Jurnal FWI

Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia
Volume 1, Nomor 1, Desember 2009
belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan dari dampak krisis moneter serta keuangan
negara yang selalu disebut-sebut dalam jumlah yang mengkhawatirkan; hanya bisa terjadi
jika terjadi sinergi mutualisme antara eksekutif dan legislatif. Permasalahan yang terjadi
saat ini adalah:
1. Masalah di balik otonomi
100
Di balik harapan yang serba indah tersirat berbagai kekhawatiran. Banyak
analis meragukan kesiapan daerah, terutama dari sisi keuangan, sisi yang paling
sering diperdebatkan. Dari sisi keuangan ini pila menyeruak kekhawatiran IMF yang
bercermin dari pengalaman beberapa negara Amerika Latin. Kekhawatiran ini
ditambah lagi dengan kekhawatiran 'desentralisasi' korupsi.
Yang lebih ekstrim adalah kekhawatiran munculnya 'raja-raja' kecil di daerah
yang tidak kalah hebatnya dalam ber-KKN, karena justru lepasnya peran kontrol dari
"pusat". "Pusat" di sini bukan hanya berarti pemerintah pusat, tetapi juga pressure
group seperti media, LSM, dan kampus. Keberasdaan kelompok penekan yang tidak
merata di daerah dapar mengurangi fungsi kontrol dari pihak-pihak di luar
pemerintahan.
2. Perubahan Paradigma
Sindroma 'raja kecil' yang mungkin muncul harus dicegah sejak awal, jika
tidak ingin cita-cita indah otonomi layu sebelum berkembangdan berakhir dengan
kekecewaan masyarakat daerah yang sangat mendambakan kemajuan. Atas kegagalan
ini para punggawa di daerah tidak dapat lagi berkelit dan mencari kambing hitam
bahwa kegagalan itu karena 'orang pusat'. Otonomi telah memberikan otoritas yang
lebih luas kepada para pelaku di daerah dan dengan sendirinya juga memberikan
tanggungjawab yang lebih besar.
Diperlukan perubahan sudut pandang (paradigm shift) para pejabat dan
pegawai pemerintah daerah untuk meresapi makna dari layanan publik (public
services). Artinya para pegawai adalah 'alat' untuk melayani publik, dan bukan
sebaliknya publik harus melayani mereka. Paradigma ini harus tercermin dalam
kesadaran peran (role awareness) dan tertuang dalam budaya organisasi
(organization culture) pemerintah daerah. Setiap orang yang menduduki setiap posisi
dalam struktur organisasi, harus sadar tentang peran yang harus dijalankan dan
mengacu kepada paradigma layanan masyarakat. Budaya organisasi harus diperkuat,
sehingga setiap anggota oragnisasi yang bernama pemerintah daerah mempunyai