS secara akurat dan benar sesuai aturan 

Untuk memenuhi target instansi pemerintah yang mengirimkan data usulan 

formasi PNS secara akurat dan benar sesuai aturan sebesar 80% dari 600 

Instansi Pemerintah Pusat/Daerah atau sebanyak 480 Instansi Pemerintah 

Pusat/Daerah dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi Per.MENPAN- 

RB No. 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Pegawai 

(formasi) secara nasional sehingga penyampaian formasi dari instansi pusat 

dan daerah tersebut dapat akurat dan benar. Pada tahun 2011 usulan dari 

instansi adalah sebagai berikut: 

a. Dari 76 Instansi Pusat yang mengirimkan data usulan sejumlah 72 

sehingga persentase instansi yang mengirimkan adalah 95% total 

usulannya adalah 147.463 

b. Dari 524 Instansi Daerah yang mengirimkan data usulan sejumlah 484 

sehingga persentase instansi yang mengirimkan adalah 92% total 

usulannya adalah 717.178 

Dikarenakan ada kebijakan moratorium Penerimaan CPNS, maka untuk 

tahun 2011 instansi pemerintah diminta menghitung kebutuhan PNS di 

masing-masing instansi dan tidak ada tambahan formasi. 

Persentase instansi yang menerapkan kebijakan pemantapan 


Untuk mencapai indikator kinerja dari jumlah instansi yang menerapkan 

kebijakan pemantapan pengembangan pegawai salah satunya yang 

dilakukan adalah dengan melakukan penambahan jabatan fungsional 


tertentu. Dengan adanya penambahan jabatan fungsional yang baru 

tersebut maka akan memberi dampak pada pengembangan pegawai terkait 

dengan kompetensinya untuk masuk ke dalam jabatan fungsional baru 

yang dibentuk. 

Instansi yang ditargetkan menerapkan kebijakan pemantapan 

pengembangan pegawai pada tahun 2011 sebesar 5% dari 75 Instansi 

Pemerintah Pusat atau sebanyak 4 Instansi Pemerintah Pusat ternyata 

realisasinya telah tercapai 100% yaitu sebanyak 4 Instansi Pemerintah 

Pusat. 

Nama Instansi dan jabatan fungsional baru yang sudah dilakukan 

pembahasan pada tahun 2011 yaitu: 

No Instansi Jabatan fungsional baru Keterangan 

1. LAN Analis Kebijakan dilakukan pembahasan uji petik 

beban kerja 

2. BKN Auditor Kepegawaian Penyiapan peraturan Menteri 

PAN & RB 

3. LKPP Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Assesor Kepegawaian Pemaparan naskah akademik di 

BKN 


Validasi (penetapan) besaran 

angka kredit 

4. Setjen DPR-RI Transkriptor dilakukan pembahasan uji petik 

beban kerja 

Persentase peningkatan penghasilan PNS 

Target awal peningkatan penghasilan PNS adalah 5% ternyata pada tahun 

2011 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan 

penghasilan PNS rata-rata sebesar 10% dari gaji pokok PNS, sehingga 

target peningkatan penghasilan PNS sebesar 5% telah melebihi target yang 

ditetapkan. 

Pada tahun 2011, kebijakan yang dihasilkan terkait peningkatan 

kesejahteraan meliputi: 

a. PP No. 11 Tahun 2011 tentang Gaji PNS; 

b. PP No. 12 Tahun 2011 tentang Gaji TNI; 

c. PP No. 13 Tahun 2011 tentang Gaji Polri; 

d. PP No. 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan 

PNS dan Janda Dudanya;

e. PP No. 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan 

TNI dan Janda Dudanya; 

f. PP No. 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan 

Polri dan Janda Dudanya; 

g. PP No. 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan 

Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan 

Janda/Dudanya; 

h. PP No. 18 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Perintis 

Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; 

i. PP No. 19 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada 

Veteran Republik Indonesia; 

j. Perpres No. 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS. 

Persentase instansi yang menyusun informasi jabatan dalam rangka 

penyusunan sistem remunerasi berdasarkan merit system 

Untuk mencapai indikator kinerja persentase instansi yang menyusun 

informasi jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi 

berdasarkan merit system ditetapkan target 20% instansi Pemerintah Pusat 

dari 75 instansi Pemerintah Pusat yaitu sebanyak 15 instansi Pemerintah 

Pusat. Capaian pada tahun 2011 sebanyak 23 Instansi Pemerintah Pusat 

(30%) yang dianggap telah menyusun informasi jabatan dalam rangka 

penyusunan sistem remunerasi berdasarkan merit system. 

Adapun Instansi Pemerintah Pusat yang telah menyusun informasi jabatan 

dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berdasarkan merit system 

pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 

No. Instansi Pemerintah 

1 Kementerian Riset dan Teknologi 

2 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

3 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 

4 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

5 Badan Narkotika Nasional (BNN) 

6 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

8 Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) 

9 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

10 Kementerian Perindustrian 

11 Badan POM RI 


No. Instansi Pemerintah 

12 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

13 Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

14 Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) 

15 Kementerian Perdagangan 

16 Arsip Nasional Republik Indonesia 

17 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

18 Kementerian Pertanian 

19 Badan Pusat Statistik 

20 Badan Nasional Penanggulangan Teroris 

21 Kementerian Perumahan Rakyat 

22 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

23 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya penyelenggaraan tata 

laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel 




bidang Tata Laksana (UU, PP, 


2) Persentase instansi pemerintah 



2 UU 


2 RUU 80 

2 RUU 2 RUU 62,5 

1 PP 1 RPP 70 

5 Per. Men. 

PAN dan RB 

2 

Per.Men.PAN 

dan RB, 

3 Draft Final 

Per.Men.PAN 

dan RB 

88 

35 % 59,46 % 169


berikut : 

Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana 

2 kebijakan di bidang Tata Laksana yang ditargetkan capaian kinerjanya 

menjadi Undang-Undang, adalah: 1) Undang-undang tentang 

Administrasi Pemerintahan; dan 2) Undang-undang tentang Etika 

Penyelenggara Negara. 

Kedua Rancangan Undang-undang tersebut sejak tahun 2009 telah 

disampaikan kepada Presiden untuk diterbitkan surat yang akan 

mengantarkannya kepada Pimpinan DPR RI, dan telah masuk dalam 

program legislasi nasional (PROLEGNAS) tahun 2010-2014 dengan 

nomor urut 36 untuk RUU Administrasi Pemerintahan dan nomor urut 

67 untuk RUU Etika Penyelenggara Negara. 

1) Penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan pada tahun 2010, 

menghasilkan rumusan RUU AP yang telah disempurnakan dan telah 

kembali disampaikan kepada Presiden. Bersamaan dengan itu telah 

pula dilakukan sosialisasi melalui kegiatan simulasi di berbagai 

daerah untuk memperkuat pendalaman substansi RUU ini. Pada 

tahun 2010 ditargetkan terbit surat Presiden yang mengantarkan 

RUU AP kepada Pimpinan DPR RI, namun hingga berakhirnya tahun 

2010 posisi RUU Administrasi Pemerintahan masih berada di Kantor 

Sekretariat Negara untuk dibicarakan kembali dalam rapat terbatas, 

sehingga pada tahun 2011 kembali masuk dalam proses penerbitan 

surat Presiden yang akan mengantarkan RUU tersebut kepada 

Pimpinan DPR untuk dapat dilakukan pembahasan bersama antara 

Panitia Khusus RUU DPR RI dan pihak Pemerintah. 

Kendala yang dihadapi terkait dengan pencapaian target RUU 

Administrasi Pemerintahan adalah: 1) Sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, bahwa proses pembahasan RUU 

dengan DPR RI baru akan dapat dilakukan bila telah disampaikan 

oleh Presiden. Proses mendapatkan surat Presiden yang 

mengantarkan RUU kepada Pimpinan DPR ternyata memerlukan 

berkali-kali pembahasan dalam rangka penyempurnaan RUU yang 

akan diajukan, dan ini semua di luar kendali kegiatan dari instansi 

pengusul/inisiator yang dalam hal ini adalah Kementerian PAN dan 

RB; 2) Tidak tercapainya target/sasaran kegiatan lebih disebabkan 

faktor di luar kendali instansi pemegang kegiatan disamping masih 


kurangnya dukungan SDM pengelola kegiatan baik dari sisi jumlah 

maupun kapasitas/kompetensinya. 

2) Penyusunan RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN) 

Secara umum dapat digambarkan bahwa capaian sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2011 dalam rangka 

mengkongkritkan RUU EPN dapat diwujudkan berupa penyusunanan 

kembali naskah RUU EPN dengan perubahan substansi menjadi 

hukum acara dan dilakukan perbaikan naskah akademiknya. Dengan 

demikian maka nilai capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 

70%. 

Kegiatan Penyusunan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara 

perlu ditindak lanjuti sesuai prosedur teknik penyusunan perundang- 

undangan sampai menjadi sebuah Undang-undang, melalui 

pembahasan RUU EPN tingkat interdep (antar-instansi) yang masih 

perlu dilakukan untuk menyempurnakan RUU EPN ini pada tahapan 

harmonisasi sebelum diajukan ke Presiden. Kendala utama dalam 

pelaksanaan kegiatan RUU EPN adalah pengaturan jadual pada 

pakar/narasumber dalam pembahasan RUU EPN. Disamping 

kurangnya SDM baik dalam jumlah maupun kompetensinya. 

2 kebijakan bidang Tata Laksana yang ditargetkan menjadi Rancangan 

Undang-undang adalah : 

1) Penyusunan RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat 

dan Daerah 

Pada tahun 2011 ini, target kinerja kegiatan penyusunan RUU Tata 

Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah 

Tersusunnya RUU yang telah mendapatkan surat presiden untuk 

disampaikan kepada DPR RI guna dilakukan pembahasan lebih 

lanjut. Sedangkan realisasi capaian kinerja saat ini adalah telah 

tersusunnya naskah akademik dan Draft RUU yang telah siap untuk 

dilakukan sinkronisasi antar instansi terkait. Dengn demikian nilai 

pencapaian kinerja adalah sebesar 65% dari target yang telah 

ditetapkan. 

2) Penyusunan RUU tentang Badan Layanan Umum (BLU) 

Dalam pelaksanan kegiatan Sinronisasi dan Harmonisasi RUU BLU 

pada tahun 2011, kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi pada 

Kementerian Hukum dan HAM belum dapat dilaksanakan oleh 

karena Penyempurnaan Naskah Akademik tidak dapat dilakukan 

karena membutuhkan biaya yang cukup besar dan tidak tersedia 


dalam RKA-KL serta waktu yang tidak mencukupi. Target Capaian 

kegiatan sebesar 60%. 

1 kebijakan di bidang Tata Laksana yang ditargetkan capaian kinerjanya 

menjadi Peraturan Pemerintah, adalah: Kebijakan Tata Laksana 

Perizinan. Target kinerja pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2011 

adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata 

Laksana Perizinan tetapi karena adanya perubahan pada dasar hukum 

dan isi kebijakan ini maka targetnya direvisi menjadi tersusunnya 

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Umum Tatalaksana 

Izin, Dispensasi dan Konsesi. Capaian kinerja pada tahun 2011 adalah 

tersusunnya Revisi Naskah Akademik dan Revisi Draft Rancangan 

Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Umum Tatalaksana Izin, 

Dispensasi dan Konsesi. Dengan demikian nilai capaian kinerja kegiatan 

ini adalah sebesar 70%. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 

belum ditetapkannya RUU tentang Administrasi Pemerintahan telah 

menimbulkan ketidaktuntasan dalam penyelesaian Draft Rancangan 

Peraturan Pemerintah ini, disamping masih adanya kemungkinan- 

kemungkinan berubahan dalam RUU tersebut. 

5 kebijakan di bidang Tata Laksana yang ditargetkan selesai pada tahun 

2011 adalah: 

1. Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan 

Pada tahun 2011, target penyusunan pedoman ini adalah 

tersedianya Pedoman yang dalam bentuk Peraturan Menteri. 

Sedangkan capaian kinerja yang dapat direalisasi adalah Pedoman 

Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan ini telah selesai dan telah 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemetaan 

Pemangku Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan 

demikian nilai capaian kinerja kegiatan ini adalah 100%. 

2. Pedoman Umum Hubungan Media 

Pada tahun 2011 ditargetkan bahwa Pedoman Umum Hubungan 

Media dapat terselesaikan dengan baik dan telah ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. Sampai akhir tahun 2011, target yang telah direncanakan 

tercapai dengan baik, yaitu tersedianya satu Pedoman Umum 

Hubungan Media yang telah dilengkapi dengan Peraturan Menteri 


Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 

Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan demikian nilai capaian 

kinerja kegiatan ini adalah 100%. Permasalahan yang dihadapi pada 

saat penyusunan pedoman ini tidak jauh berbeda dengan 

penyusunan Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan. 

3. Penyusunan Pedoman Umum Standarisasi Tata Laksana Sarana dan 

Prasarana Kerja Aparatur di Lingkungan Instansi Pemerintah yang 

berupa tanah dan bangunan 

Target kinerja Tahun 2011 untuk kegiatan ini adalah tersedianya 

Pedoman Umum Standarisasi Tata Laksana Sarana dan Prasarana 

Kerja Aparatur di Lingkungan Instansi Pemerintah yang berupa 

Tanah dan Bangunan yang berbentuk Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Sedangkan capaian kinerja yang dapat terealisasi pada tahun ini 

adalah berupa draft final Pedoman Umum Standarisasi Tata Laksana 

Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur di Lingkungan Instansi 

Pemerintah yang berupa Tanah dan Bangunan yang telah siap untuk 

ditetapkan menjadi Peraturan Menteri. Dengan demikian nilai 

capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 80%. Besarnya capaian 

kinerja ini dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kegiatan ini yaitu kurangnya tenaga pelaksana dari 

jumlah maupun kompetensinya. 

4. Penyusunan Pedoman Umum Standarisasi Pakaian Kerja/Dinas 

Pegawai Negeri Sipil 

Rencana kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2011 untuk kegiatan 

ini adalah tersedianya Pedoman Umum Standarisasi Pakaian 

Kerja/Dinas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Adapun realisasi dari kegiatan ini adalah draft final pedoman umum 

yang telah siap untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Dengan 

demikian nilai capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 80%. 

Capaian kinerja ini salah satunya disebabkan oleh kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu kurangnya 

sumberdaya pelaksana kegiatan baik dalam segi jumlah maupun 

kompetensi. 


5. Penyusunan Tata Cara Penataan Tata Laksana Pada Instansi 

Pemerintah 

Target Kinerja kegiatan tahun 2011 ini adalah tersusunnya 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi tentang Tata Cara Penataan Tata Laksana Pada Instansi 

Pemerintah. Capaian kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan 

kegiatan ini adalah tersusunnya draft final Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang 

Tata Cara Penataan Tata Laksana Pada Instansi Pemerintah. Dengan 

demikian nilai capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 80% dari 

target yang telah ditentukan. Pencapaian target ini dipengaruhi oleh 

kendala yang dihadapi dalam pelaksaaan kegiatan ini yaitu 

kurangnya sumber daya pelaksana kegiatan baik dalam segi jumlah 

maupun kompetensinya disamping konsep penataan tata laksana 

(business process) yang dianggap masih relatif baru bagi instansi 

pemerintah. 

Persentase instansi pemerintah pusat yang melakukan penataan 


Instansi pemerintah pusat yang telah melakukan penataan ketatalaksanaan 

dengan baik yang secara minimal dicirikan dengan adanya standar 

operasional prosedur (SOP) dan telah melaksanakan e-government secara 

minimal (e-office) pada instansi yang bersangkutan. Setiap instansi 

pemerintah yang telah mengajukan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi 

kepada Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional melalui Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah 

menyertakan dokumen SOP dan dokumen pelaksanaan e-governnment 

sebagai salah satu kelengkapannya. Dengan demikian maka setiap instansi 

pemerintah pusat yang telah mengajukan Dokumen Usulan Reformasi 

Birokrasi telah memiliki Dokumen SOP dan melaksanakan e-government 

yang berarti telah melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik. 

Sampai awal tahun 2012 ini, dari 74 (tujuh puluh empat) instansi 

pemerintah pusat terdapat 30 (tiga puluh) instansi (40,54%) yang telah 

mengajukan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi dan telah dilengkapi 

dengan Dokumen SOP dan dokumen e-government, disamping 14 (empat 

belas) instansi pemerintah pusat (18,92%) yang telah menerima tunjangan 

kinerja sebagai konsekuensi dari upayanya melaksanakan kebijakan 

Reformasi Birokrasi di Instransinya. Dengan demikian maka prosentase 

instansi pemerintah pusat yang telah melakukan penataan ketatalaksanaan 


dengan baik adalah sebesar 59,46%. Dengan data ini maka dapat diketahui 

bahwa capaian kinerja instansi pemerintah pusat yang telah melakukan 

penataan ketatalaksanaan dengan baik adalah sebesar 169,88%. Angka ini 

tidak termasuk instansi pemerintah yang telah melaksanakan penyusunan 

SOP dan melaksanakan e-government tetapi belum mengajukan Dokumen 

Usulan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian PAN dan Reformasi 

Birokrasi. 

Hasil pemantauan ketatalaksanaan Pemerintah yang dilakukan pada 

Pemerintah Daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perlu penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PAN dan RB, 

khususnya terkait fungsi internalisasi kebijakan-kebijakan Menteri PAN 

dan RB, baik untuk internal organisasi Kementerian PAN dan RB, 

maupun untuk pihak eksternal (stakeholder), yaitu instansi pemerintah 

pusat dan daerah; 

2. Perlu dibangun operasionalisasi kebijakan-kebijakan Menteri PAN dan RB 

dengan strategi yang tepat dalam rangka penerapan keijakan-kebijakan 

tersebut; 

3. Aspek substansi kebijakan harus menjadi perhatian, terutama dalam hal 

penegasan isi beserta perangkat sanksi yang dibutuhkan untuk lebih 

memperkuat sifat mengikatnya; 

4. Perlu disusun kebijakan Menteri PAN dan RB mengenai Pedoman Umum 

Evaluasi Ketatalaksanaan Instansi Pemerintah; 

5. Ruang lingkup tata laksana dalam instansi pemerintah perlu diberikan 

batasan yang jelas. 

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pelaksanaan 

reformasi birokrasi nasional secara terencana, 




1) Jumlah kebijakan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi yang diterbitkan 


reformasi birokrasi sesuai kebijakan 

RB Nasional 

7 

kebijakan 


10 

kebijakan 

143 

12 K/L 20 K/L 167



reformasi birokrasi 

4) Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang 


Nasional 

5) Jumlah instansi yang menerima 

sosialisasi 

6) Jumlah asistensi reformasi birokrasi 

kepada instansi pusat dan daerah 

30 % 47 % 156 

80 % 81 % 101 

100 % K/L 

30 % Pemda 

100 % K/L 

10 % Pemda 


100 % K/L 

100 % Prov. 

62 % 

- 

100 

333 


berikut : 

Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterbitkan 

Untuk memenuhi target “Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

yang diterbitkan” yang ditetapkan sebanyak 7 kebijakan, telah dilakukan 

kegiatan Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi. Dari hasil 

kegiatan ini telah berhasil ditetapkan 10 Peraturan Menteri PAN dan RB, 

sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi. Pedoman-pedoman 

tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 7 

sampai dengan Nomor 15 Tahun 2011 dan Nomor 53 Tahun 2011, yang 

meliputi : 

Pedoman Isi Pokok 

1. Pedoman Pengajuan Dokumen 

Usulan Reformasi Birokrasi 

Kementerian/Lembaga 

(PerMenPANRB No. 7/2011) 

2. Pedoman Penilaian Dokumen 

Usulan dan Road Map 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 



Proses pelaksanaan 

reformasi birokrasi dan 

langkah-langkah menyusun 

dokumen usulan. 

Penilaian dokumen usulan 

dan road map, penilaian 

dokumen pelaksanaan, dan 

verifikasi pelaksanaan 

reformasi birokrasi di 

lapangan. 

62 

- 

Pengguna 

Utama 

K/L 

UPRBN 

UPRBN


3. Pedoman Penyusunan Road Map 

Reformasi Birokrasi 

Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah 


4. Pedoman Pelaksanaan Program 

Manajemen Perubahan 


5. Kriteria dan Ukuran Keberhasilan 



6. Pedoman Penataan Tatalaksana 

(Business Process) 


7. Pedoman Pelaksanaan Quick 

Wins (PerMenPANRB No. 

13/2011) 

8. Pedoman Pelaksanaan Program 

Manajemen Pengetahuan 

(Knowledge Management) 


Pengertian dasar road map, 

dan langkah-langkah 

menyusun road map. 

Elemen dan tahapan 

manajemen perubahan; 

perumusan rencana 

manajemen perubahan; 

pengelolaan perubahan; 

penguatan hasil perubahan. 

Penilaian keberhasilan 

pelaksanaan reformasi 

birokrasi; 

Indikator keberhasilan 

reformasi birokrasi nasional; 

dan 

kementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah. 

Pendekatan penataan 

tatalaksana; proses 

penataan tatalaksana; 

kaidah penggambaran 

tatalaksana; dan Standard 

operating procedures. 

Perumusan dan penetapan 

quick wins; dan langkahlangkah 

dalam pelaksanaan 

quick wins. 

Elemen dan tahapan 

implementasi manajemen 

pengetahuan; 

Merencanakan implementasi 

manajemen pengetahuan; 

mengimplementasikan 

manajemen pengetahuan; 

dan 

Evaluasi dan monitoring 

implementasi manajemen 

pengetahuan. 


Pengguna 

Utama 

K/L dan 

PEMDA 

K/L dan 

PEMDA 

K/L dan 

PEMDA 

UPRBN 

TI 

TQA 

K/L dan 

PEMDA 

K/L dan 

PEMDA 

UPRBN


9. Mekanisme Persetujuan 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

dan Tunjangan Kinerja Bagi 



10. Pedoman Penjamin Kualitas 

(Quality Assurance) dan 

Pedoman Monitoring Evaluasi 



Mekanisme pelaksanaan 

reformasi birokrasi; 

mekanisme persetujuan 


birokrasi dan tunjangan 

kinerja bagi 

kementerian/lembaga. 

Aturan untuk melakukan 

penjaminan kualitas, 

monitoring dan evaluasi atas 


birokrasi dilingkungan K/L. 


Pengguna 

Utama 

K/L 

UPRBN 

TI 

TQA 

TQA 

Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan 

RB Nasional 

Untuk memenuhi target “Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi 

birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional”, telah dilakukan kegiatan 

Implementasi Reformasi Birokrasi. Pada awal tahun 2011 ditargetkan 12 K/L, 

ternyata dari pelaksanaan kegiatan ini berhasil diajukan 20 K/L. 

Pada tahun 2011 terdapat 30 K/L yang telah mengajukan usulan kepada 

Kementerian PAN dan RB sebagaimana tabel di bawah ini: 

1. BPPT 

2. Lemhannas 

3. LAN 

4. Kem. PU 

5. Kem. LH 

6. BKKBN 

7. LKPP 

8. ANRI 

9. Kemristek 

10. KemPerind 

11. BATAN 

12. BPOM 

13. KemPPA 

14. KemPerhub 

15. BKN 

16. BKPM 

17. BPS 

18. KemPeRa 

19. Lemsaneg 

20. BNN 

21. Kemdikbud 

22. Kemparekk 

23. Kemtan 

24. Kemenpora 

25. BNPT 

26. KemKP 

27. LAPAN 

28. Bapeten 

29. Kemdag 

30. LIPI 

Dari 30 K/L tersebut 24 diantaranya telah berhasil dinilai, baik dari sisi 

Dokumen Usulan dan Road Map masing-masing maupun verifikasi lapangan, 

sebagai berikut:

1. Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi 

dari 24 K/L yang sudah diverifikasi, 20 diantaranya sudah diproses lebih 

lanjut untuk diajukan tunjangan kinerjanya masing-masing. Pengajuan 

kepada Menteri Keuangan melalui : 

Surat No. K/L yang diajukan 

MenPANRB telah menyampaikan surat kpd 

Menkeu, 

Hal : penetapan Usulan TK 

Tanggal 15 Nop 2011 

No: B/2747/M.PAN-RB/11/2011 


Menkeu, 

Hal: penetapan Usulan TK 



13. Kementerian Perhubungan 

14. Badan Pusat Statistik 

15. BKKBN 

2. Lembaga Ketahanan Nasional 16. Arsip Nasional Republik 

Indonesia 

3. Lembaga Administrasi Negara 17. Kementerian Pemberdayaan 

4. Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Perempuan dan Perlindungan 

Barang/Jasa Pemerintah 

Anak 

18. Kementerian Perumahan 

Rakyat 

5. Kementerian Riset dan Teknologi 19. Lembaga Sandi Negara 

6. Kementerian Perindustrian 20. Badan Narkotika Nasional 

7. Badan Tenaga Nuklir 21. Kementerian Pertanian 

8. Badan Pengawas Obat dan Makanan 22. Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme 

9. Badan Kepegawaian Negara 23. Lembaga Ilmu Pengetahuan 

10. Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia 

24. Kementerian Pendidikan dan 

11. Kementerian Lingkungan Hidup 

12. Kementerian Pekerjaan 

Umum 

Kebudayaan 


1. BPPT 

2. Lemhannas 

3. LAN 

4. LKPP 

5. KemPerind 

6. Kemristek 

7. BATAN 

8. BPOM 

9. BKN 

10. BKPM 

11. BPS 

12. BKKBN 

13. ANRI 

14. KemPPA 

15. KemPeRA 

16. Lemsaneg 

17. BNN 

18. Kemtan

Surat No. K/L yang diajukan 


Menkeu, 





Menkeu, 


Tanggal 12 Desember 2011 


19. BNPT 

20. LIPI 

Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi 

Untuk Indikator Kinerja “Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi 

birokrasi” yang ditargetkan 30% dari jumlah K/L seluruhnya. Dengan 

penyelesaian sebanyak 20 K/L yaitu : 

1. BPPT 

2. Lemhannas 

3. LAN 

4. LKPP 

5. KemPerind 

6. Kemristek 

7. BATAN 

8. BPOM 

9. BKN 

10. BKPM 

11. BPS 

12. BKKBN 

13. ANRI 

14. KemPPA 

15. KemPeRA 

16. Lemsaneg 

17. BNN 

18. Kemtan 

19. BNPT 

20. LIPI 

maka realisasi Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi 

nasional secara kumulatif adalah 47%. Dengan demikian pencapaian ini 

sudah melebihi target 30%. 

Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan 

RB Nasional 

Untuk memenuhi target “Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur 

sesuai dengan kebijakan RB Nasional” sebesar 80% telah dilakukan 

pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi oleh Tim Quality Assurance. 


Untuk menjamin kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, selain telah 

dibentuk Tim Quality Assurance, juga telah dirancang instrumen penjaminan 

kualitas. Instrumen penjaminan kualitas dimaksud sudah diujicobakan di 

lima instansi pemerintah, yaitu di Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil 

Presiden, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan 

Cukai) dan BPK. Adapun hasil dari penjaminan kualitas tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Instansi Nilai 

Sekretariat Negara 82% 

Sekretariat Wakil Presiden 81% 

Kementerian PAN dan RB 65% 

Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai) 91% 

BPK 86% 

Rata-rata 81% 

Instrumen tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN dan RB 

Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality 

Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. 

Jumlah instansi yang menerima sosialisasi 

Untuk memenuhi target “Jumlah instansi yang menerima sosialisasi”, telah 

dilakukan kegiatan Sosialisasi Grand Design dan Road Map Reformasi 

Birokrasi pada K/L dan Pemda. 

Dalam pelaksanaannya kegiatan sosialisasi di bagi ke dalam dua 

pelaksanaan sosialisasi, yaitu pelaksanaan sosialisasi untuk 

kementerian/lembaga dan sosialisasi untuk pemerintah provinsi. Sementara 

pada tahun 2011 tidak dilakukan sosialisasi untuk pemerintah 

kabupaten/kota. 

Pelaksanaan sosialisasi untuk kementerian/lembaga yang dihadiri oleh 

seluruh Kementerian/Lembaga dilaksanakan pada tanggal 5 April 2011, 

dengan pokok bahasan: 

• Kebijakan Reformasi Birokrasi 

• Perkembangan Pengelolaan RB 

• Review Hasil Penilaian 

• Langkah yang diperlukan 

• Organisasi Pelaksana RB 

• Mekanisme 


Dalam sosialisasi tersebut ditetapkan beberapa hal sebagai berikut: 

1) K/L yang sudah dan belum mengajukan dokumen usulan agar 

menyesuaikan dan menyusun serta menyampaikan kembali dokumen 

usulan mengikuti kebijakan baru; 

2) K/L yang sudah menerima tunjangan kinerja akan segera dilakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi; 

3) Dokumen usulan yang diajukan akan segera dinilai oleh UPRBN dan 

dilanjutkan dengan verifikasi lapangan; 

4) Penyampaian dokumen usulan harus dilengkapi dengan Berita Acara 

validasi peringkat jabatan (job grading) yang ditanda-tangani oleh 

Kementerian PAN dan RB, BKN, dan K/L yang bersangkutan; 

5) Hasil penilaian akan disampaikan kepada Komite Pengarah Reformasi 

Birokrasi Nasional untuk proses penetapan lebih lanjut. 

Sosialisasi diikuti oleh 200 orang peserta dari seluruh provinsi, yaitu: 

1) Pejabat Pemerintah Provinsi sebanyak 165 orang peserta dari 33 

provinsi, yang terdiri dari: 

(a) Sekretaris Daerah 

(b) Inspektur Povinsi 

(c) Kepala BAPPEDA Provinsi 

(d) Kepala BKD Provinsi 

(e) Kepala Biro Organsiasi Setda Provinsi 

2) Pejabat pemerintah pusat sebanyak 35 orang yang terdiri dari: 

(a) Anggota Tim Independen 

(b) Anggita Tim Quality Assurance 

(c) Anggota UPRBN 

Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat dan daerah 

Untuk memenuhi target “Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada instansi 

pusat dan daerah” telah dilakukan kegiatan workshop dan kegiatan capacity 

building lainnya dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan reformasi 

birokrasi. Learning dan Capacity Building dilakukan melalui 

asistensi/workshop (lokakarya) atau seminar yang diikuti oleh para peserta 

dari kementerian/lembaga. Beberapa workshop yang dilakukan adalah 



Workshop Peserta 

Workshop untuk Fasilator UPRBN 1 kali 

Sosialisasi kebijakan RB Seluruh K/L 1 kali 

Workshop Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi untuk Pemerintah Provinsi 

48 K/L 

192 peserta 

(masing-masing K/L 

mengirimkan 4 

orang peserta) 

Seluruh provinsi 1 kali 

Forum Knowledge Management Seluruh K/L 1 kali 

Workshop Change Management 5 K/L 1 kali 


Frekuensi 

penyelenggaraan 

3 Angkatan 

Jika dilihat dari sisi capaian K/L yang sudah memperoleh asistensi, maka dari 

76 K/L yang ada baru 48 diantaranya yang sudah memperoleh asistensi. Ini 

berarti bahwa capaian untuk target ini sebesar 62%. Namun demikian jika 

dilihat dari sisi percepatan reformasi birokrasi di K/L, workshop berhasil 

mendorong K/L untuk segera mengajukan usulannya. Jika dilihat pada 

semester pertama, hanya terdapat beberapa K/L yang mengajukan usulan, 

namun setelah dilakukan workshop, jumlah itu meningkat hingga 30 K/L. 

Sementara asistensi untuk pemda tidak dapat dilakukan, karena terdapat 

perubahan kebijakan KPRBN yang menyatakan bahwa pada tahun 2011 

reformasi birokrasi lebih menekankan fokus pada instansi pemerintah pusat, 

maka belum dilakukan asistensi terhadap pemerintah daerah. Sehingga 

capaian untuk asistensi pemerintah daerah masih belum dapat ditentukan. 

Sasaran 6 : Terwujudnya instansi pemerintah yang 

akuntabel dan berkinerja tinggi 




bidang Akuntabilitas Kinerja (RUU, 

Per.Men.PAN dan RB) 

1 RUU 1 RUU 100


3 Per. Men. 

PAN dan RB 

3 Per. 


Men. PAN 

dan RB 


menerapkan SAKIP sesuai aturan 50 % 50,34 % 100,68 


akuntabilitas kinerjanya baik 44 % 48,72 % 121,81 


menyusun Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 

5) Persentase LAKIP yang diterima 

6) Persentase PK yang diterima 

22 % (Pusat 

dan Daerah) 

87 % (Pusat 

dan Daerah) 

55 % (Pusat 

dan Daerah) 

100 

20,10 % 91,36 

87,42 % 100,48 

60,29 % 109,62 

7) Persentase instansi peserta model 

Island of Integrity yang berhasil 32 % 30,77 % 76,92 


berikut : 

Jumlah peraturan/kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja 

Perumusan dan penyusunan peraturan/kebijakan di bidang 

akuntabilitas kinerja dalam tahun 2011, telah dihasilkan 1 buah 

Per.Men.PAN dan RB, yaitu Per.Men.PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2011 

tanggal 25 Juli 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011, serta 2 buah Surat Edaran yaitu SE 

Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Internal; dan SE Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 23 

November 2011 tentang Penyampaian Dokumen Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja 

Tahun 2012.

Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan selanjutnya 

diikuti dengan peraturan-peraturan lainnya yang dimaksudkan untuk 

mempercepat penerapan Sistem AKIP secara lebih konsisten, arah 

perkembangan sistem manajemen kinerja ini dirasakan masih kurang 

terfokus pada peraturan dan ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil 

evaluasi dan bimbingan teknis yang dilakukan di beberapa instansi 

pemerintah, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, SDM 

penanggung jawab dan pengelola Sistem AKIP mengalami kesulitan dalam 

menyusun perencanaan kinerja tahunan, menetapkan indikator yang baik, 

mengukur hasil-hasil yang diperolehnya, dan melaporkannya dalam LAKIP. 

Sebagai akibatnya, hampir sepanjang tahun instansi pemerintah tersebut 

masih memerlukan pembimbingan/asistensi dalam menyusun dokumen- 

dokumen manajemen kinerjanya. Materi yang menjadi bahan bimbingan 

penyusunan perencanaan kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan 

pelaporan (LAKIP) selalu sama dari satu kegiatan pembimbingan ke 

kegiatan pembimbingan berikutnya. Sebagai akibatnya, penerapan Sistem 

AKIP seolah-olah hanya berjalan di tempat (stagnasi) dan tidak terlihat 

adanya peningkatan di instansi pemerintah. 

Dengan kondisi yang demikian, diputuskan pada tahun 2011 disusun 

kembali modul yang substansinya lebih mudah dan sederhana untuk 

dipahami dan diterapkan oleh instansi pemerintah dalam mengelola 

kinerjanya, yaitu Modul tentang Penerapan PK. 

Pada tahun 2011 ini, memang direncanakan baru sampai pada tahap 

penyempurnaan draft RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara 

(AKPN) yang ada. Untuk tahapan berikutnya seperti harmonisasi RUU, 

terbitnya Amanat Presiden dan proses legislasi serta terbitnya UU AKPN baru 

akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian dalam 

tahun 2011 memang tidak direncanakan untuk menghasilkan outcome 

apapun tetapi hanya sampai output saja, yakni draft RUU AKPN yang 

disempurnakan. 

Penyempurnaan RUU Tentang AKPN memang harus dilakukan 

berkaitan dengan perkembangan yang ada dan saran yang diterima melalui 

proses focus group discussion (FGD) maupun semiloka di Daerah dan Pusat. 

Konsekuensi logis dari terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan 

tanggal 12 Agustus 2011, maka RUU tentang AKPN maupun Naskah 

Akademisnya mesti disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 

dimaksud. 


Proses penyempurnaan RUU tentang AKPN yang telah dilalui selama 

Tahun 2011 antara lain dengan telah terbentuknya Panitia Antarkementerian 

yang keanggotaannya terdiri atas unsur Kementerian dan LPNK yang terkait 

dengan substansi RUU, Kementerian PAN dan RB serta Kementerian Hukum 

dan HAM, focus group discussion kelompok kerja panitia antarkementerian 

sebanyak dua kali, Semiloka di Pontianak, Palangka Raya, dan Jakarta, 

penyempurnaan Naskah Akademis dan RUU tentang AKPN. Dengan 

demikian untuk Tahun Anggaran 2011, baru sampai penyempurnaan RUU 

Tentang AKPN yang mengakomodasikan masukan dan saran yang diperoleh 

selama Tahun 2011 dari focus group discussion dan Semiloka. 

Untuk Tahun 2012 diharapkan sudah memasuki proses harmonisasi, 

yang akan dikoordinasikan oleh Direktorat Harmonisasi pada Direktorat 

Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Proses 

harmonisasi RUU tersebut diharapkan selesai dalam tahun 2012, agar segera 

dikirimkan ke Sekretariat Negara untuk mendapat persetujuan Presiden 

dalam bentuk Amanat Presiden. 

Faktor penyebab capaian kinerja yang belum memuaskan tersebut 

antara lain lamanya proses penyempurnaan naskah akademis RUU tentang 

AKPN. Semula penyempurnaan naskah akademis tersebut akan dilaksanakan 

melalui Swakelola yang dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi Negeri. 

Namun sesuai dengan kebijakan Kementerian PAN dan RB terkait dengan 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, maka polanya diubah menjadi swakelola murni. Konsekuensinya 

adalah perlu dilakukan revisi anggaran, sehingga kegiatan penyempurnaaan 

naskah akademis tersebut menunggu selesainya revisi anggaran tersebut. 

Dengan terlambatnya penyempurnaan naskah akademis, maka proses 

selanjutnya, seperti harmonisasi dan Amanat Presiden terhadap RUU 

tersebut, juga menjadi terhambat dan baru akan dilaksanakan pada Tahun 

Anggaran 2012. 

Persentase instansi pemerintah yang menerapkan SAKIP sesuai aturan 

Efektivitas penerapan SAKIP dapat dilihat mulai dari segi formalitas, 

substansi maupun pemanfaatannya. Formalitas penerapan SAKIP dapat 

dilihat dari tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam menyampaikan 

dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem AKIP seperti dokumen 

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) serta yang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU). 


Dari segi substansi, efektivitas penerapan Sistem AKIP dapat dilihat 

dari seberapa banyak instansi pemerintah yang telah menerapkan Sistem 

AKIP yang baik. Saat ini, sesuai dengan kondisi yang ada, instansi 

pemerintah yang dikategorikan telah menerapkan Sistem AKIP yang baik 

adalah instansi yang berhasil dalam usaha-usaha penguatan akuntabilitas 

kinerja dilingkungannya seperti yang telah menyusun perencanaan kinerja 

yang baik, melakukan pengukuran kinerja secara memadai, melaporkan 

capaian kinerja secara tepat waktu serta telah melakukan evaluasi kinerja 

internal secara memadai. Efektivitas penerapan Sistem AKIP akan terlihat 

jika seluruh komponen sistem tersebut diterapkan atau dimanfaatkan, baik 

dari segi formal maupun substansial. 

Realisasi instansi pemerintah yang telah mampu menerapkan Inpres 

Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, berdasarkan hasil 

evaluasi adalah sebanyak 50,34%. Dengan demikian, capaian kinerja 

indikator ini adalah sebesar 100,68%. 

PERKEMBANGAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INDIKATOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% IP yang menerapkan Sistem 

AKIP yang baik 

Target 15% 30% 40% na 40% 45% 50% 

Realisasi 8.62% 20% 24% na 41% 49% 50% 

% Capaian 57% 67% 60% na 102% 109% 100% 

Jika dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis 

yaitu “Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

efektif”, harus diakui bahwa capaian yang diperoleh belumlah memuaskan, 

namun demikian perlu juga diakui bahwa apa yang telah dilakukan berada 

pada jalur yang benar (on the right track) dan perlu upaya yang sungguh- 

sungguh untuk mewujudkan tujuan tersebut. 

Tabel diatas juga menunjukkan masih perlunya upaya untuk 

meningkatkan konsistensi dalam penetapan indikator kinerja dan penjelasan 

yang logis terhadap penetapan target kinerja. 

Sejak mulai diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan 

selanjutnya diikuti dengan berbagai peraturan lain, sampai dengan saat ini 

masih banyak instansi pemerintah yang belum secara utuh menerapkan 

ketentuan-ketentuan tersebut diatas sebagaimana yang diharapkan. Mulai 

dari ketepatan waktu penyampaian dokumen-dokumen yang diwajibkan 

sampai kepada kualitas substansi penerapan Sistem AKIP, berdasarkan hasil 


evaluasi, sebagian besar instansi pemerintah memperoleh hasil penilaian 

yang masih belum memuaskan. 

Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik 

Sebagaimana diketahui penerapan manajemen kinerja di instansi 

pemerintah dilakukan secara bertahap dimulai sejak diterbitkannya Inpres 7 

Tahun 1999 yang mewajibkan instansi pemerintah menerapkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan diterbitkannya 

Inpres tersebut, instansi pemerintah didorong untuk lebih akuntabel dan 

lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. 

Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah 

merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran 

(input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil 

atau outcome. Sebelum diterapkannya SAKIP, instansi pemerintah bekerja 

berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai. 

Banyak instansi pemerintah yang mengklaim keberhasilannya semata-mata 

berdasarkan persentase (banyaknya) anggaran yang diserap atau 

banyaknya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Mereka merasa 

berhasil jika telah sukses menyerap anggaran lebih dari 95% atau pekerjaan 

fisik bangunan dan sarana prasarana selesai 100% tanpa mengaitkannya 

dengan manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat 

atau stakeholdersnya. Saat ini pola pikir seperti itu harus segera diubah dan 

diarahkan agar instansi pemerintah mulai merencanakan hasil atau outcome 

yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian 

serta melaporkannya kinerjanya secara periodik. Sikap akuntabel tersebut 

diwujudkan dalam menyusun rencana strategis yang memuat kondisi ideal 

yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah dan tahunan, menetapkan 

indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai. 

Rencana tersebut diikuti dengan penyusunan anggaran yang dibutuhkan 

dalam rangka mewujudkan target kinerja yang dimaksud. Kemudian dalam 

rangka memperkuat komitmen untuk berkinerja disusunlah semacam 

perjanjian kinerja yang menggambarkan kesepakatan atau kebulatan tekad 

untuk menghasilkan kinerja tertentu berdasarkan anggaran yang tersedia 

dan pada akhir periode melaporkannya dalam laporan kinerja atau LAKIP. 

Dari rangkaian alur tersebut dapat disimpulkan bahwa instansi 

pemerintah yang akuntabel adalah instansi yang menunjukkan komitmen 

kuat untuk menghasilkan kinerja tertentu dengan ukuran keberhasilan yang 


pantas. Mereka tidak lagi merasa cukup dengan hanya berhasil menyerap 

anggaran atau telah melakukan kegiatan tertentu setiap tahunnya. 

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap 

kinerjanya, setiap tahun Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi atas 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun 

Daerah. Berdasarkan Peraturan MenPAN dan RB No 13 Tahun 2010, 

terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja mulai dari yang 

paling rendah yaitu kategori D sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori 

AA. Pengelompokkan predikat tersebut dilakukan berdasarkan hasil penilaian 

yang direpresentasikan dengan nilai (score) tertentu yang diperoleh 

berdasarkan hasil penelitian, reviu, pembuktian, konfirmasi dan wawancara 

selama proses evaluasi serta mereviu capaian kinerja instansi. Berikut adalah 

penjelasan dari masing-masing predikat serta karakteristiknya: 

NO. PREDIKAT 

NILAI 

ABSOLUT 

INTERPRETASI 

1. AA >85-100 Memuaskan 

2. A >75-85 Sangat Baik 

3. B >65-75 

4. CC >50-65 

5. C >30-50 

6. D 0-30 

Baik, dan perlu 

sedikit 

perbaikan 

Cukup baik 

(memadai), 

perlu banyak 

perbaikan yang 

tidak mendasar 

Agak kurang, 

perlu banyak 

perbaikan, 

termasuk 

perubahan yang 

mendasar 

Kurang, perlu 

banyak sekali 

perbaikan & 

perubahan yang 

sangat 


KARAKTERISTIK 

AKUNTABILITAS INSTANSI 

Memimpin perubahan, berbudaya 

kinerja, berkinerja tinggi, dan 

sangat akuntabel 

Akuntabel, berkinerja baik, 

memiliki sistem manajemen kinerja 

yang andal. 

Akuntabilitas kinerjanya sudah 

baik, memiliki sistem yang dapat 

digunakan untuk manajemen 

kinerja, dan perlu sedikit 

perbaikan. 

Akuntabilitas kinerjanya cukup 

baik, taat kebijakan, memiliki 

sistem yang dapat digunakan untuk 

memproduksi informasi kinerja 

untuk pertanggung jawaban, perlu 

beberapa perbaikan tidak 

mendasar. 

Sistem dan tatanan kurang dapat 

diandalkan, memiliki sistem untuk 

manajemen kinerja tapi perlu 

banyak perbaikan minor dan 

perbaikan yang mendasar. 

Sistem dan tatanan tidak dapat 

diandalkan untuk manajemen 

kinerja, perlu banyak perbaikan, 

sebagian perubahan yang sangat 

mendasar.

NO. PREDIKAT 

NILAI 

ABSOLUT 

INTERPRETASI 

mendasar 


KARAKTERISTIK 

AKUNTABILITAS INSTANSI 

Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntabilitas 

kinerjanya baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi Kementerian 

PAN dan RB memperoleh predikat minimal “CC” atau “Cukup Baik”. Untuk 

Tahun 2010 Kedeputian Pengawasan dan Akuntabilitas menargetkan 44% 

instansi pemerintah yang dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB meraih 

predikat minimal “CC”. Hasil evaluasi Tahun 2010, terdapat 48,72% instansi 

pemerintah yang dievaluasi, telah memperoleh predikat “CC” ke atas. 

Perkembangan hasil evaluasi instansi pusat (Kementerian/ Lembaga), 

sebagaimana tabel berikut : 

PERKEMBANGAN HASIL EVALUASI ATAS 

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA 

NO. KATEGORI 2008 2009 2010 2011 

1. AA 0 0 0 0 

2. A 0 0 0 0 

3. B 

2 

2,70% 

7 

9,21% 

11 

13,92% 

14 

17,07% 

4. CC 

21 

28,38% 

29 

38,16% 

39 

49,37% 

42 

51,22% 

5. C 

39 

52,70% 

33 

43,42% 

27 

34,18% 

26 

31,71% 

6. D 

12 7 2 0 

Total Instansi Yang 

Dievaluasi 

16,22% 9,21% 2,53% 0,00% 

74 76 79 82 

100% 100% 100% 100% 

Pada tahun 2008, evaluasi implementasi Sistem AKIP dilakukan 

terhadap 74 instansi pemerintah pusat. Sebanyak 23 instansi atau 31,08% 

akuntabilitas kinerjanya dinilai baik/akuntabel. Kemudian tahun 2009 

instansi pusat yang akuntabilitas kinerjanya baik meningkat menjadi 36 

instansi atau 47,36% dari 76 instansi dan pada tahun 2010 naik lagi menjadi 

50 instansi atau 63,29% dari 79 instansi. Pada tahun 2011, dari 82 instansi 

pusat yang dievaluasi, 56 instansi atau 68,29% akuntabilitas kinerjanya 

dinilai baik. 

Perkembangan instansi pusat yang akuntabilitas kinerjanya baik, 

dapat dilihat pada grafik berikut:

Perkembangan hasil evaluasi pemerintah provinsi, dapat dilihat 

sebagaimana tabel berikut : 


AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI 

NO. KATEGORI 2008 2009 2010 

1. AA 

0 0 0 

2. A 

0 0 0 

3. B 

0 0 0 

4. CC 

5. C 

6. D 

Total Instansi Yang 

Dievaluasi 

Pada tahun 2008, evaluasi implementasi Sistem AKIP dilakukan 

terhadap 27 pemerintah provinsi, namun dari 27 pemerintah provinsi masih 

belum ada yang mencapai akuntabilitas kinerjanya baik. Kemudian pada 

tahun 2009 pemerintah provinsi yang akuntabilitas kinerjanya baik baru 

mencapai 1 instansi atau 3,76% dari 27 pemerintah provinsi yang dievaluasi. 

Sedangkan pada a tahun 2010 terjadi kenaikan yang cukup berarti, yakni 

menjadi 9 instansi atau 31,03% dari 29 pemerintah provinsi yang dievaluasi. 

Pada tahun 2011 kenaikannya kembali signifikan, yaitu menjadi 17 instansi 

atau 56,67% dari 30 pemerintah provinsi yang dieva dievaluasi. 

Perkembangan pemerintah provinsi yang akuntabilitas kinerjanya 

baik, dapat dilihat pada grafik berikut: 

0 1 9 

3,70% 31,03% 

18 20 18 

66,67% 74,07% 62,07% 

9 6 2 

33,33% 22,22% 6,90% 

27 27 29 

100% 100% 100% 

77 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 201 2011 

2011 

0 

0 

1 

3,33% 

16 

53,33% 

13 

43,33% 

0 

30 

100%

Perkembangan hasil evaluasi pemerintah kabupaten/kota, dapat 

dilihat sebagaimana tabel berikut: 


AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 

NO. KATEGORI 2009 2010 

1. AA 0 0 

2. A 

0 0 

3. B 

0 1 

1,75% 

4. CC 

3 

5,08% 

4 

7,02% 

5. C 

29 

49,15% 

46 

80,70% 

6. D 

27 

45,76% 

6 

10,53% 

Total Instansi Yang 59 57 

Dievaluasi 

100% 100% 

Pada tahun 2009, evaluasi terhadap implementasi sistem AKIP di 

perluas pada pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2009 pemerintah 

kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerjanya baik mencapai 3 instansi atau 

5,08% dari 59 pemerintah kabupaten/kota yang dievaluasi. Sedangkan pada 

tahun 2010 pemerintah kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerjanya baik, 

naik menjadi 5 instansi atau 8,77% dari 57 pemerintah kabupaten/kota yang 

dievaluasi. Pada tahun 2011, dar dari i 33 pemerintah kabupaten/kota yang 

dievaluasi, 7 instansi atau 21,21% akuntabilitas kinerjanya baik. 

Perkembangan pemerintah kabupaten/kota yang akuntabilitas 

kinerjanya baik, dapat dilihat pada grafik berikut: 



0 

0 

1 

3,03% 

6 

18,18% 

20 

60,61% 

6 

18,18% 

33 

100%

Persentase instansi pemerintah yang menyusun IKU 

Perkembangan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang 

mengarah kepada manajemen kinerja masih dipengaruhi oleh orientasi 

kegiatan dengan indikator indikator-indikator indikator kegiatan. Perhatian yang terlampau 

berlebihan pada indikator kegiatan menyebabkan instansi pemerintah 

kurang berfokus pada keberhasilan organisasi. Dengan diterbitkannya 

Peraturan MenPAN Nomor 09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun IKU. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah seperangkat indikator yang 

menggambarkan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran sasaran-sasaran 

strategisnya. 

% IP yang menyusun IKU 

INDIKATOR 2010 

Realisasi instansi pemerintah yang menyusun IKU selama tahun 201 2011 

adalah sebesar 20.10%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh indikator 

ini adalah sebesar 91.36%. 

Instansi Pusat 

Provinsi 

Kab/Kota 

Jumlah 

PERKEMBANGAN PENYUSUNAN IKU 

Target 20% 

Realisasi 15% 

% Capaian 75% 

INSTANSI PEMERINTAH YANG MENYUSUN IKU 

2010 2011 

Populasi Menyusun % Populasi Menyusun % 

81 42 51.85% 82 

49 59.76% 

33 19 57.57% 33 

20 60.61% 

497 36 7.24% 497 

54 10.87% 

611 97 15.88% 612 



22% 

20% 

91% 

123 20.10%

Dari tabel terlihat bahwa belum seluruh instansi pemerintah pusat 

dan daerah menaati ketentuan tentang penyusunan IKU. Hal ini 

mengindikasikan belum efektifnya pengukuran atas pencapaian kinerja 

instansi pemerintah. 

Untuk mencapai sasaran ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah 

selama tahun 2011 adalah : 

a. Bimbingan teknis penerapan akuntabilitas kinerja 

Bimbingan teknis direncanakan dilaksanakan pada 15 (lima belas) 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemilihan Pemerintah Daerah 

yang akan diberikan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan 

akuntabilitas kinerja ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, antara 

lain: Pemerataan wilayah barat, tengah dan timur; termasuk Pemerintah 

Daerah yang memerlukan bimbingan teknis, seperti Kabupaten/Kota 

yang baru terbentuk sebagai hasil pemekaran wilayah. 

Jumlah Daerah yang diberikan Sosialisasi penerapan SAKIP dan capaian 

terhadap output jumlah sosialisasi yang dilakukan di pemerintah daerah 

sampai 31 Desember 2011, mencapai 80% dari 15 Provinsi 

Kabupaten/Kota yang ditetapkan, yaitu: Pemerintah Kabupaten Belitung 

Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Papua, 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi 

Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten 

Belitung Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. 

b. Pelaksanaan diseminasi SDM 

Pelaksanaan diseminasi di Bidang Akuntabilitas Kinerja untuk Instansi 

Pemerintah Daerah dan diseminasi Evaluator Akuntabilitas Kinerja untuk 

Instansi Pemerintah Daerah, dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada 3 

(tiga) regional/provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang untuk 

setiap kali penyelenggaraan diseminasi. Pemilihan regional ataupun 

provinsi sebagai tempat penyelenggaraan diseminasi akan ditentukan 

kemudian berdasarkan beberapa kriteria, antara lain: Pemerataan 

wilayah barat, tengah dan timur; Pemerintah Daerah yang berdasarkan 

hasil evaluasi, penerapan Sistem AKIP-nya masih kurang baik, serta 

Kesediaan Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk menjadi mitra 

penyelenggaraan diseminasi. Peserta yang diundang adalah 

pejabat/pegawai Pemerintah Daerah yang menangani/bertanggung 


jawab dalam penerapan Sistem AKIP di instansi masing-masing. Materi 

diseminasi ditekankan pada praktik penerapan Sistem AKIP yang 

mengacu pada Peraturan Presiden tentang Sistem AKIP yang baru. 

Realisasi kegiatan diseminasi SAKIP dan Evaluasi AKIP sampai 31 

Desember 2011, mencapai 100% dari 3 daerah regional yang 

ditetapkan, yaitu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, dan Provinsi Papua Barat. 

Pelaksanaan diseminasi di Bidang Akuntabilitas Kinerja untuk Instansi 

Pemerintah Pusat dan diseminasi Evaluator Akuntabilitas Kinerja untuk 

Instansi Pemerintah Pusat dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 23 

November 2011 di Hotel Ambhara Jakarta dengan jumlah peserta 160 

orang. Pemilihan kementerian/lembaga yang mengikuti diseminasi yaitu 

berdasarkan hasil evaluasi Sistem AKIP kementerian/lembaga tahun 

2010 yang nilai akuntabilitas kinerjanya masih belum baik. 

Persentase LAKIP yang diterima 

LAKIP merupakan produk dari proses perencanaan kinerja, pengukuran 

kinerja, dan pertanggungjawaban kinerja dalam Sistem AKIP. Oleh karena 

itu, setiap instansi pemerintah yang menyusun perencanaan kinerja dan 

selanjutnya melaksanakan rencana-rencana kinerjanya tersebut (yang 

berarti menggunakan sumber-sumber daya untuk melaksanakannya) wajib 

untuk mempertanggung-jawabkan hasilnya, baik berupa keberhasilan 

maupun kegagalan. 

PERKEMBANGAN PENYAMPAIAN LAKIP 


% IP yang menyampaikan 

LAKIP 

Target 90% 90% 90% 90% 90% 87% 87% 

Realisasi 74.17% 87.03% 86.24% 82.27% 87.46% 87.07% 87.42% 

% Capaian 82.42% 96.70% 95.82% 91.41% 97.17% 100.08% 100.48% 

Realisasi instansi pemerintah yang menyerahkan LAKIP-nya selama 

tahun 2010 adalah sebesar 87,42%, sehingga capaian kinerja yang 

diperoleh indikator ini adalah sebesar 100,48%. Hal ini menunjukkan 

terdapat kecenderungan adanya peningkatan ketaatan dalam penyampaian 

LAKIP. Demikian pula halnya dalam ketepatan waktu penyampaian LAKIP, 

terdapat kecenderungan adanya peningkatan kesadaran instansi pemerintah 

untuk menyampaikan LAKIP secara tepat waktu. 


INSTANSI PEMERINTAH YANG MENYAMPAIKAN LAKIP 

2007 2008 2009 2010 2011 

P M % P M % P M % P M % P M % 

Instansi Pusat 72 70 97% 76 75 99% 77 76 99% 81 79 98% 82 81 99% 

Provinsi 33 31 94% 33 29 86% 33 30 91% 33 31 94% 33 32 97% 

Kab/Kota 440 369 84% 472 363 77% 472 403 85% 497 422 85% 497 422 85% 

Jumlah 545 217 86% 581 467 80% 582 509 87% 611 532 87% 612 535 87% 

*) P= populasi, M= menyampaikan 

Pada tahun 2009 realisasi instansi pemerintah yang menyampaikan 

LAKIP secara tepat waktu adalah sebanyak 292 IP Pusat dan Daerah dengan 

capaian 50,17% dari jumlah populasi 582 IP. Sedangkan pada tahun 2010 

realisasi instansi pemerintah yang menyampaikan LAKIP secara tepat waktu 

adalah sebanyak 372 IP Pusat dan Daerah atau sebesar 60,88% dari jumlah 

populasi IP Pusat dan Daerah yang wajib menyampaikan LAKIP yaitu 611 IP. 

Sedangkan pada tahun 2011 realisasi instansi pemerintah yang 

menyampaikan LAKIP secara tepat waktu adalah sebanyak 412 IP Pusat dan 

Daerah atau sebesar 67,32% dari jumlah populasi IP Pusat dan Daerah yang 

wajib menyampaikan LAKIP yaitu 612 IP. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin banyak instansi pemerintah, terutama yang telah menerapkan 

Sistem AKIP secara baik, telah menaati ketentuan batas waktu penyampaian 

LAKIP. Indikator ini ditetapkan untuk mengukur ketaatan instansi 

pemerintah dalam menyampaikan LAKIP-nya secara tepat waktu sesuai 

ketentuan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Maret. Peraturan MenPAN 

dan RB terakhir meminta instansi pemerintah pusat untuk menyerahkan 

LAKIP selambat-lambatnya 2,5 bulan sejak tahun anggaran berakhir. 


Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan janji instansi 

pemerintah untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan menggunakan 

indikator-indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan 

pencapaiannya, yaitu berupa hasil atau manfaat. Kewajiban untuk 

menyusun penetapan kinerja ini diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 

butir ketiga dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan SE MenPAN Nomor 31 

Tahun 2004 dan terakhir telah diperbarui dengan Peraturan MENPAN dan 

RB Nomor 29 Tahun 2010. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa 

penetapan kinerja dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat eselon II atau 

SKPD sampai ke pimpinan instansi atau kepala daerah. Batas waktu 

penyampaian PK paling lambat adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya. 

Dengan adanya kebijakan tersebut, indikator ini ditetapkan untuk menilai 


keefektifan pencapaian sasaran-sasaran instansi pemerintah dalam 

memberikan hasil dan manfaat terutama bagi masyarakat. 

PERKEMBANGAN PENYAMPAIAN PENETAPAN KINERJA 


% IP yang menyampaikan 

Penetapan Kinerja 

Target 50% 50% 60% 50% 60% 45% 55% 

Realisasi 21.36% 41.17% 40.37% 37.18% 47.25% 56.30% 60.29% 

% Capaian 42.72% 82.33% 67.28% 74.35% 78.75% 125.11% 109.18% 

Sampai dengan tahun 2011, jumlah instansi pemerintah yang wajib 

menyampaikan PK adalah sebanyak 612 instansi, yang terdiri dari 82 

instansi pusat, 33 pemerintah provinsi dan 497 pemerintah kabupaten/kota. 

Dengan realisasi persentase instansi pemerintah yang menyampaikan PK 

sebesar 60,29%, maka capaian kinerja dari indikator ini adalah sebesar 

109%. 

INSTANSI PEMERINTAH YANG MENYAMPAIKAN PENETAPAN KINERJA 

2007 2008 2009 2010 2011 

P M % P M % P M % P M % P M % 

Instansi Pusat 72 38 58% 76 36 47% 77 54 70% 81 54 67% 82 64 78% 

Provinsi 33 22 67% 33 20 61% 33 20 61% 33 24 73% 33 22 67% 

Kab/Kota 440 157 36% 472 152 32% 472 201 43% 497 266 54% 497 283 60% 

Jumlah 545 217 40% 581 208 36% 582 275 47% 611 344 56% 612 369 60% 

*) P= populasi, M= menyampaikan 

Dibandingkan dengan populasi instansi pemerintah yang harus 

menyerahkan PK, belum seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah 

menaati ketentuan tentang penyampaian PK. Hal ini mengindikasikan belum 

efektifnya pengendalian atas pelaksanaan rencana-rencana instansi 

pemerintah. 

Persentase instansi peserta model island of integrity yang berhasil 

Penerapan prinsip kepemerintahan yang baik saat ini merupakan 

kebutuhan nyata yang harus direalisasikan dalam upaya meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Pelaksanaan island of integrity merupakan program pencegahan 

korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja sama 

dengan Kementerian PAN dan RB. KPK dan Kementerian PAN dan RB telah 


merencanakan untuk membentuk model-model Island of Integrity pada 

pemerintahan provinsi/kabupaten/kota dalam upaya pencegahan korupsi 

yang komprehensif dan terpadu. Island of Integrity adalah suatu pemerintah 

daerah/wilayah yang telah mengembangkan sistem penyelenggaraan negara 

dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip ”good governance” 

dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari 

KKN sehingga dapat dijadikan model atau percontohan bagi pemerintah 

daerah lainnya. 

Pencanangan sebagai wilayah island of integrity tersebut dilakukan 

dengan penandatanganan kesepakatan bersama dalam mewujudkan tata 

kepemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme di beberapa propinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya disusunlah 

rencana aksi yang memuat langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan, 

target, jadual dan penanggungjawabnya. Setiap periode tertentu 

Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi atas kemajuan target-target 

yang telah disusun. 

Model daerah percontohan ini diharapkan dapat mendorong 

terwujudnya daerah-daerah yang memiliki komitmen dan integritas dalam 

mencegah dan menurunkan tingkat korupsi, menerapkan prinsip 

kepemerintahan yang baik dan meningkatnya pelayanan kepada publik. 

Dalam tahun 2011, ditargetkan sebanyak 32% peserta model island 

of integrity dinilai dengan katagori baik atau berhasil. Suatu pemerintah 

daerah peserta kesepakatan bersama dapat dikatagorikan berhasil dalam 

pelaksanaan kesepakatan bersama ini jika dari hasil evaluasi menunjukkan 

pencapaian angka rata-rata minimal C atau di atas 50. Dari hasil evaluasi 

menunjukkan hasil sebagai berikut : 

No. Nilai Capaian 

Rata-rata 

1. 

Tidak 

dievaluasi 

Jumlah 

Pemda 

10 

2.

No. Nilai Capaian 

Rata-rata 

Jumlah 

Pemda 

Keterangan 

5. 75 – 100 1 Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Jumlah 26 

Dari hasil tersebut tampak bahwa hanya 8 dari 26 entitas atau 

30,77% pemerintah daerah yang telah mengikat kesepakatan bersama 

dengan Kementerian PAN dan RB telah berhasil menerapkan tata 

pemerintahan yang baik sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut. Jika 

dikaitkan dengan target pencapaian di tahun 2011 ini, maka tingkat 

keberhasilannya hanya sebesar 75%. 

Jika dibandingkan pada tiga tahun terakhir, maka tingkat 

keberhasilannya dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tahun Pemda Yang Mengikat 

Kerjasama 

Pemda Yang Berhasil Tingkat Keberhasilan 

2011 26 8 30,77 

2010 90 42 46,67 

2009 107 31 29,2 

Evaluasi dilakukan terhadap keseluruh materi kesepakatan yang ditetapkan 

sebagai aspek evaluasi. Selanjutnya setiap aspek ini akan dibagi kedalam 

beberapa sub aspek yang relevan serta setiap sub aspek tersebut ditetapkan 

kriteria penilaiannya sebagai berikut : 

No. Aspek Sub Aspek Kriteria Penilaian 

1. 

2. 

Peningkatan 

kualitas 

Pelayanan 

Publik 

Penerapan 

manajemen 

kinerja 

Penerapan standar 

pelayanan 

Sebaran unit pelayanan 

yang berstandar 

Pelaksanaan evaluasi 

pelayanan 


Jika setiap rincian pelayanan 

telah diberikan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan 

sebelumnya. 

Jika semakin banyak unit 

pelayanan yang berstandar. 

Jika telah dilakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan standar 

pelayanan. 

Kualitas pelayanan Berdasarkan hasil survei IKM 

Perencanaan kinerja 

Penganggaran berbasis 

Berdasarkan hasil evaluasi 

kinerja 

akuntabilitas kinerja yang 

Pelaporan kinerja 

dilakukan MenPAN dan BPKP 

Monitoring dan evaluasi 

kinerja 

Pencatatan keuangan Opini BPK

No. Aspek Sub Aspek Kriteria Penilaian 

3. 

4. 

5. 

Peningkatan 

kapasitas 

organisasi 

Mekanisme 

pencegahan 

korupsi 

Peran serta 

pimpinan 

Penilaian kinerja individu 

Evaluasi kelembagaan 

Kesesuaian organisasi 

dengan RPJMD 

Evaluasi SOP 

Penerapan pengendalian 

internal 

Manajemen SDM 

Penyampaian LHKPN 

Pelaksanaan program anti 

korupsi 

Inovasi dalam 

pencegahan korupsi 

Pengadaan barang dan 

jasa 


Jika telah dilakukan penilaian 

kinerja individu berdasarkan 

kinerja organisasi. 

Jika telah menunjukkan 

efisiensi efektivitas organisasi. 

Tingkat kesesuaian organisasi 

dengan RPJMD 

Jika telah menunjukkan 

efisiensi pelaksanaan kerja dan 

prosedur. 

IPK Hasil IPK 

Penanganan pengaduan 

masyarakat 

Kebijakan yang 

mendukung 

Keterlibatan 

Keteladanan 

Pemberian informasi 

Jika telah tercermin adanya 

pengendalian internal pada 

berbagai SOP yang ada. 

Jika telah terdapat pengelolaan 

SDM aparatur yang memadai 

mulai dari rekrut, penempatan, 

standar kompetensi jabatan, 

diklat hingga pensiun. 

Jika semakin banyak pejabat 

yang menyampaikan LHKPN 

Pelaksanaan berbagai upaya 

kampanye anti korupsi. 

Telah terdapat berbagai upaya 

dan inovasi dalam rangka 

pencegahan korupsi. 

Telah dilakukan penerapan 

Perpres 54/2010 serta telah 

terlihat kehematannya. 

Jika telah dilakukan 

mekanisme dan penanganan 

pengaduan masyarakat. 

Jika telah terdapat berbagai 

kebijakan yang mendukung 

pelaksanaan tata 

pemerintahan yang baik. 

Pimpinan pada berbagai 

tingkatan terlibat dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pelaksanaan 

kesepakaan bersama ini. 

Pimpinan secara nyata telah 

memberikan contoh baik 

dalam perbuatan maupun 

kebijakan yang dihasilkan. 

Telah terdapat berbagai 

publikasi tentang hal-hal yang 

telah dilaksanakan Pemda.

Selanjutnya untuk setiap kriteria yang telah ditentukan tersebut akan 

dilakukan penilaian ketercapaiannya. Untuk menyederhanakan penilaian, 

maka akan digunakan predikat A, B, C, D dan E dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Predikat 

Penilaian 

E 0 

D 0.25 

C 0,50 

B 0,75 

A 1,00 

Nilai Kondisi 

Jika setelah kesepakatan ditandatangani relatif tidak terdapat 

upaya perbaikan yang signifikan. 

Jika setelah kesepakatan ditandatangani telah dilakukan 

berbagai upaya perbaikan seperti penyusunan kebijakan, 

evaluasi, penyusunan pedoman dan sebagainya. 

Jika upaya tersebut telah ditindaklanjuti dengan hasil nyata 

berupa perbaikan sistem. 

Jika perbaikan tersebut telah memberikan manfaat berupa 

perbaikan pelayanan atau outcome seperti yang diharapkan. 

Jika perbaikan tersebut juga menggambarkan inovasi serta 

memberikan hasil melebihi yang diharapkan. 

Untuk masa depan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian 

PAN dan RB melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 

telah merencanakan untuk tetap mengawal pelaksanaan penerapan 

kepemerintahan yang baik pada pemerintah daerah yang memiliki kepala 

daerah yang berkomitmen tinggi untuk melakukan perubahan dan 

mewujudkan kepemerintahan yang baik di wilayahnya. Dengan pemikiran 

tersebut dan sesuai dengan isi kesepakatan yang telah ditandatangani oleh 

pemerintah daerah yang menjadi wilayah percontohan maka Komisi 

Pemberantasan Korupsi dan Kementerian PAN dan RB akan membentuk tim 

terpadu di tingkat pusat untuk membangun zona integritas (wilayah 

berintegritas) dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik pada 

pemerintah daerah. Maksud dibentuknya tim terpadu tersebut adalah untuk 

lebih mengoptimalkan fungsi supervisi dan pemantauan dalam pelaksanaan 

penerapan kepemerintahan yang baik dan sekaligus memberikan bantuan 

teknis dan pelatihan terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama yang telah 

ditandatangani. 


Sasaran Strategis 7: Terwujudnya penyelenggaraan 

pengawasan intern pemerintah yang terintegrasi, efisien 

dan efektif 




bidang Pengawasan (RUU, Per. 





3) Persentase laporan dumas yang 

disalurkan dan telah ditindaklanjuti 

oleh instansi pemerintah 


yang melaksanakan dan melaporkan 

Inpres Percepatan Pemberantasan 

Korupsi yang dievaluasi sesuai 

pedoman 

1 RUU 

2 Per. 

Men. PAN 

dan RB 

1 Draft 

RUU 

2 Draft 

Per.Men. 

PAN-RB 


95 

98 

50 % 62,55 % 125,30 

65 % 81 % 124,61 

65 % 51,88 % 79,81 

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah 

sebagai berikut: 

Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan 

Dalam tahun 2011, telah disusun 2 (dua) peraturan di bidang 

pengawasan yaitu satu PerMenPAN dan RB tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penyusunan Ikhtisar LHP APIP Nomor 42 Tahun 2011. Peraturan tersebut 

telah ditandatangani dan diterbitkan per tanggal 29 September 2011, 

sehingga capaian kinerja untuk penyusunan peraturan ini adalah 100%. 

Peraturan ini disusun dalam rangka mewujudkan koordinasi pengawasan 

APIP sehingga dapat diperoleh gambaran tentang kinerja APIP secara

nasional. Dengan demikian, akan mendukung pencapaian outcome yaitu 

meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengawasan intern pemerintah. 

Peraturan ini disusun melalui kegiatan seminar sebanyak dua kali di Banten 

dan Palembang serta beberapa kali konsinyasi dengan melibatkan beberapa 

APIP kementerian/ lembaga dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

307.142.200,- atau 85,36%. 

Peraturan yang kedua adalah tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil 

Audit APIP yang posisinya telah mencapai 95% yaitu setelah melalui 

proses/kegiatan seminar dan FGD dalam rangka mendapatkan masukan dari 

beberapa inspektorat/badan pengawas, baik dari kementerian/lembaga 

maupun pemerintah daerah. Sampai dengan akhir tahun 2011, draft 

Peraturan Menteri tentang Pedoman Telaah Sejawat tersebut sedang dalam 

proses pengusulan harmonisasi di tingkat Eselon I Kementerian PAN dan RB. 

Sampai dengan akhir tahun 2011, draft RUU tentang Pengendalian 

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan (RUU-PPAP) telah mencapai 

target 95%. Capaian ini diukur berdasarkan proses penyusunan RUU 

dimaksud hampir selesai, yaitu setelah melalui tahapan 2 kali uji publik dan 

2 kali FGD di tahun 2011, baik di lingkungan instansi pemerintah pusat 

maupun instansi daerah. Kegiatan semiloka uji publik dilaksanakan di 

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan di Provinsi Sumatera Selatan 

serta FGD sebanyak dua kali di Jakarta dan Bogor. Selanjutnya tahap akhir 

yang akan dilaksanakan dalam tahun 2012 adalah melaksanakan 

harmonisasi dan mendapatkan amanat presiden (ampres). 

Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan 

ketentuan 

Secara ringkas, peran Kementerian PAN dan RB dalam penerapan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagai perumus 

kebijakan yang mendorong diterapkannya SPIP oleh instansi pemerintah, 

baik secara mandiri maupun peningkatan peran APIP sebagai evaluator 

SPIP pada seluruh instansi pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan. 

Oleh karenanya, kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPIP serta 

melakukan koordinasi pelaksanaan SPIP dengan pihak yang terkait dengan 

pembinaan dan penerapan SPIP pada instansi pemerintah. 

Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) sesuai dengan ketentuan adalah sebesar 62,65% 

IP Pusat dan 8,94% IP Daerah sehingga capaian kinerjanya masing-masing 

adalah sebesar 125,30% IP Pusat dan 44,70% IP Daerah dari targetnya. 


Hasil evaluasi BPK atas implementasi SPI antara lain menunjukkan 

kondisi berikut ini: 

• Hasil evaluasi menunjukkan bahwa laporan keuangan K/L yang 

memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya pengendalian intern 

telah memadai. Sedangkan laporan keuangan K/L yang memperoleh 

opini TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal 

keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

• Selain itu, hasil evaluasi dengan menggunakan unsur-unsur 

pengendalian tersebut menunjukkan adanya kelemahan unsur 

lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian yang menimbulkan 

kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

o Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 

o Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan 

dan belanja 

o Kelemahan struktur pengendalian intern 

Terkait dengan Sistem Pengawasan, secara garis besar, terdapat 2 (dua) 

jenis pengawasan yang diterapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan tugas pemerintahan dan mengurangi peluang terjadinya 

penyimpangan, yaitu: 

1) Sistem Pengendalian Intern yang sebelumnya dikenal dengan 

Pengawasan Melekat yang semula diatur dengan Keputusan Menteri 

Negara PAN No. : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan 

terbitnya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka SPIP telah ditata kembali 

mengikuti perkembangan. 

2) Pengawasan Fungsional dengan koordinasi antar APIP (Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah) pada seluruh jenjang pemerintahan, 

mulai Inspektur Kabupaten/Kota dan Provinsi, Inspektorat 

Jenderal/Inspektur Kementerian, Inspektur Utama/Inspektur pada LPNK, 

dan BPKP sebagai pengawas fungsional bagi Presiden. 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, BPKP ditunjuk untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan 

SPIP di setiap kementerian/lembaga maupun pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota. Sampai dengan akhir tahun 2011, implementasi 


atas SPI di lingkungan instansi pemerintah daerah masih tergolong rendah. 

Hal ini disebabkan masih dalam tahap sosialisasi oleh BPKP. 

Lahirnya PP Nomor 60 Tahun 2008 telah merubah peran pembinaan 

SPIP. Hal ini secara tegas tertuang dalam Pasal 59 ayat (2) bahwa 

pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP. Namun demikian 

dalam konteks peran Kementerian PAN dan RB sebagai perumus kebijakan 

nasional di bidang pengawasan maka kegiatan pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan SPIP tetap harus berada di bawah kendali Kementerian 

PAN dan RB. 

Sehubungan dengan hal ini Kementerian PAN dan RB aktif dalam Tim 

Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana yang ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 175/KMK.01/2009 tanggal 8 

Mei 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPIP. 

Melalui Tim ini diharapkan akan diperoleh kesepahaman antara berbagai 

instansi mengenai posisi strategis Menteri PAN dan RB dalam melahirkan 

rumusan kebijakan pengawasan intern pemerintah untuk mempercepat 

penerapan SPIP. 

Dalam pelaksanaan pengawasan intern oleh Pemerintah, terdapat 

Kelemahan menonjol sebagai berikut: 

• Kurangnya pemahaman sebagian besar pimpinan instansi dan staf 

terhadap SPIP secara keseluruhan berdampak pada tidak efektifnya 

sistem pengendalian intern di instansi. Diharapkan dengan sosialisasi 

dan asistensi secara berkesinambungan yang dilakukan oleh BPKP sesuai 

dengan amanah pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kendala ini akan bisa 

diatasi. 

• SPIP sebagai bagian dari proses manajemen yang dinamis harus direviu 

secara berkesinambungan. Proses reviu belum dapat berjalan dengan 

baik sebab umumnya SDM APIP yang berfungsi sebagai evaluator belum 

memiliki pengetahuan mendasar mengenai konsepsi SPIP sesuai dengan 

PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

• Dalam hal pengawasan fungsional, masih terdapat kendala yaitu belum 

sinkronnya pengaturan atas kewenangan pada masing-masing jenjang 

APIP. 

Untuk mengatasi hal ini maka langkah yang ditempuh terkait dengan 

aspek pengawasan, sebagai berikut: 


• Menata kembali dan menyempurnakan kebijakan, sistem kelembagaan, 

prosedur, mekanisme, dan koordinasi pengawasan fungsional menuju 

tersusunnya Undang-undang Pengendalian Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan (PPAP); 

• Melakukan reformasi terhadap konsep dan implementasi Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu dengan diterbitkan Surat 

Edaran (SE) Menteri Kementerian PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa masih diperlukan berbagai 

langkah oleh pemerintah untuk memperbaiki penerapan SPIP. Oleh sebab 

itu, Kementerian PAN selaku perumus kebijakan telah membuat Surat 

Edaran Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian 

Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Persentase laporan Dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh 

instansi pemerintah 

Surat pengaduan masyarakat yang telah disalurkan oleh Kementerian 

PAN dan RB baik yang berkadar pengawasan maupun yang tidak berkadar 

pengawasan kepada instansi terlapor atau APIP dalam tahun 2011 

sebanyak 310, sedangkan surat penyaluran tahun-tahun sebelumnya 

sebanyak 6.599. Jumlah surat yang disalurkan selama tahun 2011 sebanyak 

6909 surat. Dari jumlah tersebut, telah ditindaklanjuti pada periode yang 

sama 5.637 surat. Dengan demikian capaian kinerja adalah 81% dari target 

yang ditentukan 65%. 

Dilihat dari tren perkembangan penanganan pengaduan masyarakat 

yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut: 

• Tahun 2008 surat 1183, disalurkan 336, ditanggapi 84, dan belum 

ditanggapi 252 surat. 





• Tahun 2011 surat 1030, disalurkan 310, ditanggapi 81, dan belum 



Dari Hasil pelaksananan Kegiatan Pengembangan Kebijakan, 

Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan 

Korupsi Tahun 2011, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanan 

kegiatan penanganan pengaduan masyarakat sebagai berikut: 

• Pengaduan masyarakat tidak semuanya ditangani oleh APIP tetapi 

ditangani oleh Unit Teknis atau SKPD, sedangkan hasil penanganan atas 

pengaduan masyarakat oleh Unit Teknis/SKPD tidak dilaporkan kepada 

APIP sehingga APIP tidak mengetahui perkembangan penanganannya; 

• Lemahnya koordinasi antar pejabat yang menangani pengaduan 

masyarakat dengan Unit Teknis dari masing-masing Instansi; 

• Hilangnya berkas pengaduan masyarakat karena pengarsipan yang 

kurang tertib; 

• Pola penanganan pengaduan masyarakat belum efektif, karena pola 

penanganan pengaduan masyarakat di setiap instansi khususnya 

instansi pusat tersebar pada beberapa unit kerja sesuai dengan 

substansi pengaduannya, sedangkan unit kerja yang khusus untuk 

mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat pada unit kerja 

tersebut belum ada; 

• Terbatasnya SDM yang menangani pengaduan masyarakat baik kwalitas 

maupun kwantitas; 

• Letak geografis, khususnya untuk provinsi yang wilayahnya merupakan 

kepulauan yang sarana komunikasi dan transportasinya terbatas, 

sehingga hal ini mempengaruhi terhadap ketepatan surat pengaduan 

masyarakat yang diterima maupun hasil tindaklanjut yang harus 

disampaikan kepada instansi terkait; 

• Kasus pengaduan sudah lama, sehingga kesulitan untuk menindaklajuti 

pengaduan tersebut karena terlapornya sudah meninggal, pensiun, dan 

telah mutasi; 

• Perubahan organisasi, hal ini akan mempengaruhi kewenangan dari 

masing-masing unit organisasi. 

• Khusus Kementerian BUMN, APIP tidak bisa melakukan pemeriksaan 

terhadap penyimpangan yang terjadi pada BUMN; 

• Ada keengganan dari APIP untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

kasus pengaduan masyarakat dikarenakan pemeriksaan terhadap kasus 

pengaduan berbeda dengan pemeriksaan regular. Pemeriksaan terhadap 

kasus pengaduan harus dilakukan secara tuntas dan berisiko tinggi. 


Dari permasalahan-permasalahan yang telah diperoleh dalam 

melakukan koordinasi maupun monitoring ke beberapa instansi pusat 

maupun daerah tersebut Kementerian PAN dan RB memberikan beberapa 

saran sebagai pemecahan masalah sebagai berikut: 

• APIP masing-masing instansi agar meningkatkan koordinasi yang baik 

dan berkesinambungan dengan Unit Teknis/SKPD sehingga pengaduan 

masyarakat dapat segera diselesaikan; 

• Terhadap pengaduan masyarakat yang dianggap bukan menjadi 

kewenangannya, maka instansi tersebut agar segera menyalurkan 

kembali kepada instansi yang mempunyai kewenangan dengan 

tembusan kepada Kementerian Negara dan Reformasi Birokrasi. 

• Bagi instansi yang melimpahkan kasus pengaduan masyarakat ke 

instansi lain, agar tetap memonitor/memantau perkembangan 

penyelesaiannya; 

• Setiap instansi agar mencari pola penanganan yang efektif, sehingga 

kasus pengaduan dapat segera diselesaikan; 

• Penataan arsip yang baik, untuk menghindari hilangya berkas dan untuk 

mempermudah pencarian arsip surat; 

• Terhadap kasus di Kementerian BUMN, Kementerian PAN dan RB 

merencanakan akan mengundang Kepala SPI pada masing - masing 

BUMN yang mempunyai tagihan pengaduan masyarakat. 

Hasil penatausahaan pengaduan masyarakat selama tahun 2011, 

adalah sebagai berikut : 

1. Surat Masuk 

Surat masuk yang perlu dilakukan penatausahaan dikelompokkan 

menjadi dua jenis yaitu surat pengaduan masyarakat dan surat 

tanggapan. 

a) Surat Pengaduan Masyarakat 

Surat pengaduan adalah surat yang disampaikan oleh pelapor 

(pengadu) kepada Kementerian PAN dan RB, berupa sumbang 

saran, gagasan dan keluhan yang bersifat membangun. Adapun 

jumlah surat masuk selama periode 1 Januari 2011 s.d. Desember 

2011 sebanyak 1.030 surat. Setelah dilakukan análisis dan telaahan, 

dari surat masuk tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis surat 

yaitu: Surat berkadar pengawasan sebanyak 984 surat dan surat 

tidak berkadar pengawasan 46 surat. 


) Surat Tanggapan 

Surat tanggapan adalah hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat, 

oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang telah 

diterima oleh Kementerian PAN dan RB. Adapun jumlah surat 

tanggapan yang telah diterima oleh Kementerian PAN dan RB dalam 

tahun 2011 sebanyak 1.076 surat. Dari jumlah surat tanggapan 

yang masuk tersebut sebanyak 81 surat menanggapi surat 

penyaluran tahun 2011. Surat tanggapan yang telah dilakukan 

penelaahan dan di entry kedalam sistem aplikasi TP 5000 dan di 

entri arsip elektronis. 

2. Surat Keluar 

Surat keluar yang perlu dilakukan penatusahaan dikelompokan menjadi 

dua, yaitu surat penyaluran dan surat kepada pelapor. 

a) Surat Penyaluran 

Surat penyaluran adalah surat pengaduan masyarakat yang telah 

disalurkan oleh Kementerian PAN dan RB baik yang berkadar 

pengawasan maupun yang tidak berkadar pengawasan kepada 

instansi terlapor atau APIP. Surat yang telah disalurkan dalam tahun 

2011, sebanyak 310 surat dengan perincian sebagai bahan 

penelitian 298 surat dan sebagai bahan Informasi 12 surat. 

Jumlah surat yang disalurkan periode sebelumya sebanyak 6.599 

surat, Dengan demikian jumlah surat dumas yag telah disalurkan 

sampai dengan 31 Desember 2011 sebanyak 6.599 + 310 = 6909. 

sedangkan jumlah surat dumas yang telah ditindaklanjuti 

(tanggapan) yang masuk pada periode yang sama sebanyak 5.637 

surat (81%), sedangkan target yang ditetapkan pada awal tahun 

adalah 65%. 

b) Surat kepada Pelapor 

Hak masyarakat sebagai sosial kontrol terhadap penyelenggaraan 

pemerintah oleh aparatur adalah informasi mengenai perkembangan 

atas pengaduan masyarakat yang telah disampaikan. Untuk 

memenuhi hak masyarakat tersebut maka Kementerian PAN dan RB 

maka hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat (tanggapan surat) 

yang telah diterima oleh Kementerian PAN dan RB, setelah ditelaah 

dan dianalisis dapat disampaikan kepada pelapor. Dalam tahun 2011 

Kementerian PAN dan RB telah menyampaikan hasil tindak lanjut 

pengaduan masyarakat kepada pelapor sebanyak 66 surat. 


(1) Surat pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kementerian 

PAN dan RB setelah dilakukan penelahan dan analisis, tidak 

seluruhnya disalurkan kepada instansi terkait, namun juga ada 

yang cukup dimonitor dan tidak diproses. Dari jumlah surat 

masuk sebanyak 1030 surat, surat yang berkadar pengawasan 

sejumlah 984 surat dan surat yang tidak berkadar pengawasan 

sejumlah 46 surat. Dari 984 surat yang berkadar pengawasan, 

surat yang dimonitor sebanyak 487 surat dan surat yang 

tidak diproses sebanyak 187 surat. 

(2) Surat pengaduan masyarakat Dimonitor, karena berdasarkan 

analisis: 

• Alamat tujuan surat sudah tepat, Kementerian Negara PAN 

dan Reformasi Birokrasi hanya tembusan. Hal ini untuk 

menghindari duplikasi pengaduan yang sama pada instansi 

yang berwenang menangani; 

• Pengaduan dengan masalah yang sama pernah diterima oleh 

Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dan telah 

diproses. 

1. Surat pengaduan masyarakat dengan status Tidak Diproses, karena 

berdasarkan analisis: 

• Sumbang saran atau keinginan pelapor yang secara normatif tidak 

sesuai dengan ketentuan 

• Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah tidak 

mungkin memenuhinya; 

• Hanya berupa masukan/saran, himbauan pemberitahuan dan tujuan 

surat sudah tepat, sumbang saran; 

• Surat pengaduan telah ditindaklanjuti oleh instansi lain yang 

berwenang menangani, dengan adanya tembusan kepada 

Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi atas penanganan 

pengaduan tersebut; 

• Surat pengaduan berupa pencabutan atas pengaduan yang telah 

disampaikan; 

• Sanggahan, misalnya sanggahan atas pelaksanaan lelang dan tujuan 

surat sudah tepat kepada instansi pelaksana proses pelelangan 

tersebut, Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi hanya 

tembusan. 


Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan 

Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai 

pedoman 

Pelaksanaan pemantauan (monitoring) terhadap laporan 

implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dilakukan menggunakan format 

laporan sebagaimana diatur di dalam Pedoman Umum Kormonev. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melalui kegiatan Sosialisasi, dan 

Bimtek ke 13 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Maluku Utara, 

Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Bali, Kabupaten Malang, Sumenep, 

Cianjur, Bogor, Bandung dan Kediri. Sedangkan untuk instansi Pemerintah 

Pusat Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Sekretariat Kabinet. 

Sampai dengan akhir tahun 2011, jumlah instansi yang diwajibkan 

menyampaikan laporan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tercatat berjumlah 613 

instansi. Sampai dengan 31 Desember 2011 sebanyak 318 instansi, telah 

melaporkan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, atau 

51,88%, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 65%. 

Dari tren Pelaksanaan dan Pelaporan Instansi Pemerintah, dapat 

dilihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan persentase 

Pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Inpres nomor 

5 tahun 2004 yaitu : 

• Tahun 2008 : target 50%, realisasi 43,33% atau 86,67% dari target 

tahun yang bersangkutan. 

• Tahun 2009 : target 55%, realisasi 52,38% atau 95,71% dari target 

tahun yang bersangkutan. 

• Tahun 2010 : target 60%, realisasi 57,26% atau 95% dari target tahun 

yang bersangkutan. 

• Tahun 2011 : target 65%, realisasi 51,8% atau 79% dari target tahun 

yang bersangkutan. 

Dari data yang tercantum dalam tabel dapat dilihat bahan Laporan 

Kinerja Pelaksanaan dan Pelaporan Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi telah mendekati sasaran yang 

ditetapkan. Sasaran Instansi Pemerintah yang melaksanakan dan 

melaporkan Pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004 pada tahun 2011 

adalah 65%, sedangkan realisasinya adalah 51,8% atau 79% dari sasaran 

yang ditetapkan. 


Yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah Pelaksana Inpres nomor 

5 tahun 2004 adalah Instansi Pemerintah Pusat yang terdiri atas 

Kementerian, Lembaga dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara dan Instansi 

Pemerintah Daerah yang terdiri atas Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan 

Kota. Instansi Pemerintah yang dinyatakan telah melaksanakan dan 

melaporkan Pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004 adalah Instansi 

Pemerintah yang sekurang-kurangnya menyampaikan satu kali laporan 

semester dalam satu tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Hambatan yang dialami secara umum adalah : 

• Masih belum seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah 

menunjukkan komitmen yang tinggi dalam Pemberantasan Korupsi. 

• Adanya pertukaran formasi yang cukup cepat terutama ditingkat 

Kabupaten dan Kota, yang mengakibatkan sulitnya pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004. 

• Kurangnya tenaga monitoring dan evaluasi Inpres nomor 5 tahun 2004 

sehingga monitoring dan evaluasi lebih bersifat “desk monitoring and 

evaluation”, sedangkan “field monitoring and evaluation” hanya dapat 

dilakukan secara sampling (tidak menyeluruh). 

• Adanya anggapan pada sebagian Instansi Pemerintah di pusat, bahwa 

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tidak berlaku lagi dengan berakhirnya 

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I. 

Langkah yang telah diambil terutama dalam rangka meningkatkan 

jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan 

pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004 adalah melaksanakan gelar monev 

pada tujuh lokasi. Kegiatan gelar monev apada hakekatnya adalah berupa 

sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan dan pelaporan Inpres Nomor 5 

tahun 2004 terhadap Instansi Pemerintah yang belum sama sekali atau baru 

satu kali melaporkan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Dari catatan 

yang ada, terdapat 263 Instansi Pemerintah yang belum atau memenuhi 

dalam pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004. Pelaksanaan gelar monev 

diharapkan dapat meningkatkan kepedulian Instansi Pemerintah dalam 

pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004. 

Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 

bebas KKN telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari 

berbagai indikator, antara lain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang 

diterbitkan Transparansi Internasional, telah menunjukkan peningkatan dari 


tahun ke tahun, dari yang semula 1,7 pada tahun 1999 menjadi 3,0 pada 

tahun 2011. 

Upaya peningkatan peringkat IPK Indonesia merupakan tanggung 

jawab kolektif seluruh komponen bangsa. Upaya penghapusan pungutan liar 

dalam pemberian pelayanan publik di bidang perijinan, perpajakan, 

pengadaan barang dan jasa, penanganan barang di pelabuhan, proses 

pembayaran, serta termin pembayaran proyek, sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan upaya ini. Kinerja Instansi-instansi teknis yang 

berurusan dengan pelayanan publik berpengaruh besar terhadap 

peningkatan peringkat IPK Indonesia. Kenaikan skor IPK Indonesia 

menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya perbaikan dalam pemberian 

pelayanan publik di bidang perijinan, perpajakan, pengadaan barang dan 

jasa, penanganan barang di pelabuhan di berbagai instansi pelayanan 

publik, termasuk pelaksanaan upaya penegakan hukum dan penyelesaian 

kasus hukum. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara 

bersama-sama dan komitmen yang tinggi dari semua pihak dan tidak hanya 

upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum namun oleh seluruh pihak 

baik di instansi pemerintah dan swasta serta didukung oleh pengawasan 

secara eksternal dan internal dari instansi atau lembaga masing-masing 

termasuk sektor swasta, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan 

masyarakat diharapkan dapat menghasilkan peningkatan Indeks Persepsi 

Korupsi untuk tahun mendatang. Secara nasional dapat diyakini bahwa 

pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa secara e-procurement dan peningkatan pelayanan publik selalu 

berperan dalam peningkatan IPK. 

Peningkatan integritas birokrasi ditunjukkan pula dari semakin 

meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang dapat 

dilihat dari semakin membaiknya opini BPK atas Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD). Peningkatan integritas birokrasi tersebut didukung oleh adanya 

upaya pencegahan korupsi yang dilakukan melalui kegiatan koordinasi, 

pemantauan, dan evaluasi (Kormonev) atas pelaksanaan Rencana Aksi 

Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) yang terdiri dari strategi 

pencegahan, penindakan, dan pemantauan serta evaluasinya sesuai dengan 

Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi. 

Adapun hasil evaluasi sementara terhadap diktum-diktum Inpres 

Nomor 5 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : 


I & II : Pelaporan HKPN 

III : Penetapan kinerja 

IV : Pelayanan publik 

DIKTUM SIMPULAN 

V : Program/ wilayah bebas korupsi 

VI : Pengadaan barang dan jasa 

VII : Penerapan kesederhanaan 

VIII : Dukungan kepada APH dalam 

penindakan korupsi 

IX : Kajian sistem timbulkan korupsi 

X : Peningkatan pengawasan 

• Hampir seluruh instansi melaporkan diktum I dan II ini 

• Mayoritas telah menetapkan SK wajib lapor LHKPN 

• Realisasi LHKPN 81% dilaporkan, tetapi belum membedakan 

Kewajiban Form A dan Form B 

• NHK belum banyak dilaporkan. 

• Mayoritas (> 90%) telah melaporkan jumlah pejabat yang telah 

melakukan penetapan kinerja 

• Hasil evaluasi penetapan kinerja yg menggambarkan 

pencapaian hasil atau manfaat belum banyak dilaporkan. 

• Mayoritas (> 50%) telah melaporkan indikator kinerja yang 

menjadi tolok ukur keberhasilan, seperti Standar Pelayanan 

Minimum 

• beberapa laporan menjelaskan indikator tersebut secara rinci 

• 18% Indikator kepuasan masyarakat dilaporkan meningkat; 

selebihnya belum melaporkan. 

• Hanya beberapa instansi dan baru memulai program ini 

• Mayoritas belum melaporkan uraian indikator, target dan 

capaian 

• Pelaporan cenderung tidak jelas dalam memberikan uraian 

pelaksanaan atas kegiatan program diktum ini 

• Indikator “menurunnya % kegiatan PBJ tidak sesuai Keppres 

80 / 2003”, serta “menurunnya kebocoran dan pemborosan” 

belum banyak dilaporkan. 

• Indikator kinerja tentang hasil evaluasi diktum ini belum banyak 

dilaporkan, sehingga evaluasi untuk mengetahui efektivitas 

diktum ini sulit dilakukan. 

• Mayoritas sudah melakukan kegiatan program diktum ini dan 

melaporkan hasil kegiatannya dengan baik sekalipun terkadang 

belum ada kasus yang ditemukan seiring dengan berjalannya 

kegiatan program. 

• Pelaporan diktum ini masih sangat jarang dilaporkan 

• Instansi yang melaporkan juga belum jelas indikator yang 

digunakan 

• Umumnya laporan hanya menyebutkan mengenai jumlah 

program pengawasan dalam rangka meniadakan perilaku 

koruptif 

• hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan indikator 

penurunan perilaku koruptif tidak ada dalam laporan. 

Sosialisasi pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Inpres 

Nomor 5 Tahun 2004 terus dilakukan dan jangkauannya semakin 

diperluas, tidak semata-mata kepada lingkungan eksekutif tetapi juga 

kepada beberapa kalangan di lingkungan legislatif dan masyarakat, baik 

atas prakarsa Kementerian PAN dan RB maupun atas prakarsa dari Instansi 


Pemerintah di luar Kementerian PAN dan RB dan dari kalangan Lembaga 

Swadaya Masyarakat. Metode sosialisasi juga telah diperluas dari semata- 

mata sosialisasi yang dilaksanakan di sebuah ruangan, diperluas dengan 

bentuk talkshow, baik melalui radio maupun televisi, maupun konsultasi dan 

diskusi dari berbagai kalangan. 

C. Akuntabilitas Keuangan 

Realisasi anggaran dan kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011 adalah 


1. Pagu Tahun 2011 adalah sebesar Rp.159.827.272.000,- (Seratus lima 

puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus 

tujuh puluh dua ribu rupiah), dengan rincian: 

- Belanja pegawai Rp. 26.485.056.000,- 

- Belanja barang/jasa Rp.124.316.653.000,- 

(termasuk hibah Rp.7.312.500.000,-) 

- Belanja modal Rp.9.025.563.000,- 

2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2011 adalah sebesar 

Rp.93.416.074.902 (Sembilan puluh tiga milyar empat ratus enam belas 

juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah) atau 58,45% 

dari pagu anggaran, dengan rincian : 

- Belanja pegawai Rp. 24.427.747.391,- (92,23%) 

- Belanja barang/jasa Rp. 60.846.349.491,- (52%) 

(tidak termasuk hibah, karena tidak ada realisasinya) 

- Belanja modal Rp. 8.141.978.020,- (90,21%). 

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2011 

No. Program Anggaran 

1. Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Kementerian PAN dan RB 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur Kementerian PAN dan RB 

3. Program Pendayagunaan Aparatur Negara Rp. 78.187.500.000,- 


Realisasi 

Anggaran % 

Rp. 67.039.772.000,- Rp. 50.294.704.116,- 75,14 

Rp. 7.287.500.000,- Rp. 6.720.681.586,- 92,22 

Rp. 36.400.689.200,- 47,92 

Total Rp. 152.514.772.000,- Rp. 93.416.074.902,- 62,00 

Catatan : Realisasi diatas tidak termasuk hibah sebesar Rp. 7.312.500.000,- karena tidak ada realisasinya.

Realisasi Anggaran per 31 Desember 2011 

No. Uraian Anggaran 


Realisasi 

Anggaran % 

1. Realisasi Pendapatan Negara Rp. - Rp. - - 

- Penerimaan Pajak Rp. - - - 

- Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. - Rp. 908.353.046,- - 

- Penerimaan Hibah Rp. - - - 

2. Realisasi Belanja Negara Rp. 159.827.272.000,- Rp. 93.416.074.902,- 58,45 

A. Rupiah Murni 

- Belanja Pegawai Rp. 26.485.056.000,- Rp. 24.427.747.391,- 92,23 

- Belanja Barang Rp. 117.004.153.000,- Rp. 60.846.349.491,- 52,00 

- Belanja Modal Rp. 9.025.563.000,- Rp. 8.141.978.020,- 90,21 

B. Pinjaman dan Hibah 

- Belanja Barang Rp. 7.312.500.000,- Rp. - 0,00 

Adapun penjelasan per pos dari realisasi anggaran adalah sebagai berikut : 

1. Realisasi Pendapatan Negara 

Pendapatan Negara dan Hibah 

Realisasi Pendapatan Negara Kementerian PAN dan RB per 31 

Desember 2011 adalah sebesar Rp. 908.353.046,- yang merupakan 

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan 

denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, 

penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni tahun anggaran 

yang lalu. Kementerian PAN dan RB tidak memiliki pendapatan 

hibah. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Kementerian PAN dan RB tidak memiliki Bendahara Penerimaan, 

karena itu tidak ada alokasi anggaran penerimaan negara bukan 

pajak. Pencatatan PNBP yang ada di Kementerian PAN dan RB bukan 

berasal dari hasil penerimaan kas/bendahara penerimaan tetapi 

merupakan PNBP yang berasal dari pendapatan denda 

keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, penerimaan 

kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu dan 

pendapatan dari penerimaan kembali belanja lainya rupiah murni 

tahun anggaran yang lalu. Realisasi PNBP tahun per 31 Desember 

2011 adalah sebesar Rp. 908.353.046,-.

2. Realisasi Belanja Negara 

Realisasi belanja negara Kementerian PAN dan RB per 31 Desember 

2011 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar 

Rp. 93.416.074.902,-. Realisasi belanja Kementerian PAN dan RB 

mengalami penurunan sebesar 6% dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan pagu yang dianggarkan tahun 

anggaran 2011 lebih besar dari pagu tahun anggaran 2010, tetapi 

penyerapannya lebih rendah dibandingkan dengan tahun anggaran 

yang lalu jika dilihat dari perbandingan pagu anggaran dengan 

realisasinya. 

Belanja Pegawai 

Pagu Anggaran Belanja Pegawai Kementerian PAN dan RB tahun 

anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 26.485.056.000,- dengan nilai 

realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 24.427.747.391,- atau sebesar 

92.23% dari pagu anggaran Belanja Pegawai Kementerian PAN dan 

RB. 

Belanja Barang 

Pagu Anggaran Belanja Barang Kementerian PAN dan RB tahun 

anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 124.316.653.000,-(termasuk 

dana hibah sebesar Rp. 7.312.500.000,-) dengan nilai realisasi 

belanja barang sebesar Rp. 60.846.349.491,- (tidak termasuk 

realisasi dana hibah) atau sebesar 52,00%. 

Belanja Modal 

Pagu Anggaran Belanja Modal Kementerian PAN dan RB tahun 

anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 9.025.563.000,- dengan nilai 

realisasi belanja modal sebesar Rp. 8.141.978.020,- atau sebesar 

90,21%. 

Beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di 

Kementerian PAN dan RB adalah sebagai berikut : 

• Beberapa usulan revisi DIPA dari berbagai unit kerjahingga akhir 

semester I, sebagian besar belum mendapat persetujuan dari Ditjen 

Anggaran, sehingga menghambat pelaksanaan anggaran; 

• Dengan semakin ditertibkannya persyaratan perlaksanaan pekerjaan 

terutama yang akan dilaksanakan secara swakelola, maka sampai 

dengan akhir semester I jumlah usulan untuk pekerjaan yang akan 

diswakelola masih sangat sedikit; 


• Pekerjaan sarana dan prasarana fisik sampai dengan semester I baru 

pada tahap penentuan pemenang tender; 

• Ada akun belanja yang dapat dilaksanakan kegiatannya dengan 

mekanisme pembayaran LS akan tetapi sampai dengan akhir triwulan 

ketiga kegiatannya baru sebagian dilaksanakan, sehingga mendekati 

ahir tahun anggaran 2011 terjadi penumpukan SPM (Surat Perintah 

Membayar); 

• Kegiatan yang melibatkan pihak ketiga (rekanan) yang mendapat 

alokasi pagu kegiatan yang cukup besar tidak di dorong sebagai 

prioritas utama. 

3. Catatan Penting Lainnya 

1) Pada Tahun Anggaran 2011 dalam DIPA Kementerian PAN dan RB 

tercatat ada pagu dana Hibah dari Pemerintah Jerman sebesar Rp. 

7.312.500.000,- yang dalam hal ini dikelola oleh (GIZ). Namun 

sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 dana tersebut tetap 

dalam posisi dibintangi oleh Kementerian Keuangan R.I., sehingga 

tidak ada realisasinya. 

2) Terhitung mulai triwulan IV, alokasi Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri (Remunerasi) Kementerian PAN dan RB telah masuk kedalam 

DIPA BA.048 yang selama ini dialokasi pada DIPA BA.999.08 (BUN). 


A. Simpulan 

Bab IV 

Penutup 

1. Kementerian PAN dan RB merupakan instansi Pemerintah yang 

diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan 

perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang 

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 612 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian PAN dan RB berlandaskan 

pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja Menteri 

PAN dan RB dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2010- 

2014, maupun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PAN dan RB 

Tahun 2010-2014. 

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian 

PAN dan RB Tahun 2011 ini menyajikan berbagai keberhasilan 

maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh 

Kementerian PAN dan RB pada Tahun anggaran 2011. Berbagai 

capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 

3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat 

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja 

Kementerian PAN dan RB memberikan gambaran bahwa keberhasilan 

dalam pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara, pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi serta pemberantasan korupsi secara keseluruhan 

sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif 

segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil 

society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi 

negara. 


B. Saran 

1. Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di 

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang 

diemban oleh Kementerian PAN dan RB, perlu kiranya memperkuat 

peran kelembagaan Kementerian PAN dan RB sehingga dapat lebih 

efektif mengendalikan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh 

instansi pemerintah sebagai bentuk memenuhi tuntutan berbagai 

kalangan. 

2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh 

pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga tidak hanya menjadi wacana 

dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat 

diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang 

berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta 

memberdayakan masyarakat. 

3. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan 

anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme 

penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi 

“bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi. 

4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna 

pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan 

dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan 

organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia 

serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang 

mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah 

percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan 

perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pendayagunaan 

aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara 

optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, 

maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di 

lingkungan Kementerian PAN dan RB akan ditingkatkan untuk secara 

pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan 

yang dilaksanakan. 

6. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi 

terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih 

intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah 

ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi 


pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil 

society. 

7. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera 

direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan 

sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun 

out comes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, 

kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh 

APBN/APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel. 

8. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara 

nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and 

punishment yang tegas dan ketat. 

Kementerian 


dan Reformasi Birokrasi 


Lampiran 

1. Struktur Organisasi Kementerian PAN dan RB 

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2011 


PENGUKURAN PENGUKURAN KINERJA KINERJA 

KINERJA 

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR APARATUR NEGARA NEGARA DAN REFORMASI REFORMASI BIROKRASI 

TAHUN TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 201 2011 201 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Terwujudnya kualitas 

pelayanan publik prima, 

cepat, pasti, murah, 

transparan, adil, patut 

dan memuaskan 

Jumlah peraturan/ 

kebijakan di bidang 

pelayanan publik (PP, 

PerPres, Inpres, dan Per 


Persentase Provinsi 

yang diberi sosialisasi 

Undang-Undang ttg 


Program/ 

Kegiatan 

1 PP 1 Draft RPP 90 Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

dan Reformasi 

Birokrasi 

1 Perpres 1 Draft 

Perpres 

1 Inpres 1 Draft 

Inpres 

2 Per. 

Men. 

PAN dan 

RB 

2 Draft 

Per.Men. 

PAN dan RB 

80 

80 

90 

70% 30 % 42,86 

Anggaran 

Pagu Realisasi % 

14.975.000.000,- 6.781.121.000,- 45,28 

1


Persentase Instansi 

Pusat yang diberi 

sosialisasi Undang- 

Undang ttg Pelayanan 

Publik 

Terlaksananya 

implementasi Undang- 

Undang No. 25 Tahun 

2009 ttg Pelayanan 

Publik pada K/L 

Terlaksananya 

implementasi Undang- 

Undang No. 25 Tahun 

2009 ttg Pelayanan 

Publik pada Provinsi 

Jumlah Kabupaten/ Kota 

yang mempresentasikan 

kepuasan pelanggan 

berdasarkan Indeks 

Kepuasan Masyarakat 

(IKM) 

100 % 100 % 100 

11 K/L 0 K/L 0 

7 Pemda 

Provinsi 

33 

Kab/kota 

0 Pemda 

Provinsi 

28 

Kab/kota 

0 

85 

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 


2



Persentase Pemerintah 

Daerah yang 

menerapkan OSS 

(pelayanan terpadu) 

Jumlah Kabupaten/Kota 

yang dilakukan evaluasi 

dampak Pemberian 

Penghargaan Citra 

Bahkti Abdi Negara 

(CBAN) 

Jumlah Kab/Kota yang 

menerapkan pedoman 




masyarakat 

Jumlah unit pelayanan 

publik yang menerapkan 

pedoman peningkatan 

kualitas pelayanan 

publik berbasis 


75 % 79 % 105,33 

26 

Kab/kota 

5 

Kab/kota 

0 

Kab/kota 

5 

Kab/Kota 

0 

100 

15 unit 80 unit 533,33 

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 


3


Terwujudnya organisasi 

pemerintah yang 

proporsional, efektif 

dan efisien 

Jumlah Kabupaten/ Kota 

yang dinilai Berdasarkan 

usulan instansi/ 

Pemerintah Provinsi 


berkategori baik sesuai 

penilaian 


berkategori terbaik 




Kelembagaan (Perpres, 


Persentase penyelesaian 

konsolidasi struktural 

dan peningkatan 

kapasitas Kementerian 

PAN dan RB, BKN dan 

LAN 

105 

Kab/Kota 

73 

Kab/Kota 

69,52 

60 % 0 % 0 

60 % 0 % 0 

3 

Perpres, 

6 Per. 

Men. 

PAN dan 

RB 

100 % 

3 Draft 

Perpres 

4 Per.Men. 

PAN dan RB 

2 Draft 

PerMen.PAN 

dan RB 

80 % 

85 

90 

80 

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 


6.742.000.000,- 2.857.743.000,- 42,39 

4


Persentase Kementerian 

Negara yang telah 

tertata organisasi dan 

tata kerjanya 

Persentase LPNK yang 

telah tertata organisasi 


Persentase LNS yang 



Persentase Perwakilan 

RI di Luar Negeri yang 



Persentase Sekretariat 

Lembaga Negara yang 




pemerintah (PPK-BLU) 

yang telah tertata 


30 % 29,41 % 98,04 

30 % 28,57 % 95,24 

30 % 23,26 % 77,52 

30 % 0 % 0 

30 % 28, 57 % 95,24 

30 % 25 % 83,33 

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 


5


Terwujudnya SDM 

Aparatur yang 

profesional, berkinerja, 

akuntabel dan 

sejahtera 


dievaluasi organisasi 

dan tatakerjanya 


kebijakan di Bidang SDM 

Aparatur (UU, PP, 

Perpres, Per. Men. PAN 

dan RB) 

Persentase insansi 


mengirimkan data 

usulan formasi PNS 

secara akurat dan benar 

sesuai aturan 


menerapkan kebijakan 

pemantapan 


30 % 

30,30 % Prov 

33,33 % Kab/ 

Kota 

83,33 

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 


1 RUU 1RUU 100 13.799.850.000,- 5.265.879.000,- 38,16 

9 RPP 9 RPP 100 

3 PP 12 PP 400 

10 Per. 

Men.PAN 

dan RB 

80 % IP 

Pusat 

80 % IP 

Daerah 

8 Per. Men. 

PAN dan RB 

95 % IP 

Pusat 

92 % IP 

Daerah 

80 

119 

115 

5 % 5 % 80 

Persentase peningkatan 5 % 10 % 200 

6


Terwujudnya 

penyelenggaraan tata 

laksana pemerintah 

yang efisien, efektif dan 

akuntabel 

penghasilan PNS 


menyusun informasi 

jabatan dalam rangka 

penyusunan sistem 

remunerasi berdasarkan 

merit system 


kebijakan di bidang Tata 

Laksana (UU, PP, Per. 



pemerintah pusat yang 

melakukan penataan 

ketatalaksanaan dengan 

baik 

20 % 30 % 150 

2 UU 

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 


2 RUU 80 9.168.520.000,- 3.779.411.000,- 41,22 

2 RUU 2 RUU 62,5 

1 PP 1 RPP 70 

5 Per. 

Men. 

PAN dan 

RB 

2 Per. Men. 

PAN dan RB, 

3 Draft 

Per.Men.PAN 

dan RB 

88 

35 % 59,46 % 169 

7


Terwujudnya 


birokrasi nasional 

secara terencana, 

sistematis, dan 

komprehensif 

Jumlah kebijakan 

pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi yang 

diterbitkan 



birokrasi sesuai 




birokrasi 

Tingkat kualitas 

pelaksanaan RB yang 

terukur sesuai dengan 


Jumlah instansi yang 

menerima sosialisasi 

Jumlah asistensi 

reformasi birokrasi 

kepada instansi pusat 

dan daerah 

7 

kebijakan 

10 

kebijakan 

143 

12 K/L 20 K/L 167 

30 % 47 % 156 

80 % 81 % 101 

100 % K/L 

30 % 

Pemda 

100% K/L 

10% 

Pemda 

100 % K/L 

100 % Prov. 

62 % 

- 

100 

333 

62 

- 

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 


17.567.110.000,- 9.869.953.000,- 56,18 

8


Terwujudnya instansi 


akuntabel dan 

berkinerja tinggi 



Akuntabilitas Kinerja 

(RUU, Per. Men. PAN 

dan RB) 



menerapkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 

sesuai aturan 



akuntabilitas kinerjanya 

baik 



menyusun Indikator 

Kinerja Utama (IKU) 

Persentase LAKIP yang 

diterima 

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 


1 RUU 1 RUU 100 15.935.020.000,- 10.110.998.000,- 63,45 

3 Per. 

Men. 

PAN dan 

RB 

3 Per. Men. 

PAN dan RB 

100 

50 % 50,34 % 100,68 

44 % 48,72 % 121,81 

22 % 

(Pusat 

dan 

daerah) 

87 % 

(Pusat 

dan 

daerah) 

20,10 % 91,36 

87,42 % 100,48 

9


Terwujudnya 

penyelenggaraan 

pengawasan intern 


terintegrasi, efisien dan 

efektif 

Persentase PK yang 

diterima 


peserta model Island of 

Integrity yang berhasil 



Pengawasan (RUU, Per. 




melaksanakan SPI sesuai 


Persentase laporan 

dumas yang disalurkan 

dan telah ditindaklanjuti 

oleh instansi 

pemerintah 



melaksanakan dan 

55 % 

(Pusat 

dan 

daerah) 

60,29 % 109,62 

32 % 30,77 % 76,92 

1 RUU 1 draft RUU 95 

2 Per. 

Men. 

PAN dan 

RB 

2 draft 

Permen. 

PAN-RB 

98 

50 % 62,55 % 125,30 

65 % 81 % 124,61 

65 % 51,88 % 79,81 

Program/ 

Kegiatan 

Anggaran 


10


melaporkan Inpres 

Percepatan 

Pemberantasan Korupsi 

yang dievaluasi sesuai 

pedoman 

Program/ 

Kegiatan 

Kementerian 


Dan Reformasi Birokrasi 

Anggaran 


11

LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?