marthasari

Pembelajaran 2 - Kompetensi Dasar 2.2
Setelah kalian menyimak teks percakapan tersebut, kerjakan soal berikut dalam buku tugasmu!
1. Tuliskan kalimat perintah yang kalian temukan dalam teks (1)!
2. Tuliskan kalimat perintah yang kalian temukan dalam teks (2)!
3. Menurut kalian, apakah maksud dari perintah yang kalian temukan tersebut? Adakah unsur permintaan,
ajakan, syarat, larangan, atau unsur yang lain?
Pada bagian awal Anda telah mengidentifikasi
perintah dalam percakapan. Sekarang, Anda akan
memahami kegiatan yang dilakukan berdasarkan isi
perintah kerja yang terdapat dalam bacaan.
2.2.1 Mengidentifikasi Perintah
Kerja Langsung
Bacalah dengan saksama teks berikut ini!
Fauzi Bowo: Penertiban Lebih
Persuasif dan Manusiawi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
bertekad akan semakin menegakkan ketertiban
umum di ibu kota pada tahun-tahun mendatang.
Penegakan peraturan akan dilakukan secara
persuasif dan lebih manusiawi. “Law enforcement
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
upaya penegakan ketertiban umum. Akan tetapi,
caranya harus lebih persuasif dan lebih
manusiawi,” kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi
Bowo, usai menghadiri Sidang Paripurna
pemandangan umum fraksi-fraksi di Gedung
DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Rabu (15/8).
Ia mengatakan, upaya penegakan ketertiban
itu harus dilakukan sedini mungkin. Sebab, apabila
terdapat pelanggaran yang berskala kecil dan hal
itu dibiarkan, pelanggaran tersebut akan semakin
besar sehingga sulit untuk diatasi.
“Langkah preventif itu harus dilakukan,
pelanggaran awal harus ditindak dan harus segera
ditertibkan agar tidak menjadi besar dan agar
jangan pelanggaran itu terkesan memasyarakat
atau sudah biasa,” paparnya. Selain itu, kata Fauzi
Bowo, pemberian sanksi tidak hanya berlaku
sepihak. Artinya, tidak hanya masyarakat yang
melanggar yang ditindak, tapi juga aparat yang
melanggar kode etik penegakan penertiban.
Pria kelahiran Jakarta 10 April 1948 itu
15
menuturkan, pada umumnya kasus pelanggaran
ketertiban umum itu bersumber dari desakan
kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk
menekan angka pelanggaran ketertiban umum,
pihaknya akan mengusahakan percepatan
pertumbuhan ekonomi secara merata di
masyarakat. “Pelanggaran ketertiban itu erat
kaitanya dengan kondisi ekonomi yang tidak
merata, salah satu akibatnya banyaknya
pengangguran. Jadi, dengan kata lain laju
pertumbuhan ekonomi harus dipercepat,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap semua lapisan
masyarakat mampu memahami dan menaati
semua peraturan daerah yang terkait dengan
ketertiban umum baik yang sudah berlalu maupun
yang akan diberlakukan. Sehingga, situasi tertib
dapat menjadi sebuah budaya baru di kalangan
masyarakat Jakarta. “Saya sangat setuju dengan
adanya sebuah budaya tertib di kota ini. Hal itu
merupakan falsafah dan sekaligus landasan dari
peraturan baru yang akan kita keluarkan ini,”
tandasnya.
Selama ini upaya penertiban yang dilakukan
Pemprov DKI seolah-olah tidak mencerminkan
keberpihakan kepada rakyat kecil. Seperti yang
diungkapkan Fraksi Kebangkitan Reformasi (FKR)
mengungkapkan. Wahab Djamhuri, juru bicara
FKR mengungkapkan penertiban yang dilakukan
Pemprov DKI selalu merugikan masyarakat.
Pasalnya, kata Wahab, upaya penertiban
selalu mengakibatkan kerugian di pihak
masyarakat baik secara ekonomi, psikologis,
bahkan fisik. Oleh karena itu, FKR mengusulkan
adanya sebuah peraturan pendukung yang mampu
meng-cover permasalahan paska penertiban
khususnya kepada masyarakat korban
penertiban.
“Seperti yang kita lihat, upaya sebuah pe-