Jurnal FWI

Recommendations

Info

<strong>Jurnal</strong> Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia Volume 1, Nomor 1, Desember 2009 belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan dari dampak krisis moneter serta keuangan negara yang selalu disebut-sebut dalam jumlah yang mengkhawatirkan; hanya bisa terjadi jika terjadi sinergi mutualisme antara eksekutif dan legislatif. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah: 1. Masalah di balik otonomi 100 Di balik harapan yang serba indah tersirat berbagai kekhawatiran. Banyak analis meragukan kesiapan daerah, terutama dari sisi keuangan, sisi yang paling sering diperdebatkan. Dari sisi keuangan ini pila menyeruak kekhawatiran IMF yang bercermin dari pengalaman beberapa negara Amerika Latin. Kekhawatiran ini ditambah lagi dengan kekhawatiran 'desentralisasi' korupsi. Yang lebih ekstrim adalah kekhawatiran munculnya 'raja-raja' kecil di daerah yang tidak kalah hebatnya dalam ber-KKN, karena justru lepasnya peran kontrol dari "pusat". "Pusat" di sini bukan hanya berarti pemerintah pusat, tetapi juga pressure group seperti media, LSM, dan kampus. Keberasdaan kelompok penekan yang tidak merata di daerah dapar mengurangi fungsi kontrol dari pihak-pihak di luar pemerintahan. 2. Perubahan Paradigma Sindroma 'raja kecil' yang mungkin muncul harus dicegah sejak awal, jika tidak ingin cita-cita indah otonomi layu sebelum berkembangdan berakhir dengan kekecewaan masyarakat daerah yang sangat mendambakan kemajuan. Atas kegagalan ini para punggawa di daerah tidak dapat lagi berkelit dan mencari kambing hitam bahwa kegagalan itu karena 'orang pusat'. Otonomi telah memberikan otoritas yang lebih luas kepada para pelaku di daerah dan dengan sendirinya juga memberikan tanggungjawab yang lebih besar. Diperlukan perubahan sudut pandang (paradigm shift) para pejabat dan pegawai pemerintah daerah untuk meresapi makna dari layanan publik (public services). Artinya para pegawai adalah 'alat' untuk melayani publik, dan bukan sebaliknya publik harus melayani mereka. Paradigma ini harus tercermin dalam kesadaran peran (role awareness) dan tertuang dalam budaya organisasi (organization culture) pemerintah daerah. Setiap orang yang menduduki setiap posisi dalam struktur organisasi, harus sadar tentang peran yang harus dijalankan dan mengacu kepada paradigma layanan masyarakat. Budaya organisasi harus diperkuat, sehingga setiap anggota oragnisasi yang bernama pemerintah daerah mempunyai
Menyoal Ekonomi Politik Anggaran: Telaah Era Demokrasi di Indonesia Suraji referensi nilai yang sama, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. 3. Manajemen Otonomi Secara konseptual dalam membangun kemandirian daerah pasca otonomi daerah, harus mengacu kepada kaidah-kaidah perencanaan strategis, manajemen strategis, dan evaluasi strategis dalam rangka mengelola, dan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Terdapat empat hal utama yang harus diperhatikan dalam menyusun Rencana Strategis Pembangunan, yaitu sistem informasi, manajemen tata ruang wilayah, sistem jaringan kerjasama, serta pedoman operasionalnya. Dalam sistem informasi pembangunan dilakukan kajian yang meliputi proses identifikasi dan analisis terhadap potensi, kendala, peluang, dan tantangan pembangunan, berikut kajian terhadap potensi pengembangan sumber daya, tingkat produktifitas, kelayakan pengembangannya, serta kerangka waktunya. Dalam kajian ini sebaiknya juga meliputi informasi dan akses jaringan pemasaran sumber daya dalam lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional. Perencanaan yang berkaitan dengan manajemen tata ruang wilayah akan bertumpu pada kajian yang meliputi proses identifikasi dan analisis terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah daratan, lautan, dan udara. Kecenderungan organisasi jejaring (network organization) yang melanda dunia bisnis juga patut diterapkan dalam organisasi pemerintah daerah. Kajian mengenai jejaring ini meliputi proses identifikasi dan analisis terhadap sistem, pola/bentuk, dan mekanisme kerja sama yang dapat dilakukan oleh semua pihak, dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Sejauh ini terdapat tiga mistifikasi terhadap anggaran. Pertama, anggaran adalah persoalan rumit dan rewel. Untuk memahaminya, seseorang harus memiliki kecakapan dan tingkat pendidikan tertentu. Tidaklah mudah mementahkan anggapan yang mendarah daging itu karena anggaran memiliki struktur, sistem dan mekanisme yang biasanya hanya dimengerti oleh mereka dengan kecakapan khusus. Dan sialnya, (atau untungnya?) akses terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan anggaran tidak dimilik semua orang. Dalam banyak kasus terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, anggaran masih dipahami sebagai aturan formal dan sesuatu yang mengntungkan pihak aktor atau institusi kelembagaan negara dan secara yuridis anggaran sekedar dipahami 101
Page 2 and 3:
Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 4 and 5:
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57: Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 112: ISSN : 1858 - 0358 Volume 1, Nomor
show all

Jurnal FWI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?