PENJUALAN JILID 3 Untuk SMK - Bursa Open Source

C. Hukum Dagang
Hukum perdata dapat dibedakan atas hukum perdata dalam arti luas dan hukum
perdata dalam arti sempit, adapun hukum perdata dalam arti luas adalah hukum
perdata yang didalamnya juga tercakup hukum dagang. Jadi dalam hal ini hukum
dagang merupakan bagian dari hukum perdata, sedangkan hukum perdata dalam
arti sempit, yaitu hanya mencakup hukum perdata saja, jadi hukum dagang tidak
termasuk didalamnya. Hukum dagang dalam hukum perdata terletak dalam buku
III KUH Perdata .
Hukum dagang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang
lain atau antara seorang dengan badan hukum dalam hal perniagaan. Hukum
dagang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD)
Sumber hukum dagang
a. Yang berasal dari perjanjian, semua perjanjian yang diadakan dua pihak
seperti:
- perjanjian asuransi
- perjanjian ekspeditur
- perjanjian pembayaran utang
- perjanjian lainnya (wesel, cek, obligasi, perantara dalam
perdagangan)
b. Yang berasal dari undang-undang yaitu:
- KUHD dan KUH Perdata
- Peraturan peraturan khusus diluar KUHD
Hukum perikatan (perjanjian)
Dalam buku III KUH Perdata tertulis azas kebebasan berkontrak
artinya setiap orang bebas membuat/mengadakan perjanjian
apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang undang,
kesusilaan, dan ketertiban umum, jadi hukum perjanjian pasal
pasal dari hukum perjanjian yang terdapat didalam buku III
KUH Perdata hanya merupakan hukum pelengkap artinya
pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh
para pihak yang membuat suatu perjanjian dan bahkan mereka
boleh membuat ketentuan-ketentuan tersendiri. Oleh karena
itu pula buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, hal ini
disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Selain itu
dalam buku III KUH Perdata dikenal juga azas konsesualitas
artinya perjanjian itu dianggap telah mengikat sejak tercapainya kata sepakat
diantara para pihak yang mengadakannya, azas ini disimpulkan dari bunyi pasal
1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian.
Dalam ilmu hukum pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang
bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu
berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debutur) atas suatu prestasi, untuk
adanya suatu perikatan harus memenuhi beberapa beberapa syarat yaitu sebagai
berikut.
450