Jurnal FWI

Recommendations

Info

<strong>Jurnal</strong> Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia Volume 1, Nomor 1, Desember 2009 Dalam kenyataannya, perubahan proses pembangunan merupakan hasil tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang paradigma pembangunan kesejahteraan sosial akan lebih bertumpu pada hak asasi manusia, demokratisasi dan peningkatan peran sipil dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih adil (Chamsyah, 2006), dan negara seharusnya berpihak kepada rakyat secara keseluruhan, dan bukan berpihak kepada salah satu kelompok atau golongan tertentu (Budiman, 2002). Adapun paradigma pembangunan yang dimaksudkan, Chamsyah (2006) lebih lanjut menjabarkan pembangunan yang dimaksud sebagai berikut: Pertama pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan. Kedua, hasil pembangunan selayaknya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ketiga, pembangunan mengaktualisasikan potensi dan budaya lokal. Keempat, pelayanan sosial dasar disediakan untuk semua warga negara. Kelima, pemberdayaan peyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keenam, pendekatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan secara individual, keluarga, kelompok, dan komunitas secara terpadu. Oleh karena itu pengertian pembangunan yang dimaksudkan akan dapat mendorong dilakukannya antisipasi yang terus-menerus terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk perubahan yang diakibatkan oleh proses pembangunan itu sendiri (Soetomo, 2008), serta merupakan suatu orientasi pembgunan yang tiada akhir (Tjokroamidjojo, 1980). Paradigma diatas secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses pengembangan kapasitas masyarakat untuk dapat membangun secara mandiri yang didalamnya juga terkandung proses belajar yang terus menerus sehingga tujuan pembangunan sosial yang diharapkan dari suatu pemerintahan diharapkan dapat: (1) meningkatkan kesejahteraan penduduk atau warga masyarakat; (2) menjamin berlakunya hukum dan ketertiban masyarakat (law and order); (3) menjamin kebebasan berpendapat dan memilih; (4) mengurangi ketegangan-ketegangan sosial; (5) mempertahankan diri dari serangan-serangan luar; dan (6) menyediakan sarana-sarana kesehatan serta pendidikan secara memadai (Suryadi, 2006). Data menunjukan bahwa pada tahun 2006 terdapat 78,96 juta anak di bawah usia 18 tahun atau 35,5 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Empat puluh persen atau 33,16 juta diantaranya tinggal di perkotaan, dan 45,8 juta tinggal di pedesaan (Depsos, 2004). Permasalahan anak terlantar merupakan fenomena utama yang dihadapi oleh Departemen Sosial hingga saat ini. Disamping itupula, pemenuhan hak dan kebutuhan 38
Reinventing Pembangunan Sosial (Social Development): Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Derajat Pendidikan dan Kesehatan Bagi Anak Terlantar Chairun Nasirin anak tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena itu, keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial selain ditentukan oleh kualitas pelayanan langsung, tentunya juga sangat dipengaruhi oleh sistem dan arah kebijakan sosial, serta pemberian pelayanan sosial kepada kelompok sasaran. Karena itu strategi-strategi maupun rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial merupakan kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam mengatasi masalah sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan sosial bagi masyarakat. Disamping itu, berbagai kebijakan dan program tentunya perlu ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yang merupakan amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik. PEMBANGUNAN SOSIAL (SOCIAL DEVELOPMENT) Pembangunan sosial merupakan bentuk karya yang terstruktur dan berimplikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan tersebut terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia. Analogi ini menyiratkan bahwa karya terstruktur tersebut dilakukan melalui pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan selama ini, yang ternyata telah mengantarkan Bangsa Indonesia memasuki millenium ketiga dengan berbagai konsekuensinya. Setiap negara dengan wilayah yang luas, seperti halnya Indonesia tentunya membutuhkan suatu sistem pemerintahan daerah yang efektif. Sistem ini tidak hanya sebagai alat untuk melaksanakan berbagai program pemerintah di berbagai daerah yang bersangkutan melainkan juga merupakan alat bagi masyarakat setempat agar dapat berperan serta dalam, dan menentukan prioritas untuk membangun daerahnya sendiri. Penguatan kelembagaan sosial lokal merupakan salah satu modal pembangunan kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan melalui strategi pemberdayaan. Strategi ini merupakan upaya yang di arahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu dengan meningkatkan kemampuan berbagai kelembagaan sosial lokal, serta menurut Dasgupta & Serageldin (1999) sebagai social progress dari suatu kelompok masyarakat, yang dapat 39
Page 2 and 3: Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 94 and 95:
Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112:
ISSN : 1858 - 0358 Volume 1, Nomor
show all

Jurnal FWI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?