Jurnal FWI

Recommendations

Info

<strong>Jurnal</strong> Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia Volume 1, Nomor 1, Desember 2009 khusus mengkaji ekonomi politik maupun para sarjana hukum ekonomi yang memang didesain untuk terlibat langsung dalam proses anggaran. Anggaran yang menjadi inti dari pengelolaan pemerintah telah mengalami banyak masalah terutama berkaitan dengan proses politik dan penentuan anggaran yang dikhususkan untuk rakyat. Dalam banyak kasus terutama di negara-negara berkembang, termasuk di dalamnya adalah Indonesia, anggaran masih dipahami sebagai aturan formal dan sesuatu yang menguntungkan pihak aktor ataupun institusi kelembagaan negara dan secara yuridis anggaran sekedar dipahami sebagai aturun baku yang sudah ada. Padahal anggaran sejak awal hingga saat ini merupakan bagian integral dari sistem politik bangsa, karena anggaran diletakkan pada pengambilan kebijakan publik oleh negara, artinya dapat dimaknai sebagai investasi politik warga dengan memiliki hak untuk menentukan dalam setiap proses politik yang diselenggarakan negara, serta anggaran tersebut sesuai dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyat. PEMBAHASAN A. Esensi Anggaran Dalam memahami persoalan politik dan demokrasi dalam merekonstruksikan Indonesia adalah tergantung pada jenis elite yang berkuasa. Jika elit yang berkuasa di negeri ini memahami rakyatnya, memahami perbedaan, dan memahami kondisi bangsanya maka demokrasi akan menampakkan wujudnya sesuai yang diharapkan. Seperti pendapat Linz dan Stepen (2000) yang menjelaskan bahwa kejatuhan dan kebangkitan kembali demokrasi tidak menelaah variabel-variabel konflik kelas atau kendala ekonomi tetapi dengan mencurahkan perhatian pada perilaku elit atau kepemimpinan. Peran elit politik menjelmakan peran hakikat negara serta konsep negara bagi kekuasan negara tersebut. Dalam memahami beberapa konsep negara, tentu tidak lepas dari teori negara kontemporer yang sangat terkenal yaitu: Pertama, bentuk negara kesatuan yang terdiri dari negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu pemerintahan pusat menyelenggarakan seluruh urusan kenegaraan, sementara pemerintah daerah merupakan pihak yang dimintai untuk melaksanakan perintah pusat. Kedua, Sistem desentralisasi yaitu daerah diberikan kebebasan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara otonomi (Kansil, 2001). Sistem keduanya telah dinikmati oleh negeri ini pada era orde baru dan era roformasi. Keduanya memaknai negara sebagai alat 98
Menyoal Ekonomi Politik Anggaran: Telaah Era Demokrasi di Indonesia Suraji kekuasaan dan pendistribusian kekuasaan secara otonomi. Fungsi yang terakir kini telah dimaknai sebagai keharusan di dalam membangun negara atapun daerah yang diyakini sebagai alat untuk lebih baik. Konsep negara juga dimaknai oleh Russel (1954) sebagai pembagian kekuasaan yang mentertibkan kebutuhan rakyat diatas segalanya. Sehingga pemusatan kekuasaan politik akan berdampak pada penghancuran kemampuan umat manusia (Parma, 2001). Maka nilai positif yang dikembangankan bagi demokrasi dan desentralisasi adalah terbangunnya nilai-nilai dari komunitas politik yang dapat berupa kesatuan bangsa (national unity), pemerintahan demokratis (democratic government), kemandirian sebagai penjelmaan dari otonomi, efisiensi administrasi dan pembangunan sosial ekonomi (Leemans, 1970). Perubahan yang tengah terjadi secara struktural dan fundamental di era reformasi di Indonesia saat ini memberikan hikmah terselubung bahwa transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipasi publik dalam pembangunan sosial ekonomi harus menjadi bagian dari paradigma pembangunan. Distribusi kekuasaan politik, administrasif, fiskal dan pembangunan ekonomi ke daerah diyakini akan menciptakan partisipasi publik yang besar untuk membangun daerah (wilayah) masing-masing, sehingga kesenjangan antardaerah dapat dikurangi. Keharusan pengelolaan aset dengan program restrukturisasi aset dan pengembangan infrastuktur teknologi informasi manajemen aset dilandasi dengan kebijakan umum atas pemisahan wewenang pengelolaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinyalemen ini sudah menjadi kenyataan di banyak daerah. Beberapa saat lalu, Departemen Dalam Negeri mengajukan permohonan ke kejaksaan dan kepolisian untuk memeriksa anggota DPRD di 18 propinsi, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Ada dua sangkaan pada mereka : pertama, dugaan kejahatan individual dan kedua, kejahatan kolektif. Kejahatan individual dilakukan sendiri-sendiri oleh anggota dewan bekerjasama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar pemerintah. Sedangkan kejahatan kolektif adalah manipulasi mata anggaran untuk kepentingan individu melalui keputusan dewan. Indikasi tersebut terlihat pada kebijakan rapel kenaikan gaji anggota dewan, penambahan fasilitas atas nama peningkatan kinerja semisal pengadaan laptop bagi anggota dewan, maupun biaya komunikasi yang terjadi hampir bersamaan dengan kenaikan gaji pegawai pemerintah di tengah-tengah penderitaan rakyat/masyarakat yang 99
Page 2 and 3:
Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 4 and 5:
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55: Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasa
Page 112: ISSN : 1858 - 0358 Volume 1, Nomor
show all

Jurnal FWI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?