Jurnal FWI

Recommendations

Info

<strong>Jurnal</strong> Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia Volume 1, Nomor 1, Desember 2009 tertentu yang menjadi penyandang masalah misalnya anak terlantar atau orang miskin. Bentuknya dapat berupa pemberian pelayanan atau bantuan untuk meringankan beban kehidupan kelompok ini, atau paling tidak agar penyandang masalah ini dapat tetap hidup walaupun dalam kondisi minimal yang sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia. Respon tidak langsung yaitu dalam menangani masalah tentunya tidak langsung pada penyandang masalah, melainkan pada pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan, dengan demikian dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan, perbaikan atau pemecahan masalah serta kebijakan sosial yang merupakan salah satu bentuk upaya tersebut. Karena itu dalam suatu kebijakan tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur pada pelayanan, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan bukan masalah teknis melainkan cenderung pada segi regulasi dan distribusinya. Pemberdayaan merupakan suatu strategi pembangunan yang diarahkan langsung pada akar persoalannya yaitu dengan meningkatkan kemampuan berbagai kelembagaan sosial lokal yang diduga dapat menjadi faktor penguat dalam menunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah (Friedmann, 1992). Pemberdayaan (empowering) hanya dapat terjadi dalam suatu lingkungan institusi yang kondusif yang terdiri dari sistem fungsi legislasi dan proses pemilihan yang tepat, legal dan yudisial. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutuan (sustainable human development) tidak hanya tergantung pada kemampuan negara untuk dapat memerintah dengan baik, namun juga pemerintah tersebut tentunya harus mampu menyediakan pekerjaan yang dapat memfasilitasi interaksi sosial dan politik, serta dapat memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Dan dapat menciptakan mekanisme alokasi manfaat sosial (social benefits), dan memberikan suara kelompok miskin dan keterlantaran dalam pembentukan keputusan politik dan pemerintah (political and government decision making) untuk melindungi dan memperkuat budaya, keyakinan agama dan nilai-nilai. KESIMPULAN Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang penting bagi proses kehidupan masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun membutuhkan pelayanan pemerintah (Sarundajang, 2002). Dan secara sadar 44
Reinventing Pembangunan Sosial (Social Development): Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Derajat Pendidikan dan Kesehatan Bagi Anak Terlantar Chairun Nasirin atau tidak sadar, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan kita sehari-hari yang erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. Penyelengaraan program jaminan sosial harus melibatkan pemerintah daerah dan keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan program jaminan sosial bagi penduduk di daerah agar lebih baik. Menurut Sulastomo (2008), ada beberapa peran pemerintah dalam meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat, yaitu: (1) pengawasan penyelenggaraan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), agar sesuai dengan ketentuan, (2) menyediakan anggaran tambahan untuk iuran, baik untuk “penerima bantuan iuran” ataupun masyarakat yang lain; (3) penentuan peserta “penerima bantuan iuran”; (3) penyediaan/pengadaan dan pengelolaan sarana penunjang, misalnya sarana kesehatan; mengusulkan pemanfaatan/investasi dana Sistem Jaminan Sosial Nasional di daerah terkait; dan saran/usul kebijakan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Karena itu, pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari tekanan dari anggota masyarakat lainnya (Muluk, 2007). Disisi lain sudah menjadi idaman bagi masyarakat negara-negara di dunia untuk memperloleh tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mampu mengelola pemerintahan secara baik pula. Oleh karena itu, Kessler, dkk (2005) menyarankan perlunya best practice bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dalam menangani masalah sosial dengan melakukan pendekatan sistem bagi anak yang mempunyai masalah sosial tersebut. SUMBER RUJUKAN Chamsyah, Bachtiar. 2006. Reinventing Departemen Sosial Dalam Konteks pembangunan Sosial Indonesia. Jakarta: RM Books. Chapple, Constance L. 2005. Child Neglect and Adolescent Violence: Examining the Effects of Self-Control and Peer rejection. Journal of Violence and Victims. Vol. 20 (1). Chang, Janet., Rhee, Siyon & Berthold, S. megan. 2008. Child Abuse and Neglect in Cambodian Refugee families: Characteristics and Implications for Practice. Journal of Child Welfare. 87 (1). Dasgupta, Partha & Serageldin, I. 1999. Social Capital A Multifaceted Perspective. Washington, DC: The World Bank. Ikbar, Yanuar. 2006. Ekonomi Politik Internasional Implementasi Konsep Dan Teori. Bandung: Refika Aditama. 45
Page 2 and 3: Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 100 and 101:
Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112:
ISSN : 1858 - 0358 Volume 1, Nomor
show all

Jurnal FWI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?