PENJUALAN JILID 3 Untuk SMK - Bursa Open Source

484
sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya“
Namun demikian, bila kedua belah pihak menginginkan adanya saksi, dapat
saja mengundang dua orang saksi untuk membubuhkan tanda tangan pada
perjanjian tersebut. Namun demikian, akan lebih mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat, jika perjanjian jual beli dapat dibuat di depan Notaris.
11. Tanda tangan pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
Mengacu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Tentang perlindungan
Konsumen Pasal 8 dan 18, mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku
usaha serta klausul baku. Dalam perjanjian jual beli, pelaku usaha dalam
menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan wajib
menyesuaikan klausa baku yang tidak bertentangan dengan Undang-undang
(pasal 18).
Berikut ini, adalah contoh Pengikatan Perjanjian Jual Beli yang berisi tanggung
jawab pelaku usaha maupun pembeli, yang didalamnya berisi klausul baku
pengikatan jual beli yang disetujui oleh pelaku usaha dengan bukti telah
ditandatangani pelaku usaha dengan ditempel meterai Rp6.000,00.
1. Kesepakatan penting perjanjian jual-beli (klausa baku) yang perlu
dimasukkan dalam perjanjian jual-beli
Adanya perjanjian jual-beli (klausa baku) atas :
- Jenis barang yang akan dibeli atau dijual
- Kualitas dari jenis barang yang akan dibeli atau dijual
- Jumlah barang yang akan dibeli atau dijual
- Ketetapan harga barang yang akan dibeli atau dijual
- Saat atau waktu penyerahan barang (tanggal, bulan, tahun penyerahan)
- Kemana barang diangkut/dikirim dan syarat pengirimannya
- Cara pembayaran (tunai, kredit) dengan potongan harga atau tanpa
potongan harga
Faktor di atas sangatlah penting yang harus diperhatikan oleh penjual
dan pembeli, karena penyimpangan dari syarat di atas adalah merupakan
pelanggaran yang dapat menjadikan jual-beli atau perlu diadakan perundingan
untuk persetujuan ulang dari kedua belah pihak.
2. Jenis perjanjian (klausa baku)
Perjanjian jual beli dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan.
Untuk memperoleh kepastian dan bukti administratif, perjanjian sebaiknya
dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli yang
bersangkutan.