Peta Masalah PDAM - PERPAMSI
Peta Masalah PDAM - PERPAMSI Peta Masalah PDAM - PERPAMSI
6 PDAM SAKIT 7 Kinerja ManajeMen rendah STRUKTUR MASALAH KINERJA TEKNIS Tidak ada lagi sumber air yang dapat dieksplorasi di wilayah administrasi Konflik antarwilayah dalam pemanfaatan air baku lintas wilayah Konflik dengan pengguna SDA lainnya (petani, pengusaha) Kemarau Kerusakan lingkungan/ gangguan pada catchment area dan DAS Bencana alam Jaringan sudah tua Jenis pipa mudah rusak Daerah rawan air Kondisi sosial ekonomi masyarakat Modus kriminal (mencari keuntungan) Pencemaran limbah industri dan rumah tangga Sedimentasi akibat erosi/ kerusakan lingkungan di hulu Tidak ada dana investasi (lihat STRUKTUR MASALAH KINERJA KEUANGAN) Kinerja teKnis rendah Sumber air baku terbatas Debit sumber tidak mencukupi Kebocoran fisik jaringan perpipaan Pencurian/illegal connection Kualitas air baku buruk Infrastruktur minim Kinerja KeUanGan rendah Kinerja teKnis rendah, K3 tidaK terpenUhi MASALAH BIDANG TEKNIK NO MASALAH PENYEBAB MASALAH USULAN PEMECAHAN INSTANSI TERKAIT 1 AIR BAKU 2 3 Kuantitas air baku tidak mencukupi Kualitas air baku memburuk KeHILANGAN AIR (teKNIS) tINGGI Kebocoran Konsumsi pelanggan lebih besar daripada yang tercatat PRODUKSI DAN DIStRIBUSI Kapasitas produksi rendah, distribusi terbatas Kendala perbaikan jaringan Sumber air baku terbatas/debit tidak memadai Konflik antar wilayah Catchment area terganggu sehingga debit turun drastis pada musim kemarau Pencemaran limbah industri dan rumah tangga Sedimentasi akibat erosi di hulu Struktur Sebab-Akibat Masalah Kehilangan air Kerja sama regional pengadaan air baku Membangun bendungan/embung Mediasi oleh Pemerintah Pusat dalam koridor otonomi Mekanisme pembayaran jasa lingkungan Perbaikan sistem manajemen DAS Kebijakan perlindungan hutan Perlindungan catchment area, penegakan hukum lingkungan, Rencana Tataruang dan Wilayah, dan AMDAL. Kementerian PU Dewan SDA Nasional Kementerian PPN Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri Dewan SDA Nasional LSM Pemerintah Daerah Kehutanan, LH, PU Pemerintah Daerah BPLHD LSM Jaringan pipa sudah tua Penggantian pipa Kementerian PU Jenis pipa rentan kebocoran Penggantian jenis pipa Kementerian PU Bencana alam Meter tidak akurat/tidak berfungsi Infrastruktur dan anggaran minim WTP Paket kapasitasnya tidak real dan cepat turun kapasitasnya Posisi pipa distribusi di badan jalan Meter air tidak akurat dan/atau tidak ada meter induk Kebocoran jaringan pipa Pencurian/ illegal connection Kesalahan baca meter/human error Bantuan teknis deteksi dan perbaikan kebocoran Penggantian meter secara berkala dengan meter yang memenuhi standar Penyertaan modal, investasi mandiri, hibah, kredit perbankan, kerja sama operasi Audit kapasitas sebelum operasi, pemeliharaan berkala Reposisi pipa NRW (Non-Revenue Water) Kehilangan air/air tak berekening Kontraktor tidak memenuhi spesifikasi teknis Kehilangan pendapatan/ Pendapatan menurun Tekanan air lemah Penambahan pelanggan terhambat Kementerian PU Lembaga donor BSN Balai Metrologi Pemerintah Daerah Perbankan PKPS Bappenas PDAM, Pemda Bina Marga Pemda Kinerja keuangan rendah Kinerja teknis rendah Cakupan layanan rendah PDAM SAKIT
12 Masalah Pengenaan PPN Non-air • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, pada pasal 1 ayat 1 huruf g dan pasal 2 ayat 2 huruf g dinyatakan bahwa salah satu barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis adalah air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum, sehingga dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. • Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-539/PJ/2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum antara lain mengatur: a. Pasal 2: penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. b. Pasal 3 ayat (1): Perusahaan Air Minum yang semata-mata melakukan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. • Terdapat perbedaan persepsi antara PDAM dengan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di mana PDAM menyatakan bahwa kegiatan pemasangan baru, penyambungan kembali, perbaikan/penggantian meter dan pendapatan nonair lainnya (di luar pendapatan denda) adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan menghasilkan air bersih yang kemudian diserahkan kepada pelanggan, dan PDAM semata-mata hanyalah menyerahkan air bersih, tidak melakukan penyerahan lain karena komponen pasang baru dan sejenisnya adalah aktiva tetap PDAM, bukan aset pelanggan. Oleh karena itu, tidak tepat jika atas kegiatan tersebut dikenakan PPN karena bertentangan dengan PP No. 7 Tahun 2007 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-539/PJ/2001. • Putusan Pengadilan Pajak di Jakarta yang memenangkan gugatan banding PDAM Tirtanadi Sumatera Utara kepada Kantor Pelayanan Pajak Medan atas pengenaan PPN Non-air seharusnya menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa lainnya. • Pada saat pengadaan pipa dan meter air, PDAM sudah dikenai PPN. Pengenaan PPN atas Pendapatan Non-air berarti pengenaan pajak ganda yang jika ditagihkan oleh PDAM kepada pelanggan akan menjadi beban tambahan yang kontraproduktif bagi Program 10 Juta Sambungan Baru. • PDAM di seluruh Indonesia adalah aktor utama yang berperan strategis dalam pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015 di bidang penyediaan akses air minum. Pengenaan PPN Non-air ini telah memberatkan PDAM sehingga menjadi hambatan dalam memaksimalkan pelayanan. MASALAH BIDANG MANAJEMEN DAN KEUANGAN NO MASALAH PENYEBAB MASALAH USULAN PEMECAHAN INSTANSI TERKAIT 1 SUMBeR DAYA MANUSIA 2 3 4 Kompetensi SDM tidak memadai/tidak sesuai kebutuhan KeHILANGAN AIR NONteKNIS tINGGI Pembacaan meter tidak sesuai dengan pemakaian pelanggan SISteM INFORMASI MANAJeMeN LeMAH Sistem informasi manajemen tidak efisien, meliputi manajemen aset, manajemen meter air, manajemen produksi, monitoring, billing system, pelaporan, dokumentasi, dsb. eFISIeNSI PeNAGIHAN ReNDAH Tunggakan tidak tertangani Pelanggan tidak mendapat kemudahan untuk melakukan pembayaran Pelanggan VIP yang menunggak tidak dapat dieksekusi/diputus 5 BUSINeSS/CORPORAte PLAN Kesulitan menyusun Business/Corporate Plan yang dipersyaratkan untuk restrukturisasi utang Rekrutmen Direksi dan karyawan tidak akuntabel tidak tersedia tenaga dengan kualifikasi yang dibutuhkan SDM kurang wawasan dan kurang penguasaan teknologi SOP rekrutmen dengan fit and proper test yang akuntabel Pemerintah Daerah Komitmen Pemda, Direksi dan PDAM karyawan Diberikan fasilitas capacity building Diklat dengan biaya murah atau gratis Sertifikasi profesi bidang air minum Studi banding, twinning, dsb. Human error Penggunaan teknologi maju Sambungan ilegal/pencurian Tertinggal dalam penggunaan teknologi informasi atau sistem informasi yang ada tidak terpadu/terintegrasi Kelemahan administrasi penagihan, data tagihan tidak akurat PDAM tidak memiliki solusi alternatif yang memudahkan cara pembayaran PDAM tak berani melakukan upaya paksa untuk eksekusi tidak memahami teknis penyusunan Business/ Corporate Plan Melakukan pendekatan sosial dan tindakan hukum yang tegas PDAM mendapat bantuan untuk membangun Sistem Informasi Manajemen terpadu dengan teknologi yang lebih maju, termasuk implementasi GIS Pembenahan sistem administrasi dan pelatihan tambahan bagi staf administrasi penagihan Inovasi dalam pelayanan pembayaran, sistem online, kerja sama (misalnya dengan Pt Pos), insentif bagi pelanggan yang membayar tepat waktu, dsb. PDAM melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan PDAM mendapat bantuan teknis penyusunan Business/Corporate Plan PeRPAMSI Kementerian PU Lembaga donor LSP DPP dan DPD PeRPAMSI Lembaga donor Mitra twinning tokoh agama/masyarakat Kepolisian Kejaksaan Lembaga donor Perbankan Internal PDAM Perpamsi YPtD Mitra kerja sama sistem pembayaran online Kepolisian Kejaksaan Kementerian Keuangan PeRPAMSI 9
- Page 1 and 2: 4 306.657 1.001.159 1.246.182 96.23
- Page 3: 8 STRUKTUR MASALAH KINERJA MANAJEME
- Page 7 and 8: 16 KINERJA PDAM (evaluasi oleh BPPS
- Page 9 and 10: 20 SEHAT KURANG SEHAT SAKIT BELUM A
- Page 11 and 12: 24 PDAM FOKUS PENYEHATAN PDAM (dian
- Page 13 and 14: SEKRETARIAT: GRAHA PERPAMSI Jalan D
6 <strong>PDAM</strong> SAKIT<br />
7<br />
Kinerja<br />
ManajeMen<br />
rendah<br />
STRUKTUR<br />
MASALAH KINERJA TEKNIS<br />
Tidak ada lagi sumber air<br />
yang dapat dieksplorasi di<br />
wilayah administrasi<br />
Konflik antarwilayah dalam<br />
pemanfaatan air baku lintas<br />
wilayah<br />
Konflik dengan pengguna<br />
SDA lainnya (petani,<br />
pengusaha)<br />
Kemarau<br />
Kerusakan lingkungan/<br />
gangguan pada catchment<br />
area dan DAS<br />
Bencana alam<br />
Jaringan sudah tua<br />
Jenis pipa mudah rusak<br />
Daerah rawan air<br />
Kondisi sosial ekonomi<br />
masyarakat<br />
Modus kriminal (mencari<br />
keuntungan)<br />
Pencemaran limbah industri<br />
dan rumah tangga<br />
Sedimentasi akibat erosi/<br />
kerusakan lingkungan di hulu<br />
Tidak ada dana investasi (lihat<br />
STRUKTUR MASALAH<br />
KINERJA KEUANGAN)<br />
Kinerja<br />
teKnis<br />
rendah<br />
Sumber air baku<br />
terbatas<br />
Debit sumber<br />
tidak mencukupi<br />
Kebocoran fisik<br />
jaringan<br />
perpipaan<br />
Pencurian/illegal<br />
connection<br />
Kualitas air<br />
baku buruk<br />
Infrastruktur<br />
minim<br />
Kinerja<br />
KeUanGan<br />
rendah<br />
Kinerja<br />
teKnis rendah,<br />
K3 tidaK<br />
terpenUhi<br />
MASALAH BIDANG TEKNIK<br />
NO MASALAH PENYEBAB MASALAH USULAN PEMECAHAN INSTANSI TERKAIT<br />
1 AIR BAKU<br />
2<br />
3<br />
Kuantitas air baku<br />
tidak mencukupi<br />
Kualitas air baku<br />
memburuk<br />
KeHILANGAN AIR<br />
(teKNIS) tINGGI<br />
Kebocoran<br />
Konsumsi pelanggan<br />
lebih besar daripada<br />
yang tercatat<br />
PRODUKSI DAN<br />
DIStRIBUSI<br />
Kapasitas produksi<br />
rendah, distribusi<br />
terbatas<br />
Kendala perbaikan<br />
jaringan<br />
Sumber air baku terbatas/debit<br />
tidak memadai<br />
Konflik antar wilayah<br />
Catchment area terganggu<br />
sehingga debit turun drastis pada<br />
musim kemarau<br />
Pencemaran limbah industri dan<br />
rumah tangga<br />
Sedimentasi akibat erosi di hulu<br />
Struktur Sebab-Akibat<br />
<strong>Masalah</strong> Kehilangan air<br />
Kerja sama regional pengadaan air baku<br />
Membangun bendungan/embung<br />
Mediasi oleh Pemerintah Pusat dalam<br />
koridor otonomi<br />
Mekanisme pembayaran jasa lingkungan<br />
Perbaikan sistem manajemen DAS<br />
Kebijakan perlindungan hutan<br />
Perlindungan catchment area, penegakan<br />
hukum lingkungan, Rencana Tataruang<br />
dan Wilayah, dan AMDAL.<br />
Kementerian PU<br />
Dewan SDA Nasional<br />
Kementerian PPN<br />
Pemerintah Daerah<br />
Kementerian Dalam Negeri<br />
Dewan SDA Nasional<br />
LSM<br />
Pemerintah Daerah<br />
Kehutanan, LH, PU<br />
Pemerintah Daerah<br />
BPLHD<br />
LSM<br />
Jaringan pipa sudah tua Penggantian pipa Kementerian PU<br />
Jenis pipa rentan kebocoran Penggantian jenis pipa Kementerian PU<br />
Bencana alam<br />
Meter tidak akurat/tidak<br />
berfungsi<br />
Infrastruktur dan anggaran minim<br />
WTP Paket kapasitasnya tidak real<br />
dan cepat turun kapasitasnya<br />
Posisi pipa distribusi di badan<br />
jalan<br />
Meter air tidak akurat<br />
dan/atau tidak ada<br />
meter induk<br />
Kebocoran<br />
jaringan pipa<br />
Pencurian/<br />
illegal<br />
connection<br />
Kesalahan baca<br />
meter/human<br />
error<br />
Bantuan teknis deteksi dan perbaikan<br />
kebocoran<br />
Penggantian meter secara berkala<br />
dengan meter yang memenuhi standar<br />
Penyertaan modal, investasi mandiri,<br />
hibah, kredit perbankan, kerja sama<br />
operasi<br />
Audit kapasitas sebelum operasi,<br />
pemeliharaan berkala<br />
Reposisi pipa<br />
NRW<br />
(Non-Revenue Water)<br />
Kehilangan air/air tak<br />
berekening<br />
Kontraktor tidak<br />
memenuhi<br />
spesifikasi teknis<br />
Kehilangan<br />
pendapatan/<br />
Pendapatan<br />
menurun<br />
Tekanan air<br />
lemah<br />
Penambahan<br />
pelanggan<br />
terhambat<br />
Kementerian PU<br />
Lembaga donor<br />
BSN<br />
Balai Metrologi<br />
Pemerintah Daerah<br />
Perbankan<br />
PKPS Bappenas<br />
<strong>PDAM</strong>, Pemda<br />
Bina Marga<br />
Pemda<br />
Kinerja<br />
keuangan<br />
rendah<br />
Kinerja<br />
teknis<br />
rendah<br />
Cakupan<br />
layanan<br />
rendah<br />
<strong>PDAM</strong><br />
SAKIT
Change language