Mari Diskusi
Mari Diskusi
Mari Diskusi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
po yang sesingkat-singkatnya”) yang merupakan amanat<br />
tindakan yang segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan<br />
negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila<br />
dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea<br />
keempat.<br />
Kerja Individu<br />
Bab - 2 Makna Konstitusi Proklamasi Kemerdekaan<br />
dan Konstitusi Pertama<br />
Bacalah dan cermati isi Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945<br />
sebelum ada perubahan. Catatlah hal-hal yang terkandung dalam Pembukaan<br />
dan dalam pasal-pasal UUD 1945. Laporkan hasilnya kepada guru kalian, dan<br />
diskusikan dengan teman-teman kalian dengan dipandu oleh guru kalian.<br />
Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD<br />
1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Apa yang<br />
terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijabarkan<br />
kedalam pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh<br />
UUD 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam<br />
Pembukaan UUD 1945 dijelmakan dalam pasal-pasal<br />
Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dapat pula<br />
disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai<br />
fungsi atau hubungan langsung dengan pasal-pasal<br />
Undang-Undang Dasar 1945.<br />
Meskipun Pembukaan UUD 1945 mempunyai<br />
hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Batang<br />
Tubuh UUD 1945, namun antara keduanya mempunyai<br />
kedudukan yang terpisah. Hal ini dikarenakan bahwa<br />
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Negara<br />
yang mendasar (staatsfundamentalnorm) yang tidak dapat<br />
dirubah oleh siapapun kecuali oleh pembentuk Negara.<br />
Untuk dapat dikatakan sebagai Pokok Kaidah Negara<br />
yang mendasar (Staatsfundamentanorm) harus memiiliki<br />
unsur-unsur mutlak, antara lain:<br />
1. dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara<br />
dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai<br />
penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk menjadikan<br />
hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar Negara<br />
yang dibentuknya;<br />
47