Mari Diskusi

Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII
78
itu ada baiknya dalam salah satu fasal yang mengenai
warga negara disebutkan juga sebelah hak yang sudah
diberikan kepada misalnya tiap–tiap warga negara rakyat
Indonesia, supaya tiap – tiap warga negara jangan takut
mengeluarkan suara”. Demikianlah pendapat Bung Hatta,
yang pendapatnya kemudian didukung oleh Muhammad
Yamin.
Dengan demikian memahami pokok-pokok hak asasi
manusia dalam UUD 1945 rujukannya (referensinya)
yang akurat adalah pendapat Bung Hatta, yang esensinya
mencegah berkembangnya Negara Kekuasaan. Bung Hatta
melihat dalam kenyataan pelanggaran hak asasi manusia
terutama dilakukan oleh penguasa.
Sedangkan pemikiran Bung Karno yang memandang
hak asasi manusia bersifat individualisme dan
dipertentangkan dengan kedaulatan rakyat dan keadilan
sosial sampai saat ini masih dianut terutama oleh
penguasa.
Apa yang dikhawatirkan oleh Bung Hatta terbukti
sudah. Hal itu dapat dicermati bahwa pada abad ke-20
masih tampak perjuangan hak asasi manusia terutama
dilakukan masyarakat terhadap pemerintahan sendiri yang
otoriter. Sampai memasuki abad ke – 21 persoalan pada
abad ke-20 masih belum berakhir. Hanya saja persoalan
HAM, demokrasi dan lingkungan telah menjadi isue global,
sehingga negara-negara yang otoriter semakin terdesak
untuk merealisasikan hak asasi manusia tidak hanya dari
tuntutan masyarakatnya tetapi juga dari dunia internasional.
Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai warga dunia
dan anggota PBB memiliki tanggungjawab moral untuk
melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Begitu pula atas desakan masyarakat bagi pengembangan
kehidupan yang demokratis dan pelaksanaan HAM serta
adanya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia, maka dipandang perlu membentuk Undang
– Undang HAM. UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
lahir dalam suasana di atas.