File : THESIS.pdf - Universitas Muhammadiyah Malang

peserta didik, tanpa memperhatikan perbedaan individu, baik individu,
kemampuan, kecepatan belajar maupun konteks sosial dan budaya.
Kurikulum disusun berdasarkan atas kebutuhan untuk mencapai standar
kompetensi dan harus menjamin adanya artikulasi antar jenjang kompetensi.
Dengan kata lain bahan ajar yang disusun harus menampilkan sosok utuh
standar kompetensi dan artikulasi antar jenjang standar kompetensi harus
dijamin. Akan lebih baik jika semua bahan ajar dirancang dengan
menyesuaikan kurikulum bertaraf internasional sehingga keluwesan dan
konsistensinya dapat dijamin. Komponen-komponen masyarakat dan
pemerintah, yang dapat diajak berdialog untuk menetapkan standar kurikulum
pendidikan di SMA 3 Madiun, merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan
desentralisasi secara menyeluruh. Dalam perumusan standar kurikulum ini
hendaknya pelibatan masyarakat dan pemerintah sangat diharapkan, seperti,
orang tua, guru, tokoh masyarakat, organisasi profesi, universitas sekolah,
lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat, pengamat pendidikan, dan perwakilan peserta didik,
dapat melahirkan dialog yang produktif antar sistem pendidikan dengan
stakehoder-nya. Dialog ini sebaiknya dirutinkan pelaksanaannya, sehingga
pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui upaya ini dapat dirasakan
hasilnya oleh pemerintah dan masyarakat.
Menurut Drs. Setyono, kriteria minimal sekolah yang akan menjadi
Rintisan SBI antara lain adalah :
(1) SMA negeri atau swasta, (2) Sekolah Katagori Mandiri, (3)
Terakreditasi dengan katagori “A”, (4) Tersedia tenaga pengajar yang
71