AD/ART KOMPSI Revisi Tahun Kepengurusan KOMPSI 2010/2011

ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
(AD/ART)
Revisi Tahun Kepengurusan KOMPSI 2010/2011
Per Maret 2011
KOMUNITAS MAHASISWA
PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
JAKARTA

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2011
Okki Sutanto
Sekretaris Jenderal KOMPSI 2010/2011
Silvyana
Sekretaris KOMPSI 2010/2011

ANGGARAN DASAR
KOMUNITAS MAHASISWA PSIKOLOGI
UNIVERSITAS KATOLIK ATMA JAYA
Terdiri dari 8 bab dan 14 pasal:
v BAB I NAMA, DEFINISI, WAKTU, DAN TEMPAT
Pasal 1 : Nama
Pasal 2 : Definisi
Pasal 3 : Waktu
Pasal 4 : Tempat
v BAB II VISI DAN MISI
Pasal 5 : Visi
Pasal 6 : Misi
v BAB III FUNGSI
Pasal 7 : Fungsi Pengurus KOMPSI
v BAB IV LAMBANG ORGANISASI
Pasal 8 : Lambang KOMPSI
v BAB V KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 9 : Anggota KOMPSI
Pasal 10 : Pengurus KOMPSI
v BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA
Pasal 11 : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
v BAB VII ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN
Pasal 12 : Aturan Tambahan
Pasal 13 : Peralihan
v BAB VIII PENUTUP
Pasal 14 : Pemberlakuan Anggaran Dasar

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMUNITAS MAHASISWA PSIKOLOGI UNIVERSITAS
KATOLIK ATMA JAYA
Terdiri dari 14 bab dan 48 pasal:
v BAB I KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 1 : Kedudukan Organisasi
Pasal 2 : Struktur Organisasi
v BAB II RAPAT INTERN MAHASISWA
Pasal 3 : Rapat Akbar Mahasiswa (RAM)
§ Ayat 1 : Definisi RAM
§ Ayat 2 : Jenis RAM
§ Ayat 3 : Definisi RAM Rutin
§ Ayat 4 : Tugas dan Wewenang RAM Rutin
§ Ayat 5 : Definisi RAM Non-rutin
§ Ayat 6 : Pelaksanaan RAM Non-rutin
§ Ayat 7 : Keabsahan RAM
Pasal 4 : Rapat Koordinasi (Rakoor) Tahunan KOMPSI
§ Ayat 1 : Definisi Rakoor Tahunan KOMPSI
§ Ayat 2 : Tugas dan Wewenang Rakoor Tahunan KOMPSI
§ Ayat 3 : Keabsahan Rakoor Tahunan KOMPSI
Pasal 5 : Rapat Koordinasi (Rakoor) Harian KOMPSI
§ Ayat 1 : Definisi Rakoor Harian KOMPSI
§ Ayat 2 : Tugas dan Wewenang Rakoor Harian KOMPSI
§ Ayat 3 : Keabsahan Rapat Koordinasi Harian KOMPSI
Pasal 6 : Rapat Istimewa KOMPSI
Pasal 7 : Rapat Internal HIMAPSI/ UKM FP/ Calon UKM FP
§ Ayat 1 : Definisi Rapat Internal HIMAPSI/ UKM FP/ Calon
UKM FP
§ Ayat 2 : Tugas dan Wewenang Rapat Internal HIMAPSI/ UKM
FP/ Calon UKM FP
§ Ayat 3 : Keabsahan Rapat Internal HIMAPSI/ UKM FP/ Calon
UKM FP
Pasal 8 : Rapat Angkatan
§ Ayat 1 : Definisi Rapat Angkatan
§ Ayat 2 : Tugas dan Wewenang Rapat Angkatan
§ Ayat 3 : Keabsahan Rapat Angkatan
Pasal 9 : Rapat Pertanggungjawaban
§ Ayat 1 : Definisi Rapat Pertanggung Jawaban
§ Ayat 2 : Tugas dan Wewenang Rapat Pertanggung Jawaban
§ Ayat 3 : Keabsahan Rapat Pertanggung Jawaban
Pasal 10 : Prosedur Pengambilan Keputusan dalam Rapat
v BAB III PEMILIHAN UMUM KOMPSI
Pasal 11 : Definisi Pemilihan Umum KOMPSI
Pasal 12 : Pemilihan Wakil Angkatan

Pasal 13 : Pemilihan Ketua HIMAPSI
Pasal 14 : Ketentuan Pemilihan Umum KOMPSI
v BAB IV PENGURUS KOMUNITAS MAHASISWA PSIKOLOGI
(KOMPSI)
Pasal 15 : Tugas dan Wewenang
Pasal 16 : Kepengurusan
Pasal 17 : Kriteria Pengurus KOMPSI
§ Ayat 1 : Kriteria Umum Pengurus
§ Ayat 2 : Kriteria Khusus BPH KOMPSI
Pasal 18 : Masa Jabatan dan Pergantian Pengurus KOMPSI
Pasal 19 : Deskripsi dan Spesifikasi Kerja
§ Ayat 1 : Sekretaris Jendral (Sekjen) KOMPSI
§ Ayat 2 : Sekretaris KOMPSI
§ Ayat 3 : Bendahara KOMPSI
Pasal 20 : Wakil Angkatan
§ Ayat 1 : Tugas dan Wewenang
§ Ayat 2 : WA Non-Aktif
Pasal 21 : Pakaian Dinas Pengurus KOMPSI
§ Ayat 1 : Tujuan
§ Ayat 2 : Deskripsi
§ Ayat 3 : Waktu dan Tempat Penggunaan
§ Ayat 4 : Kepemilikan dan Biaya Pembuatan
v BAB V HIMPUNAN MAHASISWA PSIKOLOGI (HIMAPSI)
Pasal 22 : Tugas dan Wewenang
Pasal 23 : Kriteria Pengurus
Pasal 24 : Masa Jabatan
Pasal 25 : Perubahan dalam Kepengurusan
v BAB VI CALON UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
PSIKOLOGI (UKM FP)
Pasal 26 : Definisi
Pasal 27 : Tahap Pendirian UKM FP
Pasal 28 : Syarat Lulus Seleksi Awal Calon UKM FP
Pasal 29 : Syarat Lulus Masa Uji Coba Calon UKM FP
Pasal 30 : Ketentuan Lain
Pasal 31 : Tugas dan Wewenang
Pasal 32 : Masa Jabatan
Pasal 33 : Perubahan dalam Kepengurusan
Pasal 34 : Pemilihan Ketua Calon UKM FP
v BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI
(UKM FP)
Pasal 35 : Definisi
Pasal 36 : Tugas dan Wewenang
Pasal 37 : Masa Jabatan
Pasal 38 : Perubahan dalam Kepengurusan
Pasal 39 : Pemilihan Ketua UKM FP

v BAB VIII PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI
Pasal 40 : Prosedur Pemberian Sanksi Kepada HIMAPSI/ UKM FP /
Calon UKM FP
Pasal 41 : Prosedur Pemberian Sanksi kepada Pengurus KOMPSI
v BAB IX JABATAN RANGKAP
Pasal 42 : Jabatan Rangkap
v BAB X KEUANGAN
Pasal 43 : Penggunaan Dana
v BAB XI MAINFRAME
Pasal 44 : Mainframe
v BAB XII ATURAN KEPENGURUSAN DAN KEPANITIAAN
Pasal 45 : Aturan Kepengurusan Organisasi
Pasal 46 : Aturan Kepanitiaan Eksternal Organisasi
v BAB XIII ATURAN KEGIATAN EKSTERNAL ORGANISASI
Pasal 47 : Aturan Kegiatan Eksternal Organisasi
v BAB XIV PENUTUP
Pasal 48 : Pemberlakuan ART

ANGGARAN DASAR
KOMUNITAS MAHASISWA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS KATOLIK ATMA JAYA
BAB I
NAMA, DEFINISI, WAKTU, DAN TEMPAT
Pasal 1
Organisasi ini bernama Komunitas Mahasiswa Psikologi yang disingkat KOMPSI.
Pasal 2
KOMPSI adalah organisasi yang beranggotakan seluruh mahasiswa Fakultas
Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, di mana pengurusnya merupakan
perwakilan mahasiswa yang menjembatani aspirasi mahasiswa dan menaungi seluruh
organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Psikologi UNIKA Atma Jaya.”
Pasal 3
KOMPSI didirikan pada tanggal 30 April 2002.
Pasal 4
KOMPSI bertempat di ruangan BKS 016 kampus Universitas Katolik Atma Jaya
Jakarta, Jl. Jendral Sudirman no.51, Jakarta Selatan.
BAB II
VISI DAN MISI
Pasal 5
Visi Pengurus KOMPSI:
Menjadi organisasi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma
Jaya yang dapat secara berkesinambungan mewujudkan mahasiswa sebagai insan
akademisi di bidang ilmu psikologi dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi
kemahasiswaan.
Pasal 6
Misi Pengurus KOMPSI:
1. Mewadahi dan menjembatani aspirasi mahasiswa Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
2. Membantu mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penunjang yang meliputi
penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran dan pengabdian masyarakat
yang sesuai dengan bidang ilmu Psikologi.
3. Mengkoordinasi seluruh organisasi kemahasiswaan di Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

BAB III
FUNGSI
Pasal 7
Fungsi Pengurus KOMPSI
1 . Menjembatani aspirasi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya yang berkaitan dengan bidang perkuliahan dan
kemahasiswaan.
2. Mengkoordinir, melakukan supervisi, dan mengevaluasi kegiatan seluruh
organisasi kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya.
3. Melakukan regenerasi pengurus KOMPSI dan Ketua HIMAPSI.
4. Membantu sosialisasi informasi yang berkaitan dengan bidang perkuliahan
dan kemahasiswaan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
5. Mengarsipkan dokumen kegiatan seluruh organisasi di Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
BAB IV
LAMBANG ORGANISASI
Pasal 8
Lambang KOMPSI
1. Tulisan KOMPSI: tulisan KOMPSI menggunakan huruf kapital karena
merupakan identitas dari organisasi tersebut, yang melambangkan organisasi
tertinggi di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Atma Jaya.
2. Tulisan Komunitas Mahasiswa Psikologi, yang merupakan kepanjangan dari
KOMPSI.
3. Gambar trisula berwarna ungu: merupakan lambang dan ciri khas psikologi,
yaitu bentuk trisula melambangkan psyche dan warna ungu merupakan warna
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Atma Jaya.
4. Lambang Universitas Katolik Atma Jaya, yang terdiri dari gambar burung
merpati yang melambangkan roh kudus sebagai pelindung dan pendamping
KOMPSI, serta gambar perisai Pancasila sebagai asas berorganisasi KOMPSI.
5. Gambar perisai besar berwarna ungu: melambangkan KOMPSI sebagai
organisasi yang menaungi dan menampung aspirasi mahasiswa Fakultas
Psikologi Universitas Katolik Atma Jaya.
6. Tulisan ATMA JAYA : melambangkan KOMPSI yang merupakan bagian dari
civitas Universitas Katolik Atma Jaya.

BAB V
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 9
Anggota KOMPSI
Anggota KOMPSI adalah seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya yang masih dalam masa studi.
Pasal 10
Pengurus KOMPSI
Pengurus KOMPSI adalah para wakil angkatan yang terpilih melalui aspirasi seluruh
mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Katolik Atma Jaya.
BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 11
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disingkat AD/ART
dapat difasilitasi oleh pengurus KOMPSI dan disahkan melalui Rapat Akbar
Mahasiswa yang disingkat RAM.
BAB VII
ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN
Pasal 12
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga dan menyangkut kepentingan organisasi kemahasiswaan, akan disepakati
bersama oleh seluruh organisasi kemahasiswaan di Fakultas Psikologi Universitas
Katolik Atma Jaya dalam Rapat Akbar Mahasiswa.
Pasal 13
Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada tetap berlaku hingga ada
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14
Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan melalui RAM.
Ditetapkan di Jakarta,
18 Maret 2011

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMUNITAS MAHASISWA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS KATOLIK ATMA JAYA
BAB I
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR
Pasal 1
Kedudukan Organisasi
Kedudukan tertinggi organisasi mahasiswa Fakultas Psikologi berada pada Rapat
Akbar Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pengurus KOMPSI.
Pasal 2
Struktur Organisasi
Struktur organisasi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar pasal 11. Struktur organisasi yang digunakan saat ini adalah sebagai
berikut:
Wadek III
FP UAJ
Keterangan:
- - - - - - - - - -
Garis pertanggungjawaban
Garis konsultatif
Garis koordinasi
RAPAT AKBAR
MAHASISWA
(RAM)
Pengurus
KOMPSI
HIMAPSI UKM FP Calon UKM FP
Menunjukkan bahwa organisasi yang bersangkutan masih
dalam masa uji coba untuk menjadi UKM FP

BAB II
RAPAT INTERN MAHASISWA
Pasal 3
Rapat Akbar Mahasiswa (RAM)
Ayat 1
Definisi RAM
Rapat pengambil keputusan tertinggi oleh anggota KOMPSI, yang menyangkut
bidang kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
secara umum.
Terdapat dua jenis RAM, yakni:
1. RAM Rutin
2. RAM Non-rutin
Ayat 2
Jenis RAM
Ayat 3
Definisi RAM Rutin
Rapat pengambilan keputusan tertinggi yang menyangkut tentang
pertanggungjawaban organisasi kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas
Katolik Indonesia Atma Jaya kepada anggota KOMPSI, serta permasalahan lain yang
menyangkut keberlangsungan organisasi kemahasiswaan Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, yang dilakukan di akhir periode
kepengurusan.
Ayat 4
Tugas dan Wewenang RAM Rutin
1. Menampung dan mengkaji kritik, saran, pendapat dan pandangan dari mahasiswa
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, terkait dengan
organisasi kemahasiswaan.
2. Membahas pertanggung jawaban dari masing-masing organisasi kemahasiswaan
di Fakultas Psikologi melalui KOMPSI.
3. Pembubaran kepengurusan KOMPSI dan HIMAPSI.
a. Dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, KOMPSI dan
HIMAPSI dapat dibubarkan oleh mahasiswa aktif fakultas Psikologi
melalui RAM.
b. Alasan-alasan pembubaran tersebut antara lain:
§ Masa Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan tersebut telah
habis.
§ Terjadinya kekosongan kepengurusan organisasi yang
bersangkutan selama 6 bulan, di mana organisasi yang
bersangkutan tidak melakukan kegiatan baik internal maupun
eksternal.
§ Kepengurusan yang bersangkutan melakukan hal-hal yang
melanggar AD/ART KOMPSI atau hukum yang berlaku di
Indonesia.
§ Organisasi yang bersangkutan tidak mewakili aspirasi
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya.

§ Terjadi pembubaran Fakultas Psikologi Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya.
4. Mengesahkan kepengurusan KOMPSI, HIMAPSI, UKM FP dan Calon UKM FP
periode berikutnya.
5. Mengesahkan komunitas yang telah lulus seleksi awal menjadi calon UKM FP.
6. Mengesahkan calon UKM FP yang telah lulus masa uji coba menjadi UKM FP.
7. Mengesahkan AD/ART sesuai dengan aturan yang berlaku (AD Bab VI).
Ayat 5
Definisi RAM Non-rutin
Rapat pengambil keputusan tertinggi oleh anggota KOMPSI, yang menyangkut
tentang bidang kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya secara umum, yang tidak terfasilitasi oleh RAM Rutin.
Ayat 6
Pelaksanaan Ram Non-rutin
RAM Non-Rutin dapat dilaksanakan oleh:
a. seluruh mahasiswa psikologi yang aktif dengan menyerahkan petisi tanda
tangan dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dengan minimal 60% mahasiswa
aktif dari 1 (satu) angkatan yang bersangkutan dan/atau minimal 40%
mahasiswa aktif dari minimal 3 (tiga) angkatan mahasiswa fakultas Psikologi
UAJ kemudian diserahkan kepada WADEK III dan tembusan kepada BPH
KOMPSI
b. Pengurus KOMPSI
Ayat 7
Keabsahan RAM
1. Dihadiri oleh minimal 2/3 dari wakil angkatan, 2/3 dari pengurus HIMAPSI, 2/3
dari pengurus UKM FP, dan 2/3 dari pengurus Calon UKM FP.
2. Atau dihadiri oleh minimal 60% mahasiswa aktif dari 1 (satu) angkatan dan/atau
minimal 40% mahasiswa aktif dari 3 (tiga) angkatan.
Pasal 4
Rapat Koordinasi Tahunan KOMPSI
Ayat 1
Definisi Rapat Koordinasi Tahunan KOMPSI
Pertemuan/sidang yang dapat dihadiri oleh seluruh pengurus KOMPSI dan Badan
Pengurus Harian dari HIMAPSI, UKM FP, dan Calon UKM FP yang diadakan oleh
Badan Pengurus Harian KOMPSI untuk mengkoordinasikan kegiatan dan
mengalokasikan dana kegiatan yang akan dilaksanakan KOMPSI, HIMAPSI, UKM
FP, dan Calon UKM FP selama satu periode kepengurusan dan dilaksanakan
maksimal satu bulan setelah RAM Rutin.
Ayat 2
Tugas dan Wewenang Rapat Koordinasi Tahunan KOMPSI
1. Mengkoordinasi kegiatan antara KOMPSI, HIMAPSI, UKM FP, dan calon UKM
FP.

2. Melakukan pengalokasian dana kegiatan tahunan kepada KOMPSI, HIMAPSI,
UKM FP, dan Calon UKM FP sesuai mekanisme yang sudah disepakati
sebelumnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.
Ayat 3
Keabsahan Rapat Koordinasi Tahunan KOMPSI
Dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh pengurus KOMPSI dan Ketua dari HIMAPSI,
UKM FP, dan Calon UKM FP. (Jika Ketua organisasi berhalangan hadir, maka dapat
digantikan oleh perwakilan BPH.)
Pasal 5
Rapat Koordinasi Harian KOMPSI
Ayat 1
Definisi Rapat Koordinasi Harian KOMPSI
Pertemuan/sidang yang dapat dihadiri oleh seluruh Pengurus KOMPSI yang diadakan
oleh Badan Pengurus Harian KOMPSI minimal sekali dalam dua bulan yang
berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan
oleh KOMPSI, HIMAPSI, UKM FP, dan Calon UKM FP.
Ayat 2
Tugas dan Wewenang Rapat Koordinasi Harian KOMPSI
Mengkoordinasikan kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan oleh KOMPSI,
HIMAPSI, UKM FP, dan calon UKM FP.
Ayat 3
Keabsahan Rapat Koordinasi Harian KOMPSI
Dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh Pengurus KOMPSI
Pasal 6
Rapat Istimewa KOMPSI
Pertemuan/sidang yang setidaknya dihadiri oleh BPH dari setiap organisasi
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang akan
diadakan sewaktu-waktu untuk membahas situasi mendesak yang merugikan
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan
membutuhkan tindak lanjut secepatnya.
Pasal 7
Rapat Internal HIMAPSI/ UKM FP/ Calon UKM FP
Ayat 1
Definisi Rapat Internal HIMAPSI/UKM FP/Calon UKM FP
Pertemuan/sidang yang dihadiri oleh pengurus dan atau anggota organisasi
HIMAPSI/UKM FP/Calon UKM FP untuk menangani urusan dalam organisasi.
Ayat 2
Tugas dan Wewenang Rapat Internal HIMAPSI/ UKM FP/ Calon UKM FP
1. Tugas dan Wewenang Rapat Internal HIMAPSI:
a. Membahas kegiatan-kegiatan tahunan/bulanan/mingguan yang akan atau sedang
dilaksanakan HIMAPSI.
b. Mengkoordinasi kegiatan antar seksi dalam HIMAPSI yang bersangkutan.

2. Tugas dan wewenang Rapat Internal UKM FP/Calon UKM FP ditentukan dalam
Anggaran Rumah Tangga UKM FP atau calon UKM FP yang bersangkutan.
Ayat 3
Keabsahan Rapat Internal HIMAPSI/UKM FP/Calon UKM FP
1. Setiap UKM FP atau calon UKM FP pada prinsipnya dapat menentukan Rapat
Internal UKM FP atau calon UKM FP yang sah dalam AD/ART UKM FP atau
calon UKM FP yang bersangkutan asal tidak bertentangan dengan AD/ART
KOMPSI secara keseluruhan.
2. Rapat Internal HIMAPSI yang sah minimal dihadiri oleh kepala-kepala seksi
yang ada pada HIMAPSI atau wakil dari seksi yang bersangkutan.
Pasal 8
Rapat Angkatan
Ayat 1
Definisi Rapat Angkatan
Pertemuan/sidang yang dihadiri oleh wakil-wakil angkatan yang terpilih pada
angkatan tertentu dan mahasiswa angkatan yang bersangkutan untuk membahas
aspirasi mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan tersebut secara khusus.
Ayat 2
Tugas dan Wewenang Rapat Angkatan
1. Membahas masalah angkatan yang bersangkutan secara khusus.
2. Menerima masukan, kritik, dan saran dari mahasiswa angkatan yang bersangkutan
kepada wakil angkatan.
3. Mengambil keputusan sebagai tindak lanjut dari suatu masalah angkatan yang
bersangkutan.
Ayat 3
Keabsahan Rapat Angkatan
Minimal dihadiri oleh 50% + 1 mahasiswa aktif dari angkatan yang bersangkutan.
Pasal 9
Rapat Pertanggungjawaban
Ayat 1
Definisi Rapat Pertanggungjawaban
Pertemuan/sidang yang dihadiri oleh seluruh pengurus KOMPSI, BPH dan ketua
panitia kegiatan eksternal dari HIMAPSI, UKM FP, dan Calon UKM FP selambatlambatnya
dilakukan dua minggu sebelum RAM.
Ayat 2
Tugas dan Wewenang Rapat Pertanggungjawaban
Membahas pertanggung jawaban seluruh kegiatan organisasi HIMAPSI, UKM FP,
dan Calon UKM FP selama satu periode kepengurusan.
Ayat 3
Keabsahan Rapat Pertanggungjawaban
Minimal dihadiri oleh 2/3 dari seluruh pengurus KOMPSI dan Badan Pengurus
Harian dan ketua panitia kegiatan eksternal dari HIMAPSI, UKM FP, dan Calon
UKM FP.

Pasal 10
Prosedur Pengambilan Keputusan dalam Rapat
1. Anggota yang memiliki hak voting ditentukan sesuai dengan konteks yang
dibahas sebelum voting dilakukan.
2. Keputusan dianggap sah apabila disepakati secara mufakat.
3. Apabila keputuan secara mufakat tidak dapat tercapai, maka dapat dilakukan
voting dengan 2 alternatif cara, yaitu:
a. Alternatif solusi yang dipilih oleh minimal 50% + 1 anggota yang
mempunyai hak voting akan dianggap solusi yang terbaik.
b. Apabila ada 3 (tiga) atau lebih alternatif solusi dan tidak ditemui alternatif
solusi yang dipilih oleh minimal 50% + 1 anggota yang mempunyai hak
voting, maka akan dilakukan voting ulang dengan 2 alternatif solusi yang
paling banyak dipilih.
4. Bila terjadi suara seimbang dalam voting, maka keputusan akan diserahkan
pada pengurus KOMPSI.
5. Prosedur voting dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka sesuai dengan
kesepakatan pada pembukaan rapat.
BAB III
PEMILIHAN UMUM KOMPSI
Pasal 11
Definisi Pemilihan Umum KOMPSI
Pemilihan Umum KOMPSI adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh
pengurus KOMPSI untuk memilih Wakil Angkatan dan Ketua HIMAPSI periode
berikutnya.
Pasal 12
Pemilihan Wakil Angkatan
1. Prosedur ditentukan oleh pengurus KOMPSI periode yang bersangkutan.
2. Empat puluh mahasiswa aktif di semester satu hingga delapan berhak diwakili
oleh satu orang Wakil Angkatan yang terpilih.
3. Wakil Angkatan terpilih paling lambat bulan November.
4. Kriteria calon Wakil Angkatan :
a. Mahasiswa aktif FP UAJ.
b. Memiliki IPK minimal 2.50 kecuali calon WA angkatan
termuda.
Pasal 13
Pemilihan Ketua HIMAPSI
1. Prosedur pemilihan ketua HIMAPSI ditentukan oleh tim pemilihan sesuai
kondisi yang berlaku saat itu.
2. Ketua HIMAPSI terpilih paling lambat bulan November.
3. Kriteria calon Ketua HIMAPSI
a. Mahasiswa aktif FP UAJ
b. Minimal sedang menjalani semester 3,
c. Memiliki IPK minimal 2.75
d. Tidak akan menyelesaikan masa studinya selama
menjabat sebagai Ketua HIMAPSI.

e. Tidak sedang atau telah menjadi Ketua HIMAPSI
sebelumnya
Pasal 14
Ketentuan Pemilihan Umum KOMPSI
1. Pemilihan Wakil Angkatan dianggap sah apabila jumlah pemilih di angkatan
tersebut mencapai 50% + 1 dari jumlah keseluruhan mahasiswa aktif pada
angkatan tersebut.
2. Pemilihan Ketua HIMAPSI dianggap sah apabila jumlah pemilih di angkatan
tersebut mencapai 50% + 1 dari jumlah keseluruhan mahasiswa aktif 4
angkatan termuda.
3. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
4. Perhitungan suara dilakukan di depan saksi-saksi yang berasal dari mahasiswa
non-organisasi maupun perwakilan organisasi.
BAB IV
PENGURUS KOMUNITAS MAHASISWA PSIKOLOGI (KOMPSI)
Pasal 15
Tugas dan Wewenang
1. Mengadakan Rapat Kerja Intern KOMPSI untuk merencanakan program kerja
organisasi selama satu tahun kepengurusan.
2. Mengadakan Rapat Koordinasi Tahunan KOMPSI.
3. Mengadakan Rapat Koordinasi Harian KOMPSI sesuai dengan kebutuhan demi
menjalankan program kerja.
4. Pengurus KOMPSI diwakili oleh Sekjen menyetujui atau menolak proposal
program kerja organisasi kemahasiswaan sesuai dengan AD/ART KOMPSI.
5. Melaksanakan fungsi supervisi terhadap program kerja dan kegiatan setiap
organisasi kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya beserta kepanitiaan di bawahnya sesuai dengan mekanisme supervisi
KOMPSI .
6. Mengevaluasi semua program kerja setiap organisasi kemahasiswaan Fakultas
Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya sesuai dengan mekanisme
evaluasi KOMPSI.
7. Menyelenggarakan pemilihan serta pembekalan Wakil Angkatan dan Ketua
HIMAPSI.
8. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi, baik akademis maupun nonakademis,
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma
Jaya ke pihak terkait, baik organisasi maupun Dekanat Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
9. Membantu mensosialisasikan informasi kepada mahasiswa Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang berhubungan dengan bidang
akademis maupun kemahasiswaan.
10. Mengevaluasi kelayakan pembentukan UKM FP berdasarkan kriteria-kriteria
yang telah ditentukan dalam AD/ART KOMPSI.
11. Mengarsipkan dokumen semua kegiatan organisasi yang sesuai dengan
mekanisme pengarsipan KOMPSI.
12. Memberikan sanksi kepada setiap organisasi kemahasiswaan di Fakultas
Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang melakukan pelanggaran
AD/ART.

Pasal 16
Kepengurusan
Pengurus KOMPSI dikoordinir oleh seorang Sekjen (Sekretaris Jendral) dibantu oleh
seorang Sekretaris dan seorang Bendahara yang disebut sebagai Badan Pengurus
Harian (BPH) KOMPSI.
Pasal 17
Kriteria Pengurus KOMPSI
Kepengurusan KOMPSI memiliki 2 (dua) kriteria: Umum dan Khusus.
Ayat 1
Kriteria Umum Pengurus
Mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (tidak
sedang atau akan menjalani cuti kuliah atau skors).
Ayat 2
Kriteria Khusus BPH KOMPSI
1. Merupakan Wakil Angkatan .
2. Minimal sedang menjalani semester III, dan khusus Sekjen tidak akan
mengakhiri masa studi semasa menjabat sebagai Sekjen.
3. Khusus untuk Sekjen, minimal pernah satu kali menjabat sebagai koordinator
seksi dalam kepanitiaan di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya dan atau pernah satu kali menjadi pengurus KOMPSI.
4. Tidak sedang merangkap jabatan penting/inti (Badan Pengurus Harian atau
Koordinator) dalam organisasi mahasiswa dalam civitas akademika Unika
Atma Jaya.
Pasal 18
Masa Jabatan dan Pergantian Pengurus KOMPSI
Masa jabatan Pengurus KOMPSI berakhir apabila:
1. Masa jabatan Pengurus KOMPSI berakhir apabila:
a. Berhenti sebagai mahasiswa (lulus sarjana strata 1);
b. Mengundurkan diri dengan persetujuan Pimpinan Fakultas;
c. Diberhentikan secara resmi sebagai mahasiswa berdasarkan
Surat Keputusan Rektor (dropped-out);
d. Diberhentikan dengan hormat melalui Surat Keputusan
Dekan.
e. Di non-aktifkan tetap melalui keputusan Rapat Koordinasi
Harian KOMPSI apabila secara faktual tidak dapat
menjalankan fungsinya dan/atau terbukti melakukan
kesalahan berat (pencemaran nama baik Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya atau almamater atau
terlibat kriminalitas).
f. Pindah kuliah di fakultas atau universitas lain.
g. Meninggal dunia.
2. Dalam situasi khusus masa jabatan pengurus KOMPSI dapat diperpanjang
sampai batas waktu tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan Fakultas
dan atau Universitas.

3. Apabila terjadi perubahan kepengurusan sesuai dengan ART KOMPSI Bab V
Pasal 18 butir pertama, pada jabatan Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator
Bidang, akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Harian KOMPSI
Pasal 19
Deskripsi dan Spesifikasi Kerja
Ayat 1
Sekretaris Jendral (Sekjen) KOMPSI
1. Bertanggungjawab kepada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya melalui RAM.
2. Memimpin semua rapat yang merupakan tanggung jawab BPH KOMPSI,
termasuk RAM, Rapat Koordinasi dan Rapat Istimewa/Luar Biasa
3. Menerima dan mempertimbangkan semua proposal, LPJ, surat-surat yang
berkenaan dengan kegiatan-kegiatan HIMAPSI, UKM FP, dan Calon UKM FP.
4. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Sekjen adalah keputusan yang disepakati
oleh seluruh pengurus KOMPSI, bukan keputusan pribadi Sekjen tersebut.
5. Apabila terjadi perubahan pengajuan dana yang dianggap penting, Sekjen boleh
mengadakan Rapat Koordinasi Harian KOMPSI untuk membahas masalah
tersebut lebih lanjut.
6. Mengkoordinir pengurus KOMPSI dalam menjalankan program kerjanya selama
1 tahun kepengurusan.
Ayat 2
Sekretaris KOMPSI
1. Bertanggungjawab kepada Sekjen KOMPSI.
2. Mengkoordinir tugas-tugas/kegiatan kesekretariatan KOMPSI.
3. Mampu menjadi delegasi Sekjen dalam kegiatan-kegiatan yang mewakili
KOMPSI.
Ayat 3
Bendahara KOMPSI
1. Bertanggungjawab kepada Sekjen KOMPSI.
2. Bekerja sama dengan Sekjen menyusun dan merencanakan anggaran (pendapatan
dan belanja) pengurus KOMPSI.
3. Menyusun dan mengatur pembukuan/laporan keuangan pengurus KOMPSI
meliputi: penerimaan, pengeluaran, alokasi dan distribusi uang.
4. Menerima dan mempertimbangkan penggunaan dana setiap kepanitiaan
HIMAPSI, UKM FP, dan Calon UKM FP ketika Rapat Koordinasi Tahunan, serta
memeriksa realisasi penggunaan dana ketika Rapat Pertanggung Jawaban.
5. Mencatat dan menyosialisasikan laporan keuangan organisasi kemahasiswaan FP
UAJ secara transparan dan berkala kepada seluruh organisasi kemahasiswaan FP
UAJ.
Pasal 20
Wakil Angkatan
Ayat 1
Tugas dan Wewenang
1. Wakil Angkatan menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ke pihak-pihak
yang terkait.
2. Wakil Angkatan sebagai Representative Agent berarti pendamping mahasiswa lain
di angkatannya yang memiliki rencana kegiatan non-akademis, dalam hal

mengkomunikasikan kepada pihak Fakultas bersama-sama dalam pengajuan
proposal serta membantu kerjasama dengan angkatan lain bila diperlukan.
3. Wakil Angkatan menjembatani komunikasi antara Fakultas dengan mahasiswa
angkatannya, mengenai kegiatan akademis dan non-akademis.
Ayat 2
WA Non-Aktif
1. Wakil Angkatan yang dinilai oleh pengurus KOMPSI melalui Rapat Koordinasi
Harian KOMPSI tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
2. Tindak lanjut dari penon-aktifan Wakil Angkatan diserahkan kepada angkatannya
melalui rapat angkatan.
Pasal 21
Pakaian Dinas Pengurus KOMPSI
Ayat 1
Tujuan
Pakaian Dinas Pengurus KOMPSI merupakan media simbolisasi dan sosialisasi
KOMPSI kepada :
1. Pihak internal, yaitu civitas Fakultas Psikologi UAJ
2. Pihak eksternal, yaitu pihak lain di luar civitas Fakultas Psikologi UAJ.
Ayat 2
Deskripsi Jaket Dinas Harian KOMPSI
1. Pakaian Dinas KOMPSI berwarna putih, yang memiliki arti adil, jujur dan
bijaksana.
2. Terdapat lambang KOMPSI dan periode kepengurusan pada lengan sebelah kiri.
3. Terdapat lambang psikologi pada lengan sebelah kanan.
4. Terdapat atribut jabatan di atas kantong dada sebelah kiri.
5. Terdapat atribut nama di atas kantong dada sebelah kanan.
Ayat 3
Waktu dan Tempat Penggunaan
1. Pengurus KOMPSI diperkenankan Pakaian Dinas KOMPSI setiap hari dan di
manapun dengan tetap menjaga nama baik KOMPSI dan civitas Fakultas
Psikologi UAJ.
2. Pengurus KOMPSI diwajibkan Pakaian Dinas KOMPSI pada :
a. Rapat Intern Mahasiswa
b. Pertemuan-pertemuan atau kegiatan-kegiatan formal yang mewakili KOMPSI.
3. Pengurus KOMPSI dapat mengenakan Pakaian Dinas KOMPSI pada pertemuanpertemuan
atau kegiatan-kegiatan non formal yang mewakili KOMPSI.
Ayat 4
Kepemilikan dan Biaya Pembuatan
1. Seluruh pengurus wajib memiliki Pakaian Dinas KOMPSI selama satu periode
kepengurusan.
2. Biaya pembuatan Pakaian Dinas KOMPSI sepenuhnya berasal dari dana pribadi.

BAB V
HIMPUNAN MAHASISWA PSIKOLOGI (HIMAPSI)
Pasal 22
Tugas dan Wewenang
1. Melaksanakan kegiatan penunjang yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat
dan kegemaran dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu
Psikologi yang belum tersalurkan melalui UKM FP atau calon UKM FP dan
sesuai dengan visi-misi FP UAJ.
2. Memfasilitasi minat-minat mahasiswa FP UAJ yang belum tersalurkan melalui
UKM FP atau calon UKM FP dengan kegiatan-kegiatan di luar FP UAJ.
3. Melakukan proses regenerasi untuk pengurus HIMAPSI periode berikutnya.
4. HIMAPSI berhak menentukan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan
kebutuhannya dan tidak bertentangan dengan AD/ART KOMPSI.
5. Ketua HIMAPSI berhak memilih dan mengangkat mahasiswa aktif FP UAJ
sebagai pengurus HIMAPSI asalkan sesuai dengan Kriteria Umum yang juga
berlaku di KOMPSI.
6. Susunan kepengurusan dan struktur organisasi HIMAPSI disesuaikan dengan
kebutuhan organisasi HIMAPSI.
7. Bekerja sama dengan pengurus KOMPSI dalam melakukan analisis kebutuhan
dan atau minat mahasiswa FP UAJ di awal kepengurusan.
Pasal 23
Kriteria Pengurus
Pengurus HIMAPSI terdiri dari minimal 3 angkatan mahasiswa aktif FPUAJ.
Pasal 24
Masa Jabatan
1. Masa jabatan/kerja pengurus HIMAPSI adalah 1 (satu) tahun sesuai dengan Surat
Keputusan Dekan FP UAJ.
2. Dalam situasi-situasi khusus, masa jabatan ketua dan pengurus HIMAPSI dapat
diperpanjang sampai batas waktu tertentu (disesuaikan) dengan pertimbangan dan
kebijaksanaan Pimpinan Fakultas dan/atau Universitas.
3. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai berakhirnya masa jabatan pengurus
HIMAPSI disamakan dengan ketentuan masa jabatan pengurus KOMPSI pada
ART pasal 18.
Pasal 25
Perubahan Dalam Kepengurusan
1. Perubahan dalam kepengurusan adalah kondisi ketika terjadi pemberhentian atau
pengunduran diri dan pergantian pengurus dalam kepengurusan HIMAPSI
sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Apabila terjadi perubahan kepengurusan pada jabatan sekretaris, bendahara dan
pengurus HIMAPSI, maka HIMAPSI wajib mengeluarkan Surat Keputusan (SK)
Ketua HIMAPSI yang berhubungan dengan perubahan tersebut dengan lampiran
kepada KOMPSI.
3. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai berakhirnya masa jabatan pengurus
HIMAPSI disamakan dengan ketentuan masa jabatan pengurus KOMPSI pada
ART pasal 18.
4. Prosedur pengalihan jabatan Ketua HIMAPSI di tengah masa kepengurusan,
yaitu :

a. Ketua HIMAPSI menjabat harus menulis surat pengunduran diri kepada
KOMPSI. Dalam surat tersebut harus disertai dengan alasan pengunduran diri.
b. Jika dalam struktur kepengurusan HIMAPSI tahun itu memiliki jabatan Wakil
Ketua, maka Wakil Ketua langsung menjabat sebagai Ketua HIMAPSI
Pengganti.
c. Jika dalam struktur kepengurusan HIMAPSI tahun itu tidak terdapat jabatan
Wakil Ketua, maka HIMAPSI harus menunjuk Ketua HIMAPSI Pengganti
melalui Rapat Internal HIMAPSI.
d. Ketua HIMAPSI Pengganti harus merupakan pengurus HIMAPSI.
e. Berdasarkan hasil keputusan rapat tersebut HIMAPSI memberikan surat
pemberitahuan, yang ditandatangani oleh semua pengurus HIMAPSI, kepada
KOMPSI.
f. KOMPSI dengan berdasar pada surat pemberitahuan tersebut akan membuat
SK KOMPSI untuk mengesahkan Ketua HIMAPSI Pengganti.
BAB VI
CALON UNIT KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS PSIKOLOGI (UKM FP)
Pasal 26
Definisi Calon UKM FP
Unit kegiatan mahasiswa tingkat fakultas di FP UAJ yang bergerak di bawah
bimbingan KOMPSI dalam mewadahi dan memfasilitasi minat-minat spesifik
mahasiswa FP UAJ, sebelum menjadi UKM FP.
Pasal 27
Tahap Pendirian UKM FP
1. Mendaftarkan diri untuk menjadi calon UKM FP pada bulan September ke
KOMPSI.
2. Lulus seleksi awal menjadi calon UKM FP paling lambat pada bulan Februari
sesuai dengan mekanisme yang ada di KOMPSI.
3. Lulus masa uji coba menjadi UKM FP pada bulan Februari tahun berikutnya.
4. Pada akhir tahun kepengurusan, KOMPSI akan mengevaluasi laporan
pertanggungjawaban Calon UKM FP untuk menilai kelayakannya untuk menjadi
UKM FP.
5. Jika Calon UKM FP dinyatakan layak oleh KOMPSI untuk menjadi UKM FP,
maka Calon UKM FP akan menandatangani perjanjian dengan KOMPSI untuk
menjadi UKM FP pada tahun kepengurusan berikutnya dan disahkan dalam RAM.
Pasal 28
Syarat Lulus Seleksi Awal Calon UKM FP
1. Mewadahi dan memfasilitasi minat-minat spesifik yang tidak terwakili di UKM
FP yang sudah ada.
2. Mempunyai pengurus dan atau anggota yang terdiri dari minimal 15 mahasiswa
aktif Fakultas Psikologi UAJ serta minimal 2 angkatan.
3. Mempunyai AD/ART organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART
KOMPSI.
4. Mempunyai struktur organisasi (minimal BPH) yang sudah tetap.
5. Memiliki atribut organisasi, antara lain logo organisasi, cap, dan kop surat.

Pasal 29
Syarat Lulus Masa Uji Coba Calon UKM FP
1. Bulan April sampai Januari melakukan program kerja setahun dan mendapat
pengawasan dari KOMPSI serta boleh melakukan konsultasi dengan KOMPSI.
2. Januari menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban dan mendapatkan evaluasi
dari KOMPSI (Kriteria evaluasi akan mengacu pada Standar Operasional
Prosedur pendirian UKM FP) pada bulan Februari.
3. Mempunyai pengurus dan anggota yang terdiri dari minimal 3 angkatan
mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UAJ.
4. Tidak melakukan pelanggaran AD/ART KOMPSI maupun AD/ART Calon UKM
FP tersebut.
Pasal 30
Ketentuan Lain
1. Jika Calon UKM FP dinyatakan tidak layak oleh KOMPSI untuk menjadi UKM
FP, maka Calon UKM FP bersangkutan diberi kesempatan untuk menjalani masa
uji coba kembali selama 1 tahun kepengurusan berikut.
2. Calon UKM FP hanya diperbolehkan mengikuti masa uji coba Calon UKM FP
selama 3 tahun kepengurusan.
3. Apabila selama 3 tahun kepengurusan Calon UKM FP masih dinilai tidak layak
menjadi UKM FP, maka ia dinyatakan gugur sebagai Calon UKM FP dan berhak
mengikuti pendaftaran sebagai Calon UKM FP kembali.
Pasal 31
Tugas dan Wewenang
1. Melaksanakan kegiatan penunjang yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat
dan kegemaran, dan atau pengabdian masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu
Psikologi di bidang yang digeluti Calon UKM FP bersangkutan.
2. Memfasilitasi minat-minat mahasiswa FP UAJ yang terkait dengan kegiatankegiatan
di luar FP UAJ, di bidang yang digeluti Calon UKM FP tersebut.
3. Calon UKM FP berhak menentukan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan
kebutuhan Calon UKM FP tersebut.
Pasal 32
Masa Jabatan
1. Masa jabatan/kerja pengurus Calon UKM FP adalah 1 (satu) tahun sesuai dengan
Surat Keputusan Dekan FP UAJ.
2. Dalam situasi-situasi khusus, masa jabatan ketua dan pengurus Calon UKM FP
dapat diperpanjang sampai batas waktu tertentu (disesuaikan) dengan
pertimbangan dan kebijaksanaan Pimpinan Fakultas dan/atau Universitas.
3. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai berakhirnya masa jabatan pengurus Calon
UKM FP disamakan dengan ketentuan masa jabatan pengurus KOMPSI pada
ART pasal 18.
Pasal 33
Perubahan dalam Kepengurusan
1. Perubahan dalam kepengurusan adalah kondisi ketika terjadi pemberhentian atau
pengunduran diri dan pergantian pengurus dalam kepengurusan Calon UKM FP
sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Apabila terjadi perubahan kepengurusan pada jabatan sekretaris, bendahara, dan
pengurus Calon UKM FP, maka Calon UKM FP wajib mengeluarkan Surat

Keputusan (SK) Ketua Calon UKM FP yang berhubungan dengan perubahan
tersebut dengan lampiran kepada KOMPSI.
3. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai berakhirnya masa jabatan pengurus Calon
UKM FP disamakan dengan ketentuan masa jabatan pengurus KOMPSI pada
ART pasal 18.
4. Prosedur pengalihan jabatan Ketua Calon UKM FP di tengah masa kepengurusan,
yaitu :
a. Ketua Calon UKM FP menjabat harus menulis surat pengunduran diri kepada
KOMPSI. Dalam surat tersebut harus disertai dengan alasan pengunduran diri.
b. Jika dalam struktur kepengurusan Calon UKM FP tahun itu memiliki jabatan
Wakil Ketua, maka Wakil Ketua langsung menjabat sebagai Ketua Calon
UKM FP Pengganti.
c. Jika dalam struktur kepengurusan Calon UKM FP tahun itu tidak terdapat
jabatan Wakil Ketua, maka Calon UKM FP harus menunjuk Ketua Calon
UKM FP Pengganti melalui Rapat Internal Calon UKM FP.
d. Ketua Calon UKM FP Pengganti harus merupakan pengurus Calon UKM FP.
e. Berdasarkan hasil keputusan rapat tersebut Calon UKM FP memberikan surat
pemberitahuan, yang ditandatangani oleh semua pengurus Calon UKM FP,
kepada KOMPSI.
f. KOMPSI dengan berdasar pada surat pemberitahuan tersebut akan membuat
SK KOMPSI untuk mengesahkan Ketua Calon UKM FP Pengganti.
Pasal 34
Pemilihan Ketua Calon UKM FP
1. Prosedur pemilihan Ketua Calon UKM FP diserahkan kepada masing-masing
Calon UKM FP.
2. Pelantikan Ketua Calon UKM FP terpilih dilakukan di RAM paling lambat bulan
Maret pada tahun berikutnya.
BAB VII
UNIT KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS PSIKOLOGI (UKM FP)
Pasal 35
Definisi
Unit kegiatan mahasiswa tingkat fakultas di FP UAJ yang bergerak di bawah
KOMPSI secara mandiri dalam mewadahi dan memfasilitasi minat-minat spesifik
mahasiswa FP UAJ.
Pasal 36
Tugas dan Wewenang
1. Melaksanakan kegiatan penunjang yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat
dan kegemaran, dan atau pengabdian masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu
Psikologi di bidang yang digeluti UKM FP bersangkutan.
2. Memfasilitasi minat-minat mahasiswa FP UAJ yang terkait dengan kegiatankegiatan
di luar FP UAJ, di bidang yang digeluti UKM FP tersebut.
3. UKM FP berhak menentukan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan
UKM FP tersebut.
4. UKM FP berhak melepaskan diri dari KOMPSI untuk menjadi UKM universitas
dengan mengikuti mekanisme yang berlaku di Universitas.

5. UKM FP berhak melepas status UKM FP sesuai dengan mekanisme internal
UKM FP tersebut dan disetujui KOMPSI.
Pasal 37
Masa Jabatan
1. Masa jabatan/kerja pengurus UKM FP adalah 1 (satu) tahun sesuai dengan Surat
Keputusan Dekan FP UAJ.
2. Dalam situasi-situasi khusus, masa jabatan ketua dan pengurus UKM FP dapat
diperpanjang sampai batas waktu tertentu (disesuaikan) dengan pertimbangan dan
kebijaksanaan Pimpinan Fakultas dan/atau Universitas.
3. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai berakhirnya masa jabatan pengurus UKM
FP disamakan dengan ketentuan masa jabatan pengurus KOMPSI pada ART
pasal 18.
Pasal 38
Perubahan dalam Kepengurusan
1. Perubahan dalam kepengurusan adalah kondisi ketika terjadi pemberhentian atau
pengunduran diri dan pergantian pengurus dalam kepengurusan UKM FP sebelum
masa jabatannya berakhir.
2. Apabila terjadi perubahan kepengurusan pada jabatan sekretaris, bendahara dan
pengurus UKM FP, maka UKM FP wajib mengeluarkan Surat Keputusan (SK)
Ketua UKM FP yang berhubungan dengan perubahan tersebut dengan lampiran
kepada KOMPSI.
3. Apabila di tengah masa kepengurusan, Ketua UKM FP menjabat telah selesai
masa jabatannya [sesuai ART pasal 18] maka UKM FP harus menunjuk Ketua
UKM FP Pengganti.
4. Prosedur pengalihan jabatan Ketua UKM FP di tengah masa kepengurusan, yaitu :
a. Ketua UKM FP menjabat harus menulis surat pengunduran diri kepada
KOMPSI. Dalam surat tersebut harus disertai dengan alasan pengunduran diri.
b. Jika dalam struktur kepengurusan UKM FP tahun itu memiliki jabatan Wakil
Ketua, maka Wakil Ketua langsung menjabat sebagai Ketua UKM FP
Pengganti.
c. Jika dalam struktur kepengurusan UKM FP tahun itu tidak terdapat jabatan
Wakil Ketua, maka UKM FP harus menunjuk Ketua UKM FP Pengganti
melalui Rapat Internal UKM FP.
d. Ketua UKM FP Pengganti harus merupakan pengurus UKM FP.
e. Berdasarkan hasil keputusan rapat tersebut UKM FP memberikan surat
pemberitahuan, yang ditandatangani oleh semua pengurus UKM FP, kepada
KOMPSI.
f. KOMPSI dengan berdasar pada surat pemberitahuan tersebut akan membuat
SK KOMPSI untuk mengesahkan Ketua UKM FP Pengganti.
Pasal 39
Pemilihan Ketua UKM FP
1. Prosedur pemilihan Ketua UKM FP diserahkan kepada masing-masing UKM FP.
2. Pelantikan Ketua UKM FP terpilih dilakukan di RAM paling lambat bulan Maret
pada tahun berikutnya.

BAB VIII
PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI
Pasal 40
Prosedur Pemberian Sanksi kepada HIMAPSI, UKM FP, atau Calon UKM FP
1. Apabila dalam menjalankan program kerjanya, HIMAPSI, UKM FP, dan Calon
UKM FP dinilai oleh KOMPSI melanggar AD/ART dan atau terdapat indikasi
yang kuat program kerja yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana awal
serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka KOMPSI akan mengadakan
pertemuan dengan pengurus HIMAPSI, UKM FP, Calon UKM FP yang
bersangkutan.
2. Setelah jangka waktu 2 minggu dari pertemuan antara pengurus KOMPSI dan
pengurus HIMAPSI, UKM FP, dan Calon UKM FP namun tidak terlihat adanya
perubahan maka HIMAPSI, UKM FP, dan Calon UKM FP akan diberikan Surat
Peringatan (SP).
3. Setelah jangka waktu 2 minggu setelah diberikannya SP namun tetap tidak
terdapat perubahan situasi menurut pengurus KOMPSI, maka Ketua HIMAPSI,
UKM FP, dan Calon UKM FP dan pengurus yang berkaitan akan dipanggil dalam
sidang KOMPSI untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.
4. Sanksi ditentukan melalui Rapat Koordinasi Harian KOMPSI.
5. Jika dalam satu periode HIMAPSI, UKM FP, dan Calon UKM FP melakukan 3
kali pelanggaran AD/ART KOMPSI, maka organisasi yang bersangkutan akan
dipanggil dalam sidang KOMPSI untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.
Pasal 41
Prosedur Pemberian Sanksi kepada Pengurus KOMPSI
1. Apabila KOMPSI dinilai lalai melaksanakan tanggung jawabnya, baik oleh
organisasi lain, mahasiswa, maupun Pengurus KOMPSI sendiri, KOMPSI
diwajibkan membahas masalah tersebut termasuk sanksinya secara internal dalam
Rakoor Harian KOMPSI.
2. Setelah jangka waktu 2 minggu dari Rakoor Harian KOMPSI tersebut tidak
terlihat adanya perubahan, maka pengurus KOMPSI diwajibkan membuat Surat
Edaran yang berisi permohonan maaf dan pertanggungjawaban kepada
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
BAB IX
JABATAN RANGKAP
Pasal 42
1. WA tidak boleh menjabat sebagai pengurus HIMAPSI, UKM FP, maupun Calon
UKM FP, beserta anggota kepanitiaan eksternal di bawahnya.
2. BPH atau Koordinator bidang dari HIMAPSI, UKM FP, maupun Calon UKM FP
tidak boleh menjadi BPH atau koordinator HIMAPSI, UKM FP atau Calon UKM
FP lainnya.
3. BPH UKM FP/Calon UKM FP/HIMAPSI tidak diperbolehkan menjadi anggota
panitia (kepanitiaan eksternal) di bawah organisasi UKM FP/Calon UKM
FP/HIMAPSI, akan tetapi BPH (kecuali ketua) UKM FP/Calon UKM
FP/HIMAPSI diperbolehkan menjadi anggota panitia apabila ada situasi yang
membutuhkan jabatan rangkap di mana hal tersebut akan dibahas di dalam Rapat
Koordinasi Harian KOMPSI.

BAB X
KEUANGAN
Pasal 43
1. Distribusi keuangan diatur dalam Rapat Koordinasi Tahunan KOMPSI.
2. Penggunaan dan pengelolaan dana mengikuti ketentuan fakultas dan universitas.
BAB XI
MAINFRAME
Pasal 44
Mainframe
1. Mainframe adalah kesepakatan yang dihasilkan melalui Rapat Koordinasi Harian
KOMPSI yang mengundang BPH organisasi yang berisi hal-hal yang tidak diatur
dalam AD/ART.
2. Masa berlaku Mainframe adalah satu periode kepengurusan yaitu satu tahun.
BAB XII
ATURAN KEPENGURUSAN DAN KEPANITIAAN EKSTERNAL
ORGANISASI
Pasal 45
Aturan Kepengurusan Organisasi
1. BPH dan Koordinator hanya boleh dijabat oleh mahasiswa/i yang memiliki
kriteria:
a. Sedang atau telah menjalani semester III
dan
b. Memiliki pengalaman berorganisasi di Fakultas Psikologi dengan menjadi
panitia kegiatan minimal satu kali.
2. Apabila tidak ditemukan calon yang sesuai pada butir satu, maka Ketua organisasi
yang bersangkutan berhak mengajukan pengecualian dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada pengurus KOMPSI. Jika alasan diterima oleh
pengurus KOMPSI, maka pengecualian dapat diberlakukan.
Pasal 46
Aturan Kepanitiaan Eksternal Organisasi
1. BPH dan Koordinator hanya boleh dijabat oleh mahasiswa/i yang memiliki
kriteria:
a. Sedang atau telah menjalani semester III
dan atau
b. Memiliki pengalaman berorganisasi di Fakultas Psikologi dengan menjadi
panitia kegiatan minimal satu kali.
2. Terbuka untuk seluruh mahasiswa/i Fakultas Psikologi Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya untuk terlibat di dalam kegiatan, disesuaikan dengan
kebijakan internal organisasi masing-masing.

BAB XIII
ATURAN KEGIATAN EKSTERNAL ORGANISASI
Pasal 47
Aturan Kegiatan Eksternal Organisasi
1. HIMAPSI tidak mengadakan bentuk kegiatan yang sejenis dalam satu periode
kepengurusan.
2. HIMAPSI tidak mengadakan bentuk kegiatan sejenis dengan UKM FP dan
Calon UKM FP, jika terdapat kerancuan akan diputuskan oleh pengurus KOMPSI
melalui Rapat Koordinasi Harian KOMPSI.
3. UKM FP atau Calon UKM FP tidak mengadakan bentuk kegiatan yang sejenis
dengan HIMAPSI dan UKM FP/ Calon UKM FP lainnya.
4. UKM FP dan Calon UKM FP mengadakan kegiatan untuk seluruh mahasiswa/i
Fakultas Psikologi Atma Jaya minimal satu kali dalam satu periode
kepengurusan.
BAB XIV
PENUTUP
Pasal 48
Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan melalui RAM.
Ditetapkan di Jakarta,
18 Maret 2011