PENJUALAN JILID 3 Untuk SMK - Bursa Open Source
PENJUALAN JILID 3 Untuk SMK - Bursa Open Source
PENJUALAN JILID 3 Untuk SMK - Bursa Open Source
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
486<br />
demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu<br />
perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.<br />
<strong>Untuk</strong> lebih jelasnya berikut ini dikemukakan satu persatu mengenai syaratsyarat<br />
perjanjiannya, yaitu:<br />
• Kesepakatan di antara para pihak<br />
Yang dimaksud “kesepakatan” atau “kata sepakat” di sini adalah<br />
bertemunya dua kehendak/keinginan, atau terjadinya persesuaian<br />
kehendak. Timbulnya kehendak/keinginan itu tidak didasarkan atas<br />
paksaan, kekhilafan atau penipuan dari salah satu pihak, melainkan<br />
betul-betul lahir dari lubuk hatinya. Kehendak itu dapat dinyatakan<br />
secara tegas dan dapat pula secara diam-diam.<br />
• Cakap untuk membuat perikatan<br />
Seseorang dinyatakan cakap untuk membuat perikatan, jika ia telah<br />
dewasa atau tidak berada di bawah pengampunan.<br />
• Suatu hal tertentu<br />
Yang menjadi obyek perjanjian itu harus jelas dan tertentu atau paling<br />
tidak dapat ditentukan jenisnya, misalnya jual beli rumah, beras dan<br />
lain-lain.<br />
• Sebab (causa) yang halal<br />
Maksudnya jika anda membuat/mengadakan perjanjian maka isi<br />
perjanjian itu dibenarkan atau tidak bertentangan dengan undangundang,<br />
ketertiban umum dan kesusilaan. Misalnya, mengadakan<br />
perjanjian jual-beli narkotika, maka perjanjian seperti ini adalah batal<br />
demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang.<br />
Apabila prestasi tersebut diatas, ternyata tidak dipenuhi atau<br />
dilaksanakan oleh penjual atau pembeli maka maka ia dapat dikatakan<br />
telah melakukan ingkar janji,( cidera janji), lalai atau “wanprestasi”.<br />
<strong>Untuk</strong> menentukan sejak kapan seseorang (debitur) itu dinyatakan<br />
ingkar janji, maka undang-undang telah menentukan yaitu dengan<br />
dilakukannya “somasi” atau “penetapan lalai” oleh kreditur. Somasi adalah<br />
suatu teguran atau peringatan dari kreditur kepada debitur tentang kapan<br />
paling lambat debitur akan melaksanakan/memenuhi prestasi tersebut.<br />
Bentuk penetapan lalai ini pada dasarnya harus tertulis, namun sekarang<br />
sudah lazim dengan cara lisan asalkan teguran/peringatan itu dinyatakan<br />
dengan cukup tegas oleh kreditur.<br />
Sebagai contoh Mahabarata harus menyerahkan barang pada tanggal<br />
23 Mei 2005, ternyata Mahabarata belum juga menyerahkannya, maka<br />
dalam hal ini kreditur menegur/mengingatkan agar Mahabarata harus<br />
menyerahkan barang tersebut paling lambat tanggal 7 Juli 2005. Apabila<br />
pada saat itu, ternyata Mahabarata tidak juga memenuhinya maka sejak<br />
itu Mahabarata (debitur) dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau