Mari Diskusi
Mari Diskusi
Mari Diskusi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII<br />
104<br />
atau keluarganya untuk melakukan penyelesaian lewat<br />
perdamaian bukan lewat jalur Pengadilan HAM.<br />
Dalam upaya penegakan HAM peran korban dan<br />
saksi sangat menentukan, oleh karena itu mereka perlu<br />
memperoleh jaminan keamanan. Bagaimanakah jaminan<br />
terhadap para korban dan saksi yang berupaya menegakkan<br />
HAM? Dalam rangka memperoleh kebenaran faktual,<br />
maka para korban dan saksi dijamin perlindungan fisik<br />
dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan<br />
dari pihak manapun. Kemudian untuk memenuhi rasa<br />
keadilan maka bagi setiap korban pelanggaran hak asasi<br />
manusia yang berat berhak memperoleh ganti rugi oleh<br />
negara (kompensasi), ganti rugi oleh pelaku atau pihak<br />
ketiga (restitusi), pemulihan pada kedudukan semula,<br />
seperti nama baik, jabatan, kehormatan atau hak-hak lain<br />
(rehabilitasi).<br />
Kegiatan seperti apa yang dapat digolongkan sebagai<br />
menghargai upaya penegakan HAM? Secara sederhana<br />
ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan kegiatan<br />
yang dapat digolongkan (dikategorikan) menghargai upaya<br />
penegakan HAM adalah setiap sikap dan perilaku yang<br />
positif untuk mendukung upaya – upaya menindak secara<br />
tegas pelaku pelanggaran HAM baik melalui jalur hukum<br />
maupun melalui jalur politik, seperti KKR, pemberian<br />
rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.<br />
Beberapa contoh kegiatan yang dapat dimasukan<br />
menghargai upaya penegakan HAM, antara lain :<br />
1. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses<br />
penegakan HAM;<br />
2. Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi<br />
maupun kompensasi serta rehabilitasi;<br />
3. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di<br />
Pengadilan HAM;<br />
4. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum<br />
dan lembaga – lembaga HAM bila terjadi pelanggaran<br />
HAM;