oleh dr. lukman sukarma, mse asisten deputi pengawasan

OLEH
DR. LUKMAN SUKARMA, MSE
ASISTEN DEPUTI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KEMENTERIAN NEGARA PAN
SURABAYA, 19 MARET 2009

Pengawasan sebagai fungsi manajemen yang penting
untuk mendorong terwujudnya GG
Peraturan Perundang-undangan tentang APIP Pusat
dan Daerah yang berbeda (Perpres No.9 Th. 2005 dan
PP 79 Th. 2005)
APIP Pusat dan Daerah memerlukan acuan yang sama
dalam penyusunan kebijakan dan program kerja

Menetapkan arah kebijakan Pengawasan Intern
Pemerintah dalam tahun 2007 - 2009
Meningkatan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern
pemerintah melalui sinergi pengawasan fungsional yang
dilakukan oleh APIP
Menjadi dasar penyusunan Jakwas Tahunan dan PKPT
masing-masing APIP

1. Kegiatan Utama:
- Audit dengan fokus audit kinerja maupun audit investigatif
- Monitoring
- Evaluasi
-Reviu
- Kegiatan pengawasan lainnya: sosialisasi, asistensi, dll.
2. Kegiatan Penunjang:
- Sinergi pelaksanaan kegiatan pengawasan
- Pendidikan dan pelatihan pengawasan
- Penelitian, pengembangan dan studi di bidang pengawasan
- Pengembangan sistem informasi pengawasan
- Pembinaan JFA
- Kegiatan penunjang lainnya

PermenPAN 05/2008:
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan
kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan
konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap
kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur (STANDAR) yang
telah ditetapkan, secara efektif dan efisien, dalam rangka
mewujudkan kepemerintahan yang baik.
PP 60/2008:
Identik definisi PermenPAN 05/2008 – lihat pasal 1 butir 3.
APIP melakukan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya (Ps. 48 ayat 2)

Audit
Serangkaian kegiatan (proses): identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan
tugas dan fungsi instansi.
Reviu
penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa
kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Pemantauan
proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
Evaluasi
rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan
dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

Bertujuan menilai efektifitas, efisiensi, ekonomis (3E) suatu
program /kegiatan
Standar Audit Kinerja APIP telah ditetapkan dengan
PerMenPAN No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tgl. 31 Maret 2008
Obyek utama audit kinerja :
Pengelolaan dana APBN dan APBD, dengan fokus program/
kegiatan strategis
Pelayanan Publik: menilai sejauhmana penerapan
Kep.Men.PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 (persyaratan,
waktu, biaya) dan merupakan upaya peningkatan nilai IPK
Optimalisasi Penerimaan Negara (termasuk Pajak, Bea
Cukai, PNBP, PAD)

Audit terhadap dana PHLN
Audit umum (general audit) untuk memberi opini

Bertujuan menyelidiki/mengusut kasus yang menimbulkan kerugian
keuangan negara
Merupakan salah satu peran penting pengawasan dalam pelaksanaan Inpres
No. 5 Tahun 2004, khususnya diktum 8 dan diktum 10
Dilaksanakan berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan temuan
audit reguler atau permintaan pimpinan instansi pemerintah/ aparat penegak
hukum
Standar Audit Investigatif APIP telah ditetapkan dalam PerMenPAN No.
PER/05/M.PAN/03/2008 Tgl. 31 Maret 2008
Bila dipandang perlu Inspektorat Jenderal Departemen dapat membentuk
Inspektorat Bidang Investigasi sebagai tambahan struktur organisasi yang
ada (Perpres No. 62 Tahun 2005)

Permasalahan yg menjadi perhatian pimpinan
lembaga/instansi pemerintah (misal: audit
terhadap program yg bersifat strategis bagi
pencapaian tujuan organisasi)
APIP perlu memperhatikan dan melaksanakan
kegiatan audit yang bersifat khas (Misal: audit LPJ
Kepala Daerah)

Merupakan kegiatan APIP yang penting disamping audit
Bertujuan menjaga atau mengawal secara terus menerus agar
pelaksanaan program/ kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan
tujuan yang ditetapkan
Merupakan sarana yang efektif untuk memberikan rekomendasi
tindakan korektif terhadap on going activity
Salah satu obyek monitoring yang penting adalah tindak lanjut hasil
pengawasan intern, ekstern dan wasmas
Terhadap Pimpinan unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil
monitoring (pemantauan) TLHP agar dikenakan sanksi oleh
Pimpinan instansi pemerintah ybs.
(SE Men.PAN No. SE/02/M.PAN/01/2005)

Sama halnya dengan audit, evaluasi menghasilkan rekomendasi
Obyek evaluasi yang penting
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
berdasarkan Kep.Men.PAN No. 46.KEP.M.PAN/04/2004 untuk menilai
efektivitas 8 unsur Waskat (pengorganisasian, perencanaan, personil,
prosedur, kebijakan, pencatatan, pelaporan dan supervisi & reviu intern)
yang dipertegas dengan SE Men.PAN No. SE/19/M.PAN/10/2006 dan
terakhir telah terbit PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
Evaluasi penggunaan dana dekonsentrasi
Gubernur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana
dekonsentrasi kepada menteri terkait. APIP Departemen wajib
mengevaluasi pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dari Gubernur
Evaluasi aspek tertentu penyelenggaraan program pemerintah
Evaluasi LAKIP

Merupakan kegiatan penilaian/telaahan hasil kegiatan
suatu instansi pemerintah
Sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
APIP wajib melakukan reviu terhadap Laporan
Keuangan Departemen/Kementerian/LPND yang akan
disampaikan kepada Menteri Keuangan
Hal yang sama dapat dilakukan oleh APIP Daerah

Ditekankan pada penerapan UU No. 17 Tahun 2003 dan
PP No. 24 tahun 2005
Kerjasama antara BPKP dan APIP lainnya, khususnya APIP
Pusat
Tujuan utama adalah meningkatkan kualitas Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LK-KL)
Indikator keberhasilan yang utama adalah peningkatan mutu
LK-KL, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK: semakin banyak
LK-KL yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian/ Wajar
Dengan Pengecualian dan semakin berkurang LK-KL yang
mendapat opini Disclaimer/Adverse

Mencakup :
Rapat koordinasi pengawasan (Rakorwas) meliputi:
- Rakorwasnas APIP Pusat dan Daerah
- Rakorwas antar APIP Pusat
- Rakorwas Regional
- Rakorwas APIP Daerah
Koordinasi Pelaporan
Frekuensi audit oleh APIP
PKPT APIP Pusat di bawah koordinasi Kemen. Negara PAN
PKPT APIP Daerah di bawah koordinasi Depdagri

LHP ITJEN
Lap. Berkala Itjen
(Rik+TL)
PKPT PUSAT
Rik di Pusat oleh : Itjen,
Unit Was LPND, BPKP
LHP Unit
Was
LPND
Lap. Berkala
Unit Was.LPND
(Rik+TL)
LHP BPKP
PKPT
Lap. Berkala BPKP
(Rik+TL)
Rekap di Men.PAN
PELAPORAN KEPADA PRESIDEN
Rik di
Kab/Kota
LHP Bawasda
Kab/Kota
Lap. Berkala
Bawas Kab/Kota
(Rik+TL)
PKPT DAERAH
Rekap di
Provinsi
Rekap di
Depdagri
Rik di
Prov
LHP
Bawasda Prov
Lap. Berkala
Bawas Prop
(Rik+TL)

PERANAN APIP DALAM
PENCEGAHAN KORUPSI

Pengawasan Internal Pemerintah
sebagai “quality assurance”
Arah pengawasan internal pemerintah tidak
ditujukan untuk mendapatkan temuan yang
terkesan mencari-cari kesalahan, melainkan
sebagai “quality assurance” dalam rangka
mendorong peningkatan kualitas pelayanan
kepada masyarakat

Peranan APIP dlm Pelayanan
Publik
Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) di samping
melakukan tugas rutin pengawasan,
juga memberikan perhatian khusus
terhadap Pelayanan Publik
Di lingkungan instansinya
(SE Men.PAN No.: 15/M.PAN/09/2005)

11 Prioritas Utama Pelayanan
1. Publik
Layanan Administrasi
Kependudukan
KTP; Akte Kelahiran; Catatan Sipil; Akte Kematian; Akte
Nikah/Cerai; Kartu Keluarga
2. Layanan Kepolisian STNK dan BPKB; Surat Ijin Mengemudi (SIM);
Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat
3. Layanan Perindustrian,
Perdagangan & Koperasi
SIUP, SITU Tanda Daftar Perusa-haan; Metrologi/Tera;
Pengujian Hasil Industri; Kredit Usaha
4. Layanan Cukai dan Pajak Bea Masuk; Cukai; NPWP; Pelayanan Pembayaran Pajak
5. Layanan Kesehatan Rumah Sakit; Puskesmas; Posyandu
6. Layanan Imigrasi Pengurusan Paspor; Pengurusan Keimigrasian lainnya
7. Layanan Perhubungan Ijin Usaha Angkutan Darat/Laut/ Udara;
Pelayanan Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal Bis;
Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor
8. Layanan Ketenagakerjaan Kartu Kuning (Pencari Kerja); Informasi Kesempatan
Kerja; Penempatan Tenaga Kerja; Pelayanan TKI di
Bandara dan Pelabuhan Laut
9. Layanan Pertanahan dan
Permukiman
Pengurusan Sertifikat Tanah; Pengurusan Pengalihan
atas Tanah; IMB; Ijin Lokasi Industri/Perdagangan; HO;
AMDAL
10. Layanan Pendidikan Pendidikan Dasar; Pendidikan Menengah; Pendidikan
lainnya
11. Layanan Penanaman Modal Ijin PMA; Ijin PMDN; Informasi Potensi Investasi

Instruksi Presiden No. 5 Tahun
2004
Instruksi Umum Instruksi Khusus
• LHKPN
• Penetapan Kinerja
• Peningkatan kualitas
pelayanan publik
• Penetapan program dan
wilayah bebas korupsi
• Pengadaan barang dan jasa
• Kesederhanaan dinas&pribadi
• Dukungan thd upaya
penindakan korupsi
• Kajian sistem yang
menimbulkan korupsi
• Peningkatan pengawasan
dan pembinaan aparatur
• Uji coba e-procurement
• Pengawasan pajak, bea
cukai, PNBP, anggaran
• Penyusunan RAN – PK
• Kormonev Inpres 5/2004
• Sinkronisasi & optimalisasi
upaya pemberantasan TPK
• Penerapan GCG
• Pendidikan anti korupsi
• Kampanye anti korupsi
• Optimalisasi upaya
penyidikan dan penuntutan
• Penerapan GG, yanblik
Rencana Aksi
Nasional (RAN)
– Pemberantasan
Korupsi (PK)
Butir-butir
RAN – PK
yang selalu
disesuaikan
sejalan
dengan
tuntutan
perubahan

Langkah-langkah Dalam
Pelaksanaan Inpres
Penetapan indikator kinerja
Perencanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan
Pemantauan & pengukuran kinerja
Evaluasi kinerja
Pelaporan kinerja
IK Utama (KPI)
IK Tambahan
Dalam rangka
mencapai target
kinerja yang
direncanakan
Data internal
atau eksternal
Melibatkan
stakeholders
(Pokja Kormonev)
Disetujui oleh
stakeholders

Instruksi
Presiden
Pelaporan Inpres No. 5 Tahun
Uraian
indikator
Indikator Kinerja
2004
per Semester
Target Capaian
Kegiatan
yang
Dilaksanakan
Pelaksana Hambatan Solusi

PERKEMBANGAN PELAPORAN PELAKSANAAN
INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004
TAHUN 2005, 2006, 2007, 2008

Mekanisme Kormonev Berjenjang
Gubernur
Kementerian PAN
ORG Kormonev Nasional
ORG Kormonev Pemprov Org. Kormonev Ins. Pusat
Bupati/Walikota
Org. Kormonev Pemkab/kot
Instansi Pusat

Organisasi Kormonev
Instansi
Penanggungjawab Kormonev Instansi
(Kep.Menneg.PAN No.: KEP/120/M.PAN/4/2006)
( Menteri / Ka. LPND / Gub / Bupati / Walikota)
Kord. Pelaksana
Sekjen/Sestama/Sekda
Sekretariat
Pelaksana
Memanfaatkan
organisasi yang
ada
Pelaksana Monev Instansi
(Irjen / Irtama / Ka. SPI / Ka. Bawas Prov/Kab/Kota)
Sekretariat
Monev
Memanfaatkan
organisasi yang ada
Pokja Monev :
• Pemerintah
• Masyarakat
• Dunia Usaha

PEMBENTUKAN ORG. KORMONEV INSTANSI
S.E. Meneg. PAN No: SE/05/M.PAN/7/2008
1. Keikutsertaan masyarakat sebagai anggota Pokja Monev
agar selektif;
2. Penetapan anggota Pokja dilakukan per Tahun Anggaran;
3. Jumlah anggota Pokja ditetapkan berdasar kebijakan
pimpinan;
4. Tugas anggota Pokja adalah membantu dan tidak
diperkenankan melakukan kegiatan lain di luar yang telah
ditetapkan;
5. Dalam melaksanakan kegiatan, anggota Pokja harus
sepengetahuan APIP Instansi, tidak sendiri-sendiri.

Membangun Komitmen dengan
“PAKTA INTEGRITAS”
Pakta = janji; perjanjian; persetujuan.
Integritas = amanah; sifat jujur dan lurus,
kesetiaan:
Jujur
Tidak munafik:
Bila berkata tidak berdusta;
Bila berjanji ditepati;
Bila diberi amanah tidak khianat…. +/+ Tidak sombong.
Istikomah / konsisten
Membangun “pulau-pulau integritas” adalah
membangun program/wilayah bebas korupsi.
(DIKTUM KELIMA, Inpres 5/2004)

Modul Pakta Integritas
Berdasarkan SE No SE/06/M.PAN/4/2006
pelaksanaan Pakta Integritas di Kementerian Negara
PAN difokuskan pada :
Larangan menerima dan memberi sesuatu tidak sesuai
dengan ketentuan;
Pengadaan barang/jasa Pemerintah yg bebas korupsi;
Pelaksanaan Anggaran sesuai UU No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;
Penegakan Disiplin karyawan/karyawati.
Diharapkan instansi pemerintah yang lain mengikuti
langkah ini sebagai wujud komitmen pencegahan
korupsi dimulai dari instansi masing-masing

sebagai bangsa yang agamis,
marilah kita saling
mengingatkan dan saling
menjaga untuk tidak melakukan
korupsi