PENJUALAN JILID 3 Untuk SMK - Bursa Open Source

Hapusnya perikatan
Dalam KUH Perdata pasal 1381 menyebutkan ada sepuluh macam cara
berakhirnya perikatan cara cara yang dimaksud adalah sebagai berikut;
1. Pembayaran
Menurut hukum perikatan pembayaran adalah setiap tindakan pemenuhan
prestasi, jadi bukan hanya berupa penyerahan/pembayaran sejumlah uang
saja, tetapi juga penyerahan barang oleh penjual, pada prinsipnya debiturlah
yang melakukan pembayaran kepada kreditur. Biasanya pembayaran itu
dilakukan ditempat tinggal (rumah) kreditur atau langsung ditempat dimana
pembelian menurut perjanjian, dengan dilakukan pembayaran tersebut
maka pada saat itu pula berakhirlah perikatan.
2. Penawaran pembayaran tunai dan diikuti dengan penitipan
Adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan oleh debitur apabila
kreditur menolak pembayaran.
3. Kadaluwarsa
Yang dimaksud kadaluwarsa atau lewat waktu/pembayaran menurut pasal
1946 KUH Perdata adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu
dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa undang-undang mengenal
dua bentuk daluwarsa (lewat waktu), yaitu:
a. Daluwarsa acquisitif, yaitu daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas
suatu barang.
b. Daluwarsa extinctif, yaitu daluwarsa yang dapat membebaskan/
melepaskan seseorang dari suatu perikatan.
Dari kedua pembagian di atas, maka yang ada hubungannya dengan
masalah yang sedang dibicarakan ini adalah daluwarsa bentuk yang kedua,
yaitu daluwarsa extinctif.
Timbul pertanyaan berapa lamakah bartas waktu untuk dapat dikatakan
terjadinya daluwarsa? Untuk hal ini kita berpedoman pada pasal 1967
yang menegaskan, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan
maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan
lewatnya waktu tiga puluh tahun. Jadi dengan lewatnya waktu tersebut
maka berakhirlah suatu perikatan.
4. Pembatalan
Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undangundang
tidak cakap untuk bertindak sendiri (misalnya, anak yang masih
dibawah umur, orang yang berada dibawah pengampuan) atau perikatan
itu dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka orangtua
atau wali dan pengampu (bagi mereka yang dianggap tidak cakap) atau
453