PENJUALAN JILID 3 Untuk SMK - Bursa Open Source

5. Jaminan (garansi) bank atau jaminan pribadi (personal guarante)
Garansi bank adalah simpanan uang di bank yang dimaksudkan untuk
memberikan rasa aman apabila diantara yang mengadakan perjanjian
cedera janji (wan prestasi), maka salah satu pihak bisa mengeksekusi atau
menggunakan jaminan tersebut sebagai pengganti pembayaran atas kerugian
yang ditimbulkan.
Sedangkan Jaminan pribadi apabila diantara yang mengadakan perjanjian
cedera janji (wanprestasi), orang tersebut diminta pertanggung-jawaban secara
pribadi untuk membayar kerugian yang ditimbulkan.
6. Masa berlakunya perjanjian jual beli
Masa berlakunya perjanjian jual beli harus dicantumkan sebagai pedoman
apakah perjanjian ini menganut satu kali atau terus-menerus selama periode
(periode waktu) tertentu.
7. Syarat atau ketentuan khusus (syarat force majeure)
Ketentuan khusus yang mengatur mengenai kemungkinan terjadinya situasi
atau kondisi diluar kemampuan para pihak yang melakukan perjanjian,
meliputi:
a. Mengenai retur ( pengembalian karena komplain) barang,
b. Mengenai penggantian barang atau penukaran, dan
c. Garansi (jaminan) barang,
d. Penyelesaian perselisihan.
8. Penyelesaian Sengketa
Untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi antara pelaku usaha,
dapat di luar pengadilan atau melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan
sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, melalui pengadilan yang berada
di peradilan umum.
9. Pengesahan perjanjian jual beli
Perjanjian jual beli pengesahannya dilakukan oleh kedua belah pihak yang
melakukan perjanjian, yaitu dengan cara menandatangani perjanjian oleh
masing-masing pihak. Dalam hal ini, disamping tandatangan dapat pula
ditambah dengan cap perusahaan.
Perjanjnjian tersebut dibubuhi meterai senilai Rp6.000,00 apabila nilai transaksi
diatas satu juta rupiah (Rp1.000.000,00) besarnya bea meterai bisa berubah
sesuai Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri Keuangan.
10. Saksi dalam perjanjian jual beli
Pada hakekatnya penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak sudah
memadai, tidak lagi diperlukan adanya sanksi-sanksi. Perjanjian antara kedua
belah pihak yang melakukan perjanjian merupakan produk hukum. Dalam
KUH Perdata Pasal 1338 disebutkan bahwa: “ Semua persetujuan yang dibuat
483