You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pendekatan Ekosistem Terpadu: Strategi dalam Pengelolaan Laut dan Pesisir<br />
Andi Fajar Asti<br />
meringankan kemiskinan dan menjamin asuransi yang berkelanjutan bagi proyek<br />
tersebut.<br />
Salah satu pemisah dalam mengimplementasikan pengelolaan dasar ekosistem<br />
adalah kurangnya pengawasan data bagi indikator ekologi dan sosial-ekonomi didalam<br />
skala ekosistem, termasuk juga kekurangan dalam data dasar. Hanya beberapa ekosistem<br />
laut yang mempunyai data sistematik dalam jangka waktu yang lama yang mengenai<br />
status dan kecenderungan dari sistem alami dan sosial. Perhatian pada komunitas pesisir<br />
yang tidak mempunyai tindakan secara periodik terhadap kondisi sosial ekonomi,<br />
menyebabkan kemustahilan dalam mengukur kemajuan dari keberhasilan MDG dalam<br />
meringankan atau mengatasi kemiskinan yang terdapat pada daerah pesisir.<br />
Pengelolaan terintegrasi batas laut dalam aturan Badan Zona Ekonomi Ekslusif<br />
(EEZ) adalah 200 mil dari garis pantai, menghendaki adanya pengembangan konsepkonsep<br />
yang baru, prosedur-prosedur, dan struktur-struktur. Seperti halnya manfaat<br />
kerjasama antar negara, dalam hal mengambarkan dan pembagian pelajaran serta praktekpraktek<br />
yang baik, seperti peningkatan formula rumusan kebijakan kelautan nasional,<br />
banyak Negara khususnya pulau kecil yang tergabung dalam (SIDS), akan membutuhkan<br />
bantuan dalam memetakan dan membatasi EEZs mereka serta mengembangkan lembaga<br />
atau institusi dan prosedur-prosedur yang baru.<br />
Suatu analisa terbaru tindakan-tindakan nasional yang berdasarkan pada<br />
Barbados Programme Action. Menurut Berjuntai et al. (2005) bahwa pengelolaan secara<br />
integral pesisir pantai sudah ada dan dibentuk oleh beberapa negara yang tergabung<br />
dalam SIDS yang berlangsung diakhir dekade, dengan demikian memerlukan<br />
pengembangan pada tahap yang berikutnya.<br />
Puncak Kebijakan kelautan yang diadakan di Lisbon, Portugal, Oktober 2005,<br />
sekitar kurang lebih 40 negara mengomentari usaha-usaha mereka untuk mengembangkan<br />
kebijakan-kebijakan integral kelautan yang berhubungan dengan konflik-konflik<br />
kesepakatan penggunaan ganda diantara mereka seperti halnya para agen pemakai dan<br />
pengelola, degradasi sumber daya laut dan kehilangan peluang untuk pembangunan<br />
ekonomi. kebijakan-kebijakan nasional yang berbeda sama halnya dengan membangun<br />
kaitan menggunakan istilah menyeluruh prinsip-prinsip dan kebutuhan yang transparan<br />
atau nyata, keterlibatan publik dan stakeholder, tunjangan untuk aksi kerjasama, dan<br />
tanggun-jawab administrasi kelautan nasional yang jelas dan transparansi. GEF (global<br />
environmental facility) mendukung pengembangan mengenai kebijakan-kebijakan<br />
19