daftar isi - Universitas Mahasaraswati Denpasar

DAFTAR ISI 

Corporate Social Responsibility Disclosure : Kajian Berdasarkan Kinerja Ekonomi Dan 

Kinerja Lingkungan……………………………………………………………………………………………………. 109 

Pengaruh Comprehensive Income Pada Kecepatan Penyampaian Laporan Keuangan 123 

Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan 

Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Bersama 

Samsat Denpasar……………………………………………………………………………………………………… 137 

Pengaruh Supervisi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Dan Komunikasi Dalam Tim 

Pada Kinerja Auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 

(BPKP) Provinsi Bali………………………………………………………………………………………………….. 156 

Pengaruh Gender, Pelatihan, Pengalaman, Dan Disiplin Kerja Auditor Pada Rentang 

Waktu Penyelesaian Audit Kantor Akuntan Publik Di Bali………………………………………… 166 

Empirisme Logis Dalam Efficient Market Hypothesis Dan Keterbatasannya…………… 181 

Pengaruh Corporate Governance Disclosure Pada Kinerja Perusahaan Perbankan Di 

Bursa Efek Indonesia………………………………………………………………………………………………… 190

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE: KAJIAN 

BERDASARKAN KINERJA EKONOMI DAN KINERJA LINGKUNGAN 

Vol. 2, No. 2, Agustus 2012 

Desak Made Anggun Pratiwi 

I Gede Cahyadi Putra 1 

Universitas Mahasaraswati Denpasar 

ABSTRACT 

This study examines the effect of economic performance and environmental 

performance of the Corporate Social Responsibility Disclosure in manufacturing 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The purpose of this study was to 

examine and obtain empirical evidence influence economic performance and 

environmental performance of the Corporate Social Responsibility Disclosure. 

The research was conducted in the Indonesia Stock Exchange, the object of study 

is economic performance, environmental performance, and Corporate Social 

Responsibility Disclosure in manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 

2009-2011. Total sample in this study were 28 companies, with three years of 

observation. The results with multiple linear regression analysis showed that 

economic performance and environmental performance significant positive effect on 

Corporate Social Responsibility Disclosure. 

Keywords: economic performance, environmental performance, corporate social 

responsibility disclosure 

1Alamat Korespondensi: d34nmld@yahoo.com 

I. PENDAHULUAN 

Perusahaan mempunyai peranan 

yang sangat penting terhadap 

perekonomian dan masyarakat luas di 

era globalisasi sekarang ini. Kemajuan 

dibidang informasi dan teknologi serta 

adanya keterbukaan pasar memaksa 

perusahaan-perusahaan yang ada 

harus secara serius dan terbuka 

mempehatikan dampak-dampak atau 

tingkah laku perusahaan itu sendiri 

terhadap lingkungan dan sosialnya 

(stakeholder). Sebuah perusahaan 

dianggap sebagai suatu lembaga yang 

memberikan berbagai kontribusi bagi 

masyarakat. Perusahaan dapat 

memberikan kesempatan kerja, 

menyediakan barang yang dibutuhkan 

untuk dikonsumsi, memberikan 

sumbangan dan membayar pajak 

kepada pemerintah. Perusahaan 

sering hanya maksimalisasi laba itu 

sendiri, akhirnya disadari bahwa 

dampak yang ditimbulkan terhadap 

masyarakat semakin besar dan sulit 

untuk dikendalikan seperti polusi, 

keracunan, kebisingan, diskriminasi, 

pemaksaan, dan kesewenang- 

wenangan. Oleh karena itu, 

masyarakat menuntut agar 

perusahaan senantiasa 

memperhatikan dampak-dampak 

sosial yang ditimbulkan dan upaya 

untuk mengatasinya. 

Perkembangan akuntansi pada 

saat ini bukan hanya merangkum 

informasi tentang hubungan 

perusahaan dengan pihak ketiga, 

tetapi juga dengan lingkungannya, 

namun sejalan dengan perkembangan 

waktu serta melihat kondisi ekonomi 

yang makin global saat ini, kesadaran 

perusahaan akan masyarakat sekitar 

dan lingkungan pun mulai tumbuh. 

Hal ini dikarenakan setiap perusahaan 

harus mengambil tanggung jawab 

untuk kepentingan bersama, di mana 

Jurnal Riset Akuntansi JUARA 

109

tindakan yang dilakukan oleh setiap 

korporasi membawa dampak terhadap 

kualitas kehidupan manusia, terhadap 

individu, masyarakat dan seluruh 

kehidupan di bumi. Fenomena inilah 

yang kemudian memicu munculnya 

wacana tanggung jawab sosial 

perusahaan (Corporate Social 

Responsibility). Corporate Social 

Responsibility (CSR) mengandung 

makna perusahaan memiliki tugas 

moral untuk berlaku jujur, mematuhi 

hukum, menjunjung tinggi integritas 

dan tidak korupsi. CSR juga 

menekankan bahwa perusahaan harus 

mengembangkan praktik bisnis yang 

etis dan sustainable secara ekonomi, 

sosial dan lingkungan (Yakub, 2004). 

CSR sebagai konsep akuntansi yang 

baru adalah transparansi 

pengungkapan sosial atas kegiatan 

atau aktivitas sosial yang dilakukan 

oleh perusahaan (Rakhiemah, 2009). 

Pengungkapan informasi tanggung 

jawab sosial perusahaan (Corporate 

Social Responsibility Disclosure) 

diharapkan perusahaan akan 

memperoleh legitimasi sosial dan 

memaksimalkan kekuatan 

keuangannya dalam jangka panjang 

sehingga akan mendapat respon positif 

oleh para pelaku pasar atau investor. 

Pengungkapan CSR yang tertuang 

dalam sosial perusahaan berpengaruh 

dan memiliki hubungan positif dengan 

kinerja perusahaan dalam berbagai 

perspektif yang berbeda, namun para 

peneliti terdahulu menunjukkan 

belum adanya hubungan yang tetap 

antara tanggung jawab sosial dan 

kinerja finansial perusahaan. Seperti 

halnya penelitian yang dilakukan 

Rakhiemah (2009) mengenai pengaruh 

kinerja lingkungan terhadap CSR 

Disclosure dan kinerja finansial 

perusahaan menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan 

antara kinerja lingkungan dengan CSR 

Disclosure. Hasil lain menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan signifikan 

antara kinerja lingkungan dengan 

kinerja finansial perusahaan dan tidak 

ada hubungan signifikan antara CSR 

Disclosure terhadap kinerja finansial 

110 

perusahaan, akan tetapi dijumpai 

hasil yang berbeda pada penelitian 

yang dilakukan Lindrianasari (2007) 

menunjukkan bahwa kualitas 

pengungkapan lingkungan 

dihubungkan dengan rasio akuntansi 

untuk mengukur kinerja ekonomi. 

Hasil yang didapat adanya hubungan 

yang tidak signifikan antara kinerja 

ekonomi dengan kualitas 

pengungkapan lingkungan. 

Pada penelitian ini, menguji 

kembali kinerja ekonomi dan kinerja 

lingkungan pada Corporate Social 

Responsibility Disclosure pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Kinerja ekonomi digunakan dalam 

penelitian ini karena dapat 

memberikan suatu gambaran tentang 

posisi keuangan perusahaan yang 

digunakan oleh investor untuk 

memperoleh perkiraan tentang laba 

dan dividen di masa mendatang dan 

resiko atas penilaian tersebut dilihat 

dari laporan keuangan perusahaan 

(financial reports) yang dikeluarkan 

secara periodik. Perusahaan yang 

memiliki kondisi keuangan yang kuat, 

juga akan mendapat tekanan yang 

lebih dari pihak eksternal perusahaan 

untuk lebih mengungkapkan 

pertanggungjawaban sosialnya lebih 

luas, sebab perusahaan yang memiliki 

profit besar harus lebih aktif 

melaksanakan CSR. Kinerja 

lingkungan perusahaan yang baik 

serta melakukan pengungkapan yang 

tinggi dapat memposisikan mereka 

sebagai perusahaan yang memiliki 

aktifitas berguna dan kualitas 

pengungkapan ini juga didorong 

legitimasi terhadap masyarakat. 

Perusahaan manufaktur dipilih 

sebagai sampel karena perusahaan 

manufaktur merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang pengolahan 

sumber daya alam menjadi barang 

jadi, sehingga dalam kegiatan 

operasionalnya menimbulkan dampak 

yang lebih nyata dirasakan baik 

terhadap lingkungan maupun 

terhadap masyarakat sekitar tempat 

Corporate Social Responsibility Disclosure: Kajian Berdasarkan Kinerja Ekonomi dan Kinerja Lingkungan

di mana perusahaan tersebut 

beroperasi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, 

maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apakah kinerja 

ekonomi dan kinerja lingkungan 

berpengaruh pada Corporate Social 

Responsibility Disclosure pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia? 

II LANDASAN TEORI DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Akuntansi Lingkungan 

Akuntansi lingkungan yang mulai 

berkembang sejak tahun 1970-an di 

Eropa, kini makin berperan dalam 

mempertinggi nilai ekonomi dan 

meningkatkan perlindungan 

lingkungan. Konsep ini didasarkan 

pada banyaknya tekanan dari 

lembaga-lembaga bukan pemerintah 

(non-government), serta meningkatnya 

kesadaran lingkungan di kalangan 

masyarakat luas yang mendesak agar 

perusahaan-perusahaan menerapkan 

pengelolaan lingkungan bukan hanya 

kegiatan industri demi bisnis saja 

(Ikhsan, 2009: 11). Akuntansi 

lingkungan (Environmental Accounting) 

adalah suatu istilah yang berupaya 

untuk menspesifikasikan pembiayaan 

yang dilakukan perusahaan dan 

pemerintah dalam melakukan 

konservasi lingkungan ke dalam pos 

“lingkungan” di dalam praktek bisnis 

perusahaan dan pemerintah, dari 

kegiatan konservasi lingkungan ini 

pada akhirnya akan muncul biaya 

lingkungan (Environmental Cost) yang 

harus ditanggung perusahaan. 

Akuntansi lingkungan juga dapat 

dianalogikan sebagai suatu kerangka 

kerja pengukuran yang kuantitatif 

terhadap kegiatan konservasi 

lingkungan yang dilakukan 

perusahaan. 

2.2 Kinerja Ekonomi 

Kinerja ekonomi adalah suatu 

usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi 

efisien dan efektivitas dari aktivitas 


keuangan perusahaan yang telah 

dilaksanakan pada periode waktu. 

Kinerja ekonomi dapat diukur dari 

laporan keuangan perusahaan 

(financial reports) yang dikeluarkan 

secara periodik yang memberikan 

suatu gambaran tentang posisi 

keuangan perusahaan. Informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan 


memperoleh perkiraan tentang laba 

dan dividen di masa mendatang dan 

resiko atas penilaian tersebut. 

Informasi keuangan dibutuhkan oleh 

investor berupa informasi kuantitatif 

dan kualitatif baik yang bersumber 

dari pihak internal perusahaan 

(manajemen) maupun pihak eksternal 

perusahaan. Informasi keuangan 

internal merupakan data akuntansi 

perusahaan yang dapat berupa 

penjualan, profit margin, pendapatan 

operasional, aktiva, dan lain-lain, 

sedangkan informasi keuangan 

eksternal berupa kajian dari para 

analis dan konsultan keuangan yang 

dipublikasikan. 

Kinerja ekonomi sebuah 

perusahaan lebih banyak diukur 

berdasarkan rasio-rasio keuangan 

selama periode tertentu. Menurut 

Hanafi (2004) rasio keuangan yang 

digunakan untuk mengukur kinerja 

ekonomi yaitu rasio likuiditas, 

aktivitas, solvabilitas dan profitabilitas. 

2.3 Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan perusahaan 

(environmental performance) adalah 

kinerja perusahaan dalam 

menciptakan lingkungan yang baik 

atau green (Suratno, dkk, 2006). 

Penilaian peringkat kinerja 

perusahaan dalam pengelolan 

lingkungan mulai dikembangkan 

Kementerian Lingkungan Hidup, 

sebagai satu alternatif instrumen sejak 

1995. Program ini awalnya dikenal 

dengan nama PROPER PROKASIH. 

Alternatif instrumen penataan 

dilakukan melalui penyebaran 

informasi tingkat kinerja penataan 

masing–masing perusahaan kepada 


111

stakeholder pada skala nasional. 

Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) 

mengadakan Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PROPER) di bidang pengendalian 

dampak lingkungan untuk 

meningkatkan peran perusahaan 

dalam program pelestarian lingkungan 

hidup. Adapun dasar hukum 

pelaksanaan adalah tertuang dalam 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor: 127/MENLH/2002 

tentang Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPER), karena 

yang dinilai adalah kinerja kelola 

lingkungan, maka dalam 

pelaksanaannya PROPER 

menggunakan Environmental 

Performance Indicators (EPI) dan 

ditetapkan berdasarkan context and 

content sesuai perusahaan yang 

dinilai. PROPER diumumkan secara 

rutin kepada masyarakat sehingga 

perusahaan yang dinilai akan 

memperoleh insentif maupun 

disinsentif reputasi tergantung pada 

tingkat ketaatannya. 

Tujuan Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah 

sebagai berikut: 

1) Mendorong terwujudnya 

pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. 

2) Meningkatkan komitmen 

perusahaan dan stakeholder 

lainnya dalam upaya pelestarian 

lingkungan. 

3) Meningkatkan kesadaran para 

pelaku usaha/kegiatan untuk 

mentaati peraturan sebagai 

konsekuensi keuntungan yang 

diterimanya. 

4) Meningkatkan pengendalian 

dampak lingkungan melalui peran 

aktif masyarakat. 

5) Menekan dampak negatif kegiatan 

perusahaan terhadap lingkungan. 

Peringkat kinerja lingkungan 

perusahaan dikelompokkan pada lima 

peringkat warna guna memudahkan 

komunikasi dengan stakeholder dalam 

112 

menyikapi hasil kinerja penaatan 

masing-masing perusahaan. 

Penggunaaan peringkat warna 

merupakan bentuk komunikatif 

penyampaian kinerja kepada 

masyarakat sehingga lebih mudah 

dipahami dan diingat. Lima peringkat 

warna yang digunakan mencakup 

hitam, merah, biru, hijau, dan emas. 

Peringkat emas dan hijau untuk 

perusahaan yang telah melakukan 

upaya lebih dari taat dan patut 

menjadi contoh, peringkat biru bagi 

perusahaan yang telah taat, dan 

peringkat merah dan hitam bagi 

perusahaan yang belum taat, secara 

sederhana lima warna akan diberi skor 

secara berturut-turut dengan nilai 

tertinggi 5 untuk emas, hijau dengan 

skor 4, biru diberi skor 3, merah 

dengan skor 2, dan terendah 1 untuk 

hitam. Penilaian PROPER mengacu 

pada persyaratan penaatan 

lingkungan yang ditetapkan dalam 

peraturan pemerintah terkait dengan 

pengendalian pencemaran air, 

pengendalian pencemaran udara, 

pengelolaan limbah B3, AMDAL dan 

pengendalian pencemaran laut. 

Tingkat penaatan perusahaan 

dikategorikan taat apabila memenuhi 

atau menaati seluruh persyaratan dan 

ketentuan yang diwajibkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Jika perusahaan memenuhi 

atau menaati seluruh persyaratan dan 

ketentuan tersebut, maka akan 

memperoleh peringkat biru, jika tidak 

maka merah atau hitam tergantung 

pada aspek ketidaktaatannya. 

2.4 Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

Word Bank (2004) mendefinisikan 

CSR sebagai komitmen perusahaan 

untuk berperan dalam kelangsungan 

pertumbuhan ekonomi yang berkaitan 

dengan karyawan, keluarga mereka, 

masyarakat lokal, dan masyarakat 

luas untuk meningkatkan kualitas 

hidup, melalui aktivitas yang tepat 

bagi perusahaan dan bagi 

pengembangan perekonomian 


perusahaan. Menurut World Business 

Council for Sustainable Development 

(WBCSD), CSR adalah suatu komitmen 

berkelanjutan oleh dunia usaha untuk 

bertindak etis dan memberikan 

kontribusi kepada pengembangan 

ekonomi dari komunitas setempat 

ataupun masyarakat luas, bersamaan 

dengan peningkatan taraf hidup 

pekerjanya beserta seluruh 

keluarganya. Dauman dan Hargreaves 

(1992) dalam Hasibuan (2001) 

menyatakan bahwa tanggung jawab 

perusahaan dapat dibagi menjadi tiga 

level sebagai berikut: 

1) Basic Responsibility (BR) 

Pada level pertama, 

menghubungkan tanggung jawab 

yang pertama dari suatu 

perusahan, yang muncul karena 

keberadaan perusahaan tersebut 

seperti perusahaan harus 

membayar pajak, memenuhi 

hukum, memenuhi standar 

pekerjaan dan memuaskan 

pemegang saham. Bila tanggung 

jawab pada level ini tidak dipenuhi 

akan menimbulkan dampak yang 

sangat serius. 

2) Organization Responsibility (OR) 

Pada level kedua ini menunjukan 

tanggung jawab perusahaan untuk 

memenuhi perubahan kebutuhan 

stakeholder seperti pekerja, 

pemegang saham dan masyarakat 

di sekitarnya. 

3) Societal Responses (SR) 

Pada level ketiga, menunjukan 

tahapan ketika interaksi antara 

bisnis dan kekuatan lain dalam 

masyarakat yang demikian kuat 

sehingga perusahaan dapat 

tumbuh dan berkembang secara 

berkesinambungan, terlibat 

dengan apa yang terjadi dalam 

lingkungannya secara 

keseluruhan. Contohnya 

melakukan recruitment tenaga 

kerja dari masyarakat sekitar 

(Sulastini, 2007). 

Selain melakukan aktivitas yang 

berorientasi pada laba, perusahaan 

perlu melakukan aktivitas lain, 


misalnya aktivitas untuk menyediakan 

lingkungan kerja yang aman bagi 

karyawannya, menjamin bahwa proses 

produksinya tidak mencemarkan 

lingkungan sekitar perusahaan, 

melakukan penempatan tenaga kerja 

secara jujur, menghasilkan produk 

yang aman bagi para konsumen, dan 

menjaga lingkungan eksternal untuk 

mewujudkan kepedulian sosial 

perusahaan. 

2.4 Corporate Social Responsibility 

Disclosure 

CSR Disclosure adalah proses 

pengkomunikasian efek-efek sosial dan 

lingkungan atas tindakan-tindakan 

ekonomi perusahaan pada kelompokkelompok 

tertentu dalam masyarakat 

dan pada masyarakat secara 

keseluruhan (Gray, dkk, 1987). CSR 

Disclosure bertujuan untuk menjalin 

hubungan komunikasi yang baik dan 

efektif antara perusahaan dengan 

publik dan stakeholders lainnya 

tentang bagaimana perusahaan telah 

mengintegrasikan kepedulian dan 

Corporate Social Responsibility dalam 

setiap aspek kegiatan operasinya 

(Machmud dan Djakman, 2008). 

Menurut Freedman, ada tiga 

pendekatan dalam pelaporan kinerja 

sosial, yaitu: 

1) Pemeriksaan Sosial (Social Audit) 

Pemeriksaan sosial mengukur dan 

melaporkan dampak ekonomi, 

sosial dan lingkungan dari 

program-program yang 

berorientasi sosial dari operasioperasi 

yang dilakukan 

perusahaan. Hal ini dilakukan 

dengan membuat suatu daftar 

aktivitas-aktivitas perusahaan 

yang memiliki konsekuensi sosial, 

lalu auditor sosial akan mencoba 

mengestimasi dan mengukur 

dampak-dampak yang ditimbulkan 

oleh aktivitas-aktivitas tersebut. 

2) Laporan Sosial (Social Report) 

Berbagai alternatif format laporan 

untuk menyajikan laporan sosial 

telah diajukan oleh para akademis 

dan praktisioner. Pendekatan- 


113

pendekatan yang dapat dipakai 

oleh perusahaan untuk 

melaporkan aktivitas-aktivitas 

pertanggungjawaban sosialnya ini 

dirangkum oleh Dilley dan 

Weygandt dalam Cahtono (2011) 

menjadi empat kelompok sebagai 

berikut : 

a) Inventory Approach 

Perusahaan mengkompilasikan 

dan mengungkapkan sebuah 

daftar yang komprehensif dari 

aktivitas-aktivitas sosial 

perusahaan. Daftar ini harus 

memuat semua aktivitas sosial 

perusahaan baik yang bersifat 

positif maupun negatif. 

b) Cost Approach 

Perusahaan membuat daftar 

aktivitas-aktivitas sosial 

perusahaan dan 

mengungkapkan jumlah 

pengeluaran pada masingmasing 

aktivitas tersebut. 

c) Program Management Approach 

Perusahaan tidak hanya 

mengungkapkan aktivitasaktivitas 

pertanggungjawaban 

sosial tetapi juga tujuan dari 

aktivitas tersebut serta hasil 

yang telah dicapai oleh 

perusahaan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan 

itu. 

d) Cost Benefit Approach 

Perusahaan mengungkapkan 

aktivitas yang memiliki 

dampak sosial serta biaya dan 

manfaat dari aktivitas 

tersebut. Kesulitan dalam 

penggunaan pendekatan ini 

adalah adanya kesulitan dalam 

mengukur biaya dan manfaat 

sosial yang diakibatkan oleh 

perusahaan terhadap 

masyarakat. 

3) Pengungkapan Sosial dalam 

Laporan Tahunan (Disclosure In 

Annual Report) 

Pengungkapan sosial adalah 

pengungkapan informasi tentang 

aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan lingkungan 

sosial perusahaan. Pengungkapan 

114 

sosial dapat dilakukan melalui 

berbagai media antara lain laporan 

tahunan, laporan sementara, 

prospektus, pengumuman kepada 

bursa efek atau melalui media masa 

(Kuntari dan Sulistyani, 2007). 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah tingkat Corporate Social 

Responsibility Disclosure pada Laporan 

Tahunan perusahaan yang dinyatakan 

dalam Corporate Social Responsibility 

Index (CSRI) yang akan dinilai dengan 

membandingkan jumlah 

pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan dengan jumlah 

pengungkapan yang disyaratkan 

dalam Global Reporting Initiative GRI- 

G3 meliputi 79 item pengungkapan. 

2.5 Hipotesis Penelitian 

2.5.1 Pengaruh Kinerja Ekonomi 

pada Corporate Social 

Responsibility Disclosure 

Perusahaan yang memiliki kondisi 

keuangan yang kuat, juga akan 

mendapat tekanan yang lebih dari 

pihak eksternal perusahaan untuk 

lebih mengungkapkan 

pertanggungjawaban sosialnya lebih 

luas, sebab perusahaan yang memiliki 

profit besar harus lebih aktif 

melaksanakan CSR. Berdasarkan 

penelitian Lindrianasari (2007) 

mengenai hubungan yang tidak 

signifikan antara kinerja ekonomi 

terhadap kualitas pengungkapan 

lingkungan menjadikan acuan untuk 

diteliti lebih dalam lagi. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan 

Handayani (2011) menemukan 

hubungan yang positif signifikan 

antara kinerja ekonomi dengan CSR 

Disclosure. Al-Tuwaijri et. al. (2003) 

memperjelas hubungan antara kinerja 

ekonomi dengan kinerja lingkungan, 

dengan menggunakan visual partial 

least square (VPLS) sebagai parameter 

estimasi atas variabel yang diuji dan 

dirasakan lebih efisien dibandingkan 

dengan penggunaan regresi berganda 

pada penelitian sebelumnya, mereka 

menyatakan bahwa kinerja lingkungan 

yang baik didukung dengan kinerja 

ekonomi yang baik, atau kinerja 


ekonomi yang baik akan berhubungan 

dengan kinerja lingkungan yang baik 

pula. Berdasarkan uraian diatas maka 

hipotesis yang dikembangkan adalah: 

H1: Kinerja ekonomi berpengaruh 

positif pada CSR Disclosure pada 

perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

2.5.2 Pengaruh Kinerja Lingkungan 

pada Corporate Social 


Secara teori, penetapan hubungan 

antara kinerja lingkungan dan CSR 

Disclosure adalah penting bagi 

perspektif tanggung jawab sosial 

perusahaan. Menurut Verrecchia 

(1983) dalam Suratno, dkk, (2006) 

dengan discretionary disclosure 

teorinya mengatakan pelaku 

lingkungan yang baik percaya bahwa 

dengan mengungkapkan performance 

mereka berarti menggambarkan good 

news bagi pelaku pasar. Ada asumsi 

bahwa environmental performance yang 

baik mengurangi pengkungkapan 

biaya-biaya lingkungan masa depan 

perusahaan. Pengungkapan informasi 

biaya-biaya lingkungan ini harus 

dirasakan sebagai berita gembira oleh 

para investor. Oleh karena itu, 

perusahaan dengan environmental 

performance yang baik perlu 

mengungkapkan informasi kuantitas 

dan mutu lingkungan yang lebih 

dibandingkan dengan perusahaan 

dengan environmental performance 

lebih buruk. Berbeda dengan 

penelitian Handayani (2011) yang 

menemukan hubungan positif tidak 

signifikan antara kinerja lingkungan 

dengan CSR Disclosure. Penelitian dari 

Al-Tuwaijri et. al. (2003) yang 

menemukan hubungan positif 

signifikan antara environmental 

disclosure dengan environmental 

performance menunjukkan hasil yang 

konsisten dengan teori tersebut. 

Begitu pula halnya dengan penelitian 

serupa di Indonesia oleh Suratno, dkk, 

(2006) yang menemukan hubungan 

yang positif dan signifikan secara 

statistik antara kinerja lingkungan 


dengan kinerja ekonomi. Berdasarkan 

uraian diatas maka hipotesis yang 

dikembangkan adalah: 

H2: Kinerja lingkungan berpengaruh 

positif pada CSR Disclosure pada 

perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia. 

III METODE PENELITIAN 

3.1 Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 28 

perusahaan. Metode penentuan 

sampel yang digunakan adalah metode 

purposive sampling yaitu pemilihan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu. 

Kriteria tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar berturut-turut di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2009-2011. 

2) Perusahaan menyajikan informasi 

CSR dalam laporan tahunan 

periode 2009-2011. 

3) Perusahaan manufaktur tersebut 

ikut dalam Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan 

dalam Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PROPER) periode 2009- 

2011. 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

3.2.1 Kinerja Ekonomi 

Kinerja ekonomi sebagai variabel 

independen yang diproksikan dengan 

Return on Assets (ROA) yang 

merupakan perbandingan antara laba 

bersih dengan total asset. 

3.2.2 Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan sebagai 

variabel independen dalam penelitian 

ini diukur dari prestasi perusahaan 

mengikuti Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPER). Sistem 

peringkat kinerja PROPER mencakup 

pemeringkatan perusahaan dalam lima 

(5) warna yaitu emas dengan kreteria 

sangat sangat baik diberi skor 5, hijau 

dengan kreteria sangat baik diberi skor 

4, biru dengan kreteria baik diberi 

skor 3, merah dengan kreteria buruk 


115

diberi skor 2, hitam dengan kreteria 

sangat buruk diberi skor 1. 

3.2.3 Corporate Social 


Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah tingkat Corporate 

Social Responsibility Disclosure pada 

laporan tahunan perusahaan yang 

dinyatakan dalam Corporate Social 

Responsibility Index (CSRI) yang akan 

dinilai dengan membandingkan jumlah 

pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan dengan jumlah 

pengungkapan yang disyaratkan 

dalam GRI-G3 meliputi 79 item 

pengungkapan: economic (EC), 

environment (EN), labour practice (LP), 

human rights (HR), society (SO), dan 

product responsibility (PR). Apabila item 

informasi yang ditentukan 

diungkapkan dalam laporan tahunan 

maka diberi skor 1, dan jika item 

informasi tidak diungkapkan dalam 

laporan tahunan maka diberi skor 0. 

Perhitungan Indeks Luas 

Pengungkapan CSR (CSRI) 

dirumuskan sebagai berikut: 

Jumlah item pengungkapan 

CSR = …….. (1) 

79 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Uji Asumsi Klasik 

Analisis data menggunakan teknik 

analisis regresi berganda. Sebelum 

model regresi, terlebih dahulu 

dilakukan pengujian asumsi klasik. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah pada dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau 

residual mempunyai distribusi 

normal atau mendekati normal. 

Pengujian normalitas data 

dilakukan dengan uji Kolmogorov- 

Smirnov. Residual berdistribusi 

normal apabila tingkat 

signifikannya menunjukkan nilai 

yang lebih besar dari 0,05. 

2) Uji Multikolinearitas 

116 

Uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas 

(Ghozali:2009). Model regresi yang 

baik adalah yang tidak terjadi 

multikolinearitas. Pengujian 

multikolinearitas dilakukan 

dengan cara melihat nilai VIF dan 

nilai tolerance masing-masing 

variabel independen, apabila nilai 

VIF ≤ 10 dan nilai tolerance ≥ 0,10, 

maka dapat disimpulkan model 

regresi bebas dari gejala 

multikolinearitas. 

3) Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1, 

untuk mengetahui ada tidaknya 

autokorelasi, maka digunakan 

metode Durbin Watson (Dw Test). 

Dw Test membandingkan nilai 

tabel dengan tingkat keyakinan 

sebesar 95 persen. apabila 

du

1) Koefisien Determinasi (Adjusted R 2) 

Koefisien Determinasi (Goodness of 

Fit), yang dinotasikan dengan R 2, 

merupakan suatu ukuran yang 

penting dalam regresi, karena 

dapat menginformasikan baik atau 

tidaknya model regresi yang 

terestimasi. Jika nilai R 2 yang kecil 

berarti kemampuan variabelvariabel 

independen dalam 

menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas, namun 

jika Nilai R 2 yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 

2009:87). Pada penelitian ini 

koefisien determinasi diukur 

dengan adjusted R 2 

2) Uji Statistik F 

Uji statistik F menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model memiliki 

pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. Hasil uji 

statistik F diketahui dari tabel 

analisis varians (ANOVA). Nilai F 

hitung dibandingkan dengan 

tingkat signifikansi 5 persen, jika 

tingkat signifikan < 0,05, hal 

tersebut menunjukan bahwa 

semua variabel independen secara 

serempak dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali, 2009:88). 

3) Uji Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel 

dependen. Variabel independen 

secara individual mempengaruhi 

variabel dependen bila signifikansi 

lebih kecil dari 0,05. 

3.3.3 Analisis Regresi Berganda 

Model persamaan regresi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

CSR= α + β1ROA + β2PROPER + ........ (2) 


Keterangan: 

CSR : Indeks pengungkapan CSR 

ROA : Kinerja Ekonomi 

PROPER : Kinerja Lingkungan 

α : Konstanta 

β : Koefisien regresi 

: Error Term 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan, diperoleh sebanyak 28 

perusahaan manufaktur sebagai 

sampel penelitian dengan total 

observasi sebanyak 84. Hipotesis 

penelitian dianalisis menggunakan 

teknik analisis regresi linear berganda. 

Berikut adalah hasil uji asumsi klasik, 

uji goodness of fit suatu model dan uji 

hipotesis. 

4.1 Hasil Uji Asumsi klasik 

4.1.1 Uji Normalitas 

Pada Tabel 2 (Lampiran) 

menunjukkan hasil uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov Test. Nilai sig 

sebesar 0,887 lebih besar dari level of 

significant (0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa risidual dalam 

model regresi berdistribusi normal. 

4.1.2 Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan Tabel 7 (Lampiran) 

menunjukkan bahwa masing-masing 

variabel bebas memiliki nilai tolerance, 

yaitu 0,893 (ROA) dan 0,893 (PROPER) 

lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 

masing-masing variabel bebas tersebut 

adalah 1,119 (ROA) dan 1,119 

(PROPER) lebih kecil dari 10. 

Berdasarkan nilai tolerance dan nilai 

VIF dari masing-masing variabel 

bebas, maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi berganda bebas dari 

gejala multikolinearitas. 

4.1.3 Uji Autokorelasi 


diperoleh bahwa nilai Durbin-Waston 

untuk persamaan regresi adalah 

2,094. Nilai du sebesar 1,694 dengan 

taraf signifikasi 5 persen untuk n = 84 

dan k = 2. Oleh karena nilai dw dari 

persamaan tersebut berada pada 


117

du

menunjukkan bahwa hipotesis kedua 

salam penelitian ini diterima. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan 

Rakhiemah (2009) dan Suratno, dkk 

(2006) melakukan penelitian 

hubungan antara kinerja lingkungan 

dengan CSR Disclosure yang hasilnya 

positif signifikan. 

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

pengaruh kinerja ekonomi dan kinerja 

lingkungan terhadap CSR Disclosure 

pada perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2009-2011, 

maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja ekonomi dan kinerja 

lingkungan berpengaruh positif 

signifikan terhadap CSR Disclosure. 

Hal ini dapat dilihat dari tingkat 

signifikansi dari masing-masing 

variabel yaitu 0,000 untuk ROA dan 

0,006 untuk PROPER yang lebih kecil 

dari 0,05. 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini memiliki 

keterbatasan yaitu hanya 

menggunakan variabel kinerja 

ekonomi yang diukur dengan ROA dan 

kinerja lingkungan yang diukur 

dengan PROPER untuk menjelaskan 

CSR pada perusahaan. Penelitian 

selanjutnya dapat memasukan 

variabel lain yang mempengaruhi CSR 

disclosure seperti ukuran perusahaan, 

atau mekanisme Corporate Governance 

sehingga hasil penelitian lebih 

komprehensif. 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Tuwaijri, Sulaiman A., Christensen, 

Theodore E., Hughes II, K.E. 2003. 

“The Relationship Among 

Environment Disclosure, 

Environmental Performance, and 

Economic Performance: A 

Simultaneous Equation Approach”. 

Department of Accounting and 

Management Information Systems 


College of Industrial Management 

King Fahd University of Petroleum 

and Minerals. 

Ghozali, Imam. 2009. SPSS. Analisis 

Multivariate Dengan Program SPSS. 

Semarang: Badan Penerbit Undip 

Hanafi,Mahmud M. 2004. Manajemen 

Keuangan, Yogyakarta: BPFE 

Handayani. 2011. Pengaruh Kinerja 

Ekonomi dan Kinerja Lingkungan 

terhadap CSR Disclosure pada 

Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Program Sarjana Ekonomi 

Universitas Pendidikan Nasional, 

Denpasar. 

Hasibuan, Muhammad Rizal. 2001. 

Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Pengungkapan Sosial 

(Social Disclosure) Dalam Laporan 

Tahunan Emiten di BEJ dan BES. 

Tesis S2 Magister Akuntansi Undip 

(Tidak dipublikasikan). 

Ikhsan, Arfan. 2009. Akuntansi 

Manajemen Lingkungan,Penerbit 

Graha Ilmu Yogyakarta. 

Kementerian Lingkungan Hidup, 

Laporan Hasil Penilaian PROPER, 

URL: 

www.menlh.go.id/proper/hasil_pro 

per_2010.pdf. 

Lindrianasari. 2007. Hubungan antara 

Kinerja Lingkungan dan Kualitas 

Pengungkapan Lingkungan dengan 

Kinerja Ekonomi Perusahaan di 

Indonesia,Vol. 2, No. 2,pp 159-172. 

Rakhiemah, Noor. 2009. Pengaruh 

Kinerja Lingkungan Terhadap 

Corporate Social Responsibility 

(CSR) Disclosure Dan Kinerja 

Finansial Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. Program Sarjana 

Fakultas Ekonomi Universitas 

Airlangga, Surabaya. 


119

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian 

Bisnis. Bandung: Alfabeta. 

Sulastini, Sri. 2007. “Pengaruh 

Karakteristik Perusahaan Terhadap 

Sosial Disclosure Perusahaan 

Manufaktur Yang Telah Go Public”. 

Simposium Nasional Akuntansi 11. 

Suratno, Ignatius Bondan, dkk. 2006. 

Pengaruh Environmental 

Performance terhadap 

Environmental Disclosure dan 

Economic Performance (Studi 

Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di 

LAMPIRAN 

CSR 

ROA 

PROPER 

Valid N (listwise) 

NPar Tests 

N 

Normal Parameters 

Most Extreme 

Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. 

b. 

Tabel 1 

Hasil Analisis Deskriptif 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

a,b 

Test distribution is Normal. 

Calculated from data. 

Descriptive Statistics 

Mean 

Std. Deviation 

Absolute 

Positive 

Negative 

Bursa Efek Jakarta Periode 2001- 

2004). Simposium Nasional 

Akuntansi 9. Padang, (23-26 

Agustus). 

World Bank Group, 2004, Corporate 

Social Responsibility, available at: 

www.worldbank.org/developmentc 

ommunications/where1environment 

/csr.htm 

Yakub, Riawandi. 2004. “Corporate 

Social Responsibility: Perilaku 

Korporasi dan Peran Civil Society”. 

IPDF Online Service, 14 September. 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

84 .13 .51 .2789 .09561 

84 -.62 .41 .0687 .13373 

84 1.00 5.00 3.0952 .75441 

84 

Unstandardiz 

ed Residual 

84 

.0000000 

.08052729 

.064 

.064 

-.037 

120 Corporate Social Responsibility Disclosure: Kajian Berdasarkan Kinerja Ekonomi dan Kinerja Lingkungan 

.582 

.887

Model 

1 


(Constant) 

ROA 

PROPER 

Tabel 3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

1 

a. Dependent Variable: Abres 

Model 

1 

Model 

1 

Variables Entered/Removed b 

PROPER, 

ROA a Variables Variables 

Entered Removed Method 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Abres 

Coefficients a 

Unstandardized Standardized 

Coefficients Coefficients 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

.111 .024 4.716 .000 

-.015 .043 -.040 -.353 .725 

-.014 .008 -.207 -1.811 .074 

Tabel 4 

Regression 


PROPER, 

ROA a Variables Variables 


. Enter 


b. Dependent Variable: CSR 

Tabel 5 

Model Summary b 

.539a Adjusted Std. Error of Durbin- 

R R Square R Square the Estimate Watson 

.291 .273 .08152 2.094 

a. Predictors: (Constant), PROPER, ROA 

b. 

Dependent Variable: CSR 


121

Model 

1 

Model 

1 

Regression 

Residual 

Total 

Tabel 6 

Uji Statistik F 

ANOVA b 

.220 2 .110 16.588 .000a Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

.538 81 .007 

.759 83 

a. Predictors: (Constant), PROPER, ROA 

b. Dependent Variable: CSR 

(Constant) 

ROA 

PROPER 

a. 

Dependent Variable: CSR 

Tabel 7 

Uji Statistik t dan Uji Multikolonieritas 

Unstandardized 

Coefficients 


Standardized 

Coefficients 


t Sig. Tolerance VIF 

.151 .039 3.904 .000 

.271 .071 .378 3.822 .000 .893 1.119 

.035 .013 .280 2.826 .006 .893 1.119 

122 Pengaruh Comprehensive Income pada Kecepatan Penyampaian Laporan Keuangan 

Collinearity Statistics

PENGARUH COMPREHENSIVE INCOME PADA KECEPATAN PENYAMPAIAN 

LAPORAN KEUANGAN 


Gine Das Prena 2 

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar 

ABSTRACT 

A financial statement that issued on time will make the stock exchange market 

perfomance become more efficient especially due to evaluation function, deciding the 

price and also can support an effort to minimize the financial leakage and in the same 

time reduce the asymmectric information. The publicity of a financial statement is an 

important thing in accordance with the communication process. The fast stepping in 

release a financial statement is important characteristic in the accounting information, 

because the accouning historical informtion at least will be use by public in makes an 

investment decision, one of the various factors that have an influential on the fast 

stepping the financial statement release is the existence of the item other 

comprehensive income. 

All samples of this research recruited from 316 companies those listed in 

Indonesia Stock exchange Market of 2008. thase samples were based on the purpose 

sampling method, and the statistical method that used is the simple regression. That 

is mean ithe other comprehensive income has a negative influence to fast stepping of 

the financial statement issued and only profitability as the control variable that has 

significant influence to fast steeping of financial statement issued. 

Key words: fast stepping of financial statement, item other comprehensive income 

2Alamat Korespondensi: ginedasprena@yahoo.com 


Informasi merupakan suatu 

sarana yang dipergunakan bagi 

berbagai pihak untuk menyampaikan 

suatu keadaan. Laporan keuangan 

adalah salah satu bentuk informasi 

yang bermanfaat bagi investor, 

kreditor dan pemakai lainnya dalam 

proses pengambilan keputusan. 

Informasi yang terkandung dalam 

suatu laporan keuangan harus bersifat 

komprehensif bagi mereka yang 

memiliki pemahaman rasional tentang 

bisnis dan ekonomi serta memiliki 

kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan cara yang rasional (SFAC No 

1). Untuk menjadikan informasi 

keuangan berharga bagi pengguna 

maka laporan keuangan harus 

memiliki sifat tepat waktu dan 

disampaikan sesegera mungkin untuk 

tetap menjaga relevansi kandungan 

informasinya. Kenley dan Stubus 

(1972) dalam Saleh (2004) menyatakan 

bahwa kecepatan pelaporan keuangan 

dapat berpengaruh pada nilai laporan 

keuangan tersebut. 

Laporan keuangan yang disajikan 

tepat waktu akan mengefisienkan 

kinerja pasar saham untuk fungsi 

evaluasi dan penetapan harga serta 

membantu mengurangi kebocoran 

serta insider trading (Owusu dan 

Ansah, 2000). Kim dan Verrechia 

(1994) menyatakan laporan keuangan 

yang disajikan tepat waktu akan 

mengurangi asimetri informasi, dan 


123

juga disebutkan bahwa untuk 

mengurangi asimetri informasi dapat 

dilaksanakan dengan menyajikan 

laporan keuangan secara full 

disclousure. 

Penyampaian laporan keuangan 

merupakan hal yang penting bagi 

proses komunikasi berbagai informasi 

baik yang bersifat wajib (mandatory) 

dan bersifat sukarela (voluntary). 

Kecepatan penyerahan laporan 

keuangan merupakan karakteristik 

yang penting bagi informasi akuntansi 

karena informasi historis sedikit 

tidaknya akan digunakan oleh publik 

dalam proses pembuatan keputusan 

investasi. Dengan demikian maka 

dapat dikatakan keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan akan 

menyebabkan distorsi nilai dan 

manfaat dari keberadaan laporan 

keuangan bersangkutan.Penelitian ini 

dilakukan karena masih banyak 

perusahaan publik yang terlambat 

menyerahkan laporan keuangan. 

Unsur kecepatan adalah 

tersedianya informasi bagi pembuatan 

keputusan pada saat dibutuhkan 

sebelum informasi tersebut kehilangan 

kekuatan untuk mempengaruhi 

keputusan. Keterlambatan informasi 

menyebabkan tanggapan atau 

keputusan yang berlaku akan 

menjadikan informasi tidak memiliki 

nilai tambah lagi. Penelitian tentang 

kepatuhan penyerahan laporan 

keuangan telah banyak dilakukan. 

Penelitian sebelumnya telah 

memberikan beberapa bukti empiris 

tentang faktor penyebab kepatuhan 

penyerahan laporan keuangan. Faktorfaktor 

tersebut meliputi faktor yang 

terkait dengan karakteristik 

perusahaan seperti perbedaan 

kecepatan penyerahan laporan 

keuangan bagi perusahaan yang 

memiliki persediaan bagi operasional 

perusahaan dengan perusahaan yang 

tidak memiliki persediaan dalam 

pelaporan keuangannya, dan faktorfaktor 

yang terkait dengan audit 

seperti pengungkapan laporan 

keuangan bagi klien yang mengalami 

124 

Pengaruh Comprehensive Income pada Kecepatan Penyampaian Laporan Keuangan 

kerugian beruntun maupun 

ketidakmampuan membayar hutang. 

Beberapa penelitian yang 

dilakukan pada perusahaan publik di 

Indonesia telah memberikan bukti 

empiris tentang faktor yang 

berpengaruh terhadap kecepatan 

penyerahan laporan keuangan. Dalam 

penelitian ini akan diuji faktor lainnya 

yaitu keberadaan pos laba 

komprehensif. Laba komprehensif 

adalah pelaporan yang dipergunakan 

untuk menyajikan secara total 

keseluruhan komponen dalam 

pelaporan ekuitas. Pelaporan ini 

merupakan jumlah dari laba bersih 

dan pos laba komprehensif lainnya 

yang dijumlah tanpa melalui 

penandingan dalam pelaporan laba 

rugi, laporan pos laba komprehensif 

merupakan suatu isyarat bagaimana 

perusahaan memiliki kemungkinan 

sumber pendapatan lain langsung atas 

keberadaan item-item yang 

kemungkinan mampu mengantarkan 

suatu bentuk laba ataupun rugi 

walaupun tidak tercantum secara jelas 

dalam pelaporan laba rugi bersih 

perusahaan, misalnya keberadaan 

laba rugi kerena perusahaan 

melakukan transaksi dalam mata 

uang asing atau keuntungan maupun 

kerugian kerena keberadaan dana 

pensiun maupun juga keuntungan 

ataupun kerugian karena revaluasi 

nilai aktiva tetap. Keberadaan pos ini 

menyebabkan pihak manajemen harus 

berkomunikasi lebih lanjut dengan 

pihak auditor sebelum menyajikannya 

dalam laporan keuangan. Selanjutnya 

penelitian ini hendak menguji 

keberadaan pos laba komprehensif 

dalam hubungannnya dengan 

kecepatan penyampaian laporan 

keuangan. 

Penelitian tentang kecepatan 

penyerahan laporan keuangan telah 

banyak dilakukan. Penelitian 

sebelumnya telah memberikan 

beberapa bukti empiris tentang faktor 

penyebab kecepatan penyerahan 

laporan keuangan. Penelitian ini 

menguji pengaruh pos laba 

komprehensif pada kecepatan

penyerahan laporan keuangan, sebab 

pencantuman pos laba komprehensif 

memerlukan diskusi dan persetujuan 

lebih lanjut dari berbagai pihak seperti 

auditor maupun komisaris. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian 

ini adalah apakah keberadaan pos 

laba komprehensif berpengaruh pada 

kecepatan perusahaan dalam 

menyerahkan laporan keuangannya ke 

BAPEPAM. 

II. KAJIAN PUSTAKA DAN 


2.1 Teori Keagenan 

Teori yang dapat digunakan untuk 

memahami hubungan antara 

manajemen dan pemilik perusahaan 

adalah teori keagenan. Teori 

keagenan berusaha menjelaskan 

hubungan antara agen (manajemen 

perusahaan) dan prinsipal (pemilik 

perusahaan). Dalam hubungan 

keagenan terdapat suatu kontrak 

yang mana satu orang atau lebih 

(prinsipal) memerintah orang lain 

(agen) untuk melakukan suatu jasa 

atas nama prinsipal dan memberikan 

wewenang kepada agen untuk 

membuat keputusan yang terbaik bagi 

prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). 

Konflik kepentingan yang 

disebabkan oleh kemungkinan agen 

tidak selalu bertindak sesuai dengan 

keinginan prinsipal dapat 

mendorong timbulnya biaya 

keagenan. Jensen dan Meckling (1976) 

menyatakan ada tiga jenis biaya 

keagenan yaitu biaya monitoring, biaya 

bonding dan biaya kerugian residual. 

Prinsipal dapat membatasi divergensi 

dari kepentingannya dengan 

menetapkan insentif yang layak dan 

dengan mengeluarkan biaya 

monitoring. Biaya monitoring tersebut 

dirancang untuk membatasi aktivitasaktivitas 

menyimpang yang dilakukan 

oleh agen. Dalam kondisi tertentu, 

agen dimungkinkan untuk 

membelanjakan sumber daya 

perusahaan (biaya bonding) untuk 

menjamin bahwa agen tidak akan 


bertindak yang dapat merugikan 

prinsipal atau untuk meyakinkan 

bahwa prinsipal akan memberikan 

kompensasi jika dia benar-benar 

melakukan tindakan tersebut. Nilai 

uang yang ekuivalen dengan 

pengurangan kesejahteraan yang 

dialami oleh prinsipal juga 

merupakan biaya yang timbul dari 

hubungan keagenan, biaya tersebut 

sebagai kerugian residual (residual 

loss). 

Laporan keuanggan merupakan 

media komunikasi antara pihak agen 

dan prinsipal dan diketahui bahwa 

kelengkapan (comprehensiveness) 

adalah suatu bentuk kualitas dalam 

penyajian laporan keuangan. 

Penyajian keuangan yang andal 

sekaligus relevan merupakan ukuran 

yang diharapkan oleh pihak prinsipal 

dari pihak agen pelaksana perusahaan 

mereka. Pihak agen pastinya 

menghendaki respon yang baik dari 

pihak prinsipal, pihak agen akan 

menyajikan laporan yang lebih 

komprehensif agar terdapat respon 

yang baik dari pihak prinsipal. 

2.2 Teori Pensinyalan 

Teori Persinyalan menurut 

Brigham dan Houston (2001:39) 

merupakan suatu tindakan yang 

diambil manajemen perusahaan yang 

memberi petunjuk bagi investor 

tentang bagaimana manajemen 

memandang prospek perusahaan. 

Teori pensinyalan menjelaskan alasan 

perusahaan memiliki insentif untuk 

melaporkan secara sukarela informasi 

kepasar modal meskipun tidak ada 

mandat dari badan regulasi. Pelaporan 

informasi oleh manajemen bertujuan 

untuk mempertahankan investor yang 

tertarik pada perusahaan. Informasi 

keuangan yang disampaikan 

perusahaan bertujuan untuk 

mengurangi information asymmetry 

antara perusahaan dengan pihak 

eksternal perusahaan (Wolk et. al., 

2001). Pihak agen menggunakan 

pelaporan yang disajikan dengan 

dilengkapi penyajian pos laba 


125

komprehensif mengisyaratkan 

kelengkapan informasi yang dengan 

demikian akan memberi sinyal positif 

atas penerbitan laporan keuangan. 

2.3 Peraturan Pelaporan Keuangan 

di Indonesia 

Akuntansi merupakan suatu area 

aktivitas ekonomi dengan tingkat 

regulasi yang sangat tinggi (Scott, 

2000). Pemerintah secara langsung 

terlibat dalam regulasi melalui hukum 

atau undang-undang yang mengatur 

profesi akuntansi dan melalui 

peraturan tentang pengungkapan 

minimum dalam laporan keuangan 

dan prospektus. Terdapat tiga alasan 

diperlukan regulasi, yaitu kegagalan 

pasar, keinginan untuk melindungi 

kepentingan pemegang saham dan 

meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan. Beberapa sumber 

kegagalan pasar, antara lain informasi 

sebagai barang publik dan asimetri 

informasi (Buckley & O’Sullivan, 1980; 

Cooper & Keim, 1983; Watts & 

Zimmerman, 1986; Wolk & 

Tearney,2001; dan Scoot, 2000). Suatu 

barang disebut barang publik jika 

barang tersebut dapat dikonsumsi oleh 

satu atau beberapa orang, tanpa 

mengurangi jumlah yang dikonsumsi 

oleh lainnya (Davis & Meyer,1983). 

Artinya keuntungan (benefits) barang 

publik dapat dinikmati oleh sejumlah 

besar individu. 

Healy dan Palepu (2001) 

menyatakan bahwa regulasi 

pengungkapan lebih dimotovasi oleh 

perhatian (by concern) dibandingkan 

dengan kegagalan pasar, artinya 

regulasi ditekankan untuk melindungi 

investor yang unshophisticated. 

Penetapan pengungkapan minimum 

dimaksudkan untuk mengurangi 

information gap antara investor yang 

informed dengan uninformed. Regulasi 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan 

sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan publik (Cooper & Kim 

1983). Sedangkan Wolk dan Tearney 

(1997) menyatakan bahwa regulasi 

126 

Pengaruh Comprehensive Income pada Kecepatan Penyampaian Laporan Keuangan 

diperlukan karena kegagalan 

pelaporan keuangan dan auditing. 

Laporan keuangan merupakan 

hasil akhir dari suatu proses 

akuntansi dalam suatu perusahaan. 

Laporan keuangan perusahaan 


pembuatan keputusan investasinya. 

Selain investor, laporan keuangan 

juga digunakan oleh pihak-pihak lain 

untuk membuat keputusan sesuai 

dengan kepentingan pihak tersebut. 

Penyampaian informasi keuangan 

sesegera mungkin kepada publik dapat 

mempengaruhi aktivitas pasar dan 

harga sekuritas perusahaanperusahaan 

yang terdaftar di BEI. 

Pada Undang-undang (UU) No. 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

dinyatakan secara jelas bahwa 

perusahaan publik wajib 

menyampaikan laporan berkala dan 

laporan insidental lainnya kepada 

Bapepam. 

Pada tahun 1996, Bapepam 

mengeluarkan Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam Nomor: KEP- 

80/PM/1996, yang mewajibkan bagi 

setiap emiten dan perusahaan publik 

untuk menyampaikan laporan 

keuangan tahunan perusahaan dan 

laporan auditor independennya kepada 

Bapepam selambat-lambatnya pada 

akhir bulan keempat (120 hari) setelah 

tanggal laporan keuangan tahunan 

perusahaan. Ketentuan yang lebih 

spesifik tentang pelaporan perusahaan 

publik diatur dalam Peraturan 

Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran 

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 

KEP-38/PM/2003 tentang Laporan 

Tahunan yang berlaku sejak tanggal 

17 Januari 1996. Kemudian pada 

tanggal 7 Desember 2006, untuk 

meningkatkan kualitas keterbukaan 

informasi kepada publik, 

diberlakukanlah Peraturan Bapepam 

dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor 

X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam dan LK Nomor: KEP- 

134/BL/2006 tentang Kewajiban 

Penyampaian Laporan Tahunan bagi 

Emiten atau Perusahaan Publik.

Sejak tanggal 30 September 2003, 

Bapepam semakin memperketat 

peraturan dengan dikeluarkannya 

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, 

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan 

Keuangan Berkala. Peraturan 

Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan 

bahwa laporan keuangan tahunan 

harus disertai dengan laporan 

Akuntan dengan pendapat yang lazim 

dan disampaikan kepada Bapepam 

selambat-lambatnya pada akhir bulan 

ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan dan dalam 

Peraturan Bapepam dan LK Nomor 

X.K.6 dinyatakan bahwa dalam hal 

penyampaian laporan tahunan 

dimaksud melewati batas waktu 

penyampaian laporan keuangan 

tahunan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 

tentang Kewajiban Penyampaian 

Laporan Keuangan Berkala, maka hal 

tersebut diperhitungkan sebagai 

keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan tahunan. 

2.4 Pos Laba Komprehensif 

FASB (Statement Of Standards) 

SFAC no 130 menyatakan bahwa Laba 

komprehensif adalah pelaporan yang 

dipergunakan untuk menyajikan 

secara total keseluruhan komponen 

dalam pelaporan ekuitas .pelaporan ini 

digunakan untuk melaporkan item 

item seperti pendapatan, biaya, 

keuntungan ataupun kerugian yang 

secara tersendiri dalam prinsip 

akuntansi berterima umum 

dimasukan dalam jenis pelaporan pos 

laba comprehensive tetapi dalam 

penyajian dipihak lain tidak termasuk 

dalam pos pelaporan net income. Pos 

laba komprehensif merupakan item 

yang secara tersendiri langsung 

ditandingkan dalam laporan 

perubahan modal tanpa melalui 

penandingan lebih dahulu dalam 

pelaporan laba rugi. 


2.5 Tujuan Pelaporan Pos Laba 

Komprehensif 

Tujuan pelaporan pos laba 

komprehensif adalah untuk 

melaporkan pengukuran dari 

perubahan ekuitas dalam suatu 

perusahaan yang terjadi karena 

transaksi atau kejadian ekonomi 

dalam suatu periode pelaporan selain 

transaksi yang melibatkan pemilik. 

Transaksi yang dimaksud juga 

termasuk perubahan dalam ekuitas 

dalam periode akuntansi kecuali 

transaksi yang melibatkan penanaman 

modal dari pemilik ataupun distribusi 

atau pemberian deviden kepada owner. 

Pos laba komprehensif adalah 

jumlah dari net income dan item lain 

yang mengalami perlakuan Bypass 

(pos laba komprehensif) dari laporan 

keuangan karena item-item ini belum 

diakui pada laporan keuangan, 

termasuk item seperti keuntungan 

atau kerugiaan holding karena 

penjualan penjualan securitas dan 

keuntungan atau kerugian karena 

transaksi mata uang asing atau 

keuntungan atau kerugian karena 

revaluasi nilai aktiva tetap. Item-item 

kejadian diatas memang bukan 

merupakan bagian dari pelaporan net 

income, tetapi karena cukup penting 

maka akan dimasukan kedalam 

pelaporan pos laba komprehensif 

sehingga mampu memberikan 

gambaran yang lebih mendetail dan 

lebih terstruktur tentang keadaan 

perusahaan secara keseluruhan. Akun 

yang temasuk dalam pos laba 

komprehensif tetapi tidak termasuk 

dalam net income akan dilaporkan 

dalam pelaporan ekuitas. 


Pemikiran awal yang diungkapkan 

adalah pelaporan laba komprehensif 

diklaim akan menunjukan suatu 

bentuk pelaporan yang lebih mendetail 

jika dibandingkan bentuk pelaporan 

net income yang tidak mencantumkan 

keberadaan pos laba komprehensif. 

Dengan pernyataan seperti ini didapat 

bahwa untuk beberapa alasan 


127

pelaporan pos laba komprehensif 

ternyata lebih berasosiasi positif 

terhadap returns saham dibandingkan 

dengan pelaporan dengan metode net 

income (Mohsen Dastgir and Ali Saeedi 

Velashani, 2008). Dengan demikian 

dapat dipastikan bahwa dengan 

pelaporan keuangan yang 

mencantumkan pos Laba komprehensif 

perusahaan memungkinkan untuk 

menyajikan lebih detail bentuk 

pertanggungjawaban pelaporan 

keuangan. Walau secara penyajian 

pelaporan keuangan dengan 

mencantumkan pos laba komprehensif 

lebih mendetail dibandingkan dengan 

pelaporan net income diduga pula 

bahwa pelaporan pos laba 

komprehensif akan memerlukan 

sejumlah waktu yang lebih jika 

dibandingkan dengan pelaporan net 

income sebab dalam penyajian pos laba 

komprehensif mengharuskan pihak 

manajemen berkoordinasi lebih 

mendetail dengan pihak auditor. 

Saeedi (1999) menyatakan bahwa 

pelaporan keuangan yang menyajikan 

pos laba komprehensif merupakan 

pelaporan yang menyajikan secara 

menyeluruh dalam penyajian 

pelaporan ekuitas jika dibandingkan 

dengan penggunaan metode Net 

Income. Penggunaan Pelaporan 

keuangan dengan pos Laba 

komprehensif, menurut (Pamela A 

Smith dan Cheri L Reither,1996) 

menyatakan bahwa diperlukan 

resource yang lebih bagi penyusunan 

Laba komprehensif dibandingkan 

dengan pada penyusunan Net Income. 

Penyajian laporan keuangan yang 

didasarkan pada laba komprehensif 

memerlukan dianggap memerlukan 

resourse yang lebih karena lebih 

banyak perusahaan yang memilih 

untuk mempergunakan laporan 

dengan metode net income pernyataan 

ini dapat menjadi landasan bahwa 

pada keberadaan perusahaan yang 

mempergunakan laporan laba 

komprehensif kemungkinan diperlukan 

waktu penyusunan laporan yang lebih 

panjang jika dibandingkan dengan 


pelaporan keuangan yang berdasarkan 

net income. Hal ini yang menjadi dasar 

perkiraan yang tertuang dalam 

hipotesis sebagai berikut : 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

hipotesis yang dikembangkan adalah 

pos laba komprehensif berpengaruh 

pada kecepatan penyampaian laporan 

keuangan. 

III. Metode Penelitian 


Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2008. Metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah metode 

purposive sampling. Populasi yang 

akan dijadikan sampel penelitian 

adalah populasi yang memenuhi 

kriteria sampel tertentu. Kriteriakriteria 

tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Perusahaan yang terdaftar di BEI 

tahun 2008. 

2) Perusahaan tersebut telah 

menerbitkan laporan keuangan 

tahunan (annual report) pada 

tahun 2008. 

3) Menampilkan data tanggal 


tahunan ke Bapepam untuk tahun 

2008. 

4) Menampilkan data dan informasi 

yang digunakan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecepatan 


tahun 2008. 

5) Tahun buku laporan keuangan 

berakhir pada tanggal 31 

Desember. 

Data yang digunakan adalah data 

sekunder. Data diperoleh dari 

berbagai sumber antara lain situs 

Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id), situs Bapepam 

(www.bapepam.go.id), dan 

Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). 


3.2.1 Variabel Dependen

Variable dependen atau variable 

bebas dalam penelitian ini adalah 

kecepatan penyampaian pelaporan 

keuangan perusahaan (TIME). 

Kecepatan perusahaan yang dimaksud 

adalah kecepatan perusahaan dalam 

menyerahkan laporan keuangan 

tahunan yakni setelah tanggal 31 

Desember. Jumlah hari penyampaian 

laporan keuangan menjadi dasar 

pengukuran kecepatan perusahaan 

dalam menyampaikan laporan 

keuangan. 

3.2.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah Item Laba 

komprehensif (COMPIN) diukur dengan 

jumlah item laba komprehensif yang 

disajikan dalam pelaporan perubahan 

ekuitas. 

3.3 Analisis Data 

Data dalam penelitian ini 

dianalisis dengan statistik deskriptif, 

kemudian dilakukan pengujian 

hipotesis. Statistik deskriptif 

memberikan gambaran tentang 

distribusi frekuensi variabel-variabel 

penelitian, nilai maksimum, minimum, 

rata-rata dan standar deviasi. Analisis 

data menggunakan teknik analisis 

regresi sederhana. Sebelum model 

regresi, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian normalitas data. 

3.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas yang bertujuan 

untuk menguji apakah pada model 

regresi, variabel pengganggu atau 

residual mempunyai distribusi normal. 

Pengujian normalitas data dilakukan 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Residual berdistribusi normal apabila 

tingkat signifikannya menunjukkan 

nilai yang lebih besar dari 0,05. 

3.3.2 Analisis Regresi Sederhana 

Setelah memenuhi uji normalitas, 

maka pengujian selanjutnya adalah 

pengujian hipotesis dengan 

menggunakan analisis regresi 

sederhana. Persamaan regresi 


sederhana digunakan untuk menguji 

hipotesis yang telah dibangun. Analisis 

regresi sederhana ini akan dikerjakan 

dengan bantuan program SPSS 

(Statistical Package For Social Sciences) 

Release 16. Persamaan regresi 

sederhana ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

TIME = + β1COMPIN + ℮ …………..(1) 

Keterangan: 

TIME : Kecepatan penyampaian 

laporan keuangan 

: konstanta 

β : koefisien regresi 

COMPIN : Comprehensive income(pos 

laba komprehensif) 

℮ : error 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Seleksi Sampel 

Populasi penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan yang terdaftar di 

BEI periode tahun 2008. Proses seleksi 

sampel berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan, disajikan pada Tabel 1. 

Perusahaan yang go public sampai 

dengan tahun 2008 sebanyak 393 

perusahaan, berdasarkan kriteria 

sampel yang telah ditetapkan diperoleh 

sebanyak 304 perusahaan yang 

memenuhi syarat sebagai sampel 

penelitian. 

4.2 Statistik Deskriptif 

Berdasarkan Tabel 2 statistik 

deskriptif, jumlah observasi dalam 

penelitian ini adalah 304 observasi. 

TIME adalah kecepatan perusahaan 

dalam menyerahkan laporan keuangan 

tahunan yakni setelah tanggal 31 

Desember. Nilai rata-rata kecepatan 

tersebut adalah 89,4901. Hal ini 

menunjukkan bahwa kecepatan ratarata 

perusahaan publik menyerahkan 

laporan keuangan tahunannya adalah 

sebesar 89 hari. 

Variabel pos laba komprehensif 

(COMPIN) yang diukur dengan jumlah 

pos laba komprehensif yang disajikan 

dalam pelaporan perubahan ekuitas 

mempunyai nilai rata-rata sebesar 

1,0822 dengan nilai minimum 0 dan 

nilai maksimun sebesar 3 serta 


129

standar deviasi sebesar 0,96. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata jumlah 

item pos laba komprehensif yang 

disajikan dalam pelaporan perubahan 

ekuitas sebanyak satu item. 

4.3 Pengujian Normalitas 

Statistik uji yang digunakan 

untuk menguji normalitas adalah One 

- Sample Kolmogorov – Smimov (K-S) 

Test. Kriteria yang digunakan adalah 

Ho diterima bila sig. K-S > 0,05. 

Sebaliknya bila sig. K-S < 0,05, maka 

tolak Ho. Dari pengujian (Tabel 3) 

diperoleh sig. K-S = 0,079, maka sig. 

K-S > 0,05, dengan demikian Ho 

diterima. Artinya data yang diolah 

memiliki residual yang berdistribusi 

normal. 

4.4 Analisis Regresi Linear 

Sederhana 

Pengujian model analisis dalam 

penelitian ini menggunakan regresi 

sederhana. Model regresi sederhana ini 

digunakan untuk membuktikan 

variabel pos laba komprehensif 

berpengaruh pada kecepatan 

penyampaian laporan keuangan. 

Berdasarkan hasil regresi 

sederhana seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 7, maka persamaan 

adalah: 

TIME = 87,296 + 2,028COMPIN 

Berdasarkan berbagai parameter 

dalam persamaan regresi mengenai 

pengaruh pos laba komprehensif pada 


keuangan perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia, maka dapat 

diberikan interpretasi sebagai berikut: 

1) Konstanta 

Nilai konstanta sebesar 87,296, 

berarti bahwa jika tidak ada 

variabel bebas pos laba 

komprehensif, maka TIME 

menunjukkan nilai sebesar 87,296. 

2) Koefisien pos laba komprehensif 

Pos laba komprehensif 

berpengaruh positif signifikan pada 


keuangan, dengan koefisien regresi 

adalah 2,028 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,048. Hal ini 


menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan penyajian satu pos laba 

komprehensif akan memerlukan 

tambahan waktu penyampaian 

laporan keuangan selama dua hari. 

3) Koefisien Determinasi 

Pos laba komprehensif memiliki 

pengaruh terhadap kecepatan 

penyajian laporan keuangan yang 

ditunjukan dengan nilai adjusted 

R 2 sebesar 0,010 yang berarti 

bahwa pos laba komprehensif 

mempengaruhi penyajian laporan 

keuangan sebesar 1% (satu persen) 

sedangkan sisanya sebesar 99% 

(sembilan puluh sembilan persen) 

kecepatan penyajian laporan 

keuangan dipengaruhi oleh faktor 

lainnya. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh bukti empiris pengaruh 

laba komprehensif pada kecepatan 


perusahaan kepada publik. Sampel 

penelitian sebanyak 316 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2008. Berdasarkan analisis data 

dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa Laba komprehensif yang diukur 

dengan jumlah item other laba 

komprehensif yang disajikan dalam 

pelaporan perubahan ekuitas 

mempunyai tingkat signifikansi 

sebesar 0,030 yang lebih kecil dari 

(0,05) dengan koefisien regresi positif 

sebesar 2,914. 

Hal tersebut menunjukkan laba 

komprehensif berpengaruh positif pada 


keuangan. Semakin banyak jumlah 

pos laba komprehensif yang disajikan 

dalam pelaporan perubahan ekuitas 

menyebabkan perusahaan semakin 

lambat untuk melaporkan laporan 

keuangannya kepada publik. 

5.2 Saran 

Penelitian ini menguji pengaruh 

laba komprehensif pada kecepatan


perusahaan publik yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2008. Pada sampel penelitian yang 

digunakan kebijakan penggunaan 

pelaporan laba komprehensif masih 

merupakan suatu yang bersifat 

voluntary report. Sehingga gambaran 

yang diterima penulis belum dapat 

memprediksi pengaruh keberadaan 

pos laba komprehensif pada 

ketepatwaktuan maupun kecepatan 

pelaporan jika kemudian pelaporan 

keuangan dengan metode 

comprehensive income menjadi 

sesuatu yang bersifat mandatory 

report. 


Ang, Robert. 1997. The Intelligent to 

Indonesian Capital Market, 1 st 

Edition. Mediasoft Indonesia. 

Ashton, H. Robert., Jhon J. Willington, 

and Robert K. Elliot, 1987. An 

Empirical Analysis of Audit Delay, 

Journal of Accounting Research, 

Vol. 25, Autumn. 

Beasley, M., 1996. An Empirical 

Analysis of The Relation Between 

The Board of Director 

Composition, Working Paper, 

University of Rochester, Penn 

State. 

Belkaoui, Ahmed. R. 2000. Teori 

Akuntansi. Edisi Terjemahan. Jilid 

1. Jakarta: Salemba Empat. 

Brigham, Eugene F dan Houston J.F. 

(2001). Dasar-Dasar Manajemen 

Keuangan, Edisi ke 8, Jakarta : 

Salemba Empat. 

Carslaw, A.P.N dan Kaplan, S.E. 1991. 

An Examination of Audit delay: 

Further evidence from New 

Zealand. Accounting and Business 

Research, Vol. 22 (82): Winter: p. 

21-32 


Chambers, Anne E, and Stephen 

H.Penman,1984. The Timeliness of 

Reporting and The Stock Price 

Reaction to Earnings 

Announcement. Journal of 

Accounting Research.p.204-220. 

Courtis, J.K, 1976. Relationship 

between timeliness in Corporate 

Reporting and Corporate 

Attributes. Accounting and 

Business Research, Vol. 6, Winter: 

p.45-56. 

Dahya. J., McConnell, J J. and 

Travlos, N.G.2002. The Cadbury 

Committee, Corporate 

Performance, and top Management 

turnover. The Journal of Finance. 

57(1): 461-483.999. 

Dastgir, Mohsen and Velashani, Ali, 

Saeedi. 2008. Comprehensive 

Income and Net Income as 

Measures of Firm Performance: 

Some Evidence for Scale Effect. 

European Journal of Economic. 

Financial and Administrative 

Sciences. Issue 12. 

Davies, B and Whittred, GP, 1980. The 

Association Between Selected 

Corporate Attributes and 

Timeliness in Corporate reporting: 

Further Analysis. Abacus, Vol 16 

(1), June: p. 48-60 

Dye, R.A, and Sridhar, S.S, 1975. 

Industry-wide Disclosure 

Dynamics. Journal of Accounting 

Research, Vol. 33, Spring, p. 157- 

174. 

Dyer, J.CIV and A.J.McHugh,1975. 

The Timeliness of The Australian 

Annual Report. Journal of 

Accounting Research; Autumn:.p. 

204-219. 

Fama, E. dan M. Jensen, 1983. 

Separation of Ownership and 

Control. Journal of Political 

Economy 88: 288-308. 


131

FASB, 1978. Statement of Financial 

Accounting Standards No. 

130:reporting Comprehensive 

Income. Stamford, Connecticut. 

FCGI, 2002. Pedoman Komite Audit 

Yang Efektif. 

Ghozali, Imam, 2006. Aplikasi Analisis 

Multivariate dengan Program SPSS. 

Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. 

Gilling, M.D, 1977. Timeliness in 

Corporate Reporting: Some Further 

Comments. Accounting and 

Business Research, 8 (29), Winter, 

p. 35-40. 

Givoly, D., and D.Palmon,1982. 

Timeliness of Annual Earning 

Announcement: Some Empirical 

Evidence. The Accouting Review 

57: July:486-508. 

Halim, Varianada, 1999. Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Audit Delay: 

Studi Empiris pada Perusahaan- 

Perusahaan di Bursa Efek Jakarta, 

Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 2 

No. 1, April p.63-75. 

Hartono, Jogiyanto. 2007. Metodologi 

Penelitian Bisnis: Salah Kaprah 

dan Pengalaman-Pengalaman. 

Yogyakarta: BPFE. 

Hilmi, Utari F.H dan Ali, Syaiful, 2008. 

Analisis Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi Ketepatan Waktu 

Penyampaian laporan Keuangan. 

Simposium Nasional Akuntansi XI. 

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. 

Standar Profesional Akuntan 

Publik. Jakarta: Salemba Empat. 


Standar Akuntansi Keuangan. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Indriantoro, Nur. dan Supomo, 

Bambang. 2002. Metode Penelitian 


Bisnis: Untuk Akuntansi & 

Manajemen. Edisi pertama. 

Cetakan kedua. Yogyakarta: BPFE. 

Jakarta Stock Exhange, 2002, website: 

http://www.jsx.co.id. 

Jensen, M, and W.Meckling,1976. 

Theory of the Firm: Managerial 

Behaviour, 

Agency, and Ownership Structure. 

Journal of Financial Economics: 

305-360. 

_____________, 1993. The Modern 

Industrial Revolution, Exit, and 

the Failure of Internal Control 

Systems. The Journal of Finance. 

48(3): 831-881. 

Jordan, Charles. E. and Clark. 

Stanley. J. 1998. Comprehensive 

Income: How Is It Being Reported 

and What Are Its Effects?. The 

Journal of Applied Business 

Research. Vol. 8. Number 2. 

Khomsiyah, 2005. “Analisis Hubungan 

Struktur dan Indeks Corporate 

Governance dengan Kualitas 

Pengungkapan”. (Desertasi). 

Yogyakarta: Universitas Gadjah 

Mada. 

Kim, Oliver., & Robert E. Verrechia. 

1994. Market Liquidity and 

Volume Around Earning 

Announcement. Journal of 

Accounting and Economics. p. 41- 

67. 

Lorsch, J.W. 1989. Pawns or 

Potentates: The Reality of 

America’s Corporate Board. Boston 

Harvard Business School Press. 

Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim, 

2007. Analisis Laporan Keuangan. 

Edisi ketiga. Yogyakarta. AMP- 

YKPN. 

Mizruchi, M. S. 1983. Who Control 

Whom? An Examination of the 

Relation between Management and

oards of Directors in Large 

American Corporation. Academy of 

Management Review. 8. p. 426- 

435. 

Na'im, Ainun,1999. Nilai Informasi 

Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan Keuangan: Analisis 

Empirik Regulasi Informasi Di 

Indonesia. Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis Indonesia. Vol. 

14.No.2.P.85-100. 

Owusu, Stephen & Ansah, 2000. 

Timeliness of Corporate Financial 

Reporting in Emerging Capital 

Market: Empirical Evidence Fram 

The Zimbabwe Stock Exchange. 

Journal Accounting and Business. 

Vol.30.p.241. 

Respati, Novita, Wening, Tyas, 2001. 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan: Studi 

Empiris di Bursa Efek Jakarta. 

(Tesis). Semarang: Program Pasca 

Sarjana Universitas Diponegoro, 

Saeedi, Ali. 1999. Examining the 

Superiority of Comprehensive 

Income to Net Income as a 

Measure of Firm Performance. 

European Journal of Economic. 

Financial and Administrative 

Sciences. 

Saleh, Rachmad, 2004. Studi Empiris 

Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek 

Jakarta. Simposium Nasional 

Akuntansi VII:p 897-910. 

Schwartz, Kenneth B., & Billy S. Soo, 

1996, The Association Between 

Auditor Change and Reporting 

Lags, Contemporary Accounting 

Research, Vol 13. 

Scott, W.R., 2000. Financial Accounting 

Theory. Second Edition. New Jersey 

: Prentice Hall. 


Sistya Rachmawati, 2008, Pengaruh 

Faktor Internal dan Eksternal 

Perusahaan Terhadap Audit Delay 

dan Timeliness. Junal Akuntansi 

dan Keuangan,Vol 10, NO.1, Mei 

2008, Hal.1-10. 

Smith, Pamela. A and Reither, Cheri. 

L. 1996. Comprehensive Income 

and the Effect of Reporting It. 

Financial Analysts Journal. Vol. 52. 

No. 6. November. p.14-19. 


Bisnis. Cetakan ke-9. Bandung: 

Alfabeta. 

Suharli, M., DAN Rachpriliani, A. 

2006. “Studi Empiris Faktor yang 

Berpengaruh terhadap Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan”. 

Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol.8 

No.1 (April): 34-55. 

Syafrudin, M. 2004. “Pengaruh 

Ketidaktepatwaktuan 

Penyampaian Laporan Keuangan 

pada Earning Response Coefficient: 

Stufi di Bursa Efek Jakarta”. 

Simposium Nasional Akuntansi VII 

Ikatan Akuntan Indonesia. Hal: 

754-776. 

Watts R. and J.L. Zimmerman. 1986. 

Positive Accounting Theory. New 

York: Prentice Hall. 

Weston F.J., and Copeland, T.E. 1995. 

Manajemen Keuangan 

(Terjemahan). Edisi 9. Jakarta: 

Binarupa Aksara. 

Wild.J.J., K.R.Subramanyam dan R.F. 

Halsey. 2003. Financial Statement 

Analysis. Eight Edition. Singapore: 

McGraw-Hill. 

Wirakusuma, Made Gede, 2006. 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Rentang Waktu 

Penyajian Laporan Keuangan 

Kepada Publik. Audi Jurnal 


133

Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1 No. 1, 

Juli p.52 – 74. 

Wolk, H.I., Tearney M.G., dan James 

L. Dodd, 2001. Accounting 

Theory: A Conceptual and 

Institutional Approach. South 

Western College Publishing, 5 th 

Edition. 

LAMPIRAN 


Zahra, S., and Peace, J. 1992. Board 

Compotion from a Stategic 

Contigency Perspective. Journal of 

Management Studies. Vol. 29. p. 

411-438. 

Tabel 1 

Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Metode Purposive 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008 393 

2 Data tidak lengkap 

Data Tidak Digunakan (outlier terlalu lama 

menunda pelaporan) 

Total sampel selama periode penelitian 304 

Sumber: www.idx.co.id, data diolah 

TIME 

COMPIN 

Valid N (listwise) 

Tabel 2 

Satistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

77 

12 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

304 23,00 149,00 89,4901 17,29782 

304 ,00 3,00 1,0822 ,96634 

304

Model 

1 

a. 


N 

Normal Parametersa,b Most Extreme 

Differences 



Tabel 3 

Uji Normalitas 


a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Model 

1 

a. 

b. 

Mean 


Absolute 

Positive 

Negative 

Tabel 4 


Tabel 5 

Koefisien Determinasi 

Unstandardiz 

ed Residual 

304 

,0000000 

17,18646923 

,222 

,198 

-,222 

1,272 

,079 

COMPIN a Variables Variables 


. Enter 

All requested variables entered. 

Dependent Variable: TIME 


,113a Adjusted Std. Error of 

R R Square R Square the Estimate 

,013 ,010 17,21490 

Predictors: (Constant), COMPIN 

b. 



135

Model 

1 

Model 

1 

Regression 

Residual 

Total 

Tabel 6 


ANOVA b 

1163,429 1 1163,429 3,926 ,048a Sum of 


89498,542 302 296,353 

90661,970 303 

a. Predictors: (Constant), COMPIN 

b. Dependent Variable: TIME 

(Constant) 

COMPIN 

a. 



Coefficients 

Tabel 7 

Uji Statistik t 


Standardized 

Coefficients 


t Sig. 

87,296 1,484 58,833 ,000 

2,028 1,023 ,113 1,981 ,048 

136 Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat Denpasar

PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI 

PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

(PKB) DI KANTOR BERSAMA SAMSAT DENPASAR 


Ni Kadek Christina 3 

Putu Kepramareni 


ABSTRACT 

Revenue from domestic potential to continue to be explored and developed is the 

tax revenue. Motor Vehicle Tax is a local tax that financed the development of the 

province. The purpose of this study was to determine the effect of moral obligation, 

qualitys and sanctions compliance tax on taxpayers pay Motor Vehicle Tax. 

The analysis technique used multiple linear regression analysis technique. 

Location of research at SAMSAT Office Denpasar Based on the analysis in mind, that 

there is a positive effect of moral obligations, quality of services and sanctions 

compliance tax on tax compliance in paying taxes on motor vehicles at the SAMSAT 

office Denpasar. 

Key words: motor vehicle tax, moral obligations, quality services, sanctions 

compliance tax. 

3Alamat Korespondensi: chris_260190@hotmail.com 


Pelaksanaan pembangunan 

nasional merupakan suatu kegiatan 

yang berkesinambungan yang 

bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Pemerintah 

membutuhkan dana yang tidak sedikit 

untuk menyelenggarakan 

pemerintahan umum dan 

melaksanakan pembangunan. Dana 

yang dibutuhkan tersebut semakin 

meningkat seiring dengan peningkatan 

kebutuhan pembangunan itu sendiri. 

Pengeluaran dapat dibiayai dengan 

dana yang berasal dari dalam negeri 

(sumber intern) maupun melalui 

pinjaman luar negeri (sumber ekstern). 

Pemerintah Indonesia terus berupaya 

mengurangi ketergantungan terhadap 

sumber ekstern tersebut sehingga 

sumber-sumber pembiayaan yang 

berasal dari dalam negeri sangat 

penting untuk terus digali dan 

ditingkatkan peranannya untuk 

kelangsungan hidup bangsa. 

Salah satu sumber penerimaan 

dari dalam negeri yang potensial untuk 

terus digali dan dikembangkan adalah 

penerimaan dari sektor pajak. Pajak 

merupakan sumber pendanaan dalam 

melaksanakan tanggung jawab negara 

untuk mengatasi masalah sosial, 

meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran serta menjadi kontrak 

sosial antara warga negara dengan 

pemerintah (Ruyadi, 2009). 

Penerimaan dalam negeri terutama 

sektor pajak diharapkan dapat 


137

erfungsi sebagai sumber pembiayaan 

utama. Tidak berlebihan apabila setiap 

tahun Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) pemerintah 

senantiasa berusaha untuk 

meningkatkan penerimaan pajak guna 

membiayai pembangunan yang 

dilaksanakan (Simanjuntak, 2009). 

Hampir seluruh daerah di Indonesia 

menggali potensi pendapatan 

daerahnya dengan pajak daerah. 

Semakin besar jumlah pajak yang 

diterima akan semakin 

menguntungkan bagi negara (Alim, 

2005). 

Upaya optimalisasi penyediaan 

dana dari sumber-sumber pajak 

daerah maupun dari retribusi daerah 

dilakukan dengan cara meningkatkan 

kinerja pemungutan serta 

penyederhanaan, penyempurnaan, dan 

penambahan jenis-jenis pajak melalui 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Dengan adanya Undang- 

Undang tersebut wajib pajak dengan 

mudah memahami dan memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Pajak 

daerah dan retribusi daerah 

merupakan sumber pendapatan 

daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah 

dan pembangunan daerah untuk 

mendapatkan otonomi daerah yang 

nyata, dinamis, serasi, dan 

bertanggung jawab. 

Pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan salah satu bentuk peran 

serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

Pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan sumber pendapatan 

daerah yang penting untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan daerah (Waluyajati, 

2004). Otonomi Daerah yang 

diberlakukan pemerintah pada masa 

sekarang ini lebih terfokus pada 

peningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang di anggap sangat penting. 

Pengembangan Potensi 

Pendapatan Dispenda Provinsi Bali 

atas nama Kepala Dinas Pendapatan 

Provinsi Bali dalam UU No 28 tahun 

2009 ada 4 potensi Pajak Daerah, 

seperti Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Pajak Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB), Pajak air bawah tanah atau 

air permukaan ABT/AP dijadikan 

potensi pendapatan daerah melalui 

Pajak. 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

merupakan salah satu pajak daerah 

yang membiayai pembangunan daerah 

Provinsi. Instansi yang menangani 

pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor adalah Dinas Pendapatan 

Daerah (Dispenda) melalui Kantor 

Bersama Sistem Administrasi 

Manunggal dibawah Satu Atap 

(SAMSAT) yang merupakan kerja sama 

tiga instansi terkait, yaitu Dispenda 

Provinsi Bali, Kepolisian RI dan 

Asuransi Jasa Raharja. 

Kantor Bersama SAMSAT 

Denpasar merupakan ujung tombak 

pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) Kota Denpasar karena pada 

instansi inilah para Wajib Pajak 

kendaraan bermotor Kota Denpasar 

melakukan pembayaran pajak 

kendaraan bermotornya, sehingga 

instansi ini seharusnya terus 

memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas. 

Self assessment system membawa 

misi dan konsekuensi perubahan 

sikap (kesadaran) warga masyarakat 

untuk membayar pajak secara 

sukarela voluntary compliance 

(Darmayanti, 2004). Masih banyak 

masyarakat yang belum sadar atas 

kewajibannya sebagai wajib pajak dan 

masih banyak upaya yang dilakukan 

agar pajak yang mereka tanggung 

tidak terlalu besar (Sari dan Nashih, 

2005). 

Kesadaran wajib pajak dapat 

dilihat dari kesungguhan dan 

keinginan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban pajaknya yang 

ditunjukkan dalam pemahaman wajib 

pajak terhadap fungsi pajak dan 

kesungguhan wajib pajak dalam 

membayar dan melaporkan pajak. 

Dalam upaya mencapai target pajak, 



perlu ditumbuhkan secara terus 

menerus kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak yang merupakan faktor 

penting bagi peningkatan penerimaan 

pajak oleh karena itu perlu secara 

intensif dikaji tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak, 

khususnya PKB. Semakin tinggi 

tingkat kepatuhan wajib pajak, 

semakin tinggi pula tingkat 

keberhasilan perpajakan (Yadnyana, 

2010). Kesadaran wajib pajak 

khususnya wajib pajak PKB masih 

sangat rendah, hal ini dapat dilihat 

dari adanya tunggakan dan denda 

yang cukup besar pada Kantor 

Bersama SAMSAT Denpasar. 

Peredaran jumlah kendaraan 

semakin meningkat dari tahun 

ketahun, dengan semakin tingginya 

jumlah kendaraan bermotor yang 

beredar di Kota Denpasar 

menyebabkan jumlah Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor semakin 

meningkat. Faktor yang memicu 

meningkatnya jumlah kendaraan 

bermotor adalah tingginya daya beli 

masyarakat, kebutuhan masyarakat 

terhadap alat transportasi, serta 

adanya kemudahan dalam proses 

untuk memiliki kendaraan bermotor. 

Dengan semakin tingginya jumlah 

kendaraan bermotor yang beredar, 

maka penerimaan pemerintah yang 

bersumber dari pajak khususnya 

Pajak Kendaraan Bermotor seharusnya 

juga akan mengalami peningkatan. 

Persentase tingkat kepatuhan diatas 

dihitung dengan membandingkan 

jumlah kendaraan bermotor yang 

terdaftar pada tahun yang 

bersangkutan dibandingkan dengan 

jumlah Wajib Pajak yang membayar 

pada tahun bersangkutan. Pada tahun 

2007 tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor sebesar 77,65 % dan di 

tahun 2008 mengalami penurunan 

menjadi 77,03 % tahun 2009 

mengalami peningkatan menjadi 77,30 

% di tahun 2010 kembali lagi 

mengalami penurunan menjadi 76,60 


% dan di tahun 2011 kembali 

mengalami peningkatan menjadi 81,96 

%. Mengingat kepatuhan Wajib Pajak 

merupakan faktor penting bagi 

peningkatan penerimaan pajak, maka 

perlu secara intensif dikaji tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan Wajib 

Pajak, diantaranya adalah kewajiban 

moral Wajib Pajak, kualitas pelayanan, 

serta sanksi perpajakan. 

Kewajiban moral adalah moral 

individu yang dimiliki oleh seseorang, 

namun kemungkinan tidak dimiliki 

oleh orang lain (Handayani, 2009:05). 

Individu yang dimaksud dalam hal ini 

adalah wajib pajak seperti misalnya 

etika, prinsip hidup, perasaan 

bersalah yang nantinya dikaitkan 

dengan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam hal ini untuk 

kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar PKB. 

Pelayanan adalah suatu proses 

bantuan kepada orang lain dengan 

cara-cara tertentu memerlukan 

kepekaan hubungan interpersonal 

agar tercipta kepuasan dan 

keberhasilan (Boediono, 2003:60). 

Pemberian pelayanan yang berkualitas 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak secara 

sukarela. Adanya perasaan puas atas 

pelayanan yang diberikan diharapkan 

akan memicu perilaku masyarakat 

yang menganggap bahwa membayar 

pajak bukan merupakan paksaan lagi, 

sehingga timbul motivasi dan 

kesadaran bagi wajib pajak untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakan 

yang pada akhirnya meningkatkan 

pendapatan asli daerah. Kantor 

Bersama SAMSAT Denpasar 

merupakan ujung tombak pelayanan 

PKB Kota Denpasar karena pada 

instansi inilah para wajib pajak PKB 

Kota Denpasar melakukan 

pembayaran pajak kendaraan 

bermotornya, sehingga instansi ini 

seharusnya terus memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas. 


139

Faktor lainnya yang 

mempengaruhi peningkatan 

kepatuhan wajib pajak adalah persepsi 

wajib pajak tentang sanksi perpajakan. 

Ali (2006) menyatakan bahwa audit 

dan sanksi merupakan kebijakan yang 

efektif untuk mencegah 

ketidakpatuhan. Dalam rangka untuk 

memajukan keadilan dan efektivitas 

sistem pajak, sanksi harus cukup 

tegas untuk mencegah 

ketidakpatuhan, mendorong wajib 

pajak untuk patuh dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya, harus lebih 

obyektif proporsional, dan digunakan 

untuk mendidik wajib pajak dan 

mendorong kepatuhan wajib pajak di 

masa depan. Dari sudut pandang 

penegakan hukum, masih banyak para 

pelanggar hukum di bidang 

perpajakan yang tidak mendapatkan 

sanksi yang memadai sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku 

(Setiyaji, 2005). 

Doran (2009) menyatakan bahwa 

hubungan antara sanksi perpajakan 

dan kepatuhan pajak murni 

merupakan hubungan yang 

instrumental, dimana fungsi dari 

sanksi pajak semata-mata untuk 

meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib 

pajak akan memenuhi kewajiban 

perpajakannya bila memandang bahwa 

sanksi perpajakan akan lebih banyak 

merugikan (Nugroho, 2006). Doran 

(2009) juga menyatakan bahwa wajib 

pajak memenuhi kewajiban pajaknya 

untuk menghindari sanksi pajak 

(seperti sanksi administrasi dan sanksi 

pidana) dimana diperkirakan biaya 

yang dikeluarkan akibat sanksi 

tersebut lebih besar dibandingkan 

kepatuhan untuk membayar pajak. 

Berdasarkan latar uraian diatas, maka 

pokok permasalahan dalam penelitian 

ini adalah apakah kewajiban moral, 

kualitas pelayanan dan sanksi 

perpajakan berpengaruh terhadap 


membayar Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) di Kantor Bersama SAMSAT 

Denpasar?. 



2.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor 

menurut Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 (Fitriandi, 2010:389) 

adalah pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 menjelaskan beberapa hal 

penting berikut ini: 

1) Pasal 1 butir 13 bahwa Kendaraan 

bermotor adalah semua kendaraan 

beroda beserta gandengannya yang 

digunakan di semua jenis jalan 

darat dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor 

atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah suatu 

sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, 

termasuk alat-alat berat dan alatalat 

besar yang dalam operasinya 

menggunakan roda dan motor dan 

tidak melekat secara permanen, 

serta kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di air. 

2) Pasal 3 butir 1 bahwa Obyek Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah 

kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. 

3) Pasal 3 butir 2, termasuk dalam 

pengertian Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah kendaraan bermotor 

beroda beserta gandengannya, 

yang dioperasikan di semua jenis 

jalan darat dan kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air 

dengan ukuran isi kotor Lima 

Gross Tonnage (GT5) sampai 

dengan Tujuh Gross Tonnage 

(GT7). 

4) Pasal 3 butir 3 bahwa dikecualikan 

dari pengertian Kendaraan 

Bermotor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) sebagai berikut: 

a) Kereta api 

b) Kendaraan Bermotor yang 

semata-mata digunakan untuk 

keperluan pertahanan dan 

keamanan negara 



c) Kendaraan Bermotor yang 

dimiliki dan/atau dikuasai 

kedutaan, konsulat, 

perwakilan negara asing dan 

asas timbal balik dan lembagalembaga 

internasional yang 

memperoleh fasilitas 

pembebasan pajak dari 

pemerintah 

d) Obyek Pajak lainnya yang 

diatur dengan Peraturan 

Daerah. 

5) Pasal 4 butir 1 bahwa Subyek 

Pajak Kendaraan Bermotor adalah 

orang pribadi atau badan yang 

memiliki dan/atau menguasai 


6) Pasal 4 butir 2 bahwa Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah orang 

pribadi atau badan yang memiliki 


2.2 Obyek Dan Subyek Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) 

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) menurut Peraturan Gubernur 

Bali Nomor 28 Tahun 2005 Bab II 

pasal 3 dan 4, menyebutkan obyek 

PKB adalah pemilik dan atau 

penguasaan kendaraan bermotor. 

Dikecualikan dari obyek pajak: 

1) Kendaraan bermotor Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Kota/Kota, Pemerintah 

Kecamatan dan Pemerintah Desa 

atau Pemerintah Kelurahan. 

2) Kendaraan bermotor Kedaulatan, 

Konsulat Perwakilan Negara Asing, 

dan Perwakilan Lembaga-lembaga 

Internasional dengan asas timbal 

balik sebagaimana berlaku untuk 

pajak negara. 

3) Kendaraan bermotor wisata 

mancanegara yang berada di 

wilayah Propinsi Bali untuk jangka 

waktu 60 hari berturut-turut. 

4) Kendaraan bermotor yang 

digunakan sebagai pemadam 

kebakaran. 

5) Kendaraan bermotor yang disegel 

atau disita oleh Negara atau 

tersangkut perkara pidana. 


Menurut Peraturan Gubernur Bali 

Nomor 28 Tahun 2005, Pasal 5, 

menyebutkan Subyek Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah: 

1) Subyek Pajak Kendaraan Bermotor 

adalah orang pribadi atau badan 

yang memiliki dan atau menguasai 


2) Wajib Pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang memiliki 


3) Yang bertanggung jawab atas 

pembayaran pajak adalah: 

a) Untuk orang pribadi adalah 

oang yang bersangkutan, 

kuasanya atau ahli warisnya. 

b) Untuk Badan adalah penguasa 

atau kuasanya. 

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Sanksi PKB 

Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan 

Pemerintah No. 65 Tahun 2001 

disebutkan bahwa: 

1) Kendaraan bermotor adalah semua 

kendaraan beroda dua atau lebih 

beserta gandengannya yang 

digunakan di semua jalan darat 

dan digerakkan oleh peralatan 

teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi 

untuk mengubah suatu sumber 

daya energi tertentu menjadi 

tenaga gerak kendaraan bermotor 

yang bersangkutan, termasuk alatalat 

berat, alat-alat besar yang 

bergerak. 

2) Pajak kendaraan bermotor adalah 

pajak yang dipungut atas 

kepemilikan kendaraan bermotor 

dan atau penguasaan kendaraan 

bermotor. 

3) Subyek pajak kendaraan bermotor 


yang memiliki dan/atau 

menguasai kendaraan bermotor. 

4) Wajib pajak kendaraan bermotor 


yang memiliki kendaraan 

bermotor. 

5) Obyek pajak kendaraan bermotor 

adalah kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. 


141

6) Dikecualikan sebagai obyek pajak 

kendaraan bermotor adalah 

kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor sebagai 

berikut: 

a) Pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah 

b) Kedutaan, konsulat, 

perwakilan Negara asing, dan 

perwakilan lembaga-lembaga 

internasional dengan asas 

timbale balik. 

c) Subyek pajak lainnya yang 

diatur dengan peraturan 

daerah 

Adapun persyaratan untuk 

membayar pajak kendaraan bermotor 

adalah: 

a) Mengisi formulir Surat 

Pendaftaran dan Pendataan 

Kendaraan Bermotor (SPPKB) 

yang sekaligus berfungsi 

sebagai pernyataan tidak 

terjadi perubahan spesifikasi 


b) Surat Tanda Kendaraan 

Bermotor (STNK) asli 

c) Bukti Pemilikan Kendaraan 

Bermotor (BPKB) asli 

d) Bukti pelunasan PKB/ Bea 

Balik Nama Kendaraan 

Bemotor (BBNKB) 

Sanksi PKB diatur dalam 

Peraturan Daerah (Perda) Propinsi 

Daerah Tingkat I Bali Nomor 28 Tahun 

2005 Pasal 15 ayat 2. Peraturan ini 

menyebutkan bahwa wajib pajak yang 

tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2 

persen sebulan dari pajak yang tidak 

atau terlambat dibayar untuk jangka 

waktu paling lama 24 bulan atas pajak 

yang tidak atau terlambat dibayar. 

2.4 Masa Pajak, Tarif Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) 

Adapun ketentuan mengenai masa 

Pajak Kendaraan Bemotor menurut 

Perda Propinsi Bali No. 1 Tahun 2004 

tentang Pajak Kendaraan Bermotor 

dalam Pasal 11 yang berbunyi: 

a) Masa pajak adalah 12 (dua 

belas) bulan berturut-turut yang 

merupakan tahun pajak dimulai 

dari saat pendaftaran 


b) Pajak yang karena suatu dan 

lain hal masa pajaknya tidak 

sampai 12 (dua belas) bulan 

maka dapat dilakukan restitusi. 

c) Bagian dari bulan yang 

melebihi 15 (lima belas) hari 

dihitung satu bulan penuh. 

Tarif pajak yang berlaku pada 

Pajak Kendaraan Bermotor adalah tarif 

sebanding/proporsional yaitu suatu 

tarif berupa persentase yang tetap 

terhadap berapapun jumlah yang 

dikenakan pajak sehingga besarnya 

pajak yang terutang proporsional 

terhadap nilai yang dikenakan pajak. 

Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 

Tahun 2006 menyatakan bahwa 

perhitungan dasar pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor berdasarkan 

perkalian nilai jual kendaraan 

bermotor dan bobot yang 

mencerminkan serta relatif kadar 

kerusakan jalan dan pencemaran 

lingkungan akibat penggunaan 

kendaraan bermotor. Bobot untuk 

menghitung dasar pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dihitung 

berdasarkan faktor-faktor yang 

meliputi: 

a) Tekanan gandar 

b) Jenis bahan bakar kendaraan 

bermotor 

c) Jenis, penggunaan, tahun 

pembuatan, dan ciri-ciri mesin 

dari kendaraan bermotor. 

Bobot sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan sebagai 

berikut: 

a) Sedan, Sedan Station, Jeep, 

Station Wegon, Minibus, Microbus, 

Bus, Sepeda Motor, dan sejenisnya 

serta alat-alat berat dan alat-alat 

besar, sebesar 1,00. 

b) Mobil Barang/ Beban, sebesar 

1,30. 

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor untuk kendaraan umum 

ditetapkan 40 persen (empat puluh 



persen) sampai 60 persen (enam puluh 

persen) dari dasar pengenaan PKB. 

SPTPD dalam peraturan Gubernur 

Bali Nomor 28 Tahun 2005 Pasal 12 

disebutkan bahwa: 

a) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD. 

b) SPTPD harus diisi dengan jelas, 

benar dan lengkap serta 

ditandatangani oleh wajib pajak 

atau orang yang diberi kuasa 

olehnya. 

c) SPTPD disampaikan ke Dinas 

Pendapatan paling lama: 

(1) 14 (empat belas) hari sejak 

pemilikan untuk kendaraan 

bermotor baru, mutasi di 

daerah 

(2) Untuk kendaraan bukan baru 

sampai dengan tanggal 

berakhir masa pajak 

(3) 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal fiskal antara daerah 

bagi kendaraan bermotor yang 

pindah dari luar daerah 

d) Apabila terjadi perubahan atas 

kendaraan bermotor dalam 

masa pajak baik perubahan 

bentuk, fungsi, maupun 

penggantian mesin suatu 

kendaraan bermotor, wajib 

dilaporkan dengan 

menggunakan SPTPD. 

Pasal 13 peraturan Gubernur Bali 

Nomor 28 Tahun 2005 menyebutkan 

bahwa SPTPD sebagaimana dimuat 

dalam pasal 12 ayat (1) ini sekurangkurangnya 

memuat: 

1) Nama dan alamat lengkap 

pemilik 

2) Jenis, merek, isi silinder, 

tahun pembuatan, warna, 

nomor rangka, dan nomor 

mesin 

3) Gandengan dan jumlah sumbu 

4) Bentuk, isi, kualitas, dan 

ukuran SPTPD ditetapkan oleh 

gubernur. 

2.3 Kewajiban Moral 

2.3.1 Pengertian Kewajiban Moral 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, moral adalah integritas dan 

martabat pribadi yang dimiliki 


manusia. Dalam Mustikasari (2007) 

kewajiban moral merupakan norma 

individu yang dipunyai oleh seseorang 

namun tidak dimiliki oleh orang lain. 

Sedangkan moral adalah 

perbuatan/ucapan/tindakan 

seseorang yang terkait dengan nilainilai 

baik dan buruk. Kewajiban 

adalah sesuatu yang harus dilakukan, 

oleh karena itu kewajiban moral 

adalah perbuatan atau tindakan yang 

harus dilaksanakan oleh seseorang 

sesuai dengan rasa yang berlaku di 

masyarakat. 

Wajib Pajak memiliki kewajiban 

moral yang sesuai dengan nilai rasa 

yang berlaku di masyarakat, maka 

wajib akan melakukan tindakan sesuai 

dengan peraturan yang ada seperti 

membayar pajak, oleh karena itu jika 

masyarakat memiliki kewajiban moral 

yang besar maka tingkat kepatuhan 

penyelesaian kewajiban perpajakannya 

juga besar sehingga keinginan 

melaporkan Surat Pemberitahuan 

(SPT) juga besar. Menurut Mustikasari 

(2007) indikator kewajiban moral 

adalah sebagai berikut: 

1) Melanggar etika 

Dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya, wajib pajak 

merasa melanggar etika yang telah 

ada, jika tidak memenuhi 

kewajiban perpajakannya 

merupakan sesuatu yang wajib 

dilakukan. 

2) Perasaan bersalah 

Dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya wajib pajak 

dituntut untuk jujur dalam 

mernghitung pajak terutangnya 

dengan benar dan melaporkan SPT 

secara tepat waktu serta 

memenuhi semua kewajiban 

pajaknya. Sehingga jika wajib 

pajak tidak memenuhi hal tersebut 

maka wajib pajak akan memiliki 

perasaan bersalah pada dirinya. 

3) Prinsip hidup 

Tiap wajib pajak memiliki prinsip 

hidup yang berbeda-beda, ada 

wajib pajak yang memiliki prinsip 


143

144 

hidup bahwa pajak merupakan hal 

yang tidak penting untuk dirinya. 

2.4 Kualitas Pelayanan 

Menurut Supadmi (2009:217) 

secara sederhana kualitas adalah 

suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa 

manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan 

pihak yang menginginkannya. Wiyono 

(2006) menyatakan kualitas adalah 

keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik 

dari suatu produk atau jasa 

menyangkut kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

yang telah ditentukan atau yang telah 

bersifat laten. 

Kualitas pelayanan merupakan 

suatu sikap atau pertimbangan global 

tentang keuangan dari suatu 

pelayanan (Adi, 2009). Menurut Gap 

theory yang diusulkan oleh 

Parasuraman, dkk (2006), bahwa 

kualitas pelayanan merupakan 

perbandingan antara harapan yang 

diinginkan oleh pelanggan dengan 

penilaian mereka terhadap kinerja 

aktual dari suatu penyediaan layanan. 

Kualitas pelayanan yang baik akan 

mendorong seseorang untuk 

memenuhi kewajibannya membayar 

pajak. 

Tiptono (2002: 70) menyatakan 

bahwa adanya lima dimensi yang 

dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kualitas jasa pelayanan, yaitu. 

1) Keandalan merupakan 

kemampuan para petugas pajak 

dalam memberikan pelayanan 

yang menjanjikan dengan segera 

dan memuaskan. Keandalan dapat 

diimplementasikan dari 

kemudahan para Wajib Pajak 

dalam memperoleh formulirformulir 

dalam melakukan 

kewajiban perpajakan, seperti 

Surat Pemberitahuan Terhutang 

(SPT). 

2) Daya tanggap merupakan 

karakteristik kecocokan dalam 

pelayanan manusia yaitu 

keinginan para petugas pajak 

untuk membantu Wajib Pajak dan 

memberikan pelayanan dengan 

tanggap. Daya tanggap dapat 


kemudahan Wajib Pajak dalam 

memperoleh penyuluhan atau 

bimbingan perpajakan dari 

petugas pajak. 

3) Jaminan, yaitu mencakup 

kemampuan, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiiliki oleh 

petugas pajak bebas dari risiko, 

bahaya atau keragu-raguan. 

Jaminan dapat diimplementasikan 

dari sikap yang ditunjukkan oleh 


4) Empati, yaitu meliputi kemudahan 

petugas pajak dalam melakukan 

hubungan komunikasi yang baik 

dan memahami para Wajib Pajak. 

Empati dapat diimplementasikan 

dari sikap yang ditunjukan oleh 


5) Bukti langsung, yaitu meliputi 

fasilitas fisik, pegawai, 

perlengkapan, dan komunikasi. 

Bukti langsung tersebut dapat 


kenyamanan Wajib Pajak dengan 

fasilitas pada kantor pajak. 

2.5 Sanksi Perpajakan 

Menurut Mardiasmo (2009:47), 

sanksi perpajakan merupakan 

jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan 

(norma perpajakan) akan 

dituruti/dipatuhi, dengan kata lain 

sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah (preventif) agar Wajib Pajak 

tidak melanggar norma perpajakan. 

Dalam Undang-undang perpajakan 

dikenal dua macam sanksi 

perpajakan, yaitu sanksi administrasi 

dan sanksi pidana. Sanksi 

administrasi merupakan pembayaran 

kerugian negara, khususnya yang 

berupa denda, bunga, dan kenaikan. 

Sanksi pidana merupakan sanksi 

berupa siksaan atau penderitaan. 

Sanksi merupakan suatu alat terakhir 

atau benteng hukum yang digunakan 

fiskus agar norma perpajakan 

dipatuhi. Sanksi perpajakan 

dikenakan kepada wajib pajak yang 

Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak 


tidak patuh dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Doran (2009) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa hubungan antara 

sanksi perpajakan dan kepatuhan 

pajak murni merupakan hubungan 

yang instrumental, dimana fungsi dari 

sanksi pajak semata-mata untuk 

meningkatkan kepatuhan pajak. 

Menurut James (2004), tujuan utama 

dari adanya perpajakan adalah lebih 

kepada untuk meningkatkan 

penerimaan negara bukan untuk 

memberatkan warganya. Wajib Pajak 

akan memenuhi kewajiban 

perpajakannya bila memandang bahwa 

sanksi perpajakan akan lebih banyak 

merugikannya (Nugroho, 2006). Doran 

(2009) juga mengatakan, bahwa Wajib 

Pajak memenuhi kewajiban pajaknya 

untuk menghindari sanksi pajak 

(seperti sanksi administrasi dan sanksi 

pidana) dimana diperkirakan biaya 

yang dikeluarkan akibat sanksi 

tersebut lebih besar dibandingkan 

kepatuhan untuk membayar pajak. 

Pandangan tentang sanksi 

perpajakan tersebut diukur dengan 

indikator sebagai berikut (Yadnyana, 

2010). 

1) Sanksi administratif yang 

dikenakan bagi pelanggar aturan 

pajak cukup berat. 

2) Sanksi pidana yang dikenakan bagi 

pelanggar aturan pajak cukup 

berat. 

3) Pengenaan sanksi yang cukup berat 

merupakan salah satu sarana 

untuk mendidik Wajib Pajak. 

4) Sanksi pajak harus dikenakan 

kepada pelanggarnya tanpa 

terkecuali. 

5) Pengenaan sanksi atau pelanggaran 

pajak dapat dinegosiasikan. 

2.6 Kepatuhan Perpajakan Wajib 

Pajak PKB 

Kepatuhan menurut Kamus 

Umum Bahasa Indonesia berarti 

tunduk atau patuh pada ajaran atau 

aturan (Badudu dan Zain, 1995). 

Kepatuhan perpajakan didefinisikan 

sebagai suatu keadaan dimana wajib 


pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya. Dalam hubungannya 

dengan kepatuhan wajib pajak maka 

pengertian kepatuhan atas 

pemenuhan kewajiban pajak 

kendaraan bermotor adalah suatu 

ketaatan untuk melakukan ketentuanketentuan 

atau aturan-aturan 

perpajakan khususnya Pajak 

Kendaraan Bermotor seperti yang telah 

digariskan dalam Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan 

Daerah Propinsi Bali Nomor 28 Tahun 

2005 yang wajib dan harus 

dilaksanakan oleh wajib pajak. 

Kepatuhan perpajakan yang 

dikemukakan oleh Nowak sebagai 

suatu iklim kepatuhan dan kesadaran 

pemenuhan kewajiban perpajakan 

tercermin dalam situasi (Devano, 

2006:110) sebagai berikut. 

1) Wajib Pajak paham atau berusaha 

untuk memahami semua 

ketentuan peraturan perundangundangan 

perpajakan. 

2) Mengisi formulir pajak dengan 

lengkap dan jelas. 

3) Menghitung jumlah pajak yang 

terutang dengan benar. 

4) Membayar pajak yang terutang 

tepat pada waktunya. 

Kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan bagi wajib pajak 

kendaraan bermotor menurut 

Peraturan Daerah Propinsi Daerah 

Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 2004 


1) Tepat waktu dalam menyampaikan 

Surat Pemberitahuan Pajak 

Kendaraan Bermotor (SPPKB), 

Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang Daerah (SPTPD). 

2) Tidak mempunyai tunggakan 

pajak untuk Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB). 

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman 

karena melakukan tindakan 

pidana dibidang perpajakan dalam 

jangka waktu 10 tahun terakhir. 


145


2.7.1 Pengaruh Kewajiban Moral 

pada Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak dalam Membayar Pajak 


Kewajiban moral merupakan moral 

individu yang dimiliki seseorang yang 

kemungkinan tidak dimiliki oleh orang 

lain, dalam hal ini adalah Wajib Pajak 

PKB. Seperti misalnya etika, prinsip 

hidup, perasaan bersalah yang 

nantinya dikaitkan dengan 

pemenuhan kewajiban perpajakan 

dalam hal ini untuk kepatuhan 

pelaporan Wajib Pajak PKB. Dengan 

moral yang sehat dan kejujuran yang 

terbebas dari pengaruh negatif, Wajib 

Pajak dapat memenuhi kewajiban 

dalam perpajakan (Handayani, 2009). 

Tingkat kepatuhan pajak akan 

menjadi lebih tinggi ketika Wajib Pajak 

memiliki kewajiban moral yang lebih 

kuat (Ho, 2009). Berdasarkan uraian 

diatas maka hipotesis yang 


H1: Kewajiban moral berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) di 



2.7.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan 




Meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak dapat dilakukan melalui 

peningkatan kualitas pelayanan 

(Danuta, 2009). Pelayanan yang baik 

menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak 

meningkat (Suryadi, 2006). Pelayanan 

adalah suatu proses bantuan kepada 

orang lain dengan cara-cara tertentu 

yang memerlukan kepekaan dan 

hubungan interpersonal agar 

terciptanya kepuasan dan 

keberhasilan. Pelayanan kepada 

pelanggan di katakan bermutu apabila 

memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan atau semakin kecil 

kesenjangan antara pemenuhan janji 

dengan harapan pelanggan adalah 

semakin mendekati ukuran bermutu. 

Menyediakan jasa secara konsisten 

kepada pelanggan adalah pelayanan 

bermutu. pelayanan yang berkualitas 

harus dapat memberikan keamanan, 

kenyamanan, kelancaran, dan 

kepastian hukum kepada pelanggan 

(Yadnyana, 2010). Jika kualitas 

pelayanan meningkat maka akan 

berdampak pada kepatuhan Wajib 

Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan (Suryadi, 2006). 

Berdasarkan uraian diatas maka 


H2: Kualitas pelayanan Kantor 

Bersama SAMSAT Denpasar 

bepengaruh positif terhadap 


membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) di Kantor 


2.7.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan 

padaTingkat Kepatuhan Wajib 



Sanksi adalah hukuman negatif 

kepada orang yang melanggar 

peraturan, dan denda adalah 

hukuman dengan cara membayar 

uang karena melanggar peraturan dan 

hukum yang berlaku, sehingga dapat 

dikatakan bahwa sanksi denda adalah 

hukuman negatif kepada orang yang 

melanggar peraturan dengan cara 

membayar uang. Undang-undang dan 

peraturan secara garis besar berisikan 

hak dan kewajiban, tindakan yang 

diperkenankan dan tidak 

diperkenankan oleh masyarakat. Agar 

undang-undang dan peraturan 

tersebut dipatuhi, maka harus ada 

sanksi bagi pelanggarnya, demikian 

halnya untuk hukum pajak. Undangundang 

pajak dan peraturan 

pelaksanaannya tidak memuat jenis 

penghargaan bagi WP yang taat dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan 

baik berupa prioritas untuk 

mendapatkan pelayanan publik 

ataupun piagam penghargaan. 

Walaupun WP tidak mendapatkan 

penghargaan atas kepatuhannya 

dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan, WP akan dikenakan 



anyak hukuman apabila alfa atau 

sengaja tidak melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

WP akan mematuhi pembayaran 

pajak bila memandang sanksi denda 

akan lebih banyak merugikannya. 

Semakin banyak sisa tunggakan pajak 

yang harus dibayar WP, maka akan 

semakin berat bagi WP untuk 

melunasinya. Oleh sebab itu sikap 

atau pandangan WP terhadap sanksi 

denda diduga akan berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan WP dalam 

membayar pajak. Hal ini sangat 

relevan jika digunakan sebagai 

variabel bebas dalam penelitian ini. 

Bukti empiris seperti penelitian 

Purnomo (2008), telah menunjukkan 

bahwa sikap wajib pajak terhadap 

sanksi berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan 

uraian diatas maka hipotesis yang 


H3: Sanksi perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib 


Kendaraan Bermotor (PKB) di 



III. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah Wajib Pajak PKB yang terdaftar 

di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar 

per Mei 2011. Minimal wajib pajak 

yang terdaftar sejak Januari 2009 

yaitu sejumlah 609.525 orang wajib 

pajak. Metode penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode accsidental sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila orang yang kebetulan 

ditemui di pandang cocok sebagai 

sumber data (Sugiyono, 2009). 

Wajib pajak PKB yang digunakan 

sebagai sampel diperoleh berdasarkan 

perhitungan penentuan sampel 

dengan rumus slovin (Husein, 

2008:67), yaitu: 


n = N/(1+Ne 2) .............................(1) 

Keterangan: 

n : Jumlah anggota sampel 

N : Jumlah anggota populasi 

e : Nilai kritis (batas ketelitian 0,1) 

Berdasarkan kriteria tersebut, 

jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sejumlah 100 

(seratus) Wajib Pajak PKB. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah. 

1) Wawancara, yaitu metode 

pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab dengan 

wajib pajak maupun fiskus 

mengenai hal-hal terkait dengan 

penelitian. Data yang diperoleh 

melalui wawancara yaitu sejarah 

dan tugas masing-masing bagian 

di Kantor Bersama SAMSAT 

Denpasar serta responden tersebut 

bukan orang ketiga (biro 

jasa/calo). 

2) Kuesioner yaitu metode yang 

digunakan untuk memperoleh 

data primer yang relevan dengan 

obyek penelitian berupa 

serangkaian pernyataan atau 

pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Data 

yang diperoleh dari metode ini 

adalah peneliti memperoleh 

jawaban dari hasil pengisian 

kuesioner oleh Wajib Pajak 

kendaraan bermotor seputaran 

variabel yang akan diteliti yaitu 

pernyataan mengenai pengaruh 

kewajiban moral, kualitas 

pelayanan dan sanksi perpajakan 

pada tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor pada kantor 



1) Kewajiban Moral (X1) 

Kewajiban moral diukur 

menggunakan 3 pertanyaan, 

dinilai dengan menggunakan skala 


147

likert yang dimodifikasi 1-4 

(Irianto, 2005). 

2) Kualitas Pelayanan (X2) 

Kualitas pelayanan diukur 


dinilai dengan skala likert yang 

dimodifikasi 1-4 (Irianto, 2005). 

3) Sanksi Perpajakan (X3) 

Sanksi perpajakan diukur 




4) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Untuk mengukur kepatuhan wajib 


Kendaraan Bermotor 




3.5 Teknik Analisis Data 

1) Uji Validitas 

Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 

2009:172). Uji validitas dapat 

dilakukan dengan menghitung korelasi 

antara skor masing-masing butir 

pertanyaan dengan skor total. Apabila 

koefisien korelasi positif dan lebih 

besar dari 0,3 dengan tingkat 

kepatuhan alpha 0,05 maka indikator 

tersebut dikatakan valid (Sugiyono, 

2009:178). 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabel berarti seberapa besar 

suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama 

(Sugiyono, 2009:184). Suatu 

variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach alpha 

lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 

2009). 

3) Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki 

distribusi normal (Ghozali, 

2009:147). Metode yang 

digunakan adalah dengan 

statistik Kolmogorov Smirnov. 

Residual berdistribusi normal 

apabila sig > alpha. 

b) Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan 

untuk mengetahui apakah 

model regresi di temukan 

adanya korelasi antar variabel 

bebas (Independen) (Ghozali, 

2009:95). Jika nilai tolerance 

lebih dari 10 persen atau VIF 

Kurang dari 10, maka di 

katakan tidak ada 

multikolinearitas. 

4) Uji Model (Goodness Of Fit) 

Ketepatan fungsi Regresi sample 

dalam menaksir nilai aktual dapat 

diukur dengan Goodness Of Fit-nya . 

Secara statistik, setidaknya ini dapat 

diukur dari Adjusted R 2 dan Uji 

Statistik F. 

a) Uji Adjusted R-Square 

Digunakan untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan 

variabel-variabel independen 

dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali 2009). 

b) Uji statistik F-test 

Uji statistik F bertujuan untuk 

mengetahui kelayakan model 

regresi linear berganda sebagai 

alat analisis yang menguji 

pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Bila 

nilai signifikansi

Secara parsial, pengujian hipotesis 

dilakukan dengan uji t-test. Menurut 

Ghozali (2005:84) uji statistik t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Apabila tingkat 

signifikansi < α 0,05 maka secara 

parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

IV HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Uji Statistik 

1) Uji Validitas 


menunjukkan bahwa semua nilai 

pearson correlation untuk masingmasing 

peryataan tentang kewajiban 

moral, kualitas pelayanan, sanksi 

perpajakan dan kepatuhan wajib pajak 

PKB lebih besar dari 0,30. Hal ini 

berarti bahwa masing-masing 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah 

valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas (Tabel 2) 

(Lampiran) menunjukkan bahwa nilai 

cronbach alpha>0,60, hal ini berarti 

bahwa instrumen yang digunakan 

adalah reliabel. 

3) Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Dari hasil uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov Test pada Tabel 

3 (Lampiran) menunjukkan bahwa 

berdasarkan nilai Sig (2-tailed), 

dapat dilihat bahwa Sig (2-tailed) 

(0,199) > dari level of significant 

(0,05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa residual berdistribusi 

normal. 

b) Uji Multikolinearitas 


dapat dilihat bahwa nilai tolerance 

masing-masing variabel memiliki 

nilai VIF di bawah 10 dan nilai 

tolerance diatas 0,10 sehingga dapat 


disimpulkan bahwa tidak terjadi 

hubungan multikolinearitas antar 

variabel bebas tersebut. 

4) Uji Model (Goodness Of Fit) 

a) Adjusted R 2 


menunjukan Besarnya nilai 

adjusted R 2 sebesar 0,837 yang 

berarti variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan 

oleh variabilitas variabel independen 

sebesar 83,7 %. Sedangkan sisanya 

16,3 % dijelaskan oleh variabel 

lainnya yang tidak dimasukkan 

dalam model regresi. 

b) Uji Statistik F 

Berdasarkan Tabel 6 (Lampiran), 

hasil uji menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi F (0,000) < α (0,05). 

Dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh kewajiban 

moral, kualitas pelayanan, dan 

sanksi perpajakan dalam 

membayar pajak PKB di kantor 

bersama SAMSAT Denpasar layak 

(fit). 

5) Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan Tabel 7 (Lampiran), 

dapat ditulis persamaan regresi linier 


Y = 0,103 + 0,522X1 + 0,124X2 + 

0,735X3 

Berdasarkan hasil perhitungan 

menggunakan SPSS pada Tabel 7 

(Lampiran) ketiga variabel 

independen, yaitu kewajiban moral, 

kualitas pelayanan dan sanksi 

perpajakan berpengaruh signifikan 

pada kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar Pajak kendaraan bermotor, 

dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,000 untuk semua variabel 

independen. 

4.2 Pembahasan Hasil Pengujian 

Hipotesis 

4.2.1 Pengaruh Kewajiban Moral 





149

Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh nilai koefisien regresi untuk 

variabel kewajiban moral sebesar 

0,522 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 (lebih kecil dari 0,05) sehingga 

hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa Kewajiban moral berpengaruh 

positif dapat diterima. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Agustini (2008) 

yang menyatakan kewajiban moral 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak. 

4.2.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan 



Kendaraan Bermotor (PKB 






hipotesis kedua yang menyatakan 

bahwa Kewajiban moral berpengaruh 


ini sesuai dengan teori yang telah 

dipaparkan dan penelitian sebelumnya 

yang menyebutkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh 

Diatnyani (2011) yang menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak. 

4.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan 

padaTingkat Kepatuhan Wajib 








hipotesis ketiga yang menyatakan 

bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh 


ini konsisten dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Purnomo (2008) 

yang menyatakan bahwa sanksi 

perpajakan berpengaruh positif pada 

kepatuhan Wajib Pajak. 


5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 

uraian pada pembahasan sebelumnya, 

maka dapat diperoleh simpulan bahwa 

kewajiban moral, kualitas pelayanan 

dan sanksi perpajakan berpengaruh 

positif pada kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) di Kantor Bersama 

SAMSAT Denpasar. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas 

maka Kantor Bersama SAMSAT 

Denpasar diharapkan mampu 

meningkatkan kondisi gedung, 

teknologi, sikap baik dan sopan 

terhadap wajib pajak, lebih 

memperhatikan kebutuhan wajib 

pajak, memberikan bimbingan dan 

penyuluhan serta memberikan 

penjelasan tentang perubahan 

peraturan perpajakan kepada para 

Wajib Pajak. 


Adi, Putra. 2009. Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kinerja 

Kerelasian Nasabah. Jurnal 

Ekonomi Bisnis, 14 (2): h: 151-160, 

Malang: Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang. 

Ali et al. 2001. The Effects of Tas Rates 

and Enforcement Policies on 

Taxpayer Compliance: A Study of 

Self-Employed Taxpayers. Antlantic 

Economic Journal, Vol. 29, No. 2: 

June. 

Alim, Setiadi. 2005. Perencanaan 

Pajak Penghasilan Yayasan yang 

Bergerak di Bidang Pendidikan. 

Jurnal Akuntansi dan Teknologi 

Informasi, IV (2). 



Anonim. 2000. Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2000. Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 

Anonim. 2009. Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009. Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

Badudu dan Zain. 1995. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka. 

Boediono. 2003. Pelayanan Prima 

Perpajakan. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta. 

Danuta, A. Nitecki. 1997. Measuring 

Service Quality. Journal of 

Marketing. Associate University 

Librarian, Yale University Library. 

Devano, Sony. 2006. Perpajakan: 

Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: 

Prenanda Media Group. 

Doran, Michael. 2009. “Tax Penalties 

and Tax Complience”, Harvard 

Journal on Legislation 

(www.ssrn.com), Vol 46: p 111- 

161. 

Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto, 

dan Agus Puji Priyono. 2010. 

Kompilasi Undang-Undang 

Perpajakan. Jakarta: Salemba 

Empat. 

Handayani, I G. A. Ayu Ngr Adhi. 

2009. Pengaruh Tanggung Jawab 

Moral dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepatuhan pelaporan 

Wajib Pajak Badan Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Denpasar Barat. 

Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi 


Udayana 

http://puslit.petra.ac.id/journals/a 

ccounting/ 

Husein Umar. 2008. Metode Penelitian 

untuk Skripsi dan Tesis Bisnis 


Edisi Kedua. Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada. 

Ho, Daniel. 2009. A Study of Hongkong 

Tax Complience Ethics. 

Internasional Business Research, 2 

(4). 

Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis 




Irianto, Selamet Edi. 2005. Politik 

Perpajakan: Membangun 

Demokrasi Negara, UII Pres, 

Yogyakarta. 

James, S. and Alley, C. 2004. Tax 

Compliance, Self-Assessment and 

Tax Administration. Journal of 

Finance and Management in Public 

Service, Vol. 2, No. 2: p 27-42. 

Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi 

Revisi 2009. Yogyakarta: C.V ANDI 

OFFSET. 

Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap 

Wajib Pajak pada Pelaksanaan 

Sanksi, Denda, Pelayanan Fiskus 

dan Kesadaran Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

(Studi Empiris terhadap wajib 

pajak orang pribadi di kota 

Semarang). Tesis Magister 

Akuntansi Program Pascasarjana 


Parasuraman, Zeithaml, Berry. 1985. 

A Conceptual Model of Service 

Quality Its Implication Future 

Research. Journal of Marketing, 49: 

h: 41-50. 

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 

1 Tahun 2004 Tentang Pajak 

Kendaraan Bermotor. 


Tahun 2005 Tentang Pajak 



151


Tahun 2006 Tentang Perhitungan 

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama 


Purnomo, Adi. 2008. Pengaruh 

Kesadaran wajib pajak, Persepsi 

wajib pajak tentang sanksi 

perpajakan dan Hasrat Membayar 

Pajak Terhadap Kepatuhan wajib 

pajak (studi empiris terhadap 

wajib pajak yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak Gubeng 

Surabaya). Skripsi Sarjana 

Jurusan Akuntansi Universitas 

Trunojoyo. 

Ruyadi, M.Khoiru. 2009. Dampak 

Persepsi Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan Terhadap Manajemen 

Perpajakan. Jurnal Akuntansi dan 

Bisnis, 9 (1): h: 61-70, Malang: 


Brawijaya. 

Sari, Puput Tri Komala and Moh. 

Nashih. 2005. Degree of Tax Payers 

Complience and Tax Tarif: The 

Testing on The Impact of Income 

Types. Simposium Nasional 

Akuntansi, SNA ( VIII ) Solo. 

Simanjuntak, Timbul Hamonangan. 

2009. Kepatuhan Pajak (Tax 

Complience) dan Bagi Hasil Pajak 

dalam Perekonomian di Jawa 

Timur. 



Supadmi, Ni luh. 2009. Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak Melalui 

Kualitas Pelayanan. Audi Jurnal 

Akuntansi dan Bisnis, 4 (2): h:214- 

219, Denpasar: Fakultas Ekonomi 

Universitas Udayana. 

Suryadi. 2006. Model Hubungan 

Kausal Kesadaran, Pelayanan, 

Kepatuhan Wajib Pajak dan 

Pengaruhnya Terhadap Kinerja 

Penerimaan Pajak: Suatu Survei di 

Wilayah Jawa Timur . Jurnal 

Keuangan Publik, 4(1): h:105-121. 

Undang-Undang nomor 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Jakarta. 

Wiyono, Slamet. 2009. Studi Tentang 

Kualitas Pelayanan dan Kepuasan 

Konsumen di Rumah Sakit Islam 

Menisrenggo Klaten. Jurnal 

Manajemen Daya Saing, 2 (2): h: 

188-197. 

Yadnyana, I Ketut. 2009. Pengaruh 

Moral dan Sikap Wajib Pajak pada 

Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di 

Kota Denpasar. Denpasar: Skripsi 


Udayana 



LAMPIRAN 

Variabel Item 

pernyataan 

Kewajiban P1 

Moral (X1) P2 

P3 

Kualitas P1 

Pelayanan P2 

(X2) 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 

P10 

P11 

P12 

P13 

P14 

P15 

P16 

P17 

P18 

Sanksi 

P1 

Perpajakan P2 

(X3) 

P3 

Kepatuhan P1 

Wajib Pajak P2 

Kendaraan P3 

Bermotor P4 

(Y) 

P5 

P6 


Tabel 1 

Hasil Uji Validitas 

Koefisien 

Korelasi 

0,95 

0,91 

0,97 

0,99 

0,95 

0,81 

0,91 

0,93 

0,87 

0,89 

0,94 

0,87 

0,96 

0,87 

0,91 

0,91 

0,90 

0,94 

0,88 

0,89 

0,92 

0,93 

0,91 

0,93 

0,98 

0,91 

0,77 

0,96 

0,92 

0,88 

Tabel 2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 

alpha 

Kewajiban Moral 0,93 

Kualitas pelayanan 0,98 

Keterangan 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 


153

154 

Sanksi Perpajakan 0,91 

Kepatuhan Wajib Pajak PKB 0,95 

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas (Kolmogorv-Smirnov Test) 


N 

Normal Parametersa ,b 

Most Extreme 

Differences 



Model 

1 

Model 

1 

Mean 


Absolute 

Positive 

Negative 


b. Calculated from data. 

Tabel 4 


Sanksi Perpajakan, 

Kewajiban Moral, 

Kualitas Pelayanan a 

Variables Entered 


b. Dependent Variable: Kepatuhan WP PKB 

Tabel 5 


Unstandardiz 

ed Residual 

100 

.0000000 

1.65367109 

.107 

.096 

-.107 

1.074 

.199 

Variables 

Removed Method 

. Enter 

.918a Adjusted Std. Error of 

R R Square R Square the Estimate 

.842 .837 1.67931 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. 

Dependent Variable: Y 

Pengaruh Supervisi, Profesionalisme, Tingkat pendidikan, dan Komunikasi dalam Tim pada Kinerja Auditor 

Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali

Model 

1 

Model 

1 

Regression 

Residual 

Total 


Tabel 6 


ANOVA b 

1446.719 3 482.240 171.002 .000a Sum of 


270.728 96 2.820 

1717.447 99 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

(Constant) 

X1 

X2 

X3 

a. 

Dependent Variable: Y 

Tabel 7 

Uji Statistik t dan Uji Multikolonieritas 



Coefficients Coefficients 

Collinearity Statistics 


t Sig. Tolerance VIF 

.103 1.133 .091 .928 

.522 .109 .273 4.791 .000 .505 1.981 

.124 .019 .389 6.484 .000 .456 2.193 

.735 .110 .383 6.660 .000 .497 2.014 


155

PENGARUH SUPERVISI, PROFESIONALISME, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN 

KOMUNIKASI DALAM TIM PADA KINERJA AUDITOR PERWAKILAN BADAN 

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI BALI 

Ni Nyoman Ristya Prayanti 

I Ketut Sujana 4 

Universitas Udayana Denpasar 

ABSTRACT 

Along with increased competition and global change, professional auditors in the 

present and future will come prepared to face an increasingly heavy audit 

assignment. For that much needed efforts to inprove the Performance of auditorsin 

order to support the success of auditors in performing their duties and functions 

well. Efforts in improving the quality of performance for each profession to be an 

important theme for professional organizations in maintaining the existence and 

public trust. A good performance certainly is not formed for granted, but is determine 

the effect of supervision, professionalism, level of performance audit of Bali Provincial 

Legislative BPKP. 

The population in this study is BPKP Bali Provincial Legislative auditors. 

Sampling method used was purposive sampling, while data collected by the survey 

method is by questionaire technique. Target respondents in this study were 98 

respondents, but the data can be processed respondents who were 82 respondents 

answers. The results of multiple linear regression analysis showed that the variable 

performance of auditors can be explained by the variable supervision, 

professionalism, level of education, and communication within the team at 77,6 

percent, while the remaining 22,4 percent is explained by other factors not included in 

the model. T statistical test result showed that the supervision, professionalism, level 

of education, and communication within the team positive and significant effect on the 

performance of auditors. 

Key words: supervision, professionalism, level of education, communication within 

the team, performance of auditors. 

4Alamat Korespondensi: ketutsujana_fe@yahoo.com 


Siklus manajemen pemerintahan 

menunjukkan bahwa Badan 

Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) merupakan 

Lembaga Pemerintahan Non 

Departemen (LPND) yang mempunyai 

tugas pemerintahan di bidang 

pengawasan dan pembangunan 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 

52 keputusan Presiden Nomor 103 

tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Non Departemen. Menurut Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, BPKP adalah aparat 

pengawasan intern pemerintah yang 

bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden yang melakukan pengawasan 

intern terhadap akuntabilitas 

keuangan negara (pasal 50) atas 

kegiatan pemerintah (pasal 50) yang 

156 Pengaruh Supervisi, Profesionalisme, Tingkat pendidikan, dan Komunikasi dalam Tim pada Kinerja Auditor 


meliputi kegiatan: lintas sektoral, 

kebendaharaan umum negara, dan 

penugasan dari Presiden. Pasal 59 

juga menyebutkan bahwa BPKP 

adalah instansi Pembina Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

dan jabatan fungsional auditor yang 

meliputi: penyusunan pedoman teknis, 

sosialisasi, pembimbingan dan 

konsultasi , serta peningkatan 

kompetensi auditor. 

Upaya dalam meningkatkan 

kinerja untuk setiap profesi menjadi 

tema penting bagi organisasi profesi 

dalam menjaga keberadaan dan 

kepercayaan masyarakat. Auditor 

BPKP sebagai auditor internal 

pemerintah harus meningkatkan 

kinerjanya baik untuk kebutuhan 

masa kini maupun antisipasi 

kebutuhan masa yang akan datang 

(Sumardi dan Hardiningsih, 2002). 

Kinerja auditor menunjukkan tingkat 

auditor dalam mencapai hasil (output) 

terutama dilihat dari sisi kualitas dan 

kuantitasnya. Tingginya tingkat 

kemampuan auditor sangat 

mempengaruhi kinerja audit yang 

menunjukkan bahwa bila auditor 

memiliki perilaku profesional yang 

lebih besar, ia akan efektif dalam 

mencerminkan kinerja audit yang 

lebih tinggi, begitupun sebaliknya 

(Baotham, 2007). 

Kinerja adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu (Laksmi, 

2010). Kinerja auditor merupakan 

tindakan atau pelaksanaan tugas 

pemeriksaan yang telah diselesaikan 

oleh auditor dalam kurun waktu 

tertentu. Pengertian kinerja auditor 

menurut Mulyadi (2002:11) adalah 

kemampuan auditor dalam 

melaksanakan penugasan 

pemeriksaan (examination) secara 

obyektif atas laporan keuangan suatu 

perusahaan atau organisasi lain 

dengan tujuan untuk menentukan 

kewajaran laporan keuangan agar 


sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan dan hasil 

usaha perusahaan. Kalbers dan 

Forgarty dalam Laksmi (2010) 

mengemukakan bahwa kinerja auditor 

sebagai evaluasi terhadap pekerjaan 

yang dilakukan oleh atasan, rekan 

kerja, diri sendiri, dan bawahan 

langsung. Peningkatan kinerja auditor 

merupakan aspek yang penting, 

karena keberhasilan suatu instansi 

atau perusahaan dapat tercapai 

dengan upaya dan kualitas sumber 

yang dimilikinya. Begitu juga dengan 

BPKP, keberhasilan BPKP dalam 

mengemban misi pemeriksaan sangat 

tergantung dari upaya dan kualitas 

para auditornya. 

Kinerja yang baik tentunya tidak 

terbentuk begitu saja, namun 

ditentukan oleh banyak faktor. Guna 

menunjang keberhasilan dalam 

menjalankan tugas dan fungsi, 

sangatlah diperlukan kinerja auditor 

BPKP yang baik dan berkualitas. 

Sebagai seorang auditor internal harus 

mampu menerapkan profesionalisme, 

kemampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki dalam melaksanakan 

penugasan audit untuk menghasilkan 

audit yang berkualitas (Marganingsih 

dan Martani, 2002). Adanya keahlian 

dan kemampuan dalam melaksanakan 

pemeriksaan dan pengawasan akan 

dapat mengetahui kekeliruan serta 

penyimpangan yang merupakan salah 

satu bagian kompetensi seorang 

auditor. Kinerja auditor yang baik dan 

berkualitas ini diharapkan dapat 

meminimalisasi penyimpangan 

penggunaan anggaran. Jadi, bisa 

dikatakan bahwa segi sumber daya 

manusia (SDM) berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. 

Kegiatan supervisi dalam standar 

pekerjaan lapangan dikatakan bahwa 

pekerjaan harus direncanakan sebaik– 

baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

Supervisi adalah tindakan mengawasi 

atau mengarahkan penyelesaian 

pekerjaan. Penelitian Laksmi (2010) 


157

menunjukkan bahwa supervisi 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor. Kemampuan supervisor 

terlihat dalam memberikan bantuan 

teknis dan dukungan pada perilaku 

karyawan. Demikian juga dengan iklim 

partisipatif yang diciptakan oleh 

supervisor dapat memiliki pengaruh 

substansial daripada melakukan 

partisipasi dalam suatu keputusan 

spesifik karena merasa mendapat 

perhatian dan dukungan yang cukup 

dari atasannya (Luthans dalam 

Laksmi, 2010). Salah satu bentuk dari 

supervisi adalah mentoring (pelatihan) 

yang didefinisikan sebagai proses 

membentuk dan mempertahankan 

hubungan yang berkembang, 

berlangsung secara intensif dari 

karyawan senior (pementor) dan 

karyawan junior (Chandra, 2006). 

Setiap internal auditor diharapkan 

dapat melaksanakan tugas utamanya 

dengan baik sehingga sangat 

diperlukan peranan supervisi dari lini 

pimpinan SPI. 

Salah satu syarat utama yang 

harus dimiliki seseorang auditor dalam 

menjalankan tugasnya adalah 

mempertahankan sikap 

profesionalisme. Profesionalisme 

mengacu pada prilaku, tujuan atau 

kualitas yang memberi karakteristik 

atau menandai suatu profesi atau 

orang yang profesional. Penelitian 

Satyawati (2009), Laksmi (2010) dan 

Suarniti (2010) menunjukkan bahwa 

profesionalisme berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. Auditor yang 

memiliki pandangan profesionalisme 

yang tinggi akan memberikan 

kontribusi yang dapat dipercaya oleh 

para pengambil keputusan baik pihak 

internal maupun pihak eksternal 

perusahaan. Selain itu dengan 

profesionalisme yang tinggi kebebasan 

auditor dalam menjalankan tugasnya 

akan semakin terjamin. Profesi auditor 

merupakan profesi kepercayaan yang 

hanya dapat bertahan jika dapat 

menjaga dan memegang teguh amanat 

yang diberikan masyarakat (Fadhila, 

2009). Profesionalisme meliputi 

kemampuan penguasaan baik secara 

teknis maupun secara teoritis bidang 

keilmuan dan ketrampilan yang 

berhubungan dengan tugasnya 

sebagai pemeriksa. Gambaran tentang 

profesionalisme seorang auditor, 

tercermin dalam lima hal, yaitu: 

pengabdian pada profesi, kewajiban 

sosial, kemandirian, kepercayaan 

terhadap peraturan profesi dan 

hubungan dengan rekan seprofesi 

(Lestari dan Cahyono, 2003). 

Auditor harus senantiasa 

bertindak sebagai seorang ahli di 

bidang akuntansi dan bidang auditing 

dalam melaksanakan audit untuk 

dapat sampai pada pernyataan 

pendapat (Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI), 2001:210.1). Pencapaian keahlian 

tersebut dimulai dari pendidikan 

formalnya, yang diperluas melalui 

pengalaman–pengalaman selanjutnya 

dalam praktik audit. Penelitian 

Satyawati (2009) menunjukkan 

pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja 

audit. Beragamnya jenjang pendidikan 

dan bidang studi pilihan 

mencerminkan kemampuan masing– 

masing anggota tim dalam 

memberikan kontribusi pada kualitas 

dan proses pekerjaan itu sendiri. 

Tingkat pendidikan yang ditempuh 

oleh auditor akan berdampak pada 

kualitas dan proses pekerjaan itu 

sendiri. Hal tersebut didukung dengan 

adanya penelitian yang dilakukan oleh 

Aprilia (2008) dan yang menemukan 

bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja auditor. Berdasar dari 

pernyataan tersebut dapat dikatakan 

bahwa tingkat pendidikan auditor 

sangatlah penting karena auditor yang 

memiliki tingkat pendidikan yang 

memadai akan dapat menjalankan 

tugasnya secara efektif dan efisien. 

Pengertian komunikasi dalam satu 

kelompok, menurut Ivancevich dan 

Matteson (1987) dalam 

Halimatusyadiah (2003) adalah 

pengiriman informasi oleh salah 

seorang anggota kelompok kepada 

158 Pengaruh Supervisi, Profesionalisme, Tingkat pendidikan, dan Komunikasi dalam Tim pada Kinerja Auditor 


anggota yang lain dengan 

menggunakan simbol-simbol tertentu. 

Sebagai seorang auditor tentu tidak 

terlepas dari proses komunikasi dan 

selalu dituntut untuk melakukan 

komunikasi baik dengan klien maupun 

dengan karyawan profesional dan 

klerikal dalam perusahaan. Putusnya 

komunikasi antar auditor dapat 

memberi pengaruh kurang baik 

terhadap kinerja auditor, selain itu 

dapat menimbulkan konsekuensi yang 

membahayakan perusahaan dan juga 

menghambat kemampuan auditor 

untuk menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik (Hammer dan Gavin, 

1983 dalam Halimatusyadiah, 2003). 

Komunikasi yang terjalin diantara 

anggota tim audit menjadi aktivitas 

yang sangat fundamental untuk 

mencapai hasil akhir dalam audit. 

Komunikasi antar staf tim audit 

merupakan aktivitas pokok dalam 

rangka menggabungkan berbagai 

informasi mengenai perolehan bukti 

audit, pelaksanaan prosedur audit dan 

pelaksanaan audit lainnya yang akan 

menjadi produk akhir, yaitu hasil 

audit yang berkualitas. Adanya 

kelancaran komunikasi dalam tim 

audit maka kecenderungan 

menurunnya kinerja auditor dalam 

penugasan audit dapat diperkecil atau 

dihindari (Halimatusyadiah, 2003). 

Penelitian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja auditor 

telah banyak dilakukan. Misalnya 

penelitian Satyawati (2009) yang 

menunjukkan bahwa profesionalisme, 

etika profesi, tingkat pendidikan, dan 

pengalaman kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

auditor, penelitian Laksmi (2010) yang 

menunjukkan bahwa variabel 

supervisi, profesionalisme, tingkat 

pendidikan, dan pengalaman kerja 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja auditor, serta 

penelitian Suarniti (2010) yang 

menunjukkan bahwa profesionalisme, 

etika profesi, tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, dan budaya kerja 

secara serempak berpengaruh 


terhadap kinerja auditor. yang 

menunjukkan bahwa variabel 

profesionalisme dan tingkat 

pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja auditor 

Perwakilan BPKP Provinsi Bali. 

Penelitian ini meneliti pengaruh 

variabel supervisi, profesionalisme, 

tingkat pendidikan dan komunikasi 

dalam tim pada kinerja auditor 





Teori keagenan menjelaskan 

hubungan antara agen (pihak 

manajemen suatu perusahaan) dengan 

principal (pemilik). Hubungan agensi 

ada ketika salah satu pihak (principal) 

menyewa pihak lain (agen) untuk 

melaksanakan suatu jasa , dan dalam 

hal itu, mendelegasikan wewenang 

untuk membuat keputusan kepada 

agen tersebut (Anthony dan 

Govindarajan, 2005:269). Principal 

merupakan pihak yang memberikan 

amanat kepada agen untuk 

melakukan suatu jasa atas nama 

principal, sementara agen adalah pihak 

yang diberi mandat, dengan demikian 

dapat disimpulkan agen bertindak 

sebagai pihak yang berkewenangan 

mengambil keputusan, sedangkan 

principal ialah pihak yang 

mengevaluasi informasi. 

Implementasi teori keagenan 

dapat berupa kontrak kerja yang 

mengatur proporsi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak dengan 

memaksimumkan utilitas, sehingga 

diharapkan agen bertindak 

menggunakan cara-cara yang sesuai 

kepentingan principal. Pada penelitian 

ini, perusahaan bertindak sebagai 

principal, sementara auditor 

independen merupakan agen. 

2.2 Kinerja Auditor 

Kalbers dan Foganty dalam 

Rahmiati dan Kusuma (2004) 

mendefinisikan kinerja sebagai 

evaluasi terhadap pekerjaan yang 


159

dilakukan melalui atasan langsung, 

rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan 

langsung. Kinerja auditor merupakan 

hasil kerja yang dicapai oleh auditor 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan 

padanya dan menjadi salah satu tolak 

ukur yang digunakan untuk 

menentukan apakah suatu pekerjaan 

yang dilakukan baik atau sebaliknya 

(Zaenal dalam Laksmi, 2010). Berdasar 

pernyataan tersebut dapat dinyatakan 

apabila seseorang dapat 

melaksanakan tugas atau pekerjaan 

yang diberikan dengan baik dan sesuai 

harapan organisasinya, maka dapat 

dikatakan bahwa orang tersebut 

memiliki kinerja atau prestasi kerja 

yang baik pula. 

Ukuran yang digunakan dalam 

menentukan kinerja adalah ukuran 

kuantitatif dan ukuran kualitatif 

(Bastian, 2001:336-338). Ukuran 

tersebut menggambarkan tingkat 

pencapaian sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan elemen indikator 

sebagai berikut. 

1) Indikator masukan (input), yaitu 

segala sesuatu yang dibutuhkan 

agar mampu menghasilkan produk 

baru, baik barang dan jasa yang 

meliputi sumber daya manusia, 

informasi, dan kebijakan. 

2) Indikator keluaran (outputs), yaitu 

sesuatu yang diharapkan langsung 

dicapai dari suatu kegiatan yang 

berupa fisik dan nonfisik. 

3) Indikator hasil (outcomes), yaitu 

segala sesuatu yang 

mencerminkan berfungsinya 

keluaran kegiatan pada jangka 

menengah. 

4) Indikator manfaat (benefit), yaitu 

sesuatu yang terkait dengan 

tujuan akhir dari pelaksanaan 

kegiatan. 

5) Indikator dampak (impacts), yaitu 

pengaruh yang ditimbulkan, baik 

yang positif maupun negatif, pada 

setiap tingkat indikator. 

160 

2.3 Supervisi 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

dalam (SA seksi 311, PSA No. 05) 

menyatakan supervisi mencakup 

pengarahan usaha asisten dalam 

mencapai tujuan audit dan penentuan 

apakah tujuan tersebut tercapai. 

Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SPKN) merupakan pedoman 

yang digunakan oleh BPK RI untuk 

melaksanakan kegiatan audit 

menyatakan dalam standar pengerjaan 

lapangannya bahwa pekerjaan harus 

direncanakan dengan sebaik–baiknya 

dan jika digunakan tenaga asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

Supervisi tersebut dimaksudkan 

untuk menilai dan mencapai hasil 

pemeriksaan sesuai dengan standar, 

pedoman, petunjuk pelaksanaan, 

petunjuk teknis, dan program 

pemeriksaan yang telah ditetapkan. 



H1: Supervisi berpengaruh positif dan 

signifikan pada kinerja auditor 


2.4 Profesionalisme 

Hardjana (2002:21) menyatakan 

bahwa seseorang disebut profesional 

apabila ia menjalani profesinya sesuai 

dengan keahlian yang dimiliki. 

Seorang auditor yang menjalankan 

tugas profesi dengan sungguh– 

sungguh maka kinerjanya akan 

optimal. Pencapaian hasil kerja 

auditor, baik secara kuantitas maupun 

kualitas memerlukan auditor–auditor 

yang memiliki profesionalisme yang 

tinggi, yaitu mempunyai suatu 

keandalan dalam pelaksana tugas agar 

terlaksana dengan mutu tinggi dan 

waktu yang tepat serta cermat. 



H2: Profesionalisme berpengaruh 

positif dan signifikan pada kinerja 

auditor Perwakilan BPKP Provinsi 

Bali. 



2.5 Tingkat Pendidikan 

Standar umum auditing 

mengemukakan bahwa audit harus 

dilaksanakan oleh seseorang atau 

lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai 

auditor, sehingga dalam melakukan 

auditing diperlukan pendidikan formal. 

Tingkat pendidikan yang memadai, 

akan mempermudah seorang auditor 

dalam menjalankan profesinya dengan 

seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini 

tentu akan berpengaruh pada kinerja 

dimana dapat diindikasikan dari 

jumlah temuan dan kualitas hasil 

pemeriksaannya (Laksmi, 2010). 



H3: Tingkat pendidikan berpengaruh 


auditor. 

2.6 Komunikasi dalam Tim 

Furtwengler dalam Negari (2009), 

menyatakan bahwa komunikasi dalam 

tim sangat dibutuhkan untuk bisa 

menghasilkan kinerja yang baik. 

Semakin lancar komunikasi yang 

dilakukan maka semakin cepat 

terbinanya hubungan kerja. Putusnya 

komunikasi antar auditor dapat 

memberi pengaruh kurang baik 

terhadap kinerja auditor, selain itu 

dapat menimbulkan konsekuensi yang 

membahayakan perusahaan dan juga 

menghambat kemampuan auditor 

untuk menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik (Hammer dan Gavin, 

1983 dalam Halimatusyadiah, 2003). 

Seseorang yang tidak dapat 

melakukan komunikasi maka sulit 

baginya untuk membina hubungan 

kerja dengan orang lain, oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan membina kerja sama 

akan ditentukan oleh keberhasilannya 

dalam melakukan komunikasi. 



H4: Komunikasi dalam tim 


pada kinerja auditor. 



3.1 Sampel dan Responden 

Sampel dalam penelitian ini 

ditentukan melalui teknik purposive 

sampling dengan kriteria penentuan 

sampel adalah auditor yang berstatus 

PNS, bersertifikasi Diklat Auditor 

Ahli/Terampil dan sudah pernah 

melaksanakan tugas pemeriksaan 

lebih dari satu kali. 

Responden yang terpilih dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 98 

orang responden dimana responden 

tersebut adalah auditor yang berstatus 

PNS dengan pertimbangan bahwa 

auditor–auditor tersebut telah 

memenuhi syarat sebagai responden 

penelitian dan telah melakukan audit 

sesuai ketentuan sertifikasi yang 

ditetapkan oleh institusi. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel independen yang 

digunakan pada penelitian ini adalah: 

supervisi (X1), profesionalisme (X2), 

tingkat pendidikan (X3), komunikasi 

dalam tim (X4). Variabel dependen 

pada penelitian ini adalah kinerja 

auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi 

Bali. 


3.3.1 Analisis Regresi Linear 

Berganda 

Penelitian ini diawali dengan 

pengujian instrumen penelitian yaitu 

dengan menguji validitas dan 

reliabilitas. Agar hasil perhitungan 

dapat diinterpretasikan dengan 

akurat, dilakukan pengujian asumsi 

klasik yang meliputi uji normalitas, 

multikolinearitas, dan 

heterokedastisitas. Selanjutnya data 

dianalisis dengan regresi linear 

berganda dan dinyatakan dalam 

persamaan: 

Y= + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ℮..(1) 

Keterangan: 

Y : Kinerja auditor 

: Nilai intersep konstan 


161

β1–β4: Koefisien regresi dari X1, X2, 

X3, dan X4 

X1 : Supervisi 

X2 : Profesionalisme 

X3 : Tingkat pendidikan 

X4 : Komunikasi dalam tim 

℮ : Variabel pengganggu 

Model persamaan regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini 

diasumsikan linier dan diuji dengan 

tingkat signifikansi 5 persen, uji ini 

menggunakan uji satu sisi. 

3.3.2 Uji Kelayakan model 

Uji kelayakan model (model fit) 

dilakukan dengan uji F. 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menunjukkan 

rata-rata dan deviasi standar dengan N 

adalah banyak kuesioner yang diolah 

yaitu sebanyak 82 kuesioner. Ratarata 

(mean) merupakan cara yang 

paling umum digunakan untuk 

mengukur nilai sentral dari suatu 

distribusi data yang diteliti. Tabel 1 

(Lampiran) memperlihatkan nilai 

minimum, nilai maksimum, mean, dan 

deviasi standar dari variabel supervisi 

yaitu masing-masing 15,40, 56,51, 

39,592, dan 11,566. Variabel 

profesionalisme memiliki nilai 

minimum 20,87, nilai maksimum 

68,64, mean 49,371, dan deviasi 

standarnya sebesar 14,012. Variabel 

tingkat pendidikan memiliki nilai 

minimum 6,00, nilai maksimum 23,46, 

mean 17,032, dan deviasi standarnya 

sebesar 4,875. Variabel komunikasi 

dalam tim memiliki nilai minimum 

3,00, nilai maksimum 11,61, mean 

8,638, dan deviasi standarnya sebesar 

2,579. Variabel kinerja auditor 

memiliki nilai minimum 18,98, nilai 

maksimum 61,45, mean 45,826, dan 

deviasi standarnya sebesar 13,461. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil perhitungan 

analisis data yang diperoleh dengan 

bantuan software SPSS 15, maka 

162 

rangkuman hasil analisis regresi 

ditunjukkan dalam Tabel 2 (Lampiran). 

Berdasarkan hasil uji regresi linear 

berganda diatas, dapat dilihat bahwa 

semua koefisien variabel bebas bernilai 

positif yaitu X1, X2, X3, X4 sebesar 0, 

242, 0,503, 0,550, 0,840. Hal ini 

berarti bahwa variabel supervisi, 

profesionalisme, tingkat pendidikan, 

dan komunikasi dalam tim 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor. Hasil uji F (F test) 

menunjukkan bahwa nilai F hitung 

sebesar 71, 347 dengan p value 0,000 

yang lebih kecil dari α (0,05), ini 

berarti model yang digunakan pada 

penelitian ini adalah layak. Hasil ini 

memberikan makna bahwa keempat 

variabel independen mampu 

memprediksi atau menjelaskan 

fenomena kinerja auditor Perwakilan 

BPKP Provinsi Bali. Penelitian ini juga 

menghasilkan nilai adjusted R 2 

sebesar 0,776 yang berarti bahwa 77,6 

persen variabel kinerja auditor dapat 

dijelaskan oleh variabel supervisi, 

profesionalisme, tingkat pendidikan, 

dan komunikasi dalam tim, sedangkan 

sisanya 22,4 persen dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang tidak masuk ke 

dalam model penelitian. 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Hasil uji statistik t (uji hipotesis) 

menunjukkan besar pengaruh variabel 

independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel 

independen. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa 

variabel supervisi berpengaruh positif 

dan signifikan pada kinerja auditor. 

Hal ini terlihat dari nilai β sebesar 

0,242 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 yang berarti dibawah α 

(0,05). Hasil penelitian ini mendukung 

hasil penelitian Laksmi (2010) yang 

menyatakan bahwa supervisi 

berpengaruh signifikan pada kinerja 

auditor. Supervisi merupakan 

tindakan mengawasi atau 

mengarahkan penyelesaian pekerjaan. 

Supervisi yang dilakukan saat 

pemeriksaan berlangsung 



dimaksudkan untuk menilai dan 

mencapai hasil pemeriksaan sesuai 

dengan standar, pedoman, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis, dan 

program pemeriksaan yang telah 

ditetapkan.Supervisi dapat 

memberikan feedback atau masukanmasukan 

bagi auditor untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan. 


variabel profesionalisme berpengaruh 

positif dan signifikan secara statistik 

pada kinerja auditor. Hal ini terlihat 

dari dari nilai β sebesar 0,503 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,004 

yang berarti dibawah α (0,05). Hasil 

penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Satyawati (2009), Laksmi 

(2010), dan Suarniti (2010) yang 

menyatakan bahwa profesionalisme 


pada kinerja auditor. Profesionalisme 

auditor meliputi baik secara teknis 

maupun teoritis di bidang keilmuan 

dan keterampilan yang ada hubungan 

dengan tugas pemeriksaan. Adanya 

keahlian dan kemampuan dalam 

melaksanakan pemeriksaan akan 

dapat mengetahui kekeliruan serta 

penyimpangan yang merupakan salah 

satu bagian kompetensi seorang 

auditor. Profesionalisme seorang 

auditor sangat mendukung dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas-tugasnya 


variabel tingkat pendidikan 


pada kinerja auditor. Hal ini terlihat 

dari nilai β sebesar 0,550 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang 

berarti dibawah α (0,05). Hasil 

penelitian ini mendukung hasil 

penelitian dari Satyawati (2009), 

Laksmi (2010), dan Suarniti (2010) 

yang menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan pada kinerja auditor. 

Seorang auditor memiliki kewajiban 

untuk memelihara dan meningkatkan 

kemampuan serta pengetahuannya 

melalui pendidikan formal ataupun 

tidak formal yang disebut pendidikan 


profesional berkelanjutan. Tingkat 

pendidikan berpengaruh positif pada 

kinerja auditor dikarenakan dengan 

tingkat pendidikan yang memadai, 

seorang auditor tentu dapat 

menjalankan profesinya seefektif dan 

seefisien mungkin. Hal ini tentu akan 

berpengaruh pada jumlah temuan dan 

hasil pemeriksannya. 


variabel komunikasi dalam tim 


pada kinerja auditor. Hal ini dilihat 

dari nilai β sebesar 0,840 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,012 

yang berarti dibawah α (0,05). Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Negari (2009) yang 

menyatakan bahwa komunikasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja frontliner. Komunikasi 

merupakan faktor penentu dalam 

membina kerjasama yang baik dalam 

tim auditor. Komunikasi dibutuhkan 

untuk bisa menghasilkan kinerja yang 

baik. Komunikasi yang terjalin 

diantara anggota tim audit menjadi 

aktivitas yang sangat fundamental 

untuk mencapai hasil akhir audit. 

Adanya komunikasi berarti adanya 

pertukaran informasi antar auditor, 

dengan begitu kecukupan informasi 

yang menyangkut tersedianya 

informasi yang akurat dan tepat waktu 

sesuai dengan yang dibutuhkan pun 

terpenuhi. 


5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data 

dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan 


1) Supervisi berpengaruh positif dan 

signifikan pada kinerja auditor 


2) Profesionalisme berpengaruh 


auditor Perwakilan BPKP Provinsi 

Bali. 

3) Tingkat pendidikan terbukti 



163

pada kinerja auditor Perwakilan 

BPKP Provinsi Bali. 

4) Komunikasi dalam tim terbukti 


pada kinerja auditor Perwakilan 

BPKP Provinsi Bali. 

5.2 Saran 

Penelitian selanjutnya dapat 

melakukan penelitian dengan 

menggunakan variabel yang sama 

namun pada obyek penelitian yang 

berbeda, misalnya pada Perwakilan 

BPKP di luar Provinsi Bali, sehingga 

dapat diperbandingkan output yang 

dihasilkan, yaitu mengenai pengaruh 

variabel supervisi, profesionalisme, 

tingkat pendidikan, dan komunikasi 

dalam tim pada kinerja auditor 

Perwakilan BPKP di luar Provinsi Bali 

dengan auditor Perwakilan BPKP 

Provinsi Bali. 


Agoes, Sukrisno. 2000. Auditing. Edisi 

ke-3. Jakarta: Lembaga Penerbit 


Indonesia. 

Anthony dan Govindarajan. 2005. 

Management Control System. Buku 

2. Jakarta: Salemba Empat. 

Aprilia, Ayu. 2008. Pengaruh 

Profesionalisme, Etika Profesi, 

Tingkat Pendidikan dan 

Pengalaman Kerja terhadap 

Kinerja Auditor pada Perwakilan 

BPK RI Denpasar. Skripsi Jurusan 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Udayana, Denpasar. 

Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan. 2010. Profil 

Organisasi. Jakarta. 

Baotham, Sumintorn. 2007. Effects of 

Professionalism on Audit Quality 

and Self-image of CPAs in 

Thailand. 

International Journal of Business St 

164 

rategy. Thailand: Source Volume: 7 

Source Issue: 2. 

Chandra, Kris Ferdinand. 2006. 

Pengaruh Tindakan Supervisi 

terhadap Kinerja Auditor Internal 

dengan Motivasi Kerja sebagai 

Variabel Intervening (Studi 

Empiris Pada PT. Bank ABC). 

Tesis Program Studi Magister 

Sains Akuntansi Universitas 

Diponegoro. 

Fadhila, Nheila. 2009. Pengaruh 

Profesionalisme Auditor Terhadap 

Pertimbangan 

Tingkat Materialitas dalam Proses 

Pengauditan Laporan (Survei Pada 

Auditor di KAP Wilayah Surakarta 

dan Yogyakarta). Skripsi Fakultas 

Ekonomi Universitas 

Muhamadiyah Surakarta. 

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis 


Edisi ke-2. Semarang: Universitas 

Diponogoro. 

Halim, Abdul. 2003. Auditing 1. Dasar 

– dasar Audit Laporan Keuangan. 

Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN. 

Hardjana, Agus M. 2002. Pekerja 

Profesional. Yogyakarta: Kanisius. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2001. 



Jusup, Al Haryono. 2001. Auditing 

(Pengauditan). Yogyakarta: STIE 

YKPN. 

Laksmi, Dian. 2010. Pengaruh 

Supervisi, Profesionalisme, Tingkat 

Pendidikan, dan Pengalaman Kerja 

terhadap Kinerja Auditor BPK RI 

Perwakilan Provinsi Bali. Skripsi 


Udayana. 



Lestari dan Cahyono. 2003. Komitmen 

Organisasi dan Kepuasan Kerja 

Sebagai Mediasi Hubungan 

Profesionalisme dengan Intensi 

Keluar (Studi Empiris Pada 

Internal Auditor Perusahaan 

Manufaktur di Indonesia). 

Simposium Nasional Akuntansi VI 

Surabaya. 

Marganingsih dan Martani. 2002. 

Analisis Variabel Anteseden 

Perilaku Auditor 

Internal dan Konsekuensinya 

terhadap Kinerja: Studi Empiris 

pada Auditor di Lingkungan Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah – 

Lembaga Pemerintah Non 

Departemen. Jurnal Riset 

Akuntansi Indonesia, Vol 5, No. 3. 

Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi 

Keenam. Buku 1. Jakarta: 


Negari, Purnawinati. 2009. Pengaruh 

Budaya Organisasi, Komunikasi 

dan Stres Kerja terhadap Kinerja 

Frontliner pada PT. Telkomsel Bali. 

Skripsi Fakultas Ekonomi 


Rahmiati dan Kusuma. 2004. 

Hubungan antara Mentoring 

dengan Roles Stress dan Job 

Outcomes dalam Lingkungan 

Akuntan Publik. Simposium 


Nasional Akuntansi VII. Denpasar. 

2-3 Desember 2004. 

Satyawati, Mega Made. 2009. 

Pengaruh Profesionalisme, Etika 

Profesi, Tingkat Pendidikan, dan 

Pengalaman Kerja terhadap 

Kinerja Auditor (Studi Kasus pada 

BPKP Perwakilan Provinsi Bali). 



Singleton, Hall. 2007. Information 

Technology Auditing and 

Assurance. Buku 1. Jakarta: 


Suarniti, Dewi Kadek. 2010. Pengaruh 

Profesionalisme, Etika Profesi, 

Tingkat Pendidikan, Pengalaman 

Kerja, dan Budaya Kerja Auditor 

terhadap Kinerja Auditor pada 

Kantor Akuntan Publik di Bali. 



Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian 


Sumardi dan Hardiningsih. 2002 

Pengaruh Pengalaman terhadap 

Profesionalisme serta Pengaruh 

Profesionalisme terhadap Kinerja 

dan Kepuasan Kerja : Studi Kasus 

Auditor BPKP Semarang. Jurnal 

Bisnis dan Ekonomi. 

Idjurnal.blogspot.com 


165

166 

PENGARUH GENDER, PELATIHAN, PENGALAMAN, DAN DISIPLIN 

KERJA AUDITOR PADA RENTANG WAKTU PENYELESAIAN AUDIT 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI BALI 

Luh Putri Mas Mirayani 

Ni Wayan Rustiarini 5 


ABSTRACT 

Timeliness of submission of financial statements can be traced from the audit 

delay, namely the length of time the completion of the audit as measured from the 

date of the closing fiscal year until the date of issuance of audit reports. The purpose 

of this paper is to investigate the relationship between gender, training, experience, 

and discipline with audit delay. 

This research was carried out at the Bali province with respondent from auditor 

at the Bali Public Accountant Offices. Data was collected by questionnaire and was 

analyzed with multiple regression analysis. The results indicated that gender do not 

have significant effect on audit delay, but other variables which are training, 

experience, and discpline have significant effect on audit delay. This finding gives 

contribution for auditor in public accountant offices about importance of training, 

experience, and discipline to reduce the length of time of audit reports. 

Keywords: experience, gender, timeliness 

5Alamat Korespondensi: rusti_arini@yahoo.co.id 


Seiring dengan bertambahnya 

perusahaan yang menjual sahamnya 

ke masyarakat, permintaan atas 

laporan keuangan yang diaudit juga 

semakin meningkat. Laporan 

keuangan yang disampaikan secara 

berkala merupakan sumber informasi 

dan memberikan bahan pertimbangan 

bagi para pengguna dalam 

pengambilan keputusan. Hal ini 

tentunya akan meningkatkan peran 

akuntan publik mengingat setiap 

perusahaan yang telah go public wajib 

untuk menyampaikan laporan 

keuangan yang telah diaudit kantor 

akuntan publik yang independen. 

Laporan keuangan auditan dapat 

meningkatkan kepercayaan pihakpihak 

yang berkepentingan 

(stakeholders) atas informasi yang 

disampaikan pada laporan keuangan. 

Oleh karena itu, audit atas laporan 

keuangan perlu dilakukan agar para 

pengguna laporan keuangan merasa 

lebih yakin atas kualitas laporan 

keuangan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 

2002) menyebutkan empat 

karakteristik kualitatif yang harus 

terdapat pada laporan keuangan yaitu 

dapat dipahami, relevan, andal, dan 

dapat diperbandingkan. Untuk 

mendapatkan informasi yang relevan, 

salah satu kendala yang sering 

dihadapi adalah kendala 

ketepatanwaktuan. Hal ini sesuai 

PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan 

Pengaruh Gender, Pelatihan, Pengalaman dan Disiplin Kerja Auditor pada Rentang Waktu Penyelesaian 

Audit Kantor Akuntan Publik di Bali

Keuangan paragraf 43, yaitu apabila 

terdapat penundaan yang tidak 

semestinya dalam pelaporan, maka 

informasi yang dihasilkan akan 

kehilangan relevansinya. Manfaat dari 

kandungan informasi yang ada dalam 

laporan keuangan dapat semakin 

berkurang seiring dengan berjalannya 

waktu sehingga suatu informasi tidak 

relevan lagi digunakan dalam 

pengambilan keputusan. Oleh karena 

itu perusahaan harus memperhatikan 

ketepatwaktuan penyampaian laporan 

keuangan. Semakin cepat informasi 

disampaikan maka semakin besar 

kandungan informasi yang cepat 

diketahui oleh pihak pengguna 

sehingga semakin cepat pula dalam 

pengambilan keputusan. 

Badan Pengawas Pasar Modal 

Laporan Keuangan (Bapepam-LK) 

melalui lampiran SK Ketua Bapepam 

No. 80/PM/1996 mewajibkan setiap 

perusahaan publik untuk 

menyampaikan laporan keuangan 

tahunan perusahaan dan laporan 

audit independennya kepada Bapepam 

selambat-lambatnya 120 hari setelah 

tanggal laporan tahunan perusahaan. 

Selain itu, Bapepam semakin 

memperketat peraturan sejak 30 

September 2003 melalui lampiran 

Surat SK Ketua Bapepam No. Kep 

36/PM/2003 yang menyatakan bahwa 

laporan keuangan tahunan disertai 

dengan laporan akuntan dengan 

pendapat yang lazim harus 

disampaikan kepada Bapepam 

selambat-lambatnya pada akhir bulan 

ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan 

keuangan tahunan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa 

ketepatwaktuan penyampaian laporan 

keuangan merupakan hal yang sangat 

penting bagi perusahaan go public di 

bursa efek. 

Ketepatwaktuan penyampaian 

laporan keuangan dipengaruhi oleh 

lamanya proses audit yang dilakukan 

dan rentang waktu penyampaian 

laporan keuangan auditan oleh auditor 

independen. Rentang waktu 

penyelesaian audit menunjukkan 


lamanya waktu yang digunakan 

auditor dalam menyelesaikan 

pekerjaan auditnya. Rentang waktu 

diukur dari tanggal penutupan tahun 

buku perusahaan hingga tanggal 

diterbitkannya laporan audit (Halim, 

2000). Wirakusuma (2006) 

menyatakan bahwa rentang waktu 

penyelesaian laporan audit (audit 

delay) diukur berdasarkan lamanya 

hari yang dibutuhkan untuk 

memperoleh laporan keuangan auditor 

independen atas audit laporan 

keuangan perusahaan sejak tanggal 

tutup buku, yaitu per 31 Desember 

sampai tanggal opini audit yang 

tercantum pada laporan auditor 

independen. Semakin pendek rentang 

waktu penyelesaian audit maka 

perusahaan semakin cepat 

melaporkan laporan keuangan 

sehingga pengambilan keputusan 

ekonomi juga semakin cepat. 

Sebaliknya, semakin panjang rentang 

waktu penyelesaian audit maka 

pengambilan keputusan akan semakin 

lama. 

Menurut Dyer dan Hugh (1975), 

lamanya waktu audit laporan 

keuangan dipengaruhi beberapa faktor 

seperti terdapatnya hal-hal yang tidak 

disepakati oleh manajemen klien dan 

auditor, masalah-masalah akuntansi 

dan auditing. Selain itu, proses audit 

merupakan proses sistematis sehingga 

memerlukan waktu cukup lama untuk 

menyelesaikan tugas. Meskipun 

demikian, auditor dapat 

memperpanjang rentang waktu 

penyelesaian audit untuk memenuhi 

standar dan meningkatkan kualitas 

audit sehingga membutuhkan waktu 

yang lebih lama. Hal ini sesuai 

Standar Profesional Akuntan Publik 

(IAI, 2004) yang menyatakan bahwa 

auditor perlu memiliki perencanaan 

atas aktivitas yang akan dilakukan, 

pemahaman memadai atas struktur 

pengendalian internal, serta bukti 

yang kompeten sebagai dasar 

menyatakan pendapat pada laporan 

keuangan. Audit juga dilaksanakan 

dengan penuh kecermatan dan 


167

ketelitian, dengan alat-alat 

pengumpulan bukti yang cukup 

memadai sehingga proses audit 

memerlukan waktu yang lebih 

panjang. Dapat dikatakan bahwa 

apabila auditor melakukan audit 

dengan standar yang tinggi maka 

memerlukan waktu yang lebih lama, 

demikian juga sebaliknya (Subekti dan 

Widiyanti, 2004). 


membuktikan pengaruh gender, 

pelatihan, pengalaman, dan disiplin 

kerja auditor terhadap rentang waktu 

penyelesaian audit Kantor Akuntan 

Publik di Bali. Penelitian ini dilakukan 

mengingat masih terbatasnya 

penelitian di Indonesia yang mengulas 

tentang pengaruh gender, pelatihan, 

pengalaman, dan disiplin kerja auditor 

terhadap rentang waktu penyelesaian 

audit di kantor akuntan publik. Oleh 

karena itu topik ini merupakan hal 

yang penting dan menarik untuk 

diteliti lebih lanjut. Selain itu, 

beberapa penelitian sebelumnya lebih 

banyak membahas pengaruh faktor 

spesifik perusahaan terhadap rentang 

waktu penyelesaian audit seperti 

ukuran, umur perusahaan, likuiditas, 

profitabilitas, solvabilitas, pelaporan 

item-item luar biasa (Saleh, 2004; 

Wirakusuma, 2006; Almilia dan 

Setiady, 2006). 

Gender adalah pembedaan sifat 

dan perilaku, peran, fungsi, dan 

tanggung jawab antara laki-laki dan 

perempuan dari aspek sosial, budaya, 

dan psikologis. Isu gender ini turut 

berimplikasi dalam bidang pekerjaan, 

tidak terkecuali pada profesi akuntan. 

Gender dikatakan sebagai salah satu 

faktor individu yang mempengaruhi 

kinerja seseorang. Hasil penelitian 

Radityastuti (2011) menunjukkan 

bahwa wanita umumnya memiliki 

kecendrungan bekerja lebih tekun dan 

rapi sehingga berpengaruh pada 

rentang waktu penyelesaian auditnya. 

Selain itu, seorang auditor juga 

dituntut untuk selalu meningkatkan 

kemampuan yang dimilikinya melalui 

pelatihan-pelatihan. Hal tersebut 

168 

dapat membantu auditor apabila 

menemui kendala dalam 

melaksanakan tugasnya, serta dapat 

melaksanakan tugasnya seefektif dan 

seefisien mungkin. 

Persyaratan profesional lain yang 

dituntut dari auditor adalah 

pengalaman bekerja sebagai auditor, 

yaitu pengalaman auditor dalam 

melakukan pemeriksaan laporan 

keuangan baik dari segi lamanya 

waktu, maupun banyaknya penugasan 

yang pernah dilakukan. Seseorang 

yang melakukan pekerjaan sesuai 

dengan pengalaman yang dimiliki akan 

memberikan hasil yang lebih baik 

daripada yang tidak memiliki 

pengalaman yang cukup dalam 

tugasnya. Auditor yang memiliki 

pengalaman tinggi dipandang dapat 

lebih cepat dalam menyelesaikan 

penugasan audit yang diberikan. 

Selain pengalaman, tingkat 

kedisiplinan para auditor dalam 

melaksanakan tugasnya juga dianggap 

turut berpengaruh terhadap rentang 

waktu penyelesaian audit. Apabila 

seorang auditor memiliki tingkat 

disiplin kerja yang tinggi maka segala 

tugas yang dilaksanakannya akan 

selesai tepat waktu, dan sebaliknya. 

Hasil penelitian ini diharapkan 

menjadi pedoman dan membantu 

auditor dalam mengidentifikasi faktorfaktor 

yang mempengaruhi rentang 

waktu penyelesaian audit sehingga 

dapat mempersingkat waktu 

penyampaian laporan sesuai dengan 

aturan waktu yang telah ditentukan 

oleh Bapepam. 




Teori keagenan merupakan teori 

yang mendasari hubungan keagenan 

antara pemegang saham dan 

manajemen perusahaan. 

Ketidakselarasan antara kepentingan 

pemegang saham dan manajemen 

menyebabkan timbulnya agency 

problem. Selain itu adanya 

keterbatasan pemegang saham untuk 



mengakses informasi perusahaan 

menyebabkan asimetri informasi 

sehingga manajemen perusahaan 

dapat menyajikan informasi yang tidak 

sebenarnya pada pemegang saham. 

Oleh karena itu untuk meminimalisasi 

agency problem dibutuhkan pihak 

ketiga yang memiliki sikap independen 

yaitu auditor. 

2.2 Stakeholding Theory 

Menurut Machan (2009), 

perusahaan dapat dipandang dari dua 

teori, yaitu Shareholding Theory dan 

Stakeholding Theory. Pada 

Shareholding Theory dirumuskan 

bahwa perusahaan berdiri dan 

beroperasi untuk memaksimumkan 

kesejahteraan pemegang saham, 

sedangkan Stakeholding Theory 

menyatakan bahwa perusahaan tidak 

saja berhubungan dengan pemegang 

saham tapi juga stakeholders lain 

seperti karyawan, pelanggan, 

pemerintah, kreditur, supplier, dan 

masyarakat. Penelitian ini mengacu 

pada Stakeholding Theory yang 

diimplementasikan melalui 


sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan 

kepada pihak lain yang 

berkepentingan. Untuk menjamin 

akuntabilitas, kewajaran, dan 

transparansi laporan keuangan yang 

disampaikan, maka diperlukan auditor 

independen yang akan mengaudit dan 

mengeluarkan opini atas laporan 

keuangan yang dibuat manajemen 

perusahaan. Penyelesaian proses audit 

yang dilakukan tepat pada waktunya 

dianggap merupakan salah satu cara 

untuk mengurangi timbulnya asimetri 

informasi. 

2.3 Pengaruh Gender pada Rentang 

Waktu Penyelesaian Audit 

Gender adalah konsep yang 

digunakan untuk membedakan sifat 



perempuan yang dikonstruksi dari 

beberapa aspek seperti sosial, budaya, 


dan psikologis (Jamilah et al., 2007) 

dan selalu mengalami perubahan di 

masyarakat seiring perkembangan 

jaman. Isu gender ini berimplikasi 

dalam bidang pekerjaan yang turut 

mempengaruhi profesionalisme kerja 

auditor. Penelitian Radityastuti (2011) 

menunjukkan bahwa wanita 

umumnya cenderung bekerja lebih 

tekun dan rapi sehingga berpengaruh 

pada rentang waktu penyelesaian 

auditnya. 

Dalam hal pengambilan 

keputusan, kaum pria umumnya tidak 

menggunakan semua informasi yang 

tersedia sehingga tidak dapat 

mengambil keputusan secara 

keseluruhan. Pada sisi lain, kaum 

wanita memiliki daya ingat yang lebih 

baik sehingga dapat menggunakan 

seluruh informasi untuk pengambilan 

keputusan yang lebih komprehensif 

(Meyer dan Levy, 1986). Banyaknya 

informasi yang harus ditelaah oleh 

auditor akan mempengaruhi lamanya 

hari yang dibutuhkan untuk 


keuangan. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka hipotesis yang 


H1: Gender berpengaruh pada rentang 

waktu penyelesaian audit 

2.4 Pengaruh Pelatihan pada 

Rentang Waktu Penyelesaian 

Audit 

Standar umum auditing pertama 

dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik menyatakan bahwa auditor 

harus dilaksanakan oleh seorang atau 

lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai 

auditor (IAI, 2004). Pelatihan 

merupakan suatu proses yang 

mengajarkan pengetahuan, keahlian, 

dan sikap sehingga seseorang semakin 

terampil dan bertanggung jawab 

sesuai dengan standar yang berlaku 

(Mangkuprawira, 2003). Menurut 

Novityanti dan Bandi (2002), kegiatan 

pelatihan formal yang bertujuan untuk 

peningkatan pengetahuan memiliki 

kualitas yang sama dengan 


169

pengetahuan yang diperoleh dari 

pengalaman kerja sebelumnya. 

Selain itu, pelatihan yang cukup 

dan memadai juga diperlukan dalam 

rangka memenuhi persyaratan 

profesional pekerjaan sehingga dalam 

melaksanakan tugasnya seorang 

auditor dapat mengatasi permasalahan 

yang mungkin timbul di lapangan. 

Adapun beberapa kegiatan pelatihan 

yang dapat menunjang profesionalisme 

seorang auditor seperti seminar, 

simposium, lokakarya, kegiatan 

penunjang keterampilan, ataupun 

jenis pelatihan lainnya. Dengan 

adanya berbagai kegiatan pelatihan, 

para auditor akan meningkatkan 

proses sosialisasi sehingga dapat 

dengan cepat beradaptasi pada 

perubahan lingkungan (Novityanti dan 

Bandi, 2002). Pelatihan dalam 

penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan profesionalisme auditor 

sehingga akan memperpendek rentang 

waktu penyelesaian audit. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 


H2: Pelatihan berpengaruh pada 

rentang waktu penyelesaian audit 

2.5 Pengaruh Pengalaman Kerja pada 


Audit 

Pengalaman kerja adalah tingkat 

penguasaan dan pemahaman atas 

pekerjaan yang dimiliki seseorang. 

Pengetahuan dan pengalaman kerja 

merupakan faktor penting untuk 

meningkatkan keahlian (Purnamasari, 

2005). Keahlian dan kompetensi 

seseorang tidak hanya dipengaruhi 

oleh pendidikan formal tapi juga aspek 

lain seperti pengalaman. Pengalaman 

kerja dapat diukur dari lamanya 

karyawan bekerja, penguasaan atas 

tugas yang diberikan, pelatihan, serta 

keinginan untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan. Dalam bidang 

akuntansi, berbagai pelatihan, 

supervisi, serta review terhadap hasil 

pekerjaannya yang diberikan oleh 

auditor yang lebih berpengalaman 

merupakan beberapa cara untuk 

meningkatkan pengalaman seorang 

auditor. Mengingat pengalaman 

dianggap sebagai suatu aspek penting 

yang dapat mempengaruhi kinerja 

akuntan publik, maka Menteri 

Keuangan melalui Surat Keputusan 

No. 423/KMK.06/2002 memasukkan 

pengalaman sebagai salah satu 

persyaratan dalam memperoleh ijin 

menjadi akuntan publik. 

Menurut Purnamasari (2005), 

pengalaman kerja yang tinggi dari 

seorang auditor akan bermanfaat 

dalam mendeteksi kesalahan dan 

mampu mencari penyebab kesalahan 

yang terjadi. Auditor yang 

berpengalaman dapat lebih banyak 

menemukan item-item yang tidak 

umum dan wajar dibandingkan 

auditor yang kurang berpengalaman 

sehingga dapat mempersingkat waktu 

penyelesaian tugas-tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan (Choo 

dan Trotman, 1991). Beberapa 

penelitian sebelumnya juga 

menemukan bahwa pengalaman kerja 

berpengaruh signifikan pada rentang 

waktu penyelesaian audit (Wijaya, 

2006; Wicaksana, 2010). Pada 

penelitian ini, pengalaman kerja 

diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan dan kecepatan seorang 

auditor dalam menyelesaikan tugas 

audit yang menjadi tanggung 

jawabnya. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka hipotesis yang 


H3: Pengalaman kerja berpengaruh 

pada rentang waktu penyelesaian 

audit 

2.6 Pengaruh Disiplin Kerja pada 


Audit 

Disiplin merupakan usaha 

menciptakan situasi dan kondisi kerja 

yang tertib, dan berdaya guna melalui 

sistem pengaturan tertentu. Disiplin 

kerja dapat juga diartikan sebagai 

kepatuhan seluruh karyawan 

perusahaan pada aturan yang berlaku 

yang dilandasi oleh kesadaran 

(Nitisemito, 1984) dalam Wijaya (2006). 

170 Pengaruh Gender, Pelatihan, Pengalaman dan Disiplin Kerja Auditor pada Rentang Waktu Penyelesaian 


Kedisiplinan berperan untuk 

memotivasi karyawan bekerja dengan 

lebih baik sehingga membantu 

tercapainya tujuan organisasi. Dengan 

demikian, disiplin dapat digunakan 

untuk membantu mengarahkan 

seseorang untuk mencapai tujuan 

melalui kepatuhannya dalam 

menjalankan aturan. 

Apabila auditor tidak memiliki 

tingkat kepatuhan yang tinggi atas 

suatu peraturan, prosedur, dan 

kebijakan yang berlaku, maka auditor 

tidak akan memiliki kinerja yang baik. 

Selain itu, auditor yang tidak disiplin 

dalam bekerja cenderung 

membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaan audit yang diberikan. Oleh 

karena itu, semakin rendah tingkat 

kedisiplinan auditor maka semakin 

lama waktu yang dibutuhkan untuk 


keuangan yang telah diaudit. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 


H4: Disiplin kerja berpengaruh pada 





adalah seluruh auditor yang bekerja 

pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan 

Publik di Bali. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode 

survei menggunakan kuesioner yang 

berisi daftar pertanyaan terkait 

dengan variabel gender, pelatihan, 

pengalaman kerja, dan disiplin kerja, 

serta rentang waktu yang dibutuhkan 

auditor untuk menyelesaikan tugas 

audit yang diberikan. Adapun jumlah 

kuisioner yang disebarkan kepada 

responden sebanyak 65 kuisioner, 

namun sebanyak 6 kuisioner tidak 

dikembalikan dan sebanyak 4 

kuisioner tidak dapat digunakan 

dalam penelitian karena tidak 

menjawab secara lengkap pertanyaan 

yang diberikan. Dengan demikian, 

secara keseluruhan jumlah kuisioner 


yang layak untuk dianalisis lebih 

lanjut adalah sebanyak 55 kuisioner. 


Variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1) Gender (X1) 

Gender adalah konsep yang 

digunakan untuk membedakan sifat 



perempuan yang dikonstruksi dari 

beberapa aspek seperti sosial, 

budaya, dan psikologis. Gender 

merupakan variabel dummy yaitu 

diberi nilai 1 untuk pria dan nilai 0 

untuk wanita. 

2) Pelatihan (X2) 

Pelatihan merupakan suatu proses 

yang mengajarkan pengetahuan, 

keahlian, dan sikap sehingga 

seseorang semakin terampil dan 

bertanggungjawab sesuai dengan 

standar yang berlaku. Pelatihan 

diukur dari jumlah pelatihan yang 

pernah dilakukan oleh auditor. 

3) Pengalaman kerja (X3) 

Pengalaman adalah tingkat 

penguasaan dan pemahaman atas 

pekerjaan yang dimiliki seseorang. 

Pengalaman kerja merupakan faktor 

penting untuk meningkatkan 

keahlian auditor. 

4) Disiplin kerja (X4) 

Disiplin merupakan usaha 

menciptakan situasi dan kondisi 

kerja yang tertib, dan berdaya guna 

melalui sistem pengaturan tertentu 

sehingga dapat meningkatkan 

kinerja auditor. 

5) Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah rentang waktu penyelesaian 

audit, yaitu lamanya waktu yang 

dibutuhkan oleh auditor dalam 

melakukan suatu audit atas laporan 

keuangan yang dihitung dari 

tanggal tutup tahun buku 

perusahaan sampai dengan tanggal 

yang tertera di laporan auditor. 

Rentang waktu penyelesaian audit 

dinyatakan dalam hari. Rata-rata 

waktu penyelesaian audit ini 

kemudian diberikan skor sesuai 


171

dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Wicaksana (2010). 

Adapun skor yang diberikan untuk 


ditunjukkan dalam Tabel 2 

(Lampiran). 


Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linear berganda. Sebelum 

dilakukan analisis terhadap data yang 

dikumpulkan, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian instrumen 

penelitian yaitu pengujian validitas 

dan reliabilitas atas kuisioner yang 

digunakan. Sebelum dilakukan 

analisis regresi, terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi klasik 

menggunakan uji normalitas, uji 

multikolinieritas, dan uji 

heteroskedastisitas. Berikut 

persamaan regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + 

ε…………………..………………….(1) 

Keterangan: 

Y : rentang waktu penyelesaian 

audit 

α : konstanta 

β1-β4 : koefisien regresi 

X1 : gender 

X2 : pelatihan 

X3 : pengalaman kerja 

X4 : disiplin kerja 

e : error 


4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen 

Hasil uji validitas pada penelitian 

ini dilakukan pada variabel 

pengalaman kerja auditor yang 

dibentuk oleh 14 indikator dan 

variabel disiplin kerja yang dibentuk 

oleh 12 indikator. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa seluruh 

indikator dalam variabel pengalaman 

kerja auditor dan disiplin kerja auditor 

memiliki koefisien korelasi yang lebih 

besar dari 0.3. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa seluruh indikator telah 

memenuhi syarat validitas data. Hasil 

uji reliabilitas menunjukkan nilai 

Cronbach Alpha lebih besar dari 0.60. 

Hasil uji menunjukkan nilai cronbach 

alpha untuk variabel pengalaman 

kerja auditor sebesar 0.948 dan 

variabel disiplin kerja auditor sebesar 

0.949. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel pengalaman kerja auditor dan 

variabel disiplin kerja auditor telah 

memenuhi syarat reliabilitas data. 

4.2 Analisis Regresi 

Uji asumsi klasik dilakukan 

menggunakan tiga uji asumsi klasik 

yaitu uji normalitas, multikolinearitas 

dan heteroskedastisitas. Hasil uji 

normalitas menggunakan Kolmogorov- 

Smirnov menunjukkan nilai sebesar 

0.674, yang lebih besar dari 0.05. Hal 

ini berarti variabel gender, pelatihan, 

pengalaman kerja, disiplin kerja, dan 

RWPA telah berdistribusi normal. Hasil 

uji multikolinearitas menunjukkan 

nilai tolerance diatas 10% dan nilai VIF 

yang semuanya dibawah 10. Hal ini 

berarti dalam model regresi tidak 

terjadi multikolinieritas. Hasil uji 

heterokedastisitas melalui uji Gletjer 

menunjukkan bahwa variabel bebas 

memiliki nilai lebih besar dari 0.05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas dalam 

model regresi yang digunakan. 

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 

0.741 menunjukkan bahwa tingkat 

korelasi antara variabel independen 

dengan variabel dependen sebesar 

74.1%. Artinya rentang waktu 

penyelesaian audit mempunyai 

hubungan yang kuat dengan variabel 

gender, pelatihan, pengalaman kerja, 

dan disiplin kerja auditor karena 

memiliki nilai koefisien korelasi lebih 

besar dari 0.5. Nilai koefisien 

determinasi (R 2) menggunakan 

adjusted R square menunjukkan nilai 

sebesar 0.514 atau 51.4% yang berarti 

bahwa variabel gender, pelatihan, 

pengalaman kerja, dan disiplin kerja 

berpengaruh sebesar 51.4% terhadap 


pada Kantor Akuntan Publik di Bali, 

172 Pengaruh Gender, Pelatihan, Pengalaman dan Disiplin Kerja Auditor pada Rentang Waktu Penyelesaian 


sedangkan sisanya 48.6% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

Hasil uji simultan menunjukkan 

nilai F memiliki signifikansi sebesar 

0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa 

variabel bebas yaitu gender, pelatihan, 

pengalaman kerja, dan disiplin kerja 

berpengaruh secara simultan pada 

rentang waktu penyelesaian audit KAP 

di Bali pada tingkat signifikansi 5%. 

Hasil uji statistik t menunjukkan 

bahwa variabel gender tidak 

berpengaruh pada rentang waktu 

penyelesaian audit KAP di Bali dengan 

nilai signifikansi sebesar 0.645. 

Meskipun demikian, variabel 

pelatihan, pengalaman kerja, dan 

disiplin kerja berpengaruh pada 

rentang waktu penyelesaian audit KAP 

di Bali dengan nilai signifikansi 

sebesar 0.002; 0.003, dan 0.000. 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis pertama 

menunjukkan bahwa gender tidak 


penyelesaian audit dengan signifikansi 

sebesar 0.645. Gender tidak 

menentukan rentang waktu 

penyelesaian audit, karena gender 

belum tentu menjamin kinerja 

seseorang dalam suatu pekerjaan. 

Meskipun wanita dan pria memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam 

memproses informasi namun hal 

tersebut tidak mempengaruhi rentang 

waktu penyelesaian audit. Hal ini 

dapat disebabkan karena wanita 

cenderung teliti dan berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan sehingga 

memerlukan waktu yang cukup lama 

untuk melakukan audit dan 

mengeluarkan opini. Hasil penelitian 

ini bertentangan dengan hasil 

penelitian Radityastuti (2011) yang 

menyatakan bahwa wanita umumnya 

cenderung bekerja lebih tekun dan 

rapi sehingga berpengaruh pada 

rentang waktu penyelesaian auditnya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelatihan berpengaruh pada rentang 

waktu penyelesaian audit dengan 


signifikansi sebesar 0.002. Pelatihan 

menentukan rentang waktu 

penyelesaian audit karena kegiatan 

pelatihan dapat meningkatkan 

ketrampilan dan profesionalisme kerja 

auditor sehingga dapat memperpendek 

rentang waktu penyelesaian audit. 

Selain itu, pelatihan yang cukup dan 

memadai juga diperlukan dalam 

rangka memenuhi persyaratan 

profesional pekerjaan sehingga dalam 

melaksanakan tugasnya seorang 

auditor dapat mengatasi permasalahan 

yang mungkin timbul di lapangan. 

Pengujian hipotesis ketiga 

menunjukkan nilai signifikasi sebesar 

0.003 yang berarti bahwa pengalaman 

kerja berpengaruh pada rentang waktu 

penyelesaian audit. Semakin sering 

auditor melakukan audit, maka 

tingkat ketrampilan auditor tersebut 

meningkat dan menjadi semakin 

berpengalaman. Semakin tinggi tingkat 

pengalaman kerja auditor maka 

semakin cepat auditor tersebut 

menyelesaikan tugas auditnya. Auditor 

yang berpengalaman dapat lebih 

banyak menemukan item-item yang 

tidak umum dan wajar dibandingkan 

auditor yang kurang berpengalaman 

sehingga dapat mempersingkat waktu 

penyelesaian tugas-tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan (Choo 

dan Trotman, 1991). Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Wijaya (2006) dan Wicaksana (2010) 

yang menyatakan bahwa pengalaman 

kerja berpengaruh pada rentang waktu 

penyelesaian audit. 

Hipotesis keempat menyatakan 

bahwa disiplin kerja auditor 


penyelesaian audit Kantor Akuntan 

Publik di Bali. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh secara signifikan pada 


dengan signifikansi sebesar 0.000. 

Berarti auditor yang memiliki tingkat 

disiplin yang tinggi akan memiliki 

kinerja yang lebih baik daripada 

auditor yang memiliki tingkat disiplin 


173

yang rendah. Selain itu auditor dengan 

disiplin kerja yang tinggi 

membutuhkan waktu yang lebih 

pendek untuk menyelesaikan 

pekerjaan audit yang diberikan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi tingkat 

kedisiplinan seorang auditor maka 

semakin pendek rentang waktu yang 

dibutuhkan untuk mengeluarkan opini 

atas laporan keuangan. 

V. SIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN PENELITIAN 

5.1 Simpulan 


mengetahui pengaruh gender, 


disiplin kerja auditor pada rentang 

waktu penyelesaian audit kantor 

akuntan publik di Bali. Penelitian ini 

dilakukan mengingat masih 

terbatasnya penelitian di Indonesia 

yang mengulas tentang pengaruh 

gender, pelatihan, pengalaman, dan 

disiplin kerja auditor terhadap rentang 

waktu penyelesaian audit di kantor 

akuntan publik. Selain itu, beberapa 

penelitian sebelumnya lebih banyak 

membahas pengaruh faktor spesifik 

perusahaan terhadap rentang waktu 

penyelesaian audit seperti ukuran, 

umur perusahaan, likuiditas, 

profitabilitas, solvabilitas, pelaporan 

item-item luar biasa. 

Hasil pengujian hipotesis pertama 

menunjukkan bahwa gender tidak 


penyelesaian audit. Hal ini 

menunjukkan bahwa gender belum 

tentu menjamin kinerja seseorang 

dalam suatu pekerjaan. Meskipun 

demikian, variabel lain seperti 


disiplin kerja memiliki pengaruh 

signifikan pada rentang waktu 

penyelesaian audit. Pengujian 

hipotesis kedua menunjukkan bahwa 

pelatihan berpengaruh pada rentang 

waktu penyelesaian audit. Berbagai 

kegiatan pelatihan yang dimiliki 

auditor akan meningkatkan 

ketrampilan dan profesionalisme 

174 

auditor sehingga dapat memperpendek 


Selain itu, apabila auditor sering 

melakukan tugas audit dan dalam 

jangka waktu yang cukup lama, maka 

auditor maka semakin cepat auditor 

tersebut menyelesaikan tugas 

auditnya. Hal ini juga tentunya harus 

didukung oleh tingginya tingkat 

disiplin seorang auditor sehingga akan 

menghasilkan kinerja yang lebih baik. 

Hasil penelitian ini memberikan 

informasi kepada pihak auditor dan 

kantor akuntan publik bahwa variabel 

pelatihan, pengalaman, dan disiplin 

kerja merupakan hal penting yang 

mempengaruhi rentang waktu 

penyelesaian audit. Oleh karena itu 

auditor dan kantor akuntan publik 

hendaknya senantiasa meningkatkan 

kualitas jasa audit yang ditawarkan 

dengan mengikuti berbagai kegiatan 

pelatihan sehingga dapat menambah 

pengalaman dalam bidang audit. 

Selain itu auditor harus memiliki 

disiplin kerja yang tinggi sehingga 

rentang waktu yang diperlukan untuk 

mengeluarkan opini audit tidak terlalu 

panjang. 


Penelitian ini memiliki 

keterbatasan-keterbatasan. Pertama, 

penelitian ini hanya menggunakan 

empat variabel yang mempengaruhi 


Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

mengembangkan penelitian ini dengan 

meneliti faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap rentang waktu 

penyelesaian audit seperti tekanan 

ketaatan, keahlian, dan kompleksitas 

tugas. Kedua, penelitian ini hanya 

menggunakan responden yang berasal 

dari akuntan publik saja sehingga 

hasilnya tidak bisa digeneralisasi 

untuk semua auditor. Peneliti 

selanjutnya hendaknya memperluas 

sampel tidak hanya auditor kantor 

akuntan publik, namun juga auditor 

pemerintah dan auditor internal. 

Ketiga, instrumen kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini 



mungkin belum dapat 

menggambarkan secara utuh kondisi 

yang terjadi. Peneliti selanjutnya dapat 

menambah metode lain seperti 

wawancara untuk mengatasi 

kelemahan pada metode kuesioner ini. 


Almilia, Luciana Spica dan Lucas 

Setiady. 2006. Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Penyelesaian 

Penyajian Laporan Keuangan pada 

Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta. Seminar 

Nasional Good Corporate 

Governance. 24-25 November 

2006. 

Choo, F. dan K.T. Trotman. 1991. The 

Relationship between Knowledge 

Structure and Judgments for 

Experienced and Inexperienced 

Auditors. The Accounting Review. 

Juli. pp. 464-485. 

Dyer, J.D. and Arhur Mc. Hugh. 1975. 

The Timeliness of the Australian 

Annual Report, Journal of 

Accounting Research, Autums, pp. 

204 – 219. 

Halim, Varianda. 2000. Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Audit Delay: 

Studi Empiris pada Perusahaan- 

Perusahaan di Bursa Efek Jakarta. 

Dalam Jurnal Bisnis dan Akuntansi 

(2:1), April, h:63 –75. 





Standar Akuntasi Keuangan. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Ikatan Akuntan Indonesia 

Kompartemen Akuntan Publik. 

2012. Directory Kantor Akuntan 

Publik dan Akuntan Publik. 


Jakarta: IAI Kopartemen Akuntan 

Publik. 

Jamilah, Siti, Xaenal Fanani, dan 

Grahita Chandrarin. 2007. 

Pengaruh Gender, Tekanan 

Ketaatan, dan Kompleksitas 

Tugas terhadap Audit 

Judgement. Simposium Nasional 

Akuntansi X Makasar. 25–28 Juli 

2007: 1–30. 

Machan, Tibor R. 2009. Stekeholder vs 

Shareholder Theory of The Ethics 

Of Corporate Management. 

Economics and Business Research. 

Vol 1, No. 1. 

Mangkuprawira, Tb. Sjafari. 2003. 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

Strategik. Jakarta: Ghalia 

Indonesia. 

Meyer dan Levy. J. 1986. Gender 

Differences in Information 

Processing: A Selectivity 

Interpretation. Cognitive and 

Affective Responses to Advertising. 

Edited by P., Cafferata and 

M.Tybout. pp 219-260. 

Novityanti, Putri dan Bandi. 2002. 

Pengaruh Pengalaman dan 

Pelatihan terhadap Struktur 

Pengetahuan Auditor tentang 

Kekeliruan. Simposium Nasional 

Akuntansi V. hal:481-488. 

Purnamasari, Dian Indri. 2005. 

Pengaruh Pengalaman Kerja 

terhadap Hubungan Partisipasi 

dengan Efektifitas Sistem 

Informasi. Jurnal Riset Akuntansi 

Keuangan. 

Radityastuti, Anak Agung Ratih. 2011. 

Pengaruh Gender, Tekanan 

Ketaatan, Kompleksitas Tugas, 

Tingkat Pendidikan, Hirarkhi 

Jabatan dan Pengalaman Auditor 

terhadap Profesionalisme Auditor 

Kantor Akuntan Publik Di Bali. 


175

176 

Skripsi. Universitas Udayana, 


Saleh, Rachmaf. 2004. Studi Empiris 

Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan Perusahaan Manufaktur 

di Bursa Efek Jakarta. Simposium 

Nasional Akuntansi VII. Bali. 

Subekti, Imam dan Novi Wulandari 

Widiyanti. 2004. Faktor-Faktor 

yang Berpengaruh terhadap Audit 

Delay di Indonesia. Simposium 

Nasional Akuntansi VII. 

Wicaksana Santosa, I Gede Arya. 

2010. Pengaruh Status Klien dan 

Karakteristik Demografis Auditor 

pada Rentang Waktu Penyelesaian 

Audit Kantor Akuntan Publik di 

LAMPIRAN 

Bali. Skripsi. Universitas Udayana, 


Wijaya, I Gusti Bagus Adi. 2006. 

Pengaruh Tingkat Pendidikan, 

Disiplin dan Pengalaman Kerja 

Auditor terhadap Rentang Waktu 

Penyelesaian Audit pada Kantor 

Akuntan Publik di Bali. Skripsi. 

Universitas Udayana, Denpasar. 

Wirakusuma, Made Gede. 2006. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Rentang Waktu Penyajian Laporan 

Keuangan ke Publik (Studi Empiris 

Mengenai Keberadaan Divisi 

Internal Audit Pada Perusahaan 

Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta). Jurnal AUDI. 

Volume 1, No. 1. 

www.idx.co.id 

Tabel 1 

Nama Kantor Akuntan Publik di Bali 

NO NAMA KAP ALAMAT 

1 KAP. Drs. Ida Bagus Djagera Jl. Hassanuddin No.1, Denpasar 

2 KAP. Drs. I Made Oka & Rekan Jl. Werkudara No. 5, Denpasar 

3 KAP I Wayan Ramantha Jl. Rampai No.1 A Lantai 3 Denpasar 

4 KAP. Drs. Johan Malonda, Astika Jl. Muding Indah I No. 5 Kuta Utara, 

& Rekan (Cab) 

Kerobokan, Denpasar 

5 KAP. K Gunarsa Jl. Tukad Pakerisan No. 116 A, 

Panjer, Denpasar 

6 KAP. Drs. Ketut Budiartha Jl. Tegal Harum No. 11, Denpasar 

Timur 

7 KAP. Drs. Sri Marmo Djogosarkoro Jl. Gunung Muria Blok VE No.1 

Monang-maning, Denpasar 

8 KAP. Drs Tasnim Ali Widjanarko & 

Rekan (Cab) 

Gedung Hiswana Migas Bali Lantai 1 

Jl. Kepundung No. 12 Denpasar 

9 KAP. Drs Wayan Sunasdyana Jl. Pura Demak I Gang Buntu, No. 89, 

Denpasar 

10 KAP Rama Wendra (Cab) Grand Sudirman Blok B No. 10, Jl. 

Jend. Sudirman Denpasar 

Sumber: Directory of The Indonesian Institute of Certified Public Accountants (2012) 



Vol. 2, No.2, Agustus 2012 

Tabel 2 

Skor untuk Rentang Waktu Penyelesaian Audit 

No. Rentang Waktu Penyelesaian Audit Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

19 hari kerja – 45 hari kerja 



98 hari kerja – diatas 124 hari kerja 

Sumber: Wicaksana (2010) 

Tabel 3 

Hasil Uji Realibilitas 

No. Variabel Cronbach 

Alpha 

4 

3 

2 

1 

Keterangan 

1 Pengalaman Kerja Auditor 0.948 Reliabel 

2 Sistem Akuntansi (X2) 0.949 Reliabel 

Sumber: data diolah 

N 

Normal Parameters a,b 

Most Extreme 

Differences 



Tabel 4 

Hasil Uji Normalitas 


Mean 


Absolute 

Positive 

Negative 


b. 

Calculated from data. 


Residual 

55 

,0000000 

,67230390 

,097 

,097 

-,070 

,722 

,674 


177

178 

Model 

1 

Model 

1 

Tabel 5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Gender 

Pelatihan 

Pengalaman Kerja 

Disiplin Kerja 


a. Dependent Variable: RWPA 

(Constant) 

Gender 

Pelatihan 

Pengalaman 

Kerja 


Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

,916 1,092 

Tabel 6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 



Coefficients 

a. Dependent Variable: ABSOLUT RESIDUAL 

,914 1,094 

,757 1,322 

,794 1,260 

Standardized 

Coefficients 

B 

Std. 

Error Beta 

t Sig. 

1,404 ,264 5,311 ,000 

-,063 ,050 -,166 -1,248 ,218 

-,037 ,050 -,099 -,741 ,462 

-,009 ,005 -,268 -1,832 ,073 

-,007 ,006 -,179 -1,252 ,216 

Tabel 7 

Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Model 

1 

Model Summary 

,741a Adjusted R Std. Error of 

R R Square Square the Estimate 

,550 ,514 ,69868 

a. 

Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Pelatihan , Gender, 


Empirisme Logis dalam Efficient Market Hypothesis dan Keterbatasannya

LAMPIRAN 

Variabel 


Tabel 8 

Hasil Uji F 

Tabel 9 

Hasil Uji t 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Supervisi (X1) 82 15,40 56,51 39,592 11,566 

Profesionalisme (X2) 82 20,87 68,64 49,371 14,012 

Tingkat pendidikan 

(X3) 

Model 

1 

Model 

1 

Komunikasi dalam 

tim (X4) 

Regression 

Residual 

Total 

ANOVA b 

29,791 4 7,448 15,257 ,000a Sum of 


24,408 50 ,488 

54,198 54 

a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Pelatihan , Gender, Pengalaman Kerja 

b. Dependent Variable: RWPA 

(Constant) 

Gender 

Pelatihan 



a. 

Dependent Variable: RWPA 



Coefficients 

Standardized 

Coefficients 


t Sig. 

-,653 ,522 -1,252 ,216 

,046 ,099 ,046 ,464 ,645 

,331 ,099 ,331 3,331 ,002 

,031 ,010 ,335 3,067 ,003 

,042 ,011 ,397 3,729 ,000 

82 6,00 23,46 17,032 4,875 

82 3,00 11,61 8,638 2,579 


179

Kinerja auditor (Y) 82 18,98 61,45 45,826 13,461 

Valid N (listwise) 82 

Sumber: Data Diolah 

Tabel 2 

Hasil Regresi Linear Berganda 


Coefficients 

Std. 

Coefficients 

Model 

B Error Beta T Sig. 

1 (Constant) -5,238 3,213 -1,630 0,107 

180 

Supervisi 0,242 0,081 0,208 3,002 0,004 

Profesionalisme 0,503 0,066 0,524 7,595 0,000 

Tingkat pendidikan 0,550 0,178 0,199 3,094 0,003 

Komunikasi dalam tim 0,840 0,325 0,161 2,587 0,012 

R 0,887 a 

R 2 

Adjusted R 2 

0,788 

0,776 

F hitung 71,347 

Signifikansi F 0,000 a 

Sumber: Data Diolah 

Empirisme Logis dalam Efficient Market Hypothesis dan Keterbatasannya

EMPIRISME LOGIS DALAM EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS DAN 

KETERBATASANNYA 


I Gusti Ketut Agung Ulupui 6 

Universitas Udayana Denpasar 

ABSTRACT 

This paper discusses the empirical study on the efficient market hypothesis 

(EMH), which is a main pillar in the neoclassical finance referred to Ross (2002). But 

the way empirical study contains many flaws. Among others, called Popper science is 

not merely works by drawing general conclusions by collecting concrete facts 

(induction) always justify a theory or a law of science with the facts that support 

(verification) but should focus on anomalous fact-finding efforts to the theory or the 

laws of science. And proven discovery, many anomalies occur as observed by Jones 

(1996). Instead Khun stated that the more anomalous in theory it should be replaced 

with other approaches such as the behavioral finance research Du Kai (2004) 

This discussion has not decided whether to be a revolution paradigm Khun view 

of EMH theory to behavioral finance. But keep in mind is the logical empiricist 

approach in the EMH should be placed in the proper context, in the sense that if this 

study need to observe the behavior of investors in the behavioral finance information 

can be integrated in the EMH. So it does not rule out the existence of other 

epistemologies that may be enriching the phenomenon under study. 

Keyword: efficient market hypothesis, behavioral finance, epistemologies. 

6Alamat Korespondensi: ulupui@yahoo.com 


Tahapan atau langkah dalam 

memperoleh suatu pengetahuan 

menurut aliran positivisme logis dan 

empirisme logis menuntut adanya 

suatu siklus empiris. Positivisme logis 

dan empirisme logis memandang ilmu 

pengetahuan sebagai sesuatu yang 

bersifat terbuka terhadap verifikasi 

yang bertindak sebagai garis 

demarkasi antara pengetahuan 

(ilmiah) dan non-pengetahuan (non 

ilmiah). Ada dua prinsip dari ilmu 

pengetahuan menurut pandangan 

positivisme logis dan empirisme logis 

yaitu: (1) terbuka pada verifikasi, 

sehingga segala hal yang berhubungan 

dengan metafisik akan ditolak, karena 

tidak dapat diverifikasi, (2) rasional; 

sehingga tidak berada di luar subjek, 

serta kegiatan-kegiatan ilmiah yang 

dilakukan menurut pandangan ini 

haruslah memenuhi ”contex of 

justification” yang berdasarkan pada 

ciri-ciri ilmu pengetahuan instrinsic. 

Kontruksi rasional tersebut tercermin 

di dalam tahapan dalam siklus 

empiris. Tahapan-tahapan dalam 

siklus empiris: (1) observasi, (2) 

hukum universal; (3) teori; dan (4) 

hipotesa. 

Tulisan ini akan meninjau siklus 

empiris dari salah satu bidang teori 

dalam ilmu keuangan yaitu Efficient 

Market Hypothesis (EMH). Tulisan ini 

dimulai dengan apa yang dimaksud 


181

dengan pasar efisien (ontologi) 

dilanjutkan dengan epistemologi yang 

berisi pengujian terhadap pasar efisien 

berikutnya di sebutkan pandangan 

Popper dan Kuhn mengenai 

keterbatasan studi empiris dan 

terakhir mencoba menerapkan 

pandangan Popper dan Kuhn tersebut 

pada EMH. 

II. ONTOLOGI 

2.1 Apakah yang dimaksud dengan 

Hipotesis Pasar Efisien. 

Secara umum, Beaver (1989) 

dalam Hartono (2000) menyatakan 

pasar efisien sebagai hubungan antara 

harga-harga sekuritas dengan 

informasi. Namun secara detail, 

terdapat beberapa pandangan yang 

mendefinisikan efisiensi pasar dalam 

beberapa macam definisi, misalnya 

efisiensi pasar berdasarkan nilai 

instrinsik sekuritas Jadi konsep pasar 

yang efisien disini adalah pasar yang 

nilai-nilai sekuritasnya tidak 

menyimpang dari nilai-nilai 

intrinsiknya. 

Perkembangan selanjutnya konsep 

efisiensi pasar lebih menjurus kepada 

aspek akurasi dari return ekspektasi 

investor (Fama, 1970), Fama (1970) 

mendefinisikan pasar yang efisien 


“Suatu pasar sekuritas dikatakan 

efisien jika harga-harga sekuritas 

mencerminkan secara penuh 

informasi yang tersedia (a security 

market is efficient if security prices 

”fully reflect” the information 

available).” 

Definisi ini menimbulkan banyak 

perdebatan. Misalnya Beaver (1989) 

menyatakan definisi ini tidak jelas, 

tidak operasional dan sirkular. Definisi 

oleh Fama hanya menunjukkan 

perubahan harga saja sudah cukup 

untuk mengatakan pasar sudah 

efisien. 

Beaver (1970) lebih mengarahkan 

kepada ketersediaan informasi. Pasar 

dikatakan efisien terhadap suatu 

informasi yang spesifik, jika harga 

yang terjadi setelah informasi diterima 

182 

Empirisme Logis dalam Efficient Market Hypothesis dan Keterbatasannya 

oleh pelaku pasar sama dengan harga 

yang akan terjadi jika setiap orang 

mendapatkan informasi tersebut. 

Artimya, semua investor mempunyai 

pengharapan yang sama atau 

kepercayaan yang sama. Harga yang 

terjadi di pasar yang efisien ini disebut 

dengan full information price. 

Selanjutnya definisi pasar efisien 

menurut kecepatan pasar menyerap 

informasi tersebut (Jones, 1995). 

Suatu pasar yang efisien menurut 

Jones adalah pasar yang memiliki 

sekuritas dimana harga-harga 

sekuritasnya secara cepat dan penuh 

mencerminkan semua informasi yang 

tersedia terhadap aktiva tersebut. 

III. EPISTEMOLOGI 

Epistemologi, atau teori 

pengetahuan, membahas secara 

mendalam segenap proses yang 

terlihat dalam usaha kita untuk 

memperoleh pengetahuan. Ilmu 

merupakan pengetahuan yang didapat 

melalui proses tertentu yang 

dinamakan metode keilmuan. Metode 

inilah yang membedakan ilmu dengan 

buah pemikiran yang lainnya. Atau 

dengan perkataan lain, ilmu adalah 

pengetahuan yang diperoleh dengan 

menerapkan metode keilmuan. Karena 

ilmu merupakan sebahagian dari 

pengetahuan, yakni pengetahuan yang 

memiliki sifat-sifat tertentu, maka ilmu 

dapat juga disebut pengetahuan 

keilmuan. Untuk itu kita 

mempergunakan istilah ilmu untuk 

ilmu pengetahuan ( Suriasumantri, 

1989). 

Salah satu metoda untuk 

memperoleh pengetahuan adalah 

dengan metoda empiris. Seorang 

penganut empirisme biasanya 

berpendirian bahwa kita dapat 

memperoleh pengetahuan berdasarkan 

pengalaman. Pengetahuan diperoleh 

dengan perantaraan indera kata 

seorang penganut empirisme. John 

Locke bapak empirisme Britania 

mengatakan bahwa pada waktu 

manusia dilahirkan akalnya 

merupakan sejenis buku catatan yang

kosong (tabula rasa) dan di dalam 

catatan-catatan itu dicatat 

pengalaman-pengalaman inderawi. 

Menurut Locke, seluruh sisa 

pegetahuan kita diperoleh dengan 

jalan menggunakan serta 

membandingkan ide-ide yang 

diperoleh dari penginderaan dan 

refleksi yang pertama-tama dan 

sederhana tersebut. (Kattsoff, 2004). 

Jadi epistemologi bisa disebut suatu 

metoda dengan cara bagaimana kita 

memperoleh pengetahuan. 

Ilmu haruslah sistematis dan 

berdasarkan metodologi ilmiah untuk 

mencari jawaban terhadap suatu 

masalah. Metoda ilmiah mengikuti 

prosedur-prosedur tertentu yang 

dipergunakan dalam usahanya 

memberi jawaban atas pertanyaanpertanyaan 

yang dihadapi seorang 

ilmuwan. Metoda ilmiah dimulai 

dengan melakukan pengamatan dan 

kemudian mengakhiri pengamatan itu. 

Dalam kajian ilmiah, jika data yang 

terkumpul belum mencukupi, maka 

diperlukan suatu penyelesaian yang 

memungkinkan, yang disebut 

hipotesa. Jadi hipotesa merupakan 

usulan penyelesaian berupa saransaran 

dan sebagai akibatnya harus 

dipandang bersifat sementara dan 

memerlukan verifikasi. Verifikasi ini 

dilakukan dengan mengumpulkan 

bukti-bukti yang mendukung. Bahanbahan 

bukti yang memperkuat suatu 

hipotesa bisa berasal dari: (1) suatu 

keterangan yang diketahui harus 

cocok dengan hipotesa tersebut; (2) 

hipotesa itu harus meramalkan datadata 

yang dapat diamati, yang 

memang demikian keadaannya 

(Kattsoff, 2004). Jika data 

mensahihkan hipotesa, maka hipotesa 

dianggap benar dan menjadi teori. 

Kalau teori mencapai generalisasi yang 

umum, maka menjadi dalil. 

3.1 Proposisi Efficient Markets 

Hyphotesis (EMH) 

Pasar menurut umum merupakan 

tempat pertemuan penjual dan 

pembeli dengan risiko ada untung ada 


rugi. Pasar tidak hanya berupa pasar 

penjual barang-barang tetapi juga 

dikenal adanya pasar uang dan pasar 

modal. Pada pasar uang perusahaan 

dapat memperoleh kebutuhan dana 

yang bersifat jangka pendek 

sedangkan pada pasar modal 

perusahaan dapat memperoleh dana 

yang bersifat jangka panjang. 

Makalah ini mengartikan pasar 

sebagai pasar modal khususnya pasar 

modal atau pasar ekuitas. Pembeli di 

pasar modal disebut investor. Investor 

sebagai pembeli juga sangat 

memperhatikan nilai atau harga asset 

yang dimilikinya di pasar modal. Hal 

ini dapat mempengaruhi investor 

untuk melakukan transaksi atau 

tidak. Harapan seorang investor dalam 

bertransaksi di pasar modal adalah 

untuk menghasilkan dividend atau 

capital gain. Karena itu, harga yang 

terbentuk merupakan konsensus dari 

partisipan pasar mengenai nilai dari 

aktiva tersebut berdasarkan informasi 

yang tersedia. Keadaan ini 

menimbulkan suatu proposisi dalam 

ilmu keuangan, bahwa pasar bereaksi 

terhadap informasi yang tersedia di 

pasar. Proposisi ini dikenal dengan 

nama Efficient Markets Hypothesis 

(EMH). 

3.2 Metodologi Pengujian Efisiensi 

Pasar 

Ide tentang pengujian pasar yang 

efisien dituangkan dalam suatu 

hipotesis yang disebut dengan 

Hipotesis pasar efisien atau efficient 

market hypothesis (EMH). Untuk 

mengetahui kebenaran dari hipotesis 

ini, maka perlu dilakukan pengujian 

empiris untuk masing-masing bentuk 

efisiensi pasar. 

Fama (1970) membagi pengujian 

atas efisiensi pasar sesuai dengan 

bentuk efisiensi pasarnya dalam tiga 

bentuk yaitu: Weak form test, yaitu 

seberapa kuat informasi masa lalu 

dapat memprediksi tingkat 

pengembalian (return) di masa yang 

akan dating. Semi-strong form yaitu 

menguji seberapa cepat harga 


183

sekuritas dapat merefleksikan 

informasi yang dipublikasikan. Strong 

test yaitu untuk menjawab pertanyaan 

apakah investor mempunyai informasi 

privat yang tidak terefleksikan pada 

harga sekuritas (Jogiyanto, 2003). 

Fama (1991) selanjutnya 

melakukan perubahan terhadap ketiga 

macam pengujian bentuk efisiensi 

pasar tersebut yaitu: 1) pengujian 

efisiensi pasar bentuk lemah diganti 

menjadi pengujian-pengujian terhadap 

pendugaan return (test for return 

predictability.) 2) Pengujian-pengujian 

efisiensi pasar bentuk setengah kuat 

diubah menjadi studi-studi peristiwa 

(event study). 3) Pengujian-pengujian 

efisiensi pasar bentuk kuat diusulkan 

menjadi pengujian-pengujian terhadap 

informasi privat (test for private 

information). 

Ketiga perubahan tersebut 

disajikan cara atau teknik yang 

dilakukan pada masing-masing 

pengujian di atas (Hartono, 2000): 

1) Pengujian pendugaan return (test 

for return predictability) 

Ho: Pt = Pt-1 

H1: Pt ≠ Pt-1 

Sebelum tahun 1970-an, pengujian 

pasar bentuk lemah difokuskan pada 

prediksi akan harga saham 

berdasarkan harga masa lalu. Jika 

hipotesis benar berarti perubahan 

harga masa lalu tidak berhubungan 

dengan harga saham sekarang, 

sehingga tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi harga atau return dari 

sekuritas. Oleh karena itu, pengujian 

efisiensi pasar bentuk lemah 

melibatkan pertanyaan apakah 

informasi yang terkandung di hargaharga 

sekuritas masa lalu yang 

berurutan sudah secara penuh 

mencerminkan harga sekarang? 

Hipotesis untuk menguji bentuk lemah 

ini berhubungan dengan hipotesis 

langkah acak (random walk 

hypothesis). Jika harga-harga 

mengikuti pola langkah acak maka 

perubahan harga dari waktu ke waktu 

sifatnya adalah acak yang 

independent. Ini berarti bahwa 

184 


perubahan harga hari ini tidak ada 

hubungannya dengan perubahan 

harga kemarin atau hari-hari 

sebelumnya. 

Karena itu setelah tahun 1970, 

pengujian dari efisiensi pasar bentuk 

lemah tidak hanya difokuskan pada 

variable return atau harga masa lalu 

untuk memprediksi return atau harga 

masa depan, tetapi juga melibatkan 

variable-variabel yang lainnya 

misalnya suku bunga, dividend yield 

dan lainnya. 

Teknik pengujian dari efisiensi 

bentuk lemah ini dapat dilakukan 

melalui pengujian statistik atau 

pengujian dengan menggunakan 

aturan-aturan perdagangan teknis. 

Pengujian statistik adalah menguji 

hubungan antar variabel dengan 

menggunakan korelasi atau regresi 

linier atau run test. Sedangkan 

pengujian secara aturan perdagangan 

teknis adalah dengan melihat pola 

cyclical dari pergerakan harga-harga 

saham. Pola pergerakan pengujian ini 

dilakukan jika pasar tidak efisien 

bentuk lemah, yaitu dengan melihat 

pergerakan return dari waktu ke 

waktu. Hal ini akan berkaitan dengan 

kapan investor harus membeli dan 

kapan investor harus menjual 

sekuritasnya. 

2) Studi Peristiwa 

Menurut Kritzman, 1994 event 

study mengukur hubungan antara 

suatu kejadian yang mempengaruhi 

saham dan return dari saham 

tersebut. Event study umumnya 

digunakan untuk menguji efficient 

market hypothesis. 

Event study dapat digunakan 

untuk menguji kandungan informasi 

(information content) dari suatu 

pengumuman dan dapat juga 

digunakan untuk menguji efisiensi 

pasar bentuk setengah kuat. Pengujian 

kandungan informasi dan pengujian 

efisiensi pasar bentuk setengah kuat 

merupakan pengujian yang berbeda. 

Pengujian kandungan informasi 

dimaksudkan untuk melihat reaksi

dari suatu pengumuman. Jika 

pengumuman mengandung informasi 

maka diharapkan pasar akan bereaksi 

pada waktu pengumuman tersebut 

diterima oleh pasar. Reaksi pasar 

ditunjukkan oleh perubahan harga 

dari suatu sekuritas yang 

bersangkutan yang dapat diukur 

dengan abnormal return. Artinya 

suatu pengumuman yang 

mengandung informasi akan 

memberikan abnormal return kepada 

pasar. 

Pengujian kandungan informasi 

hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi 

tidak menguji seberapa cepat pasar itu 

bereaksi. Jika pengujian melibatkan 

kecepatan reaksi dari pasar untuk 

menyerap informasi yang diumumkan, 

maka pengujian ini merupakan 

pengujian efisiensi pasar secara 

informasi bentuk setengah kuat. Pasar 

dikatakan efisien bentuk setengah 

kuat jika investor bereaksi dengan 

cepat untuk menyerap abnormal 

return untuk menuju ke harga 

keseimbangan yang baru. Jika pasar 

lambat dalam menyerap abnormal 

return dengan lambat, maka pasar 

dikatakan tidak efisien bentuk 

setengah kuat. 

Pertanyaan yang muncul adalah 

bagaimana jika pengumuman suatu 

peristiwa tidak menimbulkan abnormal 

return? Ada yang menyimpulkan 

bahwa pasarnya efisien setengah kuat. 

Alasannya adalah investor tidak 

mendapatkan keuntungan luar biasa 

yang merugikan orang lain (fair game) 

(Hartono, 2003) atau bisa saja terjadi 

abnormal return namun abnormal 

return tersebut diserap dengan sangat 

cepat. Hal ini juga menimbulkan 

pertentangan, bagaimana mungkin 

pasar disebut efisien jika tidak terjadi 

abnormal return. Tidak ada abnormal 

return berarti investor tidak bereaksi, 

karena reaksi investor terhadap 

informasi yang baru ditunjukkan oleh 

abnormal return itu. 

3). Pengujian Informasi Privat 


Pengujian informasi privat 

merupakan pengujian pasar efisien 

bentuk kuat. Terdapat permasalahan 

dalam pengujian efisiensi pasar 

bentuk kuat. Permasalahannya adalah 

informasi privat yang akan diuji 

merupakan informasi yang tidak dapat 

diobservasi secara langsung. Oleh 

karena itu, pengujian ini harus 

dilakuakn secara tidak langsung 

dengan menggunakan proksi. Proksi 

yang digunakan adalah return yang 

diperoleh oleh corporate insider dan 

return yang diperoleh oleh portfolio 

reksadana. Alasannya adalah corporate 

insider dan reksa dana dianggap 

mempunyai informasi privat di dalam 

perdagangan sekuritas. Yang 

dimaksud corporate insider adalah 

pejabat perusahaan, manajemennya, 

direksinya atau pemegang saham 

mayoritas yang mempunyai informasi 

privat. 

Saffe (1974) dalam Hartono (2003) 

menunjukkan bahwa membeli suatu 

sekuritas yang banyak dibeli oleh 

insider dan menjual sekuritas yang 

banyak dijual oleh insider dapat 

menghasilkan abnormal return yang 

tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa 

insider tampaknya mempunyai 

informasi privat yang belum terefleksi 

di harga sekuritas. 

Finnerty (1976) menggunakan data 

populasi semua kegiatan transaksi 

yang dilakuka oleh insider selama 

bulan Januari 1969 sampai dengan 

Desember 1972. Jumlah sample yang 

digunakan adalah sebanyak 30.000 

transaksi insider. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya abnormal return 

baik untuk transaksi pembelian atau 

penjualan sekuritas. 

Givoly dan Palmon (1985) 

melakukan pengujian dengan cara 

yang cerdik yaitu dengan 

mengkorelasikan kegiatan insider 

dengan informasi yang diumumkan 

setelahnya untuk mengetahui apakah 

insider menggunakan informasi 

tersebut dalam perdagangannya. 

Hasilnya menunjukkan ternyata tidak 


185

ada hubungan antara insider trading 

dengan pengumuman tersebut. 

Pengujian-pengujian yang 

dilakukan di atas, semata-mata 

berdasarkan observasi pada dunia 

yang nyata. Namun, metoda empirisme 

logis dengan melakukan observasi 

memiliki keterbatasan. 

IV. KETERBATASAN METODA 

PENGUJIAN SECARA EMPIRIS 

Keterbatasan Metoda Pengujian 

Secara Observasi (Empiris); Pertama 

observasi yang dilakukan dapat 

menimbulkan kesalahan pengukuran. 

Hal ini ditandai dengan perhatian yang 

tinggi terhadap masalah realibilitas 

dan validitas dalam ilmu-ilmu sosial. 

Ketika prosedur observasi dan 

teknologi pengukuran telah dapat 

diperbaiki, kesalahan pengukuran 

dapat diminimisasi tetapi hal itu tidak 

akan dapat dihilangkan seluruhnya. 

Kedua, keterbatasan yang timbul dari 

observasi sangat tergantung pada 

teori. 

Karl Raimund Popper (1902-1994) 

menawarkan suatu alternatif untuk 

mengatasi berbagai masalah yang 

dihadapi oleh empirisme logis yaitu 

dengan falsifikasi. Falsifikasi ini timbul 

karena ketidakpuasan Popper akan 

status keilmiahan suatu teori 

ditentukan oleh prinsip pembuktian 

teori lewat fakta-fakta (observasi). Karl 

Raimund Popper mengatakan ilmu 

pengetahuan tidak semata-mata hanya 

bekerja berdasarkan penarikan 

kesimpulan umum melalui 

pengumpulan fakta-fakta konkret 

(logika induksi) yang selalu 

membenarkan suatu teori atau 

hukum ilmu pengetahuan dengan 

mengumpulkan fakta-fakta yang 

mendukung (verifikasi) melainkan 

harus berfokus pada upaya-upayua 

menemukan fakta anomali yang dapat 

menggugurkan teori atau hukum ilmu 

pengetahuan tersebut. Jadi 

berdasarkan penganut aliran falsifikasi 

tidak ada suatu teori atau hukum ilmu 

pengetahuan yang benar secara 

mutlak. 

186 


Berbeda dengan Thomas Khun 

yang memiliki pandangan dan fikiran 

yang tidak sama dengan Popper, yang 

dimuat dalam salah satu bukunya 

yang berjudul The Structure of 

Scientific Revolution yang diterbitkan 

pada tahun 1962 oleh The Chicago 

University press. Menurut Khun ilmu 

pengetahuan berkembang dalam 

proses histories (dimensi sejarah). Ilmu 

pengetahuan yang berkembang 

menurut proses historis digambarkan 


Tahap pra-paradigma – Tahap 

Paradigma – Tahap Krisis – Tahap 

Revolusi. 

Khun berpendapat bahwa ilmu 

pengetahuan tersebut bukanlah 

bersifat tunggal (unified science) 

seperti yang dianut oleh aliran 

positivisme dan masih meninggalkan 

jejaknya pada Karl Raimund Popper 

melainkan bersifat jamak atau plural 

(plural sience). Menurut Thomas 

Khun, ilmuwan selalu bekerja di 

bawah satu payung paradigma yang 

memuat asumsi-asumsi umum yang 

bersifat teoritis, hukum-hukum 

ilmuwan tertentu dalam 

mengembangkan ilmu 

pengetahuannya. Apabila suatu 

paradigma sudah tidak sanggup 

mempertahankan diri dari desakandesakan 

yang ditimbulkan oleh 

akumulasi fakta-fakta anomali akan 

mendorong lahirnya paradigma baru 

yang sama sekali lain dengan 

paradigma sebelumnya. Sehingga 

menurut Thomas Khun, ilmu 

pengetahuan berkembang sebagai 

patahan-patahan revolusioner dari 

suatu paradigma ke paradigma 

lainnya. 

4.1 Anomali Pasar Tantangan 

Empiris Hipotesis Pasar Efisien 

Karl Raimund Popper mengatakan 

ilmu pengetahuan tidak semata-mata 

hanya bekerja berdasarkan penarikan 

kesimpulan umum melalui 

pengumpulan fakta-fakta konkret 

(logika induksi) yang selalu 

membenarkan suatu teori atau




harus berfokus pada upaya-upaya 



pengetahuan tersebut. 

Jones (1996) mendefinisikan 

anomaly pasar sebagai teknik atau 

strategi yang tampaknya bertentangan 

dengan pasar efisien. Beberapa 

anomaly yang banyak mendapat 

perhatian adalah anomaly karena 

strategi PER rendah (low P/E ratio) 

dan anomaly efek ukuran perusahaan 

(size effect). 

Basu (1977) melakukan penelitian 

dengan membandingkan hasil dari 

grup dengan PER rendah dan PER 

tinggi selama 12 bulan setelah terjadi 

pembelian sekuritas. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa 

sekuritas dengan PER rendah 

mengalahkan sekuritas dengan PER 

tinggi. Hal ini dikatakan anomaly 

karena informasi PER merupakan 

informasi yang tersedia luas dan 

sudah banyak digunakan oleh pasar 

dalam menilai suatu sekuritas. Jika 

banyak investor sudah menggunakan 

strategi ini seharusnya strategi ini 

akan menghasilkan abnormal return. 

Akan tetapi kenyataannya strategi ini 

tidak dapat menghasilkan abnormal 

return, sehingga dianggap suatu 

anomaly. 

Anomaly pasar juga terjadi pada 

perusahaan kecil. Banz (1981) 

menemukan bahwa perusahaan NYSE 

yang berukuran kecil memberikan 

return yang lebih besar dibandingkan 

dengan return perusahaanperusahaan 

besar. 

4.2 Behavioral Finance Tantangan 

Teoritis bagi EMH 

Menurut Thomas Khun, ilmuwan 

selalu bekerja di bawah satu payung 

paradigma yang memuat asumsiasumsi 

umum yang bersifat teoritis, 

hukum-hukum ilmuwan tertentu 

dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuannya. Apabila suatu 


paradigma sudah tidak sanggup 

mempertahankan diri dari desakandesakan 

yang ditimbulkan oleh 

akumulasi fakta-fakta anomali maka 

akan mendorong lahirnya paradigma 

baru yang sama sekali lain dengan 

paradigma sebelumnya. 

Akumulasi dari anomali-anomali 

disikapi sebagai suatu tantangan 

terhadap teori EMH, yang merupakan 

salah satu pilar dari keuangan 

neoklasik. Peneliti telah melihat begitu 

banyak terjadi anomali, dan sangat 

sedikit penjelasan yang meyakinkan 

yang diberikan oleh aliran keuangan 

neoklasik sehingga mereka 

membutuhkan beberapa perubahan 

untuk memperbaiki atau bahkan 

mengganti teori yang tradisional. 

Teori behavioral finance—finance 

dari sudut pandang sosial yang luas 

termasuk psikologi dan sosiologi, telah 

muncul untuk memberikan beberapa 

revisi terhadap teori tradisional, dan 

bahkan mempunyai kemampuan yang 

potensial untuk menggantikan teori 

neoklasik keuangan khususnya EMH 

(Du Kai, 2004). Kemungkinan ini dapat 

terjadi bila dilihat asumsi-asumsi 

dasar yang digunakan oleh EMH 

kurang kuat. Pertama adalah investor 

diasumsikan rasional dan karena itu 

menilai saham secara rasional. Kedua, 

jika ada investor yang tidak rasional, 

perdagangan yang terjadi diantara 

mereka bersifat random, karena itu 

tidak mempengaruhi harga. Ketiga, 

jika investor tidak rasional dalam caracara 

yang sama, mereka akan bertemu 

di pasar secara arbitrase sehingga 

akan mengurangi pengaruh mereka 

terhadap harga. 

Berbeda dengan EMH yang 

menganggap investor rasional menurut 

model ekonomi normatif, behavioral 

finance pertama menggunakan teori 

dan bukti psikologi sebagai 

fondasinya, kedua bukti psikologi 

menunjukkan bahwa manusia tidak 

akan terlalu jauh menyimpang dari 

perilaku rasional, penyimpangan 

terjadi lebih banyak pada cara-cara 

yang sama, sehingga mereka tidak 


187

akan dapat membatalkan satu sama 

lain. Ketiga, berbeda dengan teori 

pasar efisien, behavioral finance 

menyatakan bahwa arbitrage di dunia 

nyata sangat berisiko dan karena itu 

sifatnya sangat terbatas (Du Kai, 

2004). 

Dengan demikian, perpindahan 

paradigma pada teori keuangan, 

ataukah teori keuangan tradisional 

ataupun neoklasik semestinya 

memasukkan pertimbangan perilaku 

untuk meningkatkan kemampuan 

mereka dalam memberi interpretasi. 

Sehingga, meskipun EMH bersifat 

elegan dan hebat tetapi berbeda 

dengan behavioral finance ketika 

diterapkan untuk menginterpretasikan 

realitas keuangan. Meskipun terdapat 

beberapa keterbatasan EMH tetap 

merupakan tolok ukur yang penting 

bagi praktisi dan ahli ekonomi 

keuangan. Hal ini sesuai dengan 

pandangan Khun yang apabila dikutip 


“Once it has achieved the status of 

paradigm, a scientific theory is 

declared invalid only if an alternate 

candidate is available to take its 

place. No process yet disclosed by 

the historical study of scientific 

development at all resembles the 

methological stereotype of 

falsification by direct comparison 

with nature.” (Du Kai, 2004) 

5. PENUTUP 

Makalah ini membahas mengenai 

studi empiris pada efficient market 

hypothesis (EMH) yang merupakan 

pilar utama dalam keuangan neoklasik 

sebagaimana disebut Ross (2002). 

Namun dalam perjalanannya telaah 

empiris yang dilakukan mengandung 

banyak kelemahan. Antara lain 

disebut Popper ilmu pengetahuan 

tidak semata-mata hanya bekerja 

berdasarkan penarikan kesimpulan 

umum melalui pengumpulan faktafakta 

konkret (logika induksi) yang 

selalu membenarkan suatu teori atau 



188 



harus berfokus pada upaya-upaya 



pengetahuan tersebut. Dan terbukti 

penemuan anomali-anomali ini banyak 

terjadi misalnya yang diamati oleh 

Jones (1996). Sebaliknya Khun 

menyatakan jika semakin banyak 

anomaly maka sebaiknya teori itu 

diganti dengan pendekatan lain 

misalnya dengan behavioral finance 

seperti penelitian Du Kai (2004). 

Pembahasan ini belum 

memutuskan apakah perlu terjadi 

revolusi paradigma seperti pandangan 

Khun dari teori EMH ke behavioral 

finance. Namun yang perlu 

diperhatikan adalah pendekatan 

empirisme logis dalam EMH perlu 

ditempatkan dalam konteks yang 

tepat, dalam arti jika memang 

penelitian ini perlu mengamati prilaku 

investor dalam memperoleh informasi 

maka behavioral finance dapat 

diintegrasikan dalam EMH. Sehingga 

tidak menyampingkan adanya 

epistemologi lain yang barangkali 

dapat memperkaya fenomena yang 

diteliti. 


Kai Du. (2004). Efficient Markets 

Hypothesis and Behavioral 

Finance. JEL Classification: B00, 

B49, G14., hal.1-90 

Kritzman P.M. (1994). About Event 

Studies, What Practitioners Need 

to Know. Financial Analyst 

Journal., hal 17-20 

Hartono, J.H.M. (2003). Teori Portofolio 

dan Analisis Investasi. BPFE-UGM, 

Yogyakarta, Ed3. 

Verhaak & R. Haryono Imam. (1995). 

Filsafat Ilmu Pengetahuan. Penerbit 

PT Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta.

Kattsoff.L.O. alih bahasa: Soejono 

Soemargono. (2004). Pengantar 

Filsafat. Tiara Wacana, Jogja. 

Khun S. Thomas.(1970). The Structure 

of Scintific Revolutions. 

International Encyclopedia of 

Unified Science. The University of 

Chicago Press, vol 1&2. 


Popper R. Karl. (1992). The Logic of 

Scientific Discovery. London and 

New York. 


189

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURE PADA 

KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN 

DI BURSA EFEK INDONESIA 

I Komang Arthana 7 


ABSTRACT 

Corporate Governance (CG) is a way to ensure that management acts the best for 

the stakeholders’ interest. The research that links the application of corporate 

governance and corporate performance has been conducted by several researchers. 

The result of this research shows inconsistency. This research aims to examine the 

effect of corporate governance disclosure. This research uses company’s profitability 

ratio control variable, that is return on equity (ROE) and company size (size) by using 

the natural logarithm of total assets (total assets). This research uses the banking 

company with concentrated share ownership in Indonesia Stock Exchange in the 

period of 2004-2008 as a research sample. 

The results of the test indicate regression model has not faced classical 

assumption problem. The hypothesis testing shows the effect of the corporate 

governance (CG) to the market performance. ROE control variable and size has no 

effect on market performance as well as the market response and having positive 

assessment on Corporate Governance (CG) companies. This is probably beacuse CG 

is a necessity not just as compliance to the regulations. Management in general is 

interested in long-term benefits for the implementation of CG. 

Keywords: Corporate governance, ROE, Size, market performance. 

7Alamat Korespondensi: fenkqajuz@yahoo.com 


Corporate governance (CG) 

merupakan suatu cara untuk 

menjamin bahwa manajemen 

bertindak yang terbaik untuk 

kepentingan stakeholders. 

Pelaksanaan good corporate 

governance menuntut adanya 

perlindungan yang kuat terhadap hakhak 

pemegang saham, terutama 

pemegang saham minoritas. Prinsipprinsip 

atau pedoman pelaksanaan 

corporate governance memuat adanya 

perlindungan tersebut. Corporate 

governance merupakan sistem yang 

mengatur dan mengendalikan 

perusahaan untuk menciptakan nilai 

tambah (value added) untuk semua 

stakeholder. 

Indonesia mulai memberi respon 

pada permintaan pasar mengenai 

corporate governance dengan 

membentuk sebuah komite yang 

disebut dengan Komite Nasional 

tentang Kebijakan Corporate 

governance (KNKCG) yang dibentuk 

pada Tahun 1999 berdasarkan 

Keputusan Menko Ekuin Nomor: 

KEP/31/M.EKUIN/08/1999. Komite 

ini kemudian menerbitkan pedoman 

corporate governance bagi perusahaan 

di Indonesia pada tahun 2001. 

Pengadopsian pedoman tersebut 

bersifat sukarela, kecuali beberapa 

bagian yang diwajibkan oleh badan 

190 Pengaruh Corporate Governance Disclosure pada Kinerja Perusahaan Perbankan di Bursa Efek 

Indonesia

erwenang seperti Bapepam dan Bursa 

Efek Indonesia. 

Corporate governance tidak hanya 

menarik dari sisi penerapannya. 

Pengungkapan corporate governance 

juga menjadi aspek penting karena 

bentuk pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan diyakini akan 

mempengaruhi kinerja pasar 

perusahaan. Salah satu prinsip 

corporate governance yaitu 

transparansi menghendaki agar 

perusahaan melakukan keterbukaan 

informasi baik dalam proses 

pengambilan keputusan maupun 

dalam mengungkapkan informasi 

material dan relevan mengenai 

perusahaan. Stakeholder theory 

menyatakan bahwa manajemen 

perusahaan diharapkan melakukan 

aktivitas-aktivitas yang diharapkan 

para stakeholder dan melaporkan 

aktivitas-aktivitas tersebut kepada 

mereka. Teori ini berpandangan bahwa 

akuntabilitas organisasional tidak 

hanya terbatas pada kinerja ekonomi 

atau keuangan saja sehingga 

perusahaan perlu melakukan 

pengungkapan tentang corporate 

governance dan informasi lainnya 

melebihi dari yang diharuskan 

(mandatory) oleh badan yang 

berwenang. 

Penelitian mengenai praktik 

pengungkapan corporate governance 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Collett dan Hrasky (2005) dalam 

Sharma dan Singh (2009) meneliti 

pengungkapan informasi corporate 

governance antar perusahaan dan 

ketertarikan untuk mencari dana di 

pasar modal baik melalui penerbitan 

saham maupun utang. Hasil 

penelitiannya menunjukkan hanya 29 

perusahaan Australia yang melakukan 


dan memiliki variasi yang berbeda 

antar perusahaan. Sharma dan Singh 

(2009) meneliti praktik pengungkapan 

corporate governance pada empat jenis 

perusahaan industri di India yaitu 

software, tekstil, gula, dan kertas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 


tidak ada perbedaan signifikan tingkat 


pada keempat jenis industri. 

Penelitian yang menghubungkan 


dengan kinerja perusahaan juga 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Fong 

dan Shek (2009) meneliti pengaruh 


pada kinerja perusahaan pengembang 

properti di Cina dan Hongkong yang 

dikendalikan keluarga. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa 


berpengaruh positif pada kinerja 

perusahaan. Kusumawati dan Riyanto 

(2005) menemukan bahwa 


berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang 

tersebut penelitian ini ingin meneliti 

kembali pengaruh pengungkapan 

corporate governance pada kinerja 

pasar perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

yang memiliki saham terkonsentrasi. 

Perusahaan perbankan dipilih karena 

memiliki regulasi yang lebih ketat 

sehingga penerapan corporate 

governance cenderung lebih intensif. 

Perbankan juga merupakan 

perusahaan yang memiliki 

akuntabilitas publik yang tinggi 

sehingga lebih banyak informasi yang 

harus diungkapkan. 



2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori yang terkait dengan corporate 

governance adalah agency theory. 

Jensen dan Meckling (1976) 

mengemukakan teori keagenan yang 

menjelaskan hubungan antara 

manajemen perusahaan (agen) dan 

pemegang saham (prinsipal). Dalam 

hubungan keagenan (agency 

relationship) terdapat suatu kontrak 

satu orang atau lebih (prinsipal) 

memerintah orang lain (agen) untuk 

melakukan suatu jasa atas nama 


191

prinsipal dan memberi wewenang 

kepada agen untuk membuat 

keputusan yang terbaik bagi prinsipal. 

Untuk itu manajemen diberikan 

sebagian kekuasaan untuk membuat 

keputusan bagi kepentingan terbaik 

pemegang saham. Oleh karena itu, 

manajemen wajib 

mempertanggungjawabkan semua 

upayanya kepada pemegang saham. 

Karena unit analisis dalam teori 

keagenan adalah kontrak yang 

melandasi hubungan antara prinsipal 

dan agen, maka fokus dari teori ini 

adalah pada penentuan kontrak yang 

paling efisien yang mendasari 

hubungan antara prinsipal dan agen. 

Untuk memotivasi agen maka prinsipal 

merancang suatu kontrak agar dapat 

mengakomodasi kepentingan pihakpihak 

yang terlibat dalam kontrak 

keagenan. 

2.2 Stakeholder Theory 

Teori lain berusaha menjelaskan 

dan menganalisis corporate 

governance. Masing-masing teori 

menjelaskan corporate governance 

berdasar perspektif yang berbeda. 

Dapat dikatakan pula stakeholder 

theory sebagai teori pendukung dari 

agency theory. Stakeholder teory 

menurut Friedman dan Miles dalam 

Kiroyan (2006) menyebutkan definisi 

stakeholder yang saat ini diterima 

secara luas adalah kelompok atau 

orang perorangan yang berdampak 

terhadap atau dapat terkena dampak 

pencapaian tujuan organisasi. Teori 

Keagenan (Agency theory) muncul dari 

disiplin keuangan dan keuangan 

sedangkan Teori Pemangku 

Kepentingan (Stakeholder Teory) 

muncul dari perspektif yang 

berorientasi pada aspek sosial 

(Warsono,2009). 

Penganut stakeholder theory 

berpandangan bahwa perusahaan 

bukan merupakan kumpulan berbagai 

aset yang dimiliki oleh pemegang 

saham perusahaan yang 

bersangkutan, melainkan suatu 

kumpulan hubungan antara 

perusahaan dengan pemangku 

kepentingan internal (pemilik, 

karyawan, dan para menajer) serta 

pemangku kepentingan eksternal yang 

sama pentingnya, yaitu para 

pelanggan, pemasok, pasaing, dan 

kelompok-kelompok kepentingan 

lainnya, yang terikat dalam 

pengaturan formal maupun tidak 

formal. Ada jaringan kepentingan yang 

saling terkait menciptakan nilai 

tambah bagi perusahaan yang tidak 

akan didapatkannya sendiri. Selain 

itu, teori ini menganggap bahwa 









berwenang. 

Pengungkapan corporate 

governance juga menjadi aspek penting 

karena bentuk pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan diyakini akan 

mempengaruhi kinerja pasar 

perusahaan. Salah satu prinsip 

corporate governance yaitu 

transparansi menghendaki agar 

perusahaan melakukan keterbukaan 

informasi baik dalam proses 

pengambilan keputusan maupun 

dalam mengungkapkan informasi 

material dan relevan mengenai 

perusahaan. Stakeholder theory 

menyatakan bahwa manajemen 

perusahaan diharapkan melakukan 

aktivitas-aktivitas yang diharapkan 

para stakeholder, dan melaporkan 

aktivitas-aktivitas tersebut kepada 

mereka. Teori ini berpandangan bahwa 









berwenang. 


Indonesia

Penelitian yang menghubungkan 


dengan kinerja dan nilai perusahaan 

juga dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Fong dan Shek (2009) meneliti 

pengaruh pengungkapan corporate 

governance pada kinerja perusahaan 

pengembang properti di Cina dan 

Hongkong yang dikendalikan keluarga. 

Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa pengungkapan corporate 

governance berpengaruh positif pada 

kinerja perusahaan. Kusumawati dan 

Riyanto (2005) menemukan bahwa 


berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan landasan teori dan 

penelitian sebelumnya maka hipotesis 

yang dikembangkan adalah corporate 

governance disclosure berpengaruh 

positif pada kinerja pasar 




adalah perusahaan-perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2004-2008. 

Pemilihan sampel penelitian 

didasarkan pada metoda 

nonprobability sampling tepatnya 

metoda purposive sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan/kriteria tertentu 

(Sugiyono, 2008). Adapun kriteria yang 

digunakan untuk memilih sampel 

pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Perusahaan sampel menerbitkan 

annual report selama perioda 

pengamatan. 

2) Perusahaan sampel adalah 

perusahaan dengan kepemilikan 

terkonsentrasi. Kepemilikan 

terkonsentrasi diidentifikasi dengan 

melihat adanya persentase 

kepemilikan saham 50 persen atau 

lebih. Hal ini mengacu pada PSAK 4 

tentang Laporan Keuangan 

Konsolidasi, PSAK 7 tentang 

Pengungkapan Pihak-pihak Yang 

Mempunyai Hubungan Istimewa, 


PSAK 22 tentang Akuntansi 

Penggabungan Usaha, dan PSAK 38 

tentang Akuntansi Restrukturisasi 

Entitas Sipengendali (SAK:2009). 

Ini berarti bahwa pemegang saham 

dikatakan memiliki kendali apabila 

memiliki saham 50 persen atau 

lebih. 


1) Corporate governance disclosure 

Variabel independen penelitian ini 

adalah corporate governance. 

Variabel ini diukur dengan 

menggunakan instrumen yang 

dikembangkan sendiri yang 

merupakan perpaduan indikator 

dari KNKCG, FCGI, dan penelitian 

yang dilakukan oleh Khomsiyah 

(2005), Kusumawati dan Riyanto 

(2005), serta Kusumawati (2005). 

Indeks pengungkapan corporate 

governance dalam penelitian ini 

diukur dengan 90 item 

pengungkapan (lampiran 2). 

Pemberian skor dilakukan secara 

dikotomi, diberi skor 1 bila 

diungkapkan dan skor 0 bila tidak 

diungkapkan. Selanjutnya dari 

setiap item dijumlahkan untuk 

memperoleh keseluruhan skor 

untuk setiap perusahaan. Indeks 

corporate governance kemudian 

dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

ICG J 

 

 

Nij 

Xij 

.......... 


......( 

193 

1) 

Keterangan: 

ICGj: Indeks pengungkapan 

corporate governance 

perusahaan j 

Nj: jumlah item pengungkapan 

perusahaan j, nj = 90 

Xij: dummy variable: 1 = jika item 

i diungkapkan; 0 = jika item i 

tidak diungkapkan 

2) Kinerja Pasar 

Kinerja pasar pada penelitian ini 

diukur dengan rasio price to book 

value (PBV). Rasio ini mengukur 

nilai yang diberikan pasar

keuangan kepada manajemen dan 

organisasi sebagai perusahaan 

yang terus bertumbuh. Rasio PBV 

merupakan perbandingan antara 

harga saham dengan nilai buku 

ekuitas (Aggarwal et al.,, 1992 dan 

Wirawati, 2008). 

3) Tingkat Profitabilitas Perusahaan 

Profitabilitas perusahaan 

merupakan tingkat kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan atau laba. 

Profitabilitas merupakan tingkat 

keuntungan bersih yang berhasil 

diperoleh perusahaan dalam 

menjalankan operasinya. Rasio 

profitabilitas perusahaan dalam 

penelitian ditinjau dari return on 

equity (ROE). Return on equity 

(ROE) adalah perbandingan antara 

jumlah laba yang tersedia bagi 

pemilik modal sendiri disatu pihak 

dengan jumlah modal sendiri yang 

menghasilkan laba tersebut dilain 

pihak atau dengan kata lain 

profitabilitas modal sendiri adalah 

kemampuan suatu perusahaan 

dengan modal sendiri yang bekerja 

didalamnyua untuk menghasilkan 

keuntungan (Riyanto, 2002:44). 

4) Ukuran perusahaan 

Pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap corporate governance 

diukur dengan menggunakan total 

aktiva. Perusahaan besar dapat 

memiliki masalah keagenan yang 

lebih besar (karena lebih sulit 

untuk dimonitor) sehingga 

membutuhkan corporate 

governance yang lebih baik. Dengan 

demikian, penelitian ini 

memasukkan variabel ukuran 

perusahaan sebagai variabel 

kontrol. Penelitian ini 

menggunakan total aktiva sebagai 

proksi untuk mengukur variabel 

ukuran perusahaan, karena nilai 

total aktiva yang dapat disajikan 

secara historis dianggap lebih stabil 

dan lebih dapat mencerminkan 

ukuran perusahaan. Nilai total 

aktiva dalam penelitian ini dengan 

menggunakan satuan jutaan 

(000.000) Rupiah. 

Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis regresi 

linear berganda. yang didahului 

dengan pengujian asumsi klasik. 

Pengujian asumsi klasik yang 

dilakukan dalam penelitian ini terdiri 

dari uji normalitas, multikolinearitas, 

dan heteroskedastisitas. Persamaan 

Regresi Berganda dalam penelitian ini 

dapat disajikan sebagai berikut: 

Y = α+b0 + b1 CGD + b2ROE + b3 Size+ 

e..............................................(2) 

Keterangan: 

Y = Kinerja Pasar 

b0 = Konstanta 

b1, b2 , b3 = Koefisien Regresi 

e = Variabel Pengganggu 

CGD = corporate governance 

disclosure 

ROE = return on equity 

Size = Ukuran Perusahaan 


Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 64 

pengamatan perusahaan perbankan 

selama periode 2004-2008. Jumlah 

sampel untuk masing-masing tahun 

berbeda-beda yaitu pada Tahun 2006 

dan 2008 masing-masing sebanyak 13 

perusahaan, Tahun 2004 sebanyak 12 

perusahaan, Tahun 2005 sebanyak 11 

perusahaan sedangkan Tahun 2007 

sebanyak 15 perusahaan. Tabel 1 

(Lampiran) menunjukkan secara ratarata 

jumlah perusahaan yang 

persentase kepemilikannya 

terkonsentrasi meningkat pada Tahun 

2007 dan mengalami penurunan 

pada Tahun 2008. 

Tabel 2 (Lampiran) menunjukkan 

bahwa nilai adjusted R 2 adalah 0,251. 

Ini berarti bahwa varian dari variabel 

bebas yaitu corporate governance 

disclosur mampu menjelaskan varian 

variabel terikat (kinerja pasar) sebesar 

25,10 persen, sedangkan sisanya 

sebesar 74,90 persen dijelaskan oleh 


Indonesia

variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model. 

Pada Tabel 4 (Lampiran) dapat 

diketahui Variabel bebas corporate 

governance disclosure berpengaruh 

terhadap kinerja pasar dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05. Ini berarti 

hipotesis yang diajukan didukung 

dalam penelitian ini. Variabel kontrol 

profitabilitas dengan menggunakan 

ROE menunjukkan tidak berpengaruh 

pada kinerja pasar dengan tingkat 

signifikansi 0,920>0,05. Begitu halnya 

dengan melihat ukuran perusahaan 

menunjukkan tidak adanya pengaruh 

dengan tingkat signifikansi 0,715 > 

0,05. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengungkapan corporate 

governance berpengaruh terhadap 

kinerja pasar perusahaan. Ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi 

yang diperoleh sebesar 0,00. Hasil 

tersebut konsisten hasil penelitian 

sebelumnya Klapper dan Love (2002) 

dalam Herawaty (2007), Collett dan 

Hrasky (2005) dalam Sharma dan 

Singh (2009) Fong dan Shek (2009) 

Kusumawati dan Riyanto (2005). 

Hubungan corporate governance 

dengan Kinerja pasar memiliki 

hubungan endogenity yang artinya 

perusahaan memiliki nilai pasar yang 

tinggi memiliki kecenderungan untuk 

menerapkan corporate governance 

dengan baik (Black et al, 2003). 

Kompleksnya kegiatan di dunia 

bank menyebabkan semakin tinggi 

pula resiko dan tantangan. Oleh 

karena itu penerapan corporate 

governance sangat diperlukan agar 

tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. 

Implementasi corporate governance 

diharapkan dapat menambah dan 

memaksimalkan kinerja perusahaan 

yang salah satunya nilai pasar 

perusahaan. Harapan yang ingin 

dicapai nantinya berkontribusi dengan 

meningkatnya nilai harga saham di 

pasar saham. Meningkatnya harga 

saham mendorong ketertarikan 

investor untuk menanam investasinya. 

Aktualisasi corporate governance 


mendorong peningkatan kualitas 

layanan mencapai service leader, serta 

pengembangan bisnis di berbagai 

segmen dan perluasan jaringan 

pelayanan. 

V. SIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, 

tujuan, landasan teori, hipotesis dan 

hasil pengujian yang dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa Corporate 

Governance Disclosure berpengaruh 

pada kinerja perusahaan perbankan 

yang diproksikan dengan PBV. Hal ini 

berarti pasar memberikan penilaian 

pada Corporate Governance Disclosure 

perusahaan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa 90 item 

pengungkapan yang diproksikan 

dengan indikator dari KNKCG, FCGI, 

Khomsiyah (2005), Fong dan Shek 

(2009) dapat mempengaruhi kinerja 

pasar perusahaan. Profitabilitas (ROE) 

dan ukuran perusahaan (size) yang 

digunakan sebagai variabel kontrol 

tidak berpengaruh pada kinerja pasar. 

Ini berarti pasar tidak memberikan 

penilaian pada ROE dan size. Studi ini 

mendukung studi sebelumnya. 


Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan, yang apabila diatasi 

pada penelitian selanjutnya akan 

dapat memperbaiki hasil penelitian. 

Beberapa saran yang dapat 

dikemukakan dalam kaitannya dengan 

keterbatasan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Pemilihan sampel dalam penelitian 

ini hanya menggunakan 

perusahan perbankan dengan 

kepemilikan terkonsentrasi. 

Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat menggunakan jenis industri 

yang berbeda dan memperpanjang 

periode pengamatan. Tujuan 

menggunakan jenis perusahaan 

yang berbeda dengan maksud 

apakah penelitian sejenis dengan 

obyek yang berbeda dapat 


195

digeneralisasi. Periode pengamatan 

diperpanjang dengan periode 

waktu di masa yang akan datang 

dengan harapan apakah ada 

perbedaan pengaruh dengan 

waktu jangka panjang. 

2) Item-item pengungkapan dalam 

variabel ini menggunakan 90 

indikator pengungkapan dalam 

penelitian ini mengacu pada 

indikator dari KNKCG, FCGI, 

Khomsiyah (2005), Fong dan Shek 

(2009). Penelitian selanjutnya 

dapat memperbaharui dan 

menambah item pengungkapan 

dengan berbagai sumber yang ada. 

Penambahan pengungkapan pada 

umumya mengalami perubahan 

dan penambahan setiap waktunya. 

3) Begitu halnya dalam penggunaan 

variabel kontrol seperti ukuran 

perusahaan (Size) dalam penelitian 

selanjutnya bisa menggunakan 

ukuran perusahaan yang lain 

seperti total penjualan dan 

kapitalisasi pasar. 


Aggarwal, Raj, Takato Hiraki, dan 

Ramesh P. Rao. 1992. Price/Book 

Value Ratios and Equity Return on 

the Tokyo Stock Exhange: 

Empirical Evidence of an 

Anomalous Regularity. The 

Financial Review. Vol. 27, No. 4, 

pp. 589-605. 

Bai, C., Liu, Q., Lu, J., Song, dan 

Zhang (2002) Corporate governance 

and firm valuations in China. 

Working paper. 

Bartholomeusz S and Tanewski G A 

(2006), “The Relationship Between 

Family Firms and Corporate 

governance”, Journal of Small 

Business Management, Vol. 44, No. 

2, pp. 245-267. 

Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor 

Publik di Indonesia, Edisi 1. 

Yogyakarta: BPFE UGM. 

Black, B.S., Jang, H., & Kim, W (2003) 

Does Corporate governance affect 

firm value? Evidancd from Korea, 

Diambil dari http://papers 

.ssrn.com. 

Braun M and Sharma A (2007), 

“Should the CEO also be the Chair 

of the Board?An Empirical 

Examination of Family-Controlled 

Public Firms”, Family Business 

Review, Vol. 20, No. 2, pp. 111- 

126. 

Berle, Adolph dan Means, Gardiner 

(1932). The Modern Corporation 

and Private Property. MacMillan, 

New York, N.Y. 

Claeesens. S & Fan, J.P.H (2003) 

Corporate governance in Asia: A 

survey Internasional Review of 

Finance. 

Collet, Peter and S. Hrasky. (2005). 

Voluntary Disclosure of Corporate 

Governance Practices by Listed 

Australian Companie’s. Corporate 

Governance. Vol. 13, No. 2: 188- 

196. 

Colgan, P. Mc. 2001. Agency Theory 

and Corporate governance: A 

Review of the Literature from a UK 

Perspective. Working Paper. 

Darmawati, Khomsyiah dan Rika Gelar 

R, (2005), “Hubungan Corporate 

Governance dan Kinerja 

Perusahaan”, Jurnal Riset 

Akuntansi Indonesia, Yogyakarta, 

Ikatan Akuntan Indonesia 

Kompartemen Akuntan Publik, Vol 

8, No. 1, Januari 2005. 

Eisenhardt, K.M (1989) Agency Theory: 

An assessment and review. 

Academy of Management Review. 

Fong, S. C. C. and W. W. Y. Shek 

(2009). “Corporate governance 

Disclosure and Company 

Performance of Hong Kong-Based 

and China-Based Family-Controlled 


Indonesia

Property Development Companies, 

The IUP Journal of Corporate 

governance, Vol. VIII, Nos. 3 & 4, 

2009 

Forum for Corporate governance in 

Indonesia (2001). “ Tata Kelola 

Perusahaan” Seri Tata kelola 

Perusahaan, Jilid I Edisi ke 3 

Jakarta. 

Gunarsih, T (2002). Strutur corporate 

governance governance dan kinerja 

perusahaan: struktur kepemilikan 

dan strategi diversifikasi terhadap 

kinerja perusahaa, Disretasi tidak 

dipublikasi, Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta. 

Ghozali, Imam. 2006. Analisis 




Herawaty, Vinola. Peran Praktek 

Corporate Governance Sebagai 

Moderating Variable dari Pengaruh 

Earnings Management Terhadap 

Nilai Perusahaan, Jurnal 

Akuntansi. Universitas Trisakti. 

2007. 

Ho S M (2003), “Corporate governance 

in Hong Kong: Key Problems and 

Prospects”, Centre for Accounting 

Disclosure and Corporate 

governance, School of Accountancy, 

The Chinese University of Hong 

Kong. 

Jensen, M. C., and Meckling, W. H. 

(1976). “Theory of the Firm: 

Managerial Behavior, Agency Costs 

and Ownership Structure”, Journal 

of Financial Economics, 3: 305- 

360. 

Jogiyanto H.M, Prof., Dr, MBA., Ak 

(2007). “Metodelogi Penelitian 

Bisnis: Salah Kaprah dan 

Pengalaman-pengalaman”. BPFE- 

Yogyakarta 


Johnson S, Boone P, Breach A and 

Friedman E (1998), “Corporate 

governance in the Asian Financial 

Crisis 1997-98”, available at 

http://www.worldbank.org/ html/ 

prddr/trans/janfeb00/phs26- 

27.htm 

Khomsiyah. 2005. Analisis Hubungan 

Struktur dan Indeks Corporate 

governance dengan Kualitas 

Pengungkapan. Disertasi doktor 

tidak publikasi, Universitas Gadjah 

Mada. Yogyakarta. 

Komite Nasional Kebijakan Corporate 

governance (KNKCG). 2001. 

Pedoman Good Corporate 

governance: Ref. 4. 0. 

Kusumawati, D.N. 2007. “Profitability 

and Corporate governance 

Disclosure: An Indonesian Study”. 

Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. 

Vol. 10, No. 2: 131-146. 

Klapper, L., F & Love, (2002). 

Corporate governance, investor 

protection, and performance in 

emerging markets, World Bank 

Policy Research, Http:/econ 

worldbank.org 

dan Riyanto B. 2005. Corporate 

Governance dan Kinerja: Analisis 

Pengaruh Compliance Reporting 

dan Struktur Dewan terhadap 

Kinerja. Simposium Nasional 

Akuntansi VIII. 

La Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes, 

Florencio; Shleifer, Andrei (1998). 

“Corporate Ownership Around the 

World.”Journal of Finance. Vol. 54, 

No. 2: 471-517. 

Mitton, T.2002. A Cross-firm analysis 

of the impact of corporate 

governance on the East Asian 

Financial crisis. Journal of 

Financial Economics. 


197

Monks., R. A. G & Minow, N (1995). 

Corporate governance, Blackwell 

Business 

Nuryaman, 2008. Pengaruh 

Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran 

Perusahaan, dan Mekanisme 

Corporate governance terhadap 

Manajemen Laba. Makalah 

Disampaikan dalam Simposium 

Nasional Akuntansi XI. Pontianak: 

23-24 Juli. 

OECD Principles of Corporate 

governance, 1999. 

Oman, C., P (2001) Corporate 

governance and national 

development, Technical Paper No. 

180, OECD Developmnent Centre. 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa. 1995. Bahan Penyuluhan 

Bahasa Indonesia. Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Riyanto Bambang. 2002. Dasar-Dasar 

Pembelanjaan 

Perusahaan.Yogyakarta: BPFE 

Schulze W S, Lubatkin M H, Dino R N 

and Buchholtz, A K (2001), 

“Agency Relationships in Family 

Firms: Theory and Evidence”, 

Organization Science. Vol. 12, No. 

2, pp. 99-116. 

Sekaran, Uma (2007), Research 

Methods For Business: Metodelogi 

Penelitian Untuk Bisnis, Selemba 

Empat , Jakarta 

Shleifer, A & Vishny, RW. (1997). A. 

Survey Of Corporate governance. 

The Journal of Finance 

Siregar, Baldric. 2007. Pengaruh 

Pemisahan Hak Kontrol dan Hak 

Aliran Kas terhadap Dividen. 

Disampaikan dalam Simposium 

Nasional Akuntansi X. Makasar: 

26-28 Juli. 

Sharma, R., and Singh, F. (2009). 

Voluntary Corporate Governance 

Disclosure: A Study of Selected 

Companies in India, The ICFAI 

University Journal of Corporate 

Governance, Vol. VIII, No. 3 & 4, 

pp. 91-108. 

Solomon, J., & Solomon, A (2004). 

Corporate governance and 

accountability. England: John Wiley 

& Sons, LTd. 

Sugiyono. 2008. Metoda Penelitian 

Bisnis. Bandung: CV Alfabeta. 

Surya, Indra dan Ivan Yustiavanda. 

2006. Penerapan Good Corporate 

Governance: Mengesampingkan 

Hak-Hak Istimewa Demi 

Kelangsungan Usaha, Jakarta: 

Prenada Media Group. 

Standar Akuntansi, 2009. Standar 

Akuntansi.2009 Per 1 Juli 2009, 

Jakarta , Ikatan Akuntansi 

Indonesia, Selaemba Empat 

Tsipouri, L. & Xanthakis, M (2004). 

Can corporate governance bee 

rated? Ideas Based on the Greek 

experience. Corporate governance. 

Wirawati, Ni Gusti Putu. 2008. 

Pengaruh Faktor Fundamental 

Perusahaan terhadap Price to Book 

Value dalam Penilaian Saham di 

Bursa Efek Jakarta dalam Kondisi 

Krisis Moneter. Buletin Studi 

Ekonomi. Vol. 13, No. 1. pp. 90-99. 

Wolk, H. L & Tearney, M.G (1997). 

Accounting Theory: A. Conceptual 

and Instituional Approach, Fourth 

Edition, Ohio: South-Western 

College Publishing. 

Xu, Xiaonian dan Yan Wang. 1997. 

Ownership Structure, Corporate 

governance, and Corporate 

Performance (The Case of Chinese 

Stock Companies). 

http://ssrn.com/abstract=45303. 

(Accessed December 2009). 


Indonesia

Yuniasih, Ni Wayan. 2010. Pengaruh 

Modal Intelektual Pada Kinerja 

Pasar Perusahaan Sektor 

Keuangan Di Bursa Efek 

Indonesia, Tesis Program Magister 

Akuntansi. 

Warsono Sony, Amalia Fitri, Kartika 

Dian Rahajeng.2009.“Corporate 

LAMPIRAN 

NO. KETERANGAN 


Tabel 1 

Indikator Pengungkapan 

Corporate Governance 

Governance Concept and Model: 

Preserving True Organization 

Welfare”. Center For Good 

Corporate Governance Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas 

Gadjah Mada. 

Ref. 

1 

Shareholders 

Hak-hak pemegang saham KNKCG 

2 Rapat Umum Pemegang Saham KNKCG 

3 Akuntabilitas pemegang saham KNKCG 

4 Perjanjian dan sistem remunerasi dewan KNKCG 

5 Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham KNKCG 

6 Perlakuan terhadap pemegang saham minoritas 

Dewan Komisaris 

Khomsiyah 

7 Fungsi Dewan Komisaris KNKCG 

8 Komposisi dewan komisaris KNKCG 

9 Kesesuaian dengan peraturan atau pedoman KNKCG 

10 Rapat dewan komisaris KNKCG 

11 Informasi tentang dewan komisaris KNKCG 

12 Bisnis lain yang berhubungan dengan dewan 

komisaris dan/atau direksi dan perusahaan 

KNKCG/FCGI 

13 Kemampuan dan integritas anggota dewan komisaris KNKCG 

14 Perjanjian dan besarnya remunerasi dewan komisaris KNKCG 

15 Mekanisme dan kriteria evaluasi kinerja anggota KNKCG 

dewan komisaris 

16 Keberadaan dewan komisaris dalam komite KNKCG 

17 Pertanggungjawaban dewan komisaris KNKCG 

18 Independensi dewan komisaris Khomsiyah 

19 Proses pemilihan dan pengangkatan dewan komisaris FCGI 

20 Nama-nama dewan komisaris FCGI 

21 Kepemilikan saham oleh anggota dewan komisaris FCGI 

22 Daftar riwayat hidup anggota dewan komisaris FCGI 

23 Kehadiran komisaris dalam rapat FCGI 

Dewan Direksi 

24 Peran direksi KNKCG 

25 Komposisi direksi KNKCG 

26 Kesesuaian dengan peraturan atau pedoman KNKCG 


199

27 Kemampuan dan integritas anggota dewan direksi KNKCG 

28 Rapat dewan direksi KNKCG 

29 Pengendalian Internal KNKCG 

30 Peranan direksi dalam kebijakan akuntansi KNKCG 

31 Register KNKCG 

32 Pertanggungjawaban dewan direksi KNKCG 

33 Nama-nama dewan direksi FCGI 

34 Kepemilikan saham oleh anggota dewan direksi FCGI 

35 Daftar riwayat hidup anggota dewan direksi FCGI 

36 Mekanisme dan kriteria evaluasi kinerja anggota FCGI 

dewan direksi 

37 Pedoman tentang cross-directorship FCGI 

38 Proses pemilihan dan pengangkatan direksi FCGI 

39 Perjanjian dan besarnya remunerasi dewan direksi FCGI 

40 Kehadiran direksi dalam rapat FCGI 

41 Independensi dewan komisaris Khomsiyah 

42 Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan 

Sistem Audit 

43 Eksternal Auditor KNKCG 

44 Prosedur penunjukkan eskternal auditor KNKCG 

45 Besarnya fee audit dan nonaudit Fong dan 

Shek, 2009 

46 Pernyataan auditor independen Fong dan 

Shek, 2009 

47 Opini audit atas laporan keuangan Fong dan 

Shek, 2009 

48 Laporan mengenai ketidakpastian material yang Fong dan 

dihadapi perusahaan 

Shek, 2009 

49 Keberadaan komite audit KNKCG 

50 Nama-nama anggota komite audit Khomsiyah 

51 Prosedur pemilihan komite audit KNKCG 

52 Peran komite audit KNKCG 

53 Keberadaan komite fungsional lainnya KNKCG 

54 Peran komite fungsional lainnya KNKCG 

55 Jadwal rapat komite audit 

Sekretaris Perusahaan 

KNKCG 

56 Fungsi Sekretaris Perusahaan KNKCG 

57 Kualifikasi sekretaris perusahaan KNKCG 

58 Tanggung jawab KNKCG 

59 Peran sekretaris perusahaan dalam pengungkapan 

Stakeholders 

KNKCG 

60 Hak-hak stakeholders KNKCG 

61 Partisipasi stakeholder dalam pemantauan 

KNKCG 

manajemen 

62 Jumlah karyawan KNKCG 

63 Besarnya gaji dan bonus yang diterima karyawan KNKCG 

64 Prosedur rekruitment karyawan KNKCG 

65 Jaminan atas lingkungan kerja yang kondusif KNKCG 

(kesehatan dan keselamatan kerja) 

66 Pedoman etika dan perilaku kerja KNKCG 

67 Perjanjian dengan mitra bisnis KNKCG 


Indonesia

68 Tanggungjawab atas kualitas produk dan jasa yang 

dihasilkan serta dampak negatif terhadap dan 

keselamatan pengguna 


KNKCG 

69 Pengungkapan informasi internal KNKCG 

70 Pemberian donasi KNKCG 

71 Etika bisnis dan pernyataan antikorupsi KNKCG 

72 Penyediaan kesempatan kerja 

Pengungkapan (Transparansi) 

KNKCG 

73 Waktu dan keakuratan pengungkapan KNKCG 

74 Pengungkapan informasi material untuk pembuatan KNKCG 

keputusan 

75 Kesesuaian pengungkapan dengan aturan KNKCG 

76 Pengungkapan tentang sesitivitas harga KNKCG 

77 Pengungkapan risiko bisnis FCGI 

78 Pengungkapan transaksi benturan kepentingan FCGI 

79 Penyampaian Laporan Keuangan Khomsiyah 

80 Sarana penyebaran informasi Khomsiyah 

81 Klaim atas aset dan kekayaan dan kasus-kasus di FCGI 

pengadilan 

82 Transaksi antarpihak yang berhubungan FCGI 

83 Sistem manajemen risiko FCGI 

84 Tujuan dan strategi bisnis FCGI 

85 Kepemilikan silang saham perusahaan dan jaminan FCGI 

hutang bersilang 

86 

Penerapan Corporate Governance 

Struktur organisasi KNKCG 

87 Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan KNKCG 

88 Pemegang saham pengendali KNKCG 

89 Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan KNKCG 

dalam RUPS tahunan 

90 Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan 

dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan 

Tabel 2 

Koefisien determinasi 

Mode 

R Adjusted 

Std. Error 

of the 

l R Square R Square Estimate 

1 ,536(a) ,287 ,251 1,16433 

a Predictors: (Constant), SIZE, ROE, CGDI 

b Dependent Variable: PBV 

KNKCG 


201

Tabel 3 

Hasil Uji Statistik F 

ANOVA(b) 

Mode 

Sum of 

Mean 

l 

Squares df Square F Sig. 

1 Regression 32,737 3 10,912 8,049 ,000(a) 

Residual 81,340 60 1,356 

Total 114,077 63 

a Predictors: (Constant), SIZE, ROE, CGDI 

b Dependent Variable: PBV 

Tabel 4 

Hasil Uji Statistik t 

Coefficients(a) 

Mode 


Standardize 

d 

l 

Coefficients 

Std. 

Coefficients t Sig. 

B Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constan 

t) 

-3,089 1,166 -2,649 ,010 

CGDI 6,538 1,566 ,564 4,175 ,000 

ROE -,188 1,877 -,012 -,100 ,920 

SIZE -6,94E- 

010 

,000 -,047 -,367 ,715 

a Dependent Variable: PBV 


Indonesia

KEBIJAKAN EDITORIAL 

Jurnal Riset Akuntansi (JUARA) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar yang bertujuan 

untuk mempublikasikan informasi hasil penelitian akuntansi. Lingkup penelitian akuntansi 

yang dimuat dalam JUARA meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi 

sektor publik, auditing, sistem informasi, pasar modal, dan perpajakan. 

Redaksi menerima artikel hasil penelitian akuntansi dalam bahasa Indonesia ataupun 

bahasa Inggris. Penulis harus menyatakan bahwa artikel belum pernah dipublikasikan 

atau tidak dalam proses penyuntingan di jurnal berkala lain. Penentuan artikel yang 

dimuat dalam JUARA akan dilakukan oleh mitra bestari (reviewer) JUARA menggunakan 

sistem blind review. Mitra bestari bertanggung jawab untuk menelaah artikel yang masuk 

serta menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis artikel. Artikel dikirimkan ke Sekretariat 

Redaksi JUARA dengan alamat: 

Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar 

Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar, Bali - Indonesia 

Telp. (0361) 262725, Fax. 0361 (262725) 

Email: juara_feunmas@yahoo.co.id 

1

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL RISET AKUNTANSI (JUARA) 

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR 

Berikut ini merupakan pedoman penulisan artikel dalam JUARA untuk menjadi 

pertimbangan bagi penulis. 

Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam artikel terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: 

1. Halaman muka (cover) 

Bagian ini memuat judul dan nama penulis (ditulis lengkap tanpa gelar), dan institusi 

asal penulis. 

2. Abstrak 

a. Abstrak disajikan di awal teks dan merupakan ringkasan penelitian yang berisi 

permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan pembahasan hasil penelitian. 

b. Bagi naskah berbahasa Indonesia, abstrak sebaiknya dibuat dalam bahasa Inggris. 

Bagi naskah berbahasa Inggris, abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia. Abstrak 

ditulis menggunakan huruf miring (italic). 

c. Abstrak ditulis dengan panjang sekitar 150 s/d 400 kata serta memuat sedikitnya 

empat keywords (kata kunci) untuk memudahkan penyusunan indeks artikel. 

3. Batang tubuh 

Batang tubuh memuat I. Pendahuluan (latar belakang dan masalah), II. Kajian Pustaka 

dan Pengembangan Hipotesis, III. Metode Penelitian (metode seleksi dan pengumpulan 

data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data), IV. Hasil 

dan Pembahasan, V. Simpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran. 

4. Daftar pustaka dan lampiran 

Daftar pustaka memuat sumber-sumber yang dikutip dalam penulisan artikel. Lampiran 

memuat tabel, gambar, dan instrumen yang digunakan. Tabel dan gambar sebaiknya 

disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (umumnya di bagian akhir naskah). 

Penulisan cukup menyebutkan pada bagian di dalam teks tempat pencantuman tabel 

atau gambar. Setiap tabel dan gambar diberikan nomor urut, judul yang sesuai, dan 

sumber kutipan. 

Format Penulisan 

1. Naskah merupakan hasil penelitian dalam bidang akuntansi. 

2. Naskah belum pernah dipublikasikan atau tidak dalam proses penyuntingan di 

jurnal/media berkala lain. 

3. Naskah dapat ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

4. Naskah diketik dengan MS Word, pada kertas ukuran A4, menggunakan spasi ganda, 

ukuran font 11, huruf Bookman Old Style, dengan batas margin atas, bawah, kanan, 

dan kiri adalah 1 inchi. 

5. Panjang naskah yang diserahkan adalah 16-25 halaman (termasuk daftar pustaka dan 

lampiran). Semua halaman termasuk daftar pustaka, lampiran (tabel dan gambar) 

harus diberi nomor urut halaman. 

6. Penulisan Judul, Sub Judul, dan Anak Sub Judul 

a. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diketik rata tengah, serta tebal. 

b. Sub judul diketik rata kiri dan semua diketik tebal tanpa diakhiri dengan titik. 

Semua kata menggunakan huruf kapital. Penulisan sub judul menggunakan angka 

romawi I, II, III, IV, dan V. 

c. Anak Sub Judul diketik rata kiri dan semua kata diawali huruf kapital tanpa 

diakhiri dengan titik. Penulisan anak sub judul menggunakan angka Arab dan 

seterusnya. 

2

7. Kutipan dalam teks sebaiknya ditulis diantara kurung buka dan kurung tutup yang 

menyebutkan nama akhir penulis, tahun, dan nomor halaman (jika dipandang perlu). 

Contoh: 

a. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Jensen, 1976). Jika disertai nomor 

halaman (Jensen, 1976:840) atau (Jensen, 1976:840-842). 

b. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Jensen dan Meckling, 1976). 

c. Satu sumber kutipan dengan lebih dari dua penulis (Dewi dkk., 2005 atau Hotstede 

et al., 2000). 

d. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (David, 2005; Dina, 2006). 

e. Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama (Brownell, 1981, 1983). Jika tahun 

publikasi sama (Brownell, 1982a, 1982b). 

f. Sumber kutipan berasal dari pekerjaan suatu institusi sebaiknya menyebutkan 

akronim institusi yang bersangkutan, misalnya (IAI, 2007). 

8. Setiap artikel harus ditulis memuat daftar pustaka (hanya yang menjadi sumber 

kutipan) dengan ketentuan penulisan sebagai berikut: 

a. Disusun alphabetis sesuai dengan nama akhir/keluarga (tanpa gelar akademik), 

baik untuk penulis asing maupun penulis Indonesia. 

b. Susunan setiap referensi: nama penulis, tahun publikasi, judul buku teks atau 

judul jurnal, tempat terbit : nama penerbit. 

Contoh: 

Hartono, Jogiyanto. 2000. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta:BPFE. 

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta:Salemba 

Empat. 

Hartono, Jogiyanto dan Bambang Riyanto. 1997. The Effect of Asymetrical Information 

and Risk Attitude on Incentive Scheme: A Contigency Approach. Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis Indonesia. Vol 12 No. 1 : 1-12. 

Andayani, Wuryan. 2010. Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan Publik Setelah 

Ada Kewajiban Rotasi Audit. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional 

Akuntansi XIII, Purwokerto:13-15 Oktober 2010. 

Albanese. 2009. Fairer Compensation for Travellers. Diunduh tanggal 30 Januari 2009. 

http://www.minister.gov.au 

9. Naskah dapat diserahkan langsung atau dikirimkan ke sekretariat redaksi dalam 

bentuk hard copy (dua eksemplar) dan soft copy (dalam flashdisk/CD) atau attachment 

file(s) melalui email. 

10. Mencantumkan CV dan alamat korespondensi (disajikan dalam halaman terpisah). 

11. Naskah dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bulan penerbitan (Februari 

dan Agustus) ke alamat redaksi Jurnal Riset Akuntansi (JUARA) di bawah ini: 

Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar 

Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar, Bali - Indonesia 

Telp. (0361) 262725, Fax. 0361 (262725) 

Email: juara_feunmas@yahoo.co.id 

3

Nama Jurnal : JUARA (Jurnal Riset Akuntansi) 

Dewan Redaksi: 

Penanggung Jawab : Gede Gama 

Pemimpin Editor : Putu Kepramareni 

Dewan Editor : Ni Wayan Rustiarini 

Mitra Bestari : 

I Gede Cahyadi Putra 

1. Made Sudarma (Univ.Brawijaya) 

2. Khomsiyah (Univ.Trisakti) 

3. I Wayan Suarthana (Univ.Udayana) 

4. I Putu Sugiartha Sanjaya (Univ. Atmajaya) 

5. Ali Djamuri (Univ. Brawijaya) 

Penerbitan : diterbitkan secara berkala 2 kali setahun (Februari dan Agustus) 

4

daftar isi - Universitas Mahasaraswati Denpasar

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?