PENJUALAN JILID 3 Untuk SMK - Bursa Open Source

456
luas yang melibatkan para pihak dari negara dengan sistem hukum yang berbeda.
Masing-masing negara memiliki ketentuan tersendiri yang bisa jadi berbeda satu
dengan lainnya. Perbedaan tersebut tentu saja akan mempengaruhi bentuk dan
jenis perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berasal dari dua negara yang
berbeda tersebut karena apa yang diperbolehkan oleh suatu sistem hukum negara
tertentu ternyata dilarang oleh sistem hukum negara lainnya.
Suatu jenis perjanjian jual-beli barang dibuat untuk menjamin kepastian hukum
bagi para pihak. Perjanjian tersebut akan meliputi subyek dan obyek perjanjian,
hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dan upaya hukum yang tersedia
bagi para pihak apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
1. Perjanjian jual beli barang
Sudikno Mertokusumo (1996:103) mendefi nisikan perjanjian sebagai
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian didefi nisikan sebagai hubungan
hukum karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran (offer aanbod)
dan perbuatan penerimaan (acceptance, aanvaarding).
Dalam pasal 1457 KUHPerdata disebutkan bahwa jual-beli adalah
suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang satu lain untuk membayar
harga yang telah dijanjikan.
Jadi pengertian jual-beli menurut KUHPerdata adalah suatu perjanjian
bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk
menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli)
untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari
perolehan hak milik tersebut. (Subekti, 1995: 1)
Perjanjian jual-beli dalam KUHPerdata menentukan bahwa obyek perjanjian
harus tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada
saat akan diserahkan hak milik atas atas barang tersebut kepada pembeli.
Sementara itu, KUHPerdata mengenal tiga macam barang yaitu barang
bergerak, barang tidak bergerak (barang tetap), dan barang tidak berwujud
seperti piutang, penagihan, atau claim.
Surat perjanjian jual beli merupakan akta sesuatu surat untuk dapat
dikatakan sebagai akta harus ditandatangai, harus dibuat dengan sengaja dan
harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Di
dalam KHUPerdata ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 1867 sampai
pasal 1880.
Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan
adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Apabila akta otentik cara
pembuatan atau terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan atau dihadapan
pejabat pegawai umum (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai
Pencatat Sipil), maka untuk akta di bawah tangan cara pembuatan atau