Jurnal FWI

Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se-Indonesia 

ISSN : 1858 – 0358 

Volume 1, Nomor 1, Desember 2009 

Jurnal Wacana Indonesia Merupakan Jurnal Nasional berdasarkan Surat 

Keputusan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah - Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (PDII LIPI) dengan nomor ISSN 1858-0358 tanggal 29 Mei 2007 

Terbit 3 sekali setahun setiap bulan April, Agustus dan Desember 

Berisi hasil penelitian, kajian dan analisis kritis Mahasiswa dan Alumni 

Pascasarjana se-Indonesia 

Penanggung Jawab: 

Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia 

(Forum Wacana Indonesia) 

Penyunting Ahli (Mitra Bestari): 

Prof. Dr. Irwan Abdullah (Antropologi) 

Prof. DR. Djalal Tanjung (Ekologi) 

Dr. M. Ridhah Taqwa (Sosiologi) 

Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen (Studi Islam) 

DR. Ir. Rindit Pambayun, MS (Teknologi Pertanian) 

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS (Hukum) 

Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum (Hukum) 

Prof. Dr. Ir. Zufrizal, DEA (Peternakan) 

Redaktur Pelaksana: 

Alum Simbolon (Ketua) 

Zuhri Humaidi (Wakil Ketua) 

Mustari S. Lamada (Sekretaris) 

Nova Ekawati (Anggota) 

Buyung Haris (Anggota) 

Layout dan Cover: 

Buyung Haris 

Diterbitkan Oleh: 

Forum Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia 

Sekretariat: 

Perumahan Dinas UGM F 13 Bulak Sumur Yogyakarta 55281 

Website FWI: www.ppfwi.wordpress.com 

Email: pp.fwi2009@gmail.com

Wacana Indonesia 


ISSN : 1858 – 0358 Volume 1, Nomor 1, Desember 2009 


Daftar Isi/Contents 

Daftar Isi 

(i ‐ ii) 

Editorial 

(iii ‐ iv) 

Implementasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 

Alum Simbolon 

(1‐10) 

Pendekatan Ekosistem Terpadu: Strategi dalam Pengelolaan Laut dan 

Pesisir 

Andi Fajar Asti 

(11‐20) 

Konsumerisme sebagai Simbol Modernitas 

Asliah Zainal 

(21‐26) 

Potensi Daerah Karst Mikrokontinen Buton-Tukangbesi dalam 

Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya 

Burhan dan Jalil 

(27‐36) 

Reinventing Pembangunan Sosial (Social Development): 

Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Derajat Pendidikan dan 

Kesehatan bagi Anak Terlantar 

Chairun Nasirin 

(37‐46) 

Prevention A Long Period Complication Of Diabetes Mellitus 

Lilis Novitarum 

(47‐56) 

i

Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se‐Indonesia 


ii 

Proses Pembentukan Modal Ekonomi Sosial Budaya Pengusaha Batik di 

Surakarta 

Mahendra Wijaya 

(57‐66) 

Relasi Kuasa Antara Media Televisi yang Dominatif-Hegemonik vs Audiens 

yang Aktif-Kritis 

Suatu Perspektif Cultural Studies 

M. Ridhah Taqwa 

(67‐74) 

Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education) dan Kontribusinya 

untuk Kemajuan Bangsa 

Muhamad Sehol 

(75‐82) 

Eksistensi Kesendirian Afasia - Dunia Tanpa Kata dan Simbol dalam 

Kesendirian Emosional dan Kesendirian Sosial 

(Teori Ego Psikologi Freud dan Teori Fenomenologi Husserl) 

Musdalifah Dachrud 

(83‐88) 

Peranan Media Komputer Berbasis Makromedia Flash Pada Proses Belajar 

Mengajar Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Makassar 

Mustari S. Lamada 

(89‐96) 

Menyoal Ekonomi Politik Anggaran: Telaah Era Demokrasi di Indonesia 

Suraji 

(97‐105)

Editorial 



Apa yang menarik dari sebuah jurnal? Pertanyaan seperti ini penting diajukan 

kembali setiap kali sebuah jurnal terbit, apalagi dalam dasawarsa terakhir di Indonesia 

muncul ratusan jurnal yang diterbitkan oleh banyak lembaga. Ada jurnal yang cuma terbit 

sekali kemudian hilang dan tak pernah jelas nasibnya, ada yang tetap terbit dengan ritme 

yang tidak teratur, ada juga yang secara rutin terbit meskipun dengan distribusi yang 

terbatas. Sulitnya, di Indonesia tidak pernah terbangun lembaga yang benar-benar 

memiliki disiplin dan reputasi untuk mengukur otentisitas maupun persebaran ide sebuah 

jurnal, misalnya dengan membuat indeks bagaimana jurnal tersebut menjadi rujukan 

penting dalam disiplin yang digelutinya. Parameter yang selama ini biasa dipakai adalah 

nilai akreditasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti), yang akhirnya 

menjadi simbol mahapenting bagi eksistensi sebuah jurnal. Jurnal yang memiliki predikat 

akreditasi akan menjadi ‘lahan subur’ bagi aktualisasi diri dosen muda maupun pegawai 

negeri di lingkungan departemen. Aktualisasi diri yang dimaksud tidak melulu dalam 

pengertian dinamisasi ilmu pengetahuan seperti peran sebuah jurnal di negara Eropa dan 

Amerika, tetapi seringkali hanya terkait dengan peningkatan nilai kepangkatan bagi sang 

dosen maupun pegawai negeri, sehingga tidak jarang ia harus mengeluarkan dana yang 

tidak sedikit. Disinilah letak paradoksnya dunia akademik kita. Seorang penulis harus 

memeras otak dan keringat, menyisihkan waktu untuk penelitian maupun untuk 

membangun ide yang serius, dan akhirnya harus mengeluarkan dana publikasi. Dalam 

konteks ini menjadi penulis bukan lagi merupakan profesi yang menjanjikan, tetapi hanya 

bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai standard kemapanan ekonomi tertentu. 

Tentu saja hal ini tidak keliru dan sah-sah saja dilakukan, tetapi kembali pada 

persoalan ‘apakah sebetulnya fungsi sebuah jurnal?’. Konon, sebuah jurnal adalah 

laboratorium tempat segala ide dan inovasi pemikiran diolah, karenanya ia memuat paling 

tidak dua peranan; pertama, sebuah jurnal merupakan indikasi dari tinggi atau rendahnya, 

mutu atau tidaknya, diskusi intelektual yang menghidupi suatu lembaga atau komunitas. 

Tulisan-tulisan yang dimuat adalah kerja intelektual yang mencerminkan erudisi, etos dan 

integritas dari orang-orangnya. Sebab itu, jurnal yang baik hanya akan tumbuh di dalam 

komunitas atau lembaga yang juga kredibel. Kedua, sebuah jurnal adalah arena 

kontestasi. Tulisan yang dipersiapkan untuk jurnal tidak lain adalah hasil pengembaraan 

ide penulisnya yang berisi eskpektasi maupun persepsinya tentang manusia dan 

lingkungannya. Tulisan tersebut kemudian diperbandingkan dengan tulisan lainnya dalam 

konfigurasi akademik yang terbuka sehingga diskusi intelektual bisa terjadi. Bukan untuk 

menentukan siap yang kalah atau menang, akan tetapi pertama-tama untuk mengekplorasi 

berbagai temuan yang berbeda serta meneropong suatu masalah dari berbagai perspektif 

sehingga tercipta ruang diskusif yang dinamis. 

Apakah jurnal yang selama ini berlabel akreditasi atau berlabel internasional 

sudah memenuhi dua fungsi tersebut? Agak sulit menjawab masalah ini dengan 

penjelasan yang singkat, akan tetapi marilah kita melihat Prisma sebagai contoh. Prisma 

adalah jurnal (majalah) yang muncul sejak tahun 1970-an sampai sekarang, diterbitkan 

oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan 

dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah pembangunan 

ekonomi, perkembangan sosial dan perubahan kultural di Indonesia. Prisma tidak pernah 

meng-claimdiri berlabel akreditasi atau berlabel internasional, akan tetapi agaknya kita 

semua sepakat bahwa ia adalah jurnal (majalah) dengan reputasi terbaik dalam sejarah 

iii



intelektual di Indonesia. Kita ingat, di kios-kios buku di Jogja sampai sekarang Prisma 

edisi lama tetap diburu oleh mahasiswa dan para peminat ilmu karena ia memenuhi 

semacam kehausan intelektual dari khalayak yang luas. Bahkan, pada fase 1970 s/d 1990an 

Prisma menjadi media pentahbisan inteletual. Para cendekiawan terkemuka atau calon 

cendekiawan yang kelak juga akan terkemuka hampir dipastikan pernah 

mempublikasikan tulisannya di jurnal ini. 

Dengan demikian, satu hal yang relevan dikemukakan dalam pengantar editorial 

ini bahwa labelitas (akreditasi atau non akreditasi, internasional atau bukan) tidak 

memiliki korelasi dengan mutu jurnal. Jurnal pinggiran yang diterbitkan oleh komunitas 

tertentu boleh jadi akan membawa kesegaran baru bagi kepengapan akademik di tanah 

air, sebaliknya jurnal dengan label internasional dan terakreditasi boleh jadi tidak 

membawa signifikansi apapun, dan hanya menjadi simbol kemegahan di tengah dunia 

akademik kita yang memang lebih menyukai selebrasi daripada substansi. 

Oleh sebab itu, hemat kami sebuah jurnal pada hakikatnya adalah kerja 

eksperimental, upaya coba-coba yang bisa gagal. Karenanya untuk terbitan kali ini, kami 

sebagai pengelola jurnal Wacana Indonesia ingin menyebut jurnal ini sebagai jurnal 

eksperimental. Kami tidak menolak labelitas, tetapi ingin mengembalikan fungsi dasar 

sebuah jurnal, yakni sebagai laboratorium, sebagai arena kontestasi. Pada terbitan kali ini 

ada 12 tulisan yang kami muat yang bisa di bagi dalam empat isu pokok; pertama, isu 

supremasi hukum dan regulasi politik yang berisi tiga tulisan, yaitu tulisan Alum 

Simbolon; Implementasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Chairun 

Nasirin; Reinventing Pembangunan Sosial (Social Development); Upaya Pemerintah 

Daerah dalam Meningkatkan Derajat Pendidikan dan Kesehatan Bagi Anak Terlantar, 

dan Suraji; Menyoal Ekonomi Politik Anggaran; Telaah Era Demokrasi di Indonesia. 

Kedua, isu pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang memuat tiga, yaitu tulisan 

Andi Fajar Asti; Pendekatan Ekosistem Terpadu; Strategi dalam Pengelolaan Laut dan 

Pesisir, Burhan dan Jalil; Potensi Daerah Karst Mikrokontinen Buton; Tukang Besi 

dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya, dan Mahendra Wijaya; 

Proses Pembentukan Modal Ekonomi Sosial Budaya Pengusaha Batik di Surakarta. 

Ketiga, media dan pola pendidikan baru yang berisi empat tulisan, yaitu tulisan M. 

Ridhah Taqwa; Relasi Kuasa antara Media Televisi yang Dominatif-Hegemonik vs 

Audiens yang Aktif-Kritis, Muhamad Sehol; Pendidikan Kecakapan Hidup dan 

Kontribusinya untuk Kemajuan Bangsa, Mustari S. Lamada; Peranan Media Komputer 

Berbasis Makromedia Flash pada PBM UNM, dan Asliah Zainal; Konsumerisme 

sebagai Simbol Modernitas. Keempat, isu identifikasi penyakit dan terapinya berisi dua 

tulisan, yaitu tulisan Lilis Novatarum; Prevention a Long Period Complication of 

Diabetes Mellitus, dan Musdalifah Dachrud; Eksistensi Kesendirian Afasia; Dunia 

Tanpa Kata dan Simbol dalam Kesendirian Emosional dan Kesendirian Sosial. 

Spektrum dari keseluruhan tulisan-tulisan di atas memang cukup luas, namun 

menarik mengikuti alur pemikiran para penulisnya yang kembali mengungkapi persoalan 

manusia dalam seluruh konteks kehidupannya; individu, ekonomi, sosial-budaya dan 

politik. Sebagai proposal pemikiran, tulisan-tulisan di atas patut ditelusuri lebih jauh, 

meskipun kita tidak harus selalu setuju dengan isinya. Selamat membaca! 

(Zuhri Humaidi) 

iv 

Yogyakarta, 21 Desember 2009 

Salam Redaksi


Volume 1, Nomor 1, Desember Tahun 2009 (01‐10) 

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 

DI INDONESIA 

Alum Simbolon 

(Staf Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan) 

(Simbolon_alum@yahoo.com) 

Abstract: 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UULPM), bertujuan 

mengupayakan persaingan usaha yang sehat dalam setiap kegiatan usaha. 

Persaingan sehat terhadap pelaku usahapun dituntut sehingga dikeluarkan 

UULPM ini yang menegaskan agar setiap pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan usahanya bersaing sehat, dilarang praktek monopoli, dilarang 

bersaing tidak sehat agar tercipta iklim usaha yang kondusif, sehingga 

menjamin keseimbangan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, 

pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Agar penegakan hokum 

persaingan usaha dapat diimplementasikan dengan baik maka ketelitian dari 

KPPU, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam memeriksa dalam 

memutus perkara sangat diharapkan optimal sehingga putusannya dapat 

membangun perilaku pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Kepada 

pelaku usaha sebaiknya menerima dan tawakal segala utusan KPPU, jika 

memang melakukan pelanggaran, maka sebaiknya sadar dan melakukan 

perbaikan lalu melaksanakan putusan KPPU, dari pada harus mengajukan 

upaya hokum keberatan dan kasasi ke Mahkamah Agung menghabiskan 

energy, padahal diketahui bahwa perusahaannya memang melakukan 

pelanggaran terhadap UULPM. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Persaingan usaha. 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UULPM), bertujuan mengupayakan 

persaingan usaha yang sehat dalam setiap kegiatan usaha. Persaingan sehat (fair 

competition) adalah hal positif yang harus dibudayakan dalam membangun bangsa maka 

dituntut sumber daya manusia yang utuh menyeluruh serta handal sehingga setiap orang 

dapat memasuki bursa manapun inilah yang dibutuhkan dalam era globalisaasi. 

Persaingan sehat terhadap pelaku usahapun dituntut sehingga dikeluarkan UULPM ini 

yang menegaskan agar setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya 

bersaing sehat, dilarang praktek monopoli, dilarang bersaing tidak sehat agar tercipta 

1



iklim usaha yang kondusif, sehingga menjamin keseimbangan kesempatan berusaha bagi 

pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. 

Kinerja KPPU sangat berkembang jika dibandingkan dengan kinerja pada awal 

pembentukan KPPU dan pemberlakuan UULPM, saat ini KPPU telah menetapkan 

Rancangan Strategis 2007-2012 sebagai langkah awal dalam upaya menjadi lembaga 

yang efektif dan kredibel, sehingga diharapkan pada tahun 2020 KPPU dapat menjadi 

lembaga yang setara dengan lembaga serupa di negara lain yang maju. Sebagai bentuk 

akuntabilitas anggota KPPU masa bakti 2006-2011, KPPU mencanangkan target strategis 

periode 2007-2012 dalam tiga program utama yaitu menegakkan hukum persaingan, 

menginternalisasikan nilai-nilai persaingan dan membangun kelembagaan yang efektif 

dan kredibel. Komitmen KPPU adalah persaingan sehat sejahterakan rakyat, akan tetapi 

harus melalui perjuangan yang panjang karena ditemui adanya tarik menarik kepentingan 

antara konsumen dan produsen. 

Anggota KPPU yang bertugas untuk periode 2006-2011 sejumlah tiga belas 

orang terdiri dari empat orang anggota KPPU periode sebelumnya (2000-2005) dan 

sembilan anggota yang dipilih melalui proses seleksi. Ketiga belas anggota KPPU 

tersebut telah ditugaskan menjalankan kewajibannya sesuai dengan Keputusan Presiden 

(Keppres) Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 yang dituangkan dalam 

bentuk laporan tahunan. Tugas dan kewenangan KPPU diatur dalam Pasal 35 dan 36 

UULPM. Pasal 35 UULPM menentukan tugas KPPU antara lain; melakukan penilaian 

terhadap perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, melakukan 

penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibat 

terjadinya praktek monopoli, mengambil tindakan sesuai wewenang komisi, memberikan 

saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek 

monopoli. 

METODE 

A. Metode Pendekatan dan Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang ditunjang 

pendekatan yuridis empiris. Keduanya digunakan untuk menemukan, mengetahui dan 

mengungkapkan data. Pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan utama dalam 

penelitian ini, karena titik tolak penelitian ini adalah mengungkapkan kaedah-kaedah 

normative, baik dari sumber yang di dokumentasikan maupun informasi dari narasumber 

2


Alum Simbolon 

yang memutus perkara-perkara pelanggaran UULPM yang diputus oleh KPPU, Hakim 

Pengadilan Negeri dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Pendekatan yuridis 

empiris digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang nilai-nilai yang mendasari, 

sinkronisasi vertical dan horizontal. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum 

primer yaitu berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan lain yang berkaitan 

dengan penelitian. 

Pengkajian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum sekunder 

yang berkaitan dengan materi penelitian yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer 

antara lain literature, hasil penelitian, seminar lokakarya dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan materi penelitian untuk memberi kejelasan terhadap data sekunder 

berupa bahan hukum primer dan sekunder. Maka dikaji juga bahan hukum tersier berupa 

bahan indeksasi peraturan perundang-undangan, dan kamus hukum yang terkait dengan 

materi penelitian. 

B. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis 

mengadakan penelitian di KPPU yang berada di ibukota negara yaitu Jakarta, dan di 

KPPU Daerah di Medan. Kemudian di Pengadilan Negeri tempat putusan KPPU diajukan 

keberatan dan Mahkamah Agung. Dalam penelitian yuridis normative yang ditunjang 

pendekatan yuridis empiris diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu 

data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (field research). 

Untuk memperoleh data primer dan sekunder dalam penelitian ini terdapat dua 

prosedur pengumpulan data. Mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari 

dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan 

hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. 

Bahan materi hukum primer dapat berupa, norma/kaidah baik hukum tertulis maupun 

tidak tertulis. Materi hukum sekunder dapat berupa hasil putusan KPPU baik yang 

diajukan keberatan ataupun putusan KPPU yang diterima oleh terlapor, putusan 

Pengadilan Negeri dan putusan Mahkamah Agung, hasil seminar, pertemuan ilmiah 

lainnya dan artikel ilmiah menyangkut Implementasi Penegakan Hukum Persaingan 

Usaha di Indonesia. Dalam pengumpulan data, pertama yang diperoleh melalui: 

pengumpulan data seperti catatan-catatan, kliping dan sebagainya. Data yang diperoleh 

dengan melihat pada perundang-undangan dan literature yang relevan dengan penelitian 

ini. Kemudian mengembangkan informasi dari responden yang ditetapkan, dan 

3



mengantisipasi data yang mungkin berubah yang didasarkan atas kondisi dan motivasi 

yang terjadi. Selanjutnya pengumpulan data yang langsung didapatkan dalam penelitian 

di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara di lapangan. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus yang diputus oleh Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha, dan hal-hal yang dilakukan KPPU tahun 2007. Populasi ini 

tidak akan di teliti seluruhnya tapi akan dilakukan penelitian terhadap sample. Penentuan 

sample merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari 

seluruh populasi (Rony, 1982:9). Pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan 

teknik purposive sampling, maksudnya adalah menentukan sample dengan berbagai 

pertimbangan atau alasan. Teknik ini digunakan untuk menentukan sample berdasarkan 

kegiatan yang dilakukan oleh KPPU yaitu kasus yang diputus oleh KPPU, Pengadilan 

Negeri dan Mahkamah Agung. 

D. Analisa Data 

Data yang diperoleh dari lapangan akan diperiksa, diteliti untuk menjamin apakah 

data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Kemudian proses 

selanjutnya analisis data yaitu berkaitan dengan kegiatan pengujian, pengkategorian, 

penginterpretasian dan pengambilalihan posisi sebagai hasil dari tujuan khusus dan 

keutamaan dari penelitian ini. Data yang terkumpul ini kemudian diidentifikasi dan 

dikategorikan dalam suatu sistematika tertentu. Selanjutnya dianalisis dengan 

mempergunakan metode analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya 

mempergunakan cara deskriptif, normative, logis, sistematis yang berpedoman pada 

ketentuan hukum yang menyangkut Hukum Persaingan Usaha. Deskriptif artinya 

menggambarkan atau memaparkan teori yang ada dengan data yang diperoleh dari 

lapangan. Normatif artinya dasar yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Logis artinya bahwa dalam 

mengalisis tidak bertentangan dengan akal dan pemikiran yang sehat. Sistematis artinya 

menganalisis data secara runtut yaitu data yang satu dengan data yang lain saling 

berkaitan. Hasil analisis inilah merupakan kesimpulan yang pada dasarnya merupakan 

jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan prosedur analisis ini 

dapat diperoleh jawaban yang tepat terhadap mata rantai hubungan yang muncul dari 

situasi krisis ke dalam proses kebijaksanaan yang ada atau sekaligus kaitannya dengan 

teori yang telah dikenal. 

4

HASIL DAN PEMBAHASAN 


Alum Simbolon 

Hukum persaingan usaha merupakan kebutuhan yang sulit dipisahkan oleh 

hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia, maka kecenderungan negara-negara 

maju untuk memiliki lembaga hukum persaingan peningkatannya sangat signifikan. 

Meski secara teknis berbeda, baik dalam bidang peran, wewenang dan tugas yang akan 

dilakukan, lembaga hukum persaingan usaha seperti paket demokratisasi bagi semua 

bangsa, bahkan menjadi salah satu indikator dari upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui system ekonomi pasar. Maka keberadaan KPPU menjadi sine qua 

non tidak hanya upaya demokratisasi politik dan ekonomi melainkan juga untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

yaitu: 

Bagian konsiderans menunjukkan empat latar belakang lahirnya UULPM ini 

1. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya 

kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 

2. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang 

sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan 

pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien 

sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar 

yang wajar; 

3. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi 

persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan 

kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari 

kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap 

perjanjian-perjanjian Internasional; 

4. Bahwa untuk mewujudkan point 1,2 dan 3 atas usul DPR perlu disusun UU No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. 

Keempat aspek yang melatarbelakangi pembentukan UULPM dimaksudkan 

untuk mencapai persaingan yang sehat dan wajar dalam dunia usaha dan sekaligus 

menunjukkan bahwa di Indonesia telah terjadi praktek-praktek persaingan yang tidak 

sehat baik karena kepintaran pelaku usaha untuk mendekati pihak pemerintah atau 

karena apapun juga. Dampak pada akhirnya dialami oleh masyarakat, karena masyarakat 

yang harus menanggung akibatnya misalnya terhadap harga yang tidak kompetitief. 

5



Banyak kondisi yang merusak sendi-sendi perekonomian sehingga masyarakat yang adil 

dan makmur sampai kini belum terwujud. Keinginan rakyat untuk keluar dari krisis 

ekonomi didukung dengan adanya reformasi hukum yang merupakan salah satu upaya 

KPPU untuk menata kembali kegiatan usaha di Indonesia agar dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan 

terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu. 

Terciptanya persaingan usaha yang sehat akan memberikan daya tarik kepada 

investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi. Dengan adanya investasi 

yang masuk ke Indonesia tentunya akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru 

yang dapat mengatasi jumlah pengangguran yang semakin meningkat setiap tahunnya. 

Semakin banyak pelaku usaha yang berinvestasi tentunya semakin meningkatkan jumlah 

pilihan terhadap barang dan atau jasa yang tersedia di pasar, sehingga masyarakat akan 

memiliki lebih banyak pilihan terhadap barang dan atau jasa dengan kualitas dan harga 

bersaing. Menciptakan persaingan yang sehat bukanlah hal yang mudah seperti 

membalikkan telapak tangan, oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari 

segenap lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha dan pemerintah Dan saat ini waktu 

yang tepat untuk mengubah paradigma berfikir pemerintah yang sebelumnya selalu 

menjadi penentu pasar berubah menjadi pengatur pasar saja dan persaingan diserahkan 

kepada mekanisme pasar. Begitu juga dengan pola berbisnis pelaku usaha perlu diberikan 

pemahaman bahwa banyak praktek-praktek bisnis yang selama ini dijalani pelaku usaha 

dan diyakini sebagai praktek bisnis yang lazim atau biasa menjalani suatu praktek bisnis 

yang dilarang sejak berlakunya UULPM (KPPU RI, 2007:5). 

KPPU menjadi tonggak utama untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan 

perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan 

usaha yang sehat. Anggota KPPU periode 2006-2011 meneruskan program periode 

pertama (2000-2005) yaitu pengembangan penegakan hukum, pengembangan kebijakan 

persaingan, pengembangan komunikasi, pengembangan kelembagaan dan pengembangan 

system informasi. Tetapi penekanan angota KPPU periode 2006-2011 lebih dilakukan 

terhadap dua fungsi utama KPPU yaitu melakukan penegakan hukum persaingan dan 

memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan yang 

berpotensi bertentangan dengan UULPM. Fungsi penegakan hukum bertujuan untuk 

menghilangkan berbagai hambatan persaingan berupa perilaku bisnis yang tidak sehat. 

Sementara proses pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah akan mendorong 

6


Alum Simbolon 

proses reformasi regulasi menuju tercapainya kebijakan persaingan yang kondusif di 

seluruh sector ekonomi (Laporan KPPU RI, 2007:6). 

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu kunci sukses bagi system 

ekonomi pasar yang wajar. Agar implementasi dapat mencapai hasil optimal maka 

dilakukan minimal dilakukan dua hal: 

1. Melalui penegakan hukum persaingan. 

2. Melalui kebijakan persaingan yang kondusif terhadap perkembangan sektor 

ekonomi. 

Melihat bahwa KPPU sudah melaksanakan tugas dalam rangka 

menimplementasikan penegakan hokum persaingan usaha terlihat pada table berikut: 

Tabel 1. Putusan KPPU Tahun 2007: 

No No.Perkara Pokok Perkara Tempat 

1 02/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Peralatan Gizi Tahun 

2006 

2 03/KPPU-L/2007 Pelanggaran dalam tender 

Pembangunan Gedung Kantor 

Pengadilan Negeri 

3 04/KPPU-L/2007 Tender LCD 

4 05/KPPU-L/2007 Pelanggaran tender Pekerjaan 

Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan 

Belawan 

5 06/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Alat 

Pembasmi/Penyemprot Nyamuk 

6 07/KPPU-L/2007 Pelanggaran oleh Kelompok Usaha 

Temasek 

7 08/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Peralatan di Dinas 

Pertamanan dan Pemakaman 

8 09/KPPU-L/2007 Penetapan Harga Fumigasi oleh Ikatan 

Pengusaha Pengendalian Hama 

Indonesia (IPPHAMI) 

9 10/KPPU-L/2007 RSU Ratu Zalecha Martapura 

10 11/KPPU-L/2007 RSU Soppeng 

11 12/KPPU-L/2007 Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang 

Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukabumi 

12 13/KPPU- 

L/200713/KPPU- 

Bibit Kelapa Sawit 

RSUD A. Wahab 

Sjahranie 

Padang Sidimpuan, 

Sumatera Utara 

Belawan Medan 

Sumatera Utara 

di DKI Jakarta. 

Kota Bengkulu 

Sukabumi 

13 14/KPPU-L/2007 Tender Multiyears Riau Riau 

7



8 

14 15/KPPU-L/2007 Lelang Pembangunan Mall di Kota 

Prabumulih 

15 16/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Pupuk PMLT (Pupuk 

Majemuk Lengkap Tablet) 

16 17/KPPU-L/2007 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 

17 18/KPPU-L/2007 Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan 

Propinsi Sumatera Utara 

18 19/KPPU-L/2007 EMI 

19 20/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Alat Kesehatan 

RSUD 

20 21/KPPU-L/2007 Lelang Pengadaan Pipa PVC 6", 4", dan 

2" oleh DPU, Pertambangan dan Energi 

Kepulauan Riau 

21 22/KPPU-L/2008 Putusan Perkara No : Praktek Monopoli 

Jasa Kargo di Bandar Udara 

Hasanuddin. 

22 23/KPPU-L/2007 Pembangunan Kembali Pasar Melawai 

Blok M 

23 24/KPPU-L/2007 Tender Kegiatan Peningkatan Jalan 

Pangkalan Balai-Pengumbuk, 

Banyuasin. 

24 26/KPPU-L/2007 Kartel SMS 

25 27/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Jack-Up Drilling Rig 

di CNOOC SES Ltd 

Di Kota Prabumulih 

Brebes 

Kepulauan Riau 

Makassar, Sulawesi 

Selatan 

Sumatera Selatan 

26 28/KPPU-L/2008 Jasa Pelayanan Taksi di Kota Batam di Kota Batam 

27 29/KPPU-L/2007 Tender Pembangunan Jalan Hotmix di Cilacap 

28 30/KPPU-L/2007 Pelelangan Umum Pembangunan dan 

Pemeliharaan Jalan. 

Sumber: http://www.kppu.go.id/docs/putusan. 

di Kabupaten 

Sanggau, Kalbar 

Implementasi penegakan hukum yang telah dilakukan oleh KPPU antara lain 

adalah berhasil membongkar praktek persaingan usaha tidak sehat dalam industri 

telekomunikasi yang dilakukan oleh Temasek Holdings Company yang merupakan salah 

satu BUMN negara Singapura. Banyak perkara-perkara yang telah inkracht maupun yang 

telah dibayar dendanya oleh terlapor kepada negara, diantaranya Carefour dengan trading 

terms-nya serta exclusive dealing PT. Telkom dan Garuda Indonesia pada tahun 2007 

menerima dan melaksanakan Putusan KPPU. Hal yang merupakan kendala dan yang 

bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana tercantum dalam 

UULPM. Kegiatan evaluasi kebijakan pemerintah di tahun 2007 berjumlah 15 (lima 

belas) kegiatan. Sampai dengan bulan Juni 2007, karena hal ini merupakan kendala maka


Alum Simbolon 

KPPU melakukan evaluasi kegiatan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan: 

Evaluasi kebijakan Pemerintah di Sektor Industri Perbukuan. Evaluasi ini merupakan 

inisiatif KPPU setelah KPPU menerima Menteri Pendidikan Nasional dalam diskusi 

tentang industri perbukuan yang telah diubah model pengelolaannya dari monopoli 

menuju kompetisi. 

KESIMPULAN 

Agar penegakan hokum persaingan usaha dapat diimplementasikan dengan baik 

maka ketelitian dari KPPU, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam memeriksa 

dalam memutus perkara sangat diharapkan optimal sehingga putusannya dapat 

membangun perilaku pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Kepada pelaku usaha 

sebaiknya menerima dan tawakal segala utusan KPPU, jika memang melakukan 

pelanggaran, maka sebaiknya sadar dan melakukan perbaikan lalu melaksanakan putusan 

KPPU, dari pada harus mengajukan upaya hokum keberatan dan kasasi ke Mahkamah 

Agung menghabiskan energy, padahal diketahui bahwa perusahaannya memang 

melakukan pelanggaran terhadap UULPM. Sebaiknya pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan usahanya jangan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat. 

SUMBER RUJUKAN 

BUKU: 

Adi. Rianto., 2004, Metodologi Penelitin Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta 

Alma, Buchari,1992, Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung. 

Apeldoorn, L.J. Van., Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha. 

Badrulzaman. Mariam. Darus., Aneka Hukum Bisnis, Alumni Bandung, 1994. 

Black, Campbell, Henry., 1990, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paul, Minn, 

West Publishing, co. 

Bogert, George Gleason., 1952, Law of Trusts, Third Edition, Hornbook Series, St. Paul, 

Minn, West Publishing, Co. 

Choper, Jesse H., et. al., 2002, Selected Federal and State Administrative And Regulatory 

Laws, P.O. Box 64526, St. Paul, MN 55164-0526. 

Conte, Christopher., tanpa tahun, Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, Penerbit 

Lembaga Penerangan, Amerika Serikat. 

Czako, Judith., et, al., 2003, A Handbook on Anti-Dumping Investigations, Cambridge, 

University Press, WTO. 

9



D. Prayoga., Ayudha., et.al., (ed),1999, Persaingan Usaha dan Hukum Yang 

Mengaturnya di Indonesia, Elips Project & Patnership for Buseniss 

Competition. 

Erawaty, A.F. Elly., 1999, Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalu Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 

Friedman Lawrence M., 1986, The Legal System; A social Science Perspective, New 

York, Russel Sage Fondation. 

Fromm, Bill., Tanpa tahun, Kocak dan Menyenangkan Sepuluh Hukum Bisnis dan 

Bagaimana Melanggarnya 

Fuadi, Munir., 2003, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, 

Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 

---------------, 1996, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kesatu, PT.Citra 

Aditya Bakti, Bandung. 

---------------, 1996, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga, PT.Citra 

Aditya Bakti, Bandung. 

----------------, 1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 

Friedman, W., 1990, Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis & Problema 

Keadilan, Rajawali Press, Jakarta. 

PERUNDANG-UNDANGAN : 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

Keputusan Presiden RI No.162/M tahun 2000. Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005. 

Keputusan Presiden RI No. 94/M Tahun 2005 Tentang Perpanjangan Keanggotaan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005. 

Keputusan Presiden RI No.59/P Tahun 2006 Tentang Pemberhentian Keanggotaan 

komisi masa jabatan 2000-2005, dan Pengangkatan Keanggotaan KPPU masa 

jabatan 2006-20011 

10



PENDEKATAN EKOSISTEM TERPADU: STRATEGI DALAM 

PENGELOLAAN LAUT DAN PESISIR 


(Presiden Direktur LSM Diagnosa Institute Sul-Sel/ www.diagnose-institute.org) 

(fajarpresiden@yahoo.com) 

Abstract: 

Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.508 

buah dan garis pantai sepanjang 81.000 km dan juga dikenal sebagai negara 

mega-biodiversity dalam hal keanekaragaman hayati, serta memiliki 

kawasan pesisir yang sangat potensial untuk berbagai opsi pembangunan. 

Banyaknya limbah domestik dan tingginya tingkat sedimentasi yang masuk 

ke dalam wilayah pesisir, perlu dilakukan suatu bentuk pengendalian, 

pencemaran limbah dan pengaturan pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

(DAS). Hal ini merupakan masalah kritis, sehingga perlu dilakukan tindakan 

langsung baik secara hukum formal maupun hukum adat untuk menciptakan 

pengendalian terhadap kegiatankegiatan yang dapat merusak lingkungan. 

Untuk menangani masalah tersebut, maka perlu dirumuskan suatu penataan 

ruang, pengelolaan dan pengusahaan kawasan wilayah pesisir yang memiliki 

dimensi keterpaduan ekologis, sektoral, disiplin ilmu serta keterpaduan antar 

stakeholders, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai 

yaitu pertumbuhan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan serta adanya 

kepedulian antar generasi. 

Kata Kunci: Ekosistem Terpadu, laut dan pesisir. 

PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.508 buah 

dan garis pantai sepanjang 81.000 km dan juga dikenal sebagai negara mega-biodiversity 

dalam hal keanekaragaman hayati, serta memiliki kawasan pesisir yang sangat potensial 

untuk berbagai opsi pembangunan. Namun demikian dengan semakin meningkatnya 

pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, bagi 

berbagai peruntukan (pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyek wisata dan lain-lain), 

maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut itu semakin 

meningkat. Meningkatnya tekanan ini tentunya akan dapat mengancam keberadaan dan 

kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang ada 

disekitarnya. 

Satu hal yang lebih memprihatinkan adalah, bahwa kecenderungan kerusakan 

lingkungan pesisir dan lautan lebih disebabkan paradigma dan praktek pembangunan 

yang selama ini diterapkan belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan 

11



berkelanjutan (sustainable development). Cenderung bersifat ekstratif serta dominasi 

kepentingan ekonomi pusat lebih diutamakan daripada ekonomi masyarakat setempat 

(pesisir). Seharusnya lebih bersifat partisipatif, transparan, dapat dipertanggung-jawabkan 

(accountable), efektif dan efisien, pemerataan serta mendukung supremasi hukum. 

Dalam mencapai tujuan-tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara 

terpadu dan berkelanjutan, maka perlu dirumuskan suatu pengelolaan (strategic plan), 

mengintegrasikan setiap kepentingan dalam keseimbangan (proporsionality) antar 

dimensi ekologis, dimensi sosial, antar sektoral, disiplin ilmu dan segenap pelaku 

pembangunan (stakeholders). 

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk membantu memberikan solusi dalam 

menyusun strategi pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, 

berdasarkan analisis terhadap sejumlah isu dan permasalahan serta karakteristik wilayah 

pesisir. Pada saatnya diharapkan dapat tercapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi, 

perbaikan kualitas lingkungan serta menghindari adanya konflik jangka panjang di 

wilayah tersebut. Untuk itu perlu dilakukan reformasi paradigma dan pola pembangunan 

kelautan, yang meliputi perbaikan seperangkat kebijakan yang bersifat teknis dan bersifat 

pengaturan (governance). 

PEMBAHASAN 

A. Konsep Dasar Pengelolaan Terpadu 

Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu menghendaki adanya 

keberlanjutan (sustainability) dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Sebagai kawasan 

yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah pesisir memiliki 

kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan. 

12 

Terdapat beberapa dasar hukum pengelolaan wilayah pesisir yaitu: 

1. UU No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya. 

2. UU No. 24 tahun 1992, tentang Penataan Ruang. 

3. UU No. 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

4. UU No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. 

5. PP No. 69 tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk 

dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. 

6. Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan 

Lindung.

Pendekatan Ekosistem Terpadu: Strategi dalam Pengelolaan Laut dan Pesisir 


7. Permendagri No. 8 tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di 

Daerah. 

8. Berbagai Peraturan Daerah yang relevan. 

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang tidak memenuhi kaidah-kaidah 

pembangunan yang berkelanjutan secara signifikan mempengaruhi ekosistemnya. 

Kegiatan pembangunan yang ada di kawasan ini akan dapat mempengaruhi produktivitas 

sumberdaya akibat proses produksi dan residu, dimana pemanfaatan yang berbeda dari 

sumberdaya pesisir kerap menimbulkan konflik yang dapat berdampak timbal balik. Oleh 

karena itu pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk tujuan pembangunan nasional akan 

dapat berhasil jika dikelola secara terpadu (Integrated Coastal Zone Management, 

ICZM). Pengalaman membuktikan bahwa pengelolaan atau pemanfaatan kawasan pesisir 

secara sektoral tidaklah efektif (Dahuri et. al 1996; Brown 1997; Cicin-Sain and Knecht 

1998; Kay and Alder 1999). 

Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu adalah suatu proses interative dan 

evolusioner untuk mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara optimal dan 

berkelanjutan. Tujuan akhir dari ICZM bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan 

ekonomi (economic growth) jangka pendek, melainkan juga menjamin pertumbuhan 

ekonomi yang dapat dinikmati secara adil dan proporsional oleh segenap pihak yang 

terlibat (stakeholders), dan memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir, 

sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lestari. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka unsur esensial dari ICZM adalah 

keterpaduan (integration) dan koordinasi. Setiap kebijakan dan strategi dalam 

pemanfaatan sumberdaya pesisir harus berdasarkan kepada : (1) pemahaman yang baik 

tentang proses-proses alamiah (eko-hidrologis) yang berlangsung di kawasan pesisir yang 

sedang dikelola; (2) kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat; dan (3) 

kebutuhan saat ini dan yang akan datang terhadap barang dan (produk) dan jasa 

lingkungan pesisir. 

Oleh karena tujuan ICZM adalah mewujudkan pembangunan kawasan pesisir 

secara berkelanjutan maka keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan 

pesisir dan laut mencakup empat aspek, yaitu : (a) keterpaduan wilayah/ekologis; (b) 

keterpaduan sektor; (c) keterpaduan disiplin ilmu; dan (d) keterpaduan stakeholder. 

Dengan kata lain, penetapan komposisi dan laju/tingkat kegiatan pembangunan pesisir 

13



yang optimal akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh 

segenap stakeholders secara adil dan berkelanjutan. 

Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu pada dasarnya merupakan 

suatu proses yang bersifat siklikal. Dengan demikian terlihat bahwa pendekatan 

keterpaduan pengelolaan/pemanfaatan kawasan pesisir dan laut menjadi sangat penting, 

sehingga diharapkan dapat terwujud one plan dan one management serta tercapai 

pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Secara skematik kerangka konsep studi disajikan sebagai berikut: 

14 

Kawasan Pesisir dan Laut 

Perikanan Pertambangan Energi 

Kelautan 

Perhubungan Laut 

4. EVALUASI 

• Analisis kemajuan dan permasalahan 

• Redefinisi ruang lingkup untuk 

pengelolaan pesisir 

3. IMPLEMENTASI 

• Kegiatan Pembangunan 

• Penegakan kebijakan dan 

• peraturan-peraturan 

• Pemantauan 

Isu, Permasalahan, peluan dan Tantangan 

ICZM 

Tahap 

Pengelolaan 

Pengelolaan Kawasan Pesisir 

Berkelanjutan 

Gambar 1. Skematik kerangka konsep studi 

Pariwisata Bahari DL 

L 

1. PENATAAN DAN PERENCANAAN 

• Identifikasi dan analisis 

• permasalahan 

• Pendefinisian tujuan dan sasaran 

• Pemilihan Strategi 

• Pemilihan struktur implementasi 

2. FORMULASI 

• Mengadopsi program secara 

formal 

• Pengamanan dana untuk 

• implementasi



B. Strategi Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan 

Berkelanjutan. 

1. Strategi Pengelolaan Terpadu 

Wilayah pesisir dan laut merupakan tatanan ekosistem yang memiliki hubungan 

sangat erat dengan daerah lahan atas (upland) baik melalui aliran air sungai, air 

permukaan (run off) maupun air tanah (ground water), dan dengan aktivitas manusia. 

Keterkaitan tersebut menyebabkan terbentuknya kompleksitas dan kerentanan di wilayah 

pesisir. Secara konseptual, hubungan tersebut dapat digambarkan dalam keterkaitan 

antara lingkungan darat (bumi), lingkungan laut, dan aktivitas manusia. 

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses pemanfaatan 

sumberdaya pesisir dan lautan serta ruang dengan mengindahkan aspek konservasi dan 

keberlanjutannya. Adapun konteks keterpaduan meliputi dimensi sektor, ekologis, hirarki 

pemerintahan, antar bangsa/negara, dan disiplin ilmu (Cicin-Sain and Knecht, 1998). 

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu penting dilakukan mengingat 

banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diimplementasikan, sehingga perlu dirumuskan 

suatu konsep penataan ruang (trategic plan) serta berbagai pilihan objek pembangunan 

yang serasi. Dalam konteks ini maka keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir 

sekurangnya mengandung 3 dimensi : sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. 

Keterpaduan secara sektoral di wilayah pesisir berarti diperlukan adanya suatu 

kooordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi (horizontal 

integration); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, 

kabupaten, propinsi sampai pemerintah pusat (vertical integration). 

2. Strategi Pengelolaan Berkelanjutan 

Dari batasan di atas jelas bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu 

menghendaki adanya kesamaan visi antar stakeholders. Menyadari arti penting visi 

pengelolaan itu, maka perlu dipelopori perumusan visi bersama seperti terwujudnya 

pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 

yang didukung oleh peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan dan penegakan 

hukum, serta penataan ruang untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Mengacu pada visi tersebut, maka strategi pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan 

berkelanjutan harus memperhatikan aspek sumberdaya manusia, hukum, tata ruang, dan 

kesejahteraan bersama. 

15



Strategi pengelolaan wilayah pesisir akan difokuskan untuk menangani isu utama 

yaitu konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir, yang secara simultan juga berkaitan 

dengan penanganan isu yang lain. Pemikiran dasar dalam perumusan strategi pengelolaan 

ini meliputi keberlanjutan (sustainability), perlindungan dan pelestarian, pengembangan, 

pemerataan, dan komunikasi. Dari pemikiran ini, dirumuskan strategi pengelolaan yang 

mengakomodasi nilai-nilai, isu-isu, dan visi pengelolaan. 

Strategi pengelolaan pesisir yang difokuskan untuk menangani isu konflik 

pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: (1) Identifikasi pengguna ruang dan 

kebutuhannya, (2) Penyusunan rencana tata ruang pesisir, (3) Penetapan sempadan pantai 

dan penanaman mangrove, (4) Pengendalian reklamasi pantai, (5) Pengetatan baku mutu 

limbah dan manajemen persampahan, (6) Penataan permukiman kumuh, (7) Perbaikan 

sistem drainase, (8) Penegakan hukum secara konsisten. 

Tujuan pengelolaan adalah mengatasi konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir, 

sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Adapun target pengelolaan 

adalah teratasinya permasalahan turunan dari konflik pemanfaatan ruang, melalui 

partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah secara terpadu, yang didukung 

penegakan hukum secara konsisten, yaitu: (1) Tersusun dan dipatuhinya tata ruang 

wilayah pesisir , (2) Terkendalinya reklamasi pantai, (3) Terkendalinya pencemaran 

perairan, (4) Tertatanya permukiman kumuh, (5) Kembalinya sempadan pantai dan 

rehabilitasi mangrove, (6) Terkendalinya masalah banjir, (7) Terkendalinya masalah 

abrasi, (8) Terkendalinya sedimentasi. 

Salah satu faktor penyubur terjadinya konflik serta mempercepat kerusakan 

sumberdaya pesisir adalah lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Untuk mengatasi 

kondisi tersebut harus dilakukan peningkatan koordinasi kelembagaan yang melibatkan 

dinas/instansi daerah seperti Bappeda, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Industri dan 

Perdagangan, Perhubungan dan kepelabuhan, BPN, dan lain-lain. Upaya yang harus 

dilakukan adalah menghilangkan ego sektor dengan penegasan kembali fungsi dan 

kewenangan masing-masing dinas/instansi terkait, serta harus ada selalu diadakan rapatrapat 

koordinasi untuk membicarakan berbagai hal yang menyangkut pengelolaan 

wilayah pesisir itu sendiri. 

16



C. Pendekatan Ekosistem Terpadu dalam Pengelolaan Laut dan Pesisir Antar 

Masyarakat Internasional 

Pendekatan ekosistem, seperti yang diadopsi oleh banyak perjanjian multi-lateral 

tentang lingkungan, menyediakan kerangka yang penting untuk menilai keanekaragaman 

hayati dan ekosistem dengan mengevaluasi potensi The Convention on Biological 

Diversity (CBD) yang merujuk kepada pendekatan ekosistem sebagai suatu strategi untuk 

diintegrasikan terhadap pengelolaan tanah, air, dan sumber daya alam yang 

mempromosikan konservasi yang berkelanjutan dengan menggunakan cara-cara yang 

adil. Aplikasi dan pendekatan ekosistem fokus terhadap hubungan fungsional dalam suatu 

proses ekosistem, perhatian terhadap manfaat distribusi yang mengalir dari ekosistem, 

penggunaan praktik pengelolaan adaptif, kebutuhan untuk melakukan tindakan 

manajemen di beberapa skala, dan kerjasama antar-sektoral. 

Adapun pendekatan lain, seperti pengelolaan sumber daya air terpadu dan laut 

dan pesisir terpadu pengelolaan kawasan, ini sesuai dengan pendekatan ekosistem dan 

mendukung aplikasi di berbagai sektor atau biomes, termasuk pesisir dan kelautan 

lingkungan. Faktanya, penerapan pendekatan ekosistem di wilayah pesisir dan laut yang 

dibangun pada konsep manajemen terpadu, sudah banyak digunakan untuk pengelolaan 

daerah-daerah tersebut. 

Hal ini melibatkan perencanaan komprehensif dan peraturan dari aktivitas 

manusia terhadap set multiple yang kompleks, dan sering konflik, objektif dan bertujuan 

untuk meminimalisasi konflik di antara pengguna yang menggunakan dan pengguna 

sementara memastikan jangka panjang kesinambungan. Pendekatan ekosistem yang 

merupakan evolusi terpadu pengelolaan pesisir dan laut, dengan lebih menekankan pada 

tujuan dan sasaran ekosistem dan hasilnya. Pindah ke sebuah pendekatan ekosistem harus 

dianggap sebagai langkah evolusioner dalam terpadu manajemen dan tindakan. 

Salah satu hal penting yang berubah secara langsung dalam ekosistem laut lebih 

dari 50 tahun adalah cara memancing yang memberikan efek pada struktur, fungsi dan 

keanakeragaman dari laut. Tekanan perikanan tangkap (memancing) sangatlah kuat pada 

salah satu sistem kelautan di seluruh dunia, biomassa dari ikan tangkapan di lautan (baik 

ikan yang di tangkap atau target tangkapan dan juga yang tidak sengaja tertangkap) telah 

mengalami penurunan sebesar 90 % dari level utama dari omset industri perikanan. Pada 

area ini stok dari ikan tangkapan di seluruh dunia mengalami penurunan, yaitu telah 

mengalami overfishing atau penangkapan ikan sudah melebihi kapasitas maximum 

17



kemampuan nya untuk pulih kembali. Dari penelitian sebelumnya telah digambarkan 

bahwa perikanan global telah mencapai puncak pada tahun 1980-an, dan sekarang 

menolak disamping peningkatan usaha dan juga kekuatan perikanan, dengan sedikit 

tanda dari kecenderungan yang berlaku 

Beberapa negara telah mulai melaksakan pendekatan ekosistem pada area laut 

secara luas misalnya Canada, Australia, Inggris, termasuk menggunakan perencanaan 

daerah kelautan sebagai alat untuk mengimplementasikan pendekatan ekosistem dan 

pembangunan kelautan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan. 

Pada tahun 2004 UNEP “Regional Sea Program” telah setuju untuk 

meningkatkan visi secara terbuka dan intergrasi menajemen yang berdasarkan kepada 

pendekatan ekosistem, yang dimana prioritas dan konsentrasinya berhubungan dengan 

menajemen pesisir dan laut dan sumberdaya yang terkandung didalamnya. 

Selama ini aplikasi yang paling ekstensif dalam pendekatan ekosistem adalah 

“Large Marine Ecosystem” (LME) yang merupakan proyek yang didanai oleh “Global 

Environmental Facility” (GEF) yang menuju kepada pembangunan kooperasi subregional 

terhadap ekosistem berdasarkan manajemen kelautan. LME mewakili cara 

pragmatik untuk membantu lebih dari 120 negara dalam mengoperasikan pendekatan 

ekosistem dalam suatu wilayah yang cukup luas termasuk perhatian antar garis pemisah 

atau garis batas. Proyek tersebut mencakup Laut Merah dan Teluk Aden, Laut 

Mediterania, Laut Hitam, Laut Baltik, Paparan Patagonian, Aliran arus Bengeula, Aliran 

arus Guinea, Kepulauan di Samudera pasifik, Laut Kuning, dan Laut Cina Selatan/Teluk 

Thailand. Proyek ini juga di persiapkan untuk Aliran arus Canary, Kepulauan Caribbean, 

Aliran arus Anghulas dan Somali, Teluk Bengal, Aliran arus Humboldt dan Teluk 

Meksiko. 

Disamping pengertian kontemporer tentang pengelolaan ekosistem dimana 

manusia termasuk didalamnya (pengelolaan ekosistem dikenal sebagai pengelolaan dari 

aktifitas manusia yang mempengaruhi ekosistem dan bukan pengelolaan ekosistem dari 

komponen alami mereka), banyak proyek yang menggunakan pendekatan ekosistem 

tetapi tidak memperhatikan pengaruh manusianya. Salah satu contohnya proyek “World 

Bank” yang terdapat di Tanzania dan Zanzibar (Proyek Pengelolaan Lingkungan Laut dan 

Pesisir (MACEMP) atau disebut “Blueprint 2050”) yang mempunyai masalah 

perlindungan ekologi, desain pelindungan laut (perlindungan 10% dari laut pada 2012 

dan bertambah menjadi 20 % pada 2025), dan pada waktu yang bersamaan juga harus 

18



meringankan kemiskinan dan menjamin asuransi yang berkelanjutan bagi proyek 

tersebut. 

Salah satu pemisah dalam mengimplementasikan pengelolaan dasar ekosistem 

adalah kurangnya pengawasan data bagi indikator ekologi dan sosial-ekonomi didalam 

skala ekosistem, termasuk juga kekurangan dalam data dasar. Hanya beberapa ekosistem 

laut yang mempunyai data sistematik dalam jangka waktu yang lama yang mengenai 

status dan kecenderungan dari sistem alami dan sosial. Perhatian pada komunitas pesisir 

yang tidak mempunyai tindakan secara periodik terhadap kondisi sosial ekonomi, 

menyebabkan kemustahilan dalam mengukur kemajuan dari keberhasilan MDG dalam 

meringankan atau mengatasi kemiskinan yang terdapat pada daerah pesisir. 

Pengelolaan terintegrasi batas laut dalam aturan Badan Zona Ekonomi Ekslusif 

(EEZ) adalah 200 mil dari garis pantai, menghendaki adanya pengembangan konsepkonsep 

yang baru, prosedur-prosedur, dan struktur-struktur. Seperti halnya manfaat 

kerjasama antar negara, dalam hal mengambarkan dan pembagian pelajaran serta praktekpraktek 

yang baik, seperti peningkatan formula rumusan kebijakan kelautan nasional, 

banyak Negara khususnya pulau kecil yang tergabung dalam (SIDS), akan membutuhkan 

bantuan dalam memetakan dan membatasi EEZs mereka serta mengembangkan lembaga 

atau institusi dan prosedur-prosedur yang baru. 

Suatu analisa terbaru tindakan-tindakan nasional yang berdasarkan pada 

Barbados Programme Action. Menurut Berjuntai et al. (2005) bahwa pengelolaan secara 

integral pesisir pantai sudah ada dan dibentuk oleh beberapa negara yang tergabung 

dalam SIDS yang berlangsung diakhir dekade, dengan demikian memerlukan 

pengembangan pada tahap yang berikutnya. 

Puncak Kebijakan kelautan yang diadakan di Lisbon, Portugal, Oktober 2005, 

sekitar kurang lebih 40 negara mengomentari usaha-usaha mereka untuk mengembangkan 

kebijakan-kebijakan integral kelautan yang berhubungan dengan konflik-konflik 

kesepakatan penggunaan ganda diantara mereka seperti halnya para agen pemakai dan 

pengelola, degradasi sumber daya laut dan kehilangan peluang untuk pembangunan 

ekonomi. kebijakan-kebijakan nasional yang berbeda sama halnya dengan membangun 

kaitan menggunakan istilah menyeluruh prinsip-prinsip dan kebutuhan yang transparan 

atau nyata, keterlibatan publik dan stakeholder, tunjangan untuk aksi kerjasama, dan 

tanggun-jawab administrasi kelautan nasional yang jelas dan transparansi. GEF (global 

environmental facility) mendukung pengembangan mengenai kebijakan-kebijakan 

19



regional kelautan yang mengutamakan sumber daya dan batas-batas kelautan yang 

disepakati 15 Large Marine Ecosystems (LMES). 

KESIMPULAN 

20 

Pengelolaan eksositem kawasan laut dan pesisir secar terpadu pada dasarnya 

adalah sama dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan terpadu yang meliputi 

dimensi lingkungan dan sosial ekonomi, tetapi skala operasi dan tingkat intervensi 

pengelolaannya mungkin beragam dengan mengacu pada skala geografis. Banyaknya 

limbah domestik dan tingginya tingkat sedimentasi yang masuk ke dalam wilayah pesisir, 

perlu dilakukan suatu bentuk pengendalian, pencemaran limbah dan pengaturan 

pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini merupakan masalah kritis, sehingga 

perlu dilakukan tindakan langsung baik secara hukum formal maupun hukum adat untuk 

menciptakan pengendalian terhadap kegiatankegiatan yang dapat merusak lingkungan. 

Untuk menangani masalah tersebut, maka perlu dirumuskan suatu penataan 

ruang, pengelolaan dan pengusahaan kawasan wilayah pesisir yang memiliki dimensi 

keterpaduan ekologis, sektoral, disiplin ilmu serta keterpaduan antar stakeholders, 

sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai yaitu pertumbuhan ekonomi, 

perbaikan kualitas lingkungan serta adanya kepedulian antar generasi. Selain itu bantuan 

finansial dari Global Environmental Facility (GEF) dan instansi bilateral maupun 

multilateral berkontribusi terhadap penerapan konsep dan pendekatan ini pada tingkat 

daerah, nasional maupun regional. 


Cicin-Sain and R.W. Knecht. 1998. Integrated Coastal and Marine Management. Island 

Pres, Washington DC. 

Dahuri, R., J Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah 

Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, PT. Pradnya Paramita,Jakarta. 

Dahuri, R. 1999. Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Kontek Pengembangan Kota Pantai 

dan Kawasan Pantai Secara Berkelanjutan. Makalah disampaikan dalam 

Seminar Nasional Kemaritiman, Jakarta. 

Kay, R. And J. Alder. 1999. Coastal Planning and Management. E & FN Spon. London. 

Nybaken,W.J. 1992. Biologi Laut, Suatu Pendekatan Ekologi. Gramedia, Jakarta. 

Sorensen, J.C. and S.T. McCreary. 1990. Institutional Arrangement for Managing 

Resources and Environment 2nd ed. Coastal Publication No. 1. Renewable 

Resources Information Series. US National Park Services and US Agency for 

International Development, Washington DC. 

www.lestari-m3.org Powered by Joomla! Generated: 1 March, 2009, 03:54



KONSUMERISME SEBAGAI SIMBOL MODERNITAS 

Asliah Zainal 

(Staf Pengajar pada Jurusan Dakwah STAIN Kendari) 

(liazain@yahoo.com) 

Abstract: 

This paper try to describe mode of consumsion the modern society and how 

they interprete the symbols in the social and cultural sphere. 

Modernity as one of the globalization impact tends to bring society in the 

popular culture, it is consumerism. Why people tend to paralyze their logical 

thinking (as the one of modern characteristic) in the way to faced 

commodities of capitalism. Apparently, there are close relevances between 

the flooding of exotic advertisement in the capitalis industry, the paralyzing 

of logical thinking of merchandises, and finally the rising of deceived 

conciousness. 

The result is modern society with consumerism preference brings to the 

situation of anomic, which is the interaction among them is the contractual 

interaction, mechanical solidarity, and the distance relationship. Whereas 

they try to built the pseudo- identity and tends to be fragile. The modern 

society put on the consumerism symbols because they are fear if they are not 

part of group. 

Modernity in the process of seeking the identity makes society like to create 

the manipulative symbols to cause themselves not be alienated from the 

society and culture. In that process people are in the ambiguity, in the 

liminal, which is arrange the communities with the manipulative symbols. 

Kata Kunci: Modernity, Consumersism, Popular Culture, Identity, 

Symbols. 

PENDAHULUAN 

Dalam alam modernitas sebagai dampak globalisasi, manusia memproduksi 

simbol sekaligus memaknainya sebagai referen dan atribut-atribut kemodernan. Simbolsimbol 

modern ini berbeda secara signifikan dengan simbol-simbol pada masyarakat 

tradisional. 

Konsumerisme merupakan salah satu gaya hidup masyarakat modern yang 

mengacu kepada apa yang dimakan, apa yang dikenakan, dipertontonkan, apa yang 

dilakukan untuk menghabiskan waktu. Konsumerisme demikian menunjukan identitas 

diri yang dicirikan atau disimbolkan oleh atribut-atribut tertentu. Tulisan ini berupaya 

untuk mengungkap pola konsumsi masyarakat modern dan bagaimana simbol-simbol 

modernitas tersebut dimaknai secara sosial budaya. 

21



KONSUMERISME SEBAGAI SALAH SATU BUDAYA MASSA 

Ciri modernitas yang membawa dampak materialisme dewasa ini diwakili oleh 

kehadiran mall, fasilitas dan sarana pendidikan, tempat rekreasi, tempat hiburan, bioskop, 

perbankanan, dan sebagainya. Ciri-ciri modernitas tersebut kemudian dihubungkan 

dengan pola konsumsi masyarakat modern itu sendiri. Pola konsumsi ini mengacu kepada 

apa yang dimakan, apa yang dikenakan, apa yang dipertontonkan, apa yang dilakukan 

dalam menghabiskan waktu mereka dalam kehidupan. Cara-cara manusia menghabiskan 

waktu pun menjadi komoditas kapitalisme. Hal-hal yang tadinya bersifat “leissure” 

menghabiskan waktu menjadi nilai bisnis di mata kaum pemilik modal (kapitalis). Cara 

manusia bersantai, bepergian, berolah raga, atau bahkan bermain dianggap sebagai 

sebuah “pekerjaan” tertentu (Briggs, 2006: 233). 

Ia menjadi bernilai bisnis dan menjadi bagian dari pola konsumsi. Konsumerisme 

ini merupakan salah satu dari budaya massa. Yang dimaksudkan dengan budaya massa 

adalah budaya yang menyenangkan, disukai banyak orang, bahkan budaya masa ini 

diartikulasikan sebagai budaya “sub standard” (Storey, 1993: 11). Karena sifatnya yang 

sub standard, maka ia sebetulnya tidak bisa diharapkan. Ia diproduksi oleh masa untuk 

dikonsumsi oleh masaa. Segmen pasar dari budaya pasar ini adalah sosok-sosok 

konsumen yang tidak bisa memilih, budaya ini dimiliki atau bahkan dikuasai tanpa 

berpikir panjang dan tanpa perhitungan. 

Mengapa manusia modern cenderung melumpuhkan sikap kritisnya dalam 

menyikapi budaya massa, termasuk budaya konsumerisme? Mengapa manusia modern 

yang konon dicirikan rasionalitas cenderung terus terbius untuk membeli komoditikomoditi 

dan rayuan visual eksotis dari barang-barang tersebut? Pertanyaan tersebut akan 

dijawab dengan asumsi bahwa ada hubungan antara kesadaran manusia, informasi, dan 

konsep keterasingan itu sendiri. Informasi yang diterima individu secara terus menerus 

yang mengarahkan pada sikap mengiyakan atau menolak, akan membentuknya menjadi 

transformasi informasi. Bila transformasi tersebut memberikan solusi yang 

mensejahterakan dan bukan mencelakakan, maka hal itu disebut sebagai proses 

emansipasi dan kesadaran kritis menjadi kesadaran emansipatorik (Sutrisno, t.t: 150). 

Penjelasan ini belumlah dapat menjawab pertanyaan mengapa jika manusia sudah 

memiliki tiga bentuk kesadaran demikian (kesadaran kritis, transformasi dan 

emansipatorik), akan tetapi menjadi tidak kritis atas rayuan komoditas konsumerisme. 

22

Konsumerisme Sebagai Simbol Modernitas 

Asliah Zainal 

Ada tiga hal yang menjadikan manusia menjadi tumpul daya kritisnya menghadapi 

rayuan visual eksotis benda-benda komoditas; (a) Banjir eksotisme iklan dalam industri 

kapitalis membuat apa saja menjadi benda dan mimpi serta menyadari secara kritis dalam 

reifikasi, (b) Kesadaran manusia dibuat terbuai oleh fethisisme atau pemberhalaan yang 

melumpuhkan rasioalitas. Orang lalu menjadi tidak merasaa percaya diri, tidak 

beridentitas karena tidak memiliki merk-merk tertentu, (c) Berlakunya kesadaran semu 

yang membentuk dan memberhalakan sublimasi yang seolah-olah menjadikan manusia 

kuat sebagaimana dimodelkan oleh iklan. Iklan telah menciptakan kesadaran semu 

manusia (Sutrisno, t.t: 152). 

Ketiga hal tersebutlah yang mengalahkan kesaran kritis manusia modern dengan 

eksotisme mimpi yang ditawarkan iklan menjadi mimpi-mimpi semu dan akhirnya 

melahirkan kesadaran semu. Oleh sebab itu, budaya massa sebagaimana halnya 

konsumerisme dianggap sebagai dunia impian kolektif. Mimpi dan kesadaran semu telah 

melahirkan manusia-manusia yang teralienasi dari dunia dan kehidupannnya. 

Dampak modernitas dalam masyarakat berimplikasi pada kehidupan sosial 

budaya. Ide-ide globalisasi dan modernisasi membawa masyarakat dari identitas 

pertanian kepada masyarakat industri, dari masyarakat tradisional dengan ciri mistis dan 

spritualitas menuju masyarakat modern yang rasional-materialistis. Belum lagi perubahan 

yang sangat cepat dari kebudayaan oral menunju pada kebudayaan membaca-menulis 

(literacy) menjadikan individu-individu mengalami kekagetan budaya (cultural shock). 

Individu-individu yang mengalami shok budaya ini merasakan ada gap antara 

kebudayaan sebelumnya yang selama ini melingkupinya menuju pada kebudayaan baru 

yang sama sekali tidak dikenalnya. Akibat yang bisa dipastikan adalah manusia-manusia 

modern menjadi teralienasi dari kebudayaan dan masyarakatnya sendiri. Istilah yang 

diperkenalkan Durkheim adalah anomi, sebuah keadaan dimana nilai, norma, dan aturan 

yang selama ini dijadikan pegangan menjadi terburai dan tercerai berai. 

Bentuk-bentuk alienasi masyarakat modern demikian sangat jamak ditemukan 

dalam msaarakat modern atau disebut pula dengan masyarakat transisional. Disebut 

sebagai masyarakat transisional sebab ia mengikuti cara hidup modernitas, akan tetapi 

belum sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai kebudayaan lama yang selama ini dianutnya. 

Sifat ambiguitas inilah yang banyak melanda manusia-manusia modern yang teralienasi 

dari masyarakat dan kebudayaannya sendiri. 

23



Konsep destination shopping ini yang secara tidak sadar membentuk impian dan 

kesadaran semu para konsumer dan akhirnya melahirkan pola-pola konsumerisme yang 

tak akan pernah akan ada habisnya. Akhirnya, berbelanja juga dianggap sebagai sebuah 

pekerjaan, sebuah aktivitas sosial dan suatu saat menjadi kompetisi baik kompetisi untuk 

diri sendiri (memutuskan membeli atau tidak) juga terlebih untuk kompetisi pada teman 

dan anggota masyarakat lain (sebagai simbol status, gengsi dan image manusia modern 

dan tidak ketinggalan zaman). 

Kemodernan diidentikkan dengan gaya hidup, status, kelas sosial, gengsi, dan 

citra tertentu. Manusia membeli sesuatu bukan lagi ditujukan demi tujuan substansi 

materi benda itu sendiri akan tetapi oleh gengsi, status, dan citra pribadi dan juga 

kelompok. Tidak ada lagi keintiman hubungan antara dua personal atau kelompok. Satusatunya 

interaksi yang terjadi dalam interaksi dunia konsumerisme adalah simulacra, 

dangkal dan kurang bermutu (Putranto, dalam Sutrisno, t.t: 200). Hal ini bisa dijumpai 

dalam interaksi yang ditemukan dalam restoran-restoran cepat saji, penerimaan oleh 

resepsionis bank atau hotel, dan tempat-tempat perbelanjaan pada umumnya. 

Konsumsi bagaimanapun merupakan sektor yang anomik. Meskipun mengikuti 

pola hidup konsumerisme yang diperlihatkan individu menunjukan sebuah sikap pasivitas 

dari individu yang bersangkutan, konsumsi sesungguhnya adalah sebuah perilaku yang 

aktif dan kolektif. Ia bersifat aktif karena merupakan sebuah paksaan, sebuah moral oleh 

sistem masyarakat (Baudrillard, 2004 91). Jadi, bisa jadi konsumsi juga merupakan 

sebuah institusi yang berfungsi integratif dan kontrol sosial bagi anggota masyarakatnya. 

Pola konsumerisme yang dilakukan oleh masyarakat tertentu kemudian membentuknya 

menjadi masyarakat konsumsi. Masarakat konsumsi dalam kondisi demikian menjadi 

sarana sosialisasi pembelajaran konsumsi. Masyarakat konsumsi lewat paksaan yang 

dilakukan oleh kontrol sosial (melalui atomisasi pribadi konsumen) melahirkan 

masyarakat yang memiliki solidaritas organik, bersifat kontraktual, dan berjarak, bukan 

lagi masyarakat yang mengacu pada solidaritas mekanik sebagaimana awalnya atau 

hubungan-hubungan familiar. 

MAKNA SIMBOL KONSUMERISME DALAM DUNIA MODERN 

Simbol sebagai tanda dalam kehidupan memiliki hubungan dengan suatu tanda 

lain dalam kehidupan. Simbol kemudian harus dibedakan dengan tanda dan lambang 

tersebut. Ada tiga tipe tanda dalam kehidupan manusia sebagaimana diungkapkan Charles 

24

Konsumerisme Sebagai Simbol Modernitas 

Asliah Zainal 

Pierce (dalam Saifuddin, 2005: 291), yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon mencerminkan 

obyeknya dalam hal tertentu (salib adalah ikon Kristen); indeks memiliki keterkaitan 

secara fisik dengan obyeknya, misalnya mawar sebagai indeks kelompok bunga; 

sedangkan simbol berarti sesuatu yang berarti bagi obyeknya, karena ditafsirkan 

sedemikian rupa melalui kesepakatan dan penggunaannya. 

Karakteristik simbol sebagaimana diungkapkan diatas menerangkan bahwa 

simbol itu merupakan sesuatu yang arbitrer. Pemaknaan yang disimbolkan adalah mana 

suka tergantung atas individu atau subyek dan interest tertentu. Simbol juga 

merepresentasikan sesuatu yang abstrak yang tidak mudah diobservasi atau divisualisasi. 

Di samping itu, simbol juga dilekatkan untuk mengatur dan mengacu pada obyek yang 

disimbolkan. 

Konsumerisme sesungguhnya adalah manipulasi simbol. Simbol diciptakan untuk 

kemudian dimaknai secara manipulatif demi untuk mengecoh makna sebenarnya yang 

diacu oleh simbol-simbol tersebut. Konsumerisme dalam restoran cepat saji yang 

dicirikan oleh interaksi simulacra (dangkal dan kurang intim), pelayanan yang diberikan 

dalam hotel atau perbankan, cara manusia berbelanja, menghabiskan waktu (rekreasi), 

atau bermain dimanipulasi oleh simbol-simbol hubungan atau interaksi yang dangkal, 

kontraktual, berjarak, dan sporadik. 

Manusia modern yang berada dalam masa transisi dicirikan oleh identitas diri 

yang membingungkan (ambigu). Mereka berada dalam alam ambang yang jika mereka 

masih memegang nilai-nilai lama dalam ketradsionalan mereka, akan dikatakan 

ketinggalan zaman. Akan tetapi, jika mereka akan mengikuti pola kebudayaan baru yang 

serba modern nilai-nilai baru tersebut belum terbentuk secara konkrit. Manusia-manusia 

yang mengalami kebingungan ini berada dalam fase ambang (threshold). Manusia 

modern dikatakan Sairin (2002: 172) juga bisa diidentifikasi sebagai masyarakat 

transisional yang ambigu/liminal (neither here and nor there). 

Konsumerisme sesungguhnya menyimbolkan impian dan kesadaran semu. 

Konsumerisme memberi ruang bagi eskapisme (pelarian) bukan semata pada dunia yang 

lain (dunia mimpi), akan tetapi juga pelarian dari utopia manusia sendiri. Mimpi 

ditawarkan oleh iklan secara bombastis menjadikannya bukan semata sebagai impian 

semata lagi. Komoditas-komoditas yang ditawarkan iklan menjanjikan mimpi akan jadi 

kenyataan (the dream come true) dan akhirnya mimpi itu sendiri bukan lagi sesuatu yang 

utopis bagi manusia modern. Mall adalah katedral konsumsi. Konsumerisme dewasa ini 

25



dimetaforkan sebagai agama. Sebagaimana agama, ia memiliki potensi dan komoditas 

untuk dipuja dan ritualnya berupa pertukaran uang dan barang. 

KESIMPULAN 

Modernitas yang berada dalam proses yang terus menerus dan proses pencarian 

identitas, menjadikan manusia modern menciptakan simbol-simbol manipulatif untuk 

menjadikan dirinya tidak teralienasi dari masyarakat dan kebudayaannya. Dalam proses 

yang terus menerus seperti itu manusia berada dalam masyarakat yang ambigu, berada 

dalam alam liminal, yang membentuk komunitas-komunitas dengan ciri-ciri simbol yang 

manipulatif. 


Abdullah, Irwan. 2007. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Baulrillard, Jean P. 2004. Masyarakat Konsumsi. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 

Briggs, Asa & Peter Burke. 2006. Sejarah Sosial Media. Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia. 

Fieldman, Philip. 1980. Psychological Problems. New York: John Wiley & Sons. 

Klaffke, Pamela. 2003. Spree; a Cultural Hystory of Shoping. Van Couver: Arsenal Pulp 

Press. 

Saifuddin, Achmad Fedyani. 2005. Antropologi Kontemporer; Sutau Pengantar Kritis 

Mengenai Paradigma. Jakarta: Kencana. 

Sairin, Sjafri. 2002. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia; Perspektif Antropologi. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Storey, John. 1993. Teori Budaya dan Budaya Pop; Memetakan Lanskap Konseptual 

Cultural Studies. Yogyakarta: Qalam. 

Sutrisno, Mudji, et.al. t.t. Cultural Studies; Tantangan bagi Teori-Teori Besar 

Kebudayaan. Depok: Koekoesan. 

26



POTENSI DAERAH KARST MIKROKONTINEN BUTON-TUKANGBESI 

DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS ALAM DAN BUDAYA 

Burhan 1) dan Jalil 2) 

1) Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari 

e-mail: bur99@plasa.com dan burhan.lanya@yahoo.co.id 

2) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton, Prov. Sulawesi Tenggara 

Abstract: 

Kawasan karst merupakan hasil interaksi proses fisik dan non fisik masa lalu 

yang berlangsung terus menerus hingga saat ini. Daerah karst mikrokontinen 

Buton-Tukangbesi mempunyai struktur geologi yang sangat kompleks. 

Kompleksitas struktur geologi tersebutlah yang diduga mengontrol sistem 

kekayaan wisata alam dan budaya di daerah ini. Sistem wisata alam dan 

budaya daerah karst mikrokontinent Buton-Tukangbesi perlu terus 

dikembangkan agar dapat memberikan manfaat berlimpah bagi daerah ini. 

Kata Kunci: kawasan karst, mikrokontinen, pariwisata alam dan budaya. 

PENDAHULUAN 

Kawasan karst merupakan hasil interaksi proses fisik dan non fisik masa lalu 

yang berlangsung terus menerus hingga saat ini. Proses tersebut telah menghasilkan 

konfigurasi yang menarik mengenai keterkaitan antar aspek, khususnya aspek-aspek 

geofisik dan geologi. Keterkaitan tersebut menandai transformasi kawasan karst 

mikrokontinen Buton-Tukangbesi (Satyana, et al., 2008; dan Tanjung, et al., 2008) baik 

dimensi spasial maupun dimensi temporalnya. Harapannya akibat transformasi kawasan 

karst tersebut baik dimensi spasial dan temporal dapat disajikan dalam tulisan ini. 

Berpijak pada hasil penelitian pemodelan struktur bawah permukaan kawasan 

regional Sulawesi Tenggara dan kawasan Busur Banda bagian barat berdasarkan kajian 

anomali gravitasi (Burhan, 2009), tulisan ini juga diarahkan untuk melengkapi dan 

mensosialisasikan informasi mengenai keadaan karst mikrokontinen Buton-Tukangbesi, 

yang jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat mendukung potensi 

pengembangan pariwisata di daerah ini, terutama wisata alam dan budaya. 

Penguatan data yang menjangkau dimensi spasial sekaligus temporal ini, adalah 

modal utama untuk merumuskan nilai strategis kawasan karst, yang dapat memandu kita 

kearah pelebaran visi dan rancangan pengelolaan kawasan pariwisata yang bijak. 

Pengelolaan kawasan pariwisata yang bijak diharapkan dapat mendukung program 

pemerintah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata, yaitu 

27



untuk menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap kebudayaan 

dan pariwisata, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menumbuhkan sikap 

kritis terhadap fakta sejarah dan serta memperkokoh ketahanan bangsa (Anonim, 2008). 

Hal lain yang tidak kalah penting untuk disadari bahwa pembangunan bidang kebudayaan 

dan pariwisata memiliki peran penting dalam memperbaiki struktur kehidupan bangsa, 

apalagi dengan adanya persoalan kompleks dan bersifat multidimensional yang saat ini 

masih berlanjut setelah terjadinya krisis berkepanjangan, serta meningkatnya ancaman 

keamanan secara global. 

STRUKTUR GEOLOGI DAERAH KARST MIKROKONTINEN BUTON- 

TUKANGBESI 

Keadaan geologi daerah karst Mikrokontinent Buton-Tukangbesi telah 

berlangsung sejak jutaan tahun yang lalu hingga saat ini, namun secara umum telah mulai 

dijelaskan dan ditekuni oleh van Bemmelen (1949), Hamilton (1979), Katili (1978), 

Fortuin, et al. (1990), Smith dan Silver (1991), Davidson (1991), Koswara dan Sukarna 

(1994), Sikumbang, et al. (1995), Ali, et al. (1996), Eldburg dan Foden (1999a), Milsom, 

et al. (1999, 2000), Eldburg, et al., (2002), Tobing (2005), Satyana, et al., (2008) dan 

Tanjung, et al., (2008). 

Daerah karst mikrokontinen Buton-Tukangbesi mempunyai struktur geologi yang 

sangat kompleks. Menurut van Bemelen (1949), mikrokontinen Buton-Tukangbesi adalah 

salah satu pulau yang berasal dari Lengan Tenggara Sulawesi. Pecahan-pecahan Lengan 

Tenggara Sulawesi terdiri atas beberapa pulau yang disebut gugusan kepulauan Buton. 

Pulau Buton (atau Butung), Muna, Kabaena, dan Wawonii adalah pulau-pulau besar dari 

gugusan kepulauan ini serta Kepulauan Tukangbesi adalah gugusan pulau-pulau kecil. 

Pulau-pulau ini terpisah dari Lengan Tenggara Sulawesi dengan selat-selat yang cukup 

sempit. Kepulauan ini merupakan antiklin naik sehingga membentuk cekungan berarah 

baratlaut (NW). lipatan-lipatan setempat mengandung deretan coral memanjang yang 

berumur neogene hingga pleistocene, sebagai contoh di pulau Buton bagian selatan 

terdapat 14 terraces (petak-petak) pada ketinggian 703 m diatas mean sea level (gunung 

Kontu). 

Blok-blok kerak dibawah permukaan dari kepulauan Buton ini umumnya 

menyebar secara radial ke segala arah terutama berarah timur, tenggara, selatan dan barat 

daya. Bawah permukaan pulau Wawonii berarah timur hingga terhubung dengan lantai 

cekungan Banda bagian utara. Kedalaman batimetri mencapai 5100 m hingga 6500 m. 

28

Potensi Daerah Karst Mikrokontinen Buton‐Tukangbesi 

dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya 


Selanjutnya, muncul blok-irisan gugusan kepulauan Tukang Besi yang berasal dari Buton 

bagian tengah yang berarah tenggara. Palung Buton ini membujur sejajar (parallel) 

dengan blok-blok kepulauan Tukang Besi yang dipisahkan kurang lebih oleh tiga sifat 

(triangular blok) yang berbeda dengan pulau Hagedis (Batuatas) dan pulau Kabia. Blokblok 

ini berakhir pada bagian selatan Buton dan alas blok ini menerus dari arah barat 

hingga berakhir pada cekungan banda bagian selatan. Daerah ini mempunyai kedalaman 

kira-kira 2000 m. Pada pulau Batuatas terdapat lipatan coral muda pada ketinggian 193 

diatas mean sea level (msl). Pada daerah Buton selatan-barat terdapat punggungan yang 

memanjang ke barat daya melalui pulau-pulau kecil yang dimulai dari pulau Kadatua dan 

Siompu menerus hingga teluk Bone. 

Rata-rata orogenic daerah ini sangat aneh, karena susunan sayatan kerak berarah 

radial (beberapa di antaranya terangkat seiring waktu, terjadi tumbukan antar blok hingga 

sampai pada kedalaman ribuan meter). Menurut Hamilton (1979) dan Katili (1978), Pulau 

Buton dan Kepulauan Tukangbesi merupakan salah mikrokontinen yang berasal dari 

batas bagian utara benua Australia yang akibat adanya lempeng tektonik sehingga Pulau 

Buton berada pada posisinya saat ini. Mikrokontinen–mikrokontinen yang diduga kuat 

berasal dari batas bagian utara benua Australia bukan hanya pulau Buton saja, tetapi juga 

adalah mikrokontinen Banggai-Sula, Seram, Buru dan Kepala Burung Papua. Hal ini 

dilihat dari kandungan hidrokarbon yang berlimpah di daerah-daerah tersebut (Tobing, 

2005; Satyana et al., 2008 dan Tanjung, et al., 2008). 

PARIWISATA ALAM DAERAH KARST MIKROKONTINEN BUTON- 

TUKANGBESI 

Singer (2006) mengemukakan bahwa sebelumnya, banyak orang lebih mengenal 

Buton sebagai penghasil aspal alami terbesar di Asia yang hingga saat ini diperkirakan 

masih terdapat deposit aspal sekitar 650 juta ton. Saat ini, Pulau Buton tidak hanya 

dikenal dari aspal alamnya, tetapi juga dikenal sebagai pintu gerbang wisata di Sulawesi 

Tenggara. Buton dan pulau-pulau disekitarnya memiliki potensi wisata alam kelas dunia 

jika dikembangkan. Potensi alam tersebut antara lain : wisata bahari Pantai Nirwana, 

wisata bahari Taman Nasional Wakatobi, wisata bahari Pulau Kabaena, wisata bahari 

Basilika (Batuatas, Siompu, Liwutongkidi, Kadatua), wisata alam hutan alami 

Lambusango, Suaka Margasatwa Buton Utara, Wisata alam karst Wasampuarona, wisata 

alam daerah bekas penambangan aspal, dan wisata gua karst Buton (Purwanto, 2006). 

Pada tulisan ini, penulis hanya akan menulis sedikit contoh kekayaan wisata alam di 

29



daerah karst mikrokontinent Buton-Tukangbesi, yaitu Hutan Lambusango dan Taman 

Nasional Laut Wakatobi. 

Hutan Lambusango memiliki luas 65.000 ha. Hutan ini terbagi atas berbagai 

status yaitu : Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi. 

Posisi Hutan Lambusango terletak pada kawasan strategis, karena terletak di jantung 

Pulau Buton. Jarak dari Bau-Bau ke pusat Hutan Lambusango di resort Labundo-bundo 

sekitar 63 Km, dapat ditempuh dengan jalan darat sekitar 2 jam. Hutan Lambusango 

sering disebut sebagai benteng terakhir kehidupan anoa (Bubalus sp.). Anoa dikenal 

sebagai satwa endemik Sulawesi yang sekarang statusnya terancam punah (endangered). 

Hingga saat ini anoa di Hutan Lambusango masih ditemukan sekitar 100 individu. Satwa 

lainnya yang unik dan umum ditemui di Hutan Lambusango adalah : Julang Sulawesi 

(Aceros cassidix), Tangkasi (Tarsius sp.), Andoke (Macaca ochreata brunescens), 

Kuskus Beruang (Ailurops ursinus), dan Musang Tenggalung (Viverra tangalunga). 

Di Hutan Lambusango terdapat suatu kawasan unik yang disebut, Padang Kuku. 

Tempat ini disebut dengan hutan kerdil (cloud forest) atau hutan berkabut pegunungan 

tropis (tropical mount cloud forest). Kondisi hutan seperti Padang Kuku, umumnya 

ditemukan di wilayah lain pada daerah sub alpin (ketinggian di atas 2000 m dpL). 

Padahal, kawasan Padang Kuku di Hutan Lambusango hanya berada pada ketinggian 

300-370 m dpL, luasnya sekitar 500 ha. Wisatawan yang berkunjung di daerah ini akan 

akan menemukan tipe vegetasi yang lain dengan didominasi oleh pohon kerdil bengkokbengkok, 

dan berdaun tebal. Di Padang Kuku, jika cuaca cerah, para wisatawan dapat 

melihat keindahan matahari terbenam (sunset) dari puncak bukit. 

Berdasarkan hasil citra satelit (Gambar 4), diketahui bahwa luas terumbu karang 

di kepulauan Wakatobi adalah 8.816,169 hektar. Di kompleks P. Wangi-wangi dan 

sekitarnya (P. Kapota, P. Suma, P. Kamponaone) lebar terumbu mencapai 120 meter 

(jarak terpendek) dan 2,8 kilometer (jarak terjauh). Untuk P. Kaledupa dan P. Hoga, lebar 

terpendek terumbu adalah 60 meter dan terjauh 5,2 kilometer. Pada P. Tomia, rataan 

terumbunya mencapai 1,2 kilometer untuk jarak terjauh dan 130 meter untuk jarak 

terdekat. Kompleks atol Kaledupa mempunyai lebar terumbu 4,5 kilometer pada daerah 

tersempit dan 14,6 kilometer pada daerah terlebar. Panjang atol Kaledupa sekitar 48 

kilometer. Atol Kaledupa merupakan atol terbesar yang ada di kawasan Wakatobi. 

Struktur geologi daerah karst mikrokontinen Buton-Tukang besi yang cukup 

kompleks tersebut di atas menghadirkan keadaan bentang alam yang sangat indah, baik di 

30




atas permukaan lautnya maupun keadaan bawah lautnya. Panorama alam tersebut belum 

terjamah dan terkelola dengan baik, meskipun telah mampu mendatangkan banyak 

wisatawan mancanegara, terutama di daerah-daerah bawah laut Pulau Hoga dan sekitar 

Kepulauan Tukangbesi. Kawasan alam bawah laut Tukangbesi berada pada pusat dari 

segitiga karang dunia (the heart of coral triangle centre), sehingga kawasan taman 

Tukangbesi dikenal sebagai Surga Nyata Bawah Laut. Tukangbesi memiliki kekayaan 

sumberdaya laut yang melimpah dan eksotik. Air laut yang sangat jernih, terumbu karang 

yang mempesona dan dihuni oleh beragam hewan laut seperti ikan paus, ikan duyung, 

ikan lumba-lumba, ikan napoleon dan berbagai jenis ikan hias lainnya serta berbagai jenis 

tumbuhan laut, layaknya sebuah taman di lautan. 

Kekayaan sumberdaya alam laut yang bernilai tinggi baik jenis dan keunikannya 

dengan panorama bawah laut yang menakjubkan (Gambar 1), menjadikan Taman 

Nasional kepulauan Wakatobi dijuluki surga bawah laut di antara pusat segitiga karang 

dunia (The heart of coral triangle centre, Gambar 2) yaitu wilayah yang memiliki 

keanekaragaman terumbu karang dan keanekaragaman hayati lainnya (termasuk ikan) 

tertinggi di dunia, yang meliputi Philipina, Indonesia sampai kepulauan Solomon. 

Kekayaan keanekaragaman hayati laut menjadikan Kepulauan Wakatobi ditunjuk sebagai 

Taman Nasional Laut (Gambar 3), berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 

393/Kpts-VI/1996 tanggal 30 Juli 1996 dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan No 7651/Kpts/II/2002 tanggal 19 Agustus 2002 dengan luasan 1.390.000 Ha. 

PARIWISATA BUDAYA DAERAH KARST MIKROKONTINEN BUTON- 

TUKANGBESI 

Selain keindahan alam (landscape beauty), Buton juga kaya sejarah dan budaya. 

Buton merupakan pusat kesultanan besar yang wilayahnya meliputi Pulau Buton, Muna, 

Kabaena, Kepulauan Tukangbesi, Rumbia dan Poleang, karenanya Buton memiliki 

kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Hampir di seluruh pulau, dapat dijumpai 

peningggalan kuno yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Wisata budaya terbesar 

adalah peninggalan budaya berupa Benteng Keraton Buton di Kecamatan Wolio. Benteng 

keraton ini berdiri megah di atas perbukitan yang menghijau, sehingga menambah 

keindahan bentang alam Buton dan sekitarnya. Benteng keraton Buton ini masih berdiri 

kokoh di usianya yang lebih 4 abad (dibangun pada abad ke-16), dan merupakan benteng 

terluas di dunia dengan panjang 2.740 meter, tebal 1-2 meter dan tinggi 2-8 meter. 

31



Beberapa situs bekas peninggalan kesultanan Buton di sekitar keraton buton 

adalah masjid agung keraton, kasulana tombi (tiang bendera kuno), Malige (rumah 

kediaman Sultan), dan Makam Sultan Murhum. Masjid Agung Keraton dibangun pada 

abad XVII, yaitu pada masa pemerintahan kesultanan Sakiudin Durul Alam. Disamping 

sebagai tempat ibadah, juga dijadikan sebagai tempat bermunajat (memohon) kepada 

Allah, SWT, dan juga dijadikan sebagai tempat pelantikan dan pengambilan sumpah 

sultan Buton. Tak jauh dari Masjid Agung Keraton Buton, masih berdiri dengan tegak 

tiang bendera kuno yang dikenal dengan istilah kasulana tombi (bahasa wolio) yang 

berada pada sebelah kiri Masjid Agung Keraton Buton. Kasulana tombi ini didirikan pada 

tahun 1712 dengan tinggi 21 meter. Wisata budaya Makam Sultan Murhum dapat 

dijumpai disisi barat laut masjid. Murhum merupakan raja terkahir dari 6 raja dan sultan 

pertama dan 38 sultan, dan dianugerahi gelar Murhum Kaimuddin Khalifatul Hamis, yang 

memerintah pada kurun waktu 1538-1584. 

Di Buton terdapat sedikitnya lima bahasa daerah yang menggambarkan 

banyaknya kelompok etnis sebagai penduduk asli. Masing-masing etnis memiliki corak 

budaya sendiri. Adapun kelima bahasa daerah di bekas wilayah kesultanan itu adalah 

Wolio, Ciacia, Tukang Besi (disebut bahasa pulau-pulau), Muna, dan Moronene. 

Promosi wisata budaya di era Orde Baru dikemas dalam bentuk Festival Keraton 

setiap tanggal 12-13 September di kompleks Keraton Buton. Festival tersebut merupakan 

peristiwa budaya yang mampu memobilisasi partisipasi masyarakat Buton. Puluhan ribu 

warga masyarakat secara spontan ikut berperan dalam setiap kali festival sebagai pelaku 

maupun penonton. Dalam festival tersebut ditampilkan berbagai atraksi budaya antara 

lain peragaan upacara perkawinan adat Wolio (Buton), upacara pingitan, perebutan uang 

logam yang dibuang ke laut, dan pekande-kandea. Pekande-kandea merupakan pesta adat 

tersendiri yang menampilkan aneka ragam makanan tradisional. Di luar festival, pesta 

pekandekandea biasanya dilaksanakan dalam rangka hari raya Idul Fitri. 

Dahulu acara pekakande-kandea dijadikan wahana tempat pertemuan para mudamudi 

sebelum melangsungkan perkawinan. Setiap tamu yang hadir diberi makan/disuap 

(tompa) oleh seorang gadis cantik dan sebagai balasan dari sang tamu diberinya sedikit 

uang sebagai tanda hubungan kemanusiaan yang sangat baik. Selain itu, ada juga upacara 

Posuo. Posuo, adalah suatu upacara ritual masyarakat Buton, yang merupakan suatu 

proses peralihan dari gadis remaja menjadi dewasa dan dilaksanakan selama 7 hari 8 

malam. Dalam prosesi tersebut para gadis diberikan pengetahuan tentang pendidikan 

32




nilai-nilai etika menurut adat dan agama, di samping itu mereka juga mendapat latihan 

fisik untuk menuju perilaku dewasa sehingga dapat berpenampilan cantik dan anggun. 

PENUTUP 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka disimpulkan bahwa 

kekayaan wisata alam dan budaya di daerah Karst mikrokontinen Buton-Tukangbesi tidak 

terlepas dari proses fisik dan non fisik yang berlangsung terus menerus sejak masa 

lampau hingga saat ini. Harapannya kekayaan wisata alam dan budaya tersebut tetap 

dapat dipertahankan dan dikembangkan secara maksimal, bahkan semakin ditingkatkan 

dengan tetap mempertahankan keaslian warisan alam dan budaya tersebut. 

Ucapan Terima Kasih 

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya 

kepada Forum Mahasiswa Pascasarjana Se-Indonesia (FWI) yang telah 

mendukung dengan tiada henti-hentinya upaya penulisan ini. 


Anonim, 2008, Informasi Taman Nasional Wakatobi, www.tamannasionalwakatobi.org 

Diunduh pada tanggal 9 November 2008. 

Anonim, 2008, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Departemen 

Kebudayaan dan Pariwisata RI tahun 2007, Biro Perencanaan dan Hukum, 

Sekretariat Jenderal DepBudPar RI, Jakarta, Maret 2008. 

Ali, J. R., Milsom, J., Finch, E. M. and Mubroto, B., 1996, SE Sundaland Accretion: 

Palaeomagnetic Evidence of Large Plio-Pleistocene Thin-Skin Rotations in Buton. 

In: Hall, R. & Blundell, D. J. (eds) Tectonic Evolution of Southeast Asia. 

Geological Society, London, Special Publications 106, 431–443. 

Burhan, 2009, Pemodelan Struktur Bawah Permukaan Kawasan Regional Sulawesi 

Tenggara dan Kawasan Busur Banda Bagian Barat Berdasarkan Kajian Anomali 

Gravitasi, Tesis S2 FMIPA (tak terpublikasi), UGM, Yogyakarta. 

Davidson, J. W., 1991, The geology and prospectivity of Buton Island, S.E. Sulawesi, 

Indonesia. Jakarta: Indonesian Petroleum Association. Proceedings of the 

Indonesian Petroleum Association, 20th Annual Convention, pp. 209–233. 

Elburg, M.A., van Leeuwen, T., Foden, J., and Muhardjo, 2002, Origin Of Geochemical 

Variability By Arc–Continent Collision In The Biru Area, Southern Sulawesi 

(Indonesia), Journal of Petrology Volume 43 No.4 P.581-606. 

Elburg, M. A. and Foden, J., 1999a, Geochemical Response to Varying Tectonic Settings: 

an Example from Southern Sulawesi (Indonesia). Geochimica et Cosmochimica 

Acta 63, 1155–1172. 

33



Fortuin, A. R., De Smet, M. E. M., Hadiwasatra, S., van Marle, L. J., Troelstra, S. R. and 

Tjokrosapoetro, S., 1990, Late Cenozoic Sedimentary and Tectonic History of 

South Buton, Indonesia. Journal of Southeast Asian Earth Sciences 4, 107–124. 

Hamilton, W., 1979, Tectonics of the Indonesian Region. US Geological Survey 

Professional Paper 1078, 345 pp. 

Milsom, J., Ali, J. and Sudarwono, 1999, Structure and Collision History of the Buton 

Continental Fragment, Eastern Indonesia. AAPG Bulletin, 83, 1666–1689. 

Milsom, J., Thurow, J. and Roques, D., 2000, Sulawesi Dispersal and Evolution of the 

Northern Banda Arc. Jakarta: Indonesian Petroleum Association. Indonesian 

Petroleum Association, Proceedings of the 27th Annual Convention, pp. 495–505. 

Katili, J, 1978. Past and Present Geotectonic Position of Sulawesi, Indonesia. 

Tectonophysics 45, 289-322. 

Koswara, A., dan Sukarna, D., 1994, Geologi Lembar Tukangbesi, Sulawesi, Pusat 

Pengembangan dan Penelitian Geologi, Bandung, Indonesia. 

Purwanto, E., 2006, Membangun Pasar Ekowisata Buton, Editorial Buletin Lambusango 

Lestari, Edisi X Juni 2006. 

Satyana, A.H., Armandita, C., and Tarigan, R.L., 2008, Collision and Post-Collision 

Tectonics in Indonesia: Roles for Basin Formation and Petroleum Systems, 

Proceeding, IPA, 32th Convention & Exhibition, May 2008. 

Sikumbang, N., Sanyoto, P., Supandjono, R.J.B., Gafoer, S., 1995, Geologi Lembar 

Buton, Sulawesi Tenggara, P3G. 

Singer, H.A, 2006, Pesona Buton Sebagai Pintu Wisata di Sulawesi Tenggara, Laporan 

Utama Buletin Lambusango Lestari, Edisi X Juni 2006. 

Smith, R. B. and Silver, E. A., 1991, Geology of a Miocene Collision Complex, Buton, 

Eastern Indonesia. Geological Society of America Bulletin 103, 660–678. 

Tanjung, H., Sukarno, N., Yuskar, Y., Hermawan, H., Zeiza, A.D., Sinaga, B.P.H., 

Sunandar, F., and Ferdyant, F., 2008, Field Observation of Southern Buton: an 

Oveview of Hidrocarbon Manifestation and its Geological Setting, Proceeding, 

IPA, 32th Convention & Exhibition, May 2008. 

Tobing, S.M., 2005, Inventarisasi Bitumen Padat di Daerah Sampolawa, Kabupaten 

Buton, Sulawesi Tenggara, Kolokium Hasil lapangan-DIM. 

van Bemmelen, R.W., 1949, The Geology of Indonesia, Vol. 1A and II, General Geology 

of Indonesia and Adjacent Archipelago, 2 nd Edition, Martinus, Nilhoff, The Haque, 

New York. 

34




Gambar 1. Keindahan Bawah Laut Taman Nasional Laut Wakatobi (Wong, 2007 dalam 

Anonim, 2008 ) 

Gambar 2. Pusat segitiga Karang Dunia (Coral Tri-angle Centre) 

35



36 

Gambar 3. Peta Kawasan Nasional Kepulauan Wakatobi 

Gambar 4 Gugusan karang/atol di Kepulauan Tukangbesi 

Gambar 5. Kukus Beruang di Hutan Lambusango (Singer, 2006)



REINVENTING PEMBANGUNAN SOSIAL (Social Development): 

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN DERAJAT 

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BAGI ANAK TERLANTAR 


Staf Pengajar pada STIKES Mataram 

chairunnasirin@yahoo.com 

Abstract: 

Masalah sosial di daerah serta perlunya penanganan sosial di daerah yang 

lebih efisien dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses 

merencanakan, melaksanakan, dan bertanggungjawab atas pembangunan di 

daerahnya merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam 

pembangunan sosial. Sementara itu pembangunan sosial sering berinteraksi 

dengan dimensi pembangunan sosial. Karena itu, dalam pengoperasian 

kekuasaan negara, muncul beragam sudut pandangan baru, dimana negara 

ternyata tidak berpihak pada kepentingan rakyat seluruhnya. Penyelengaraan 

program jaminan sosial harus melibatkan pemerintah daerah dan keterlibatan 

pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan program 

jaminan sosial bagi penduduk di daerah agar lebih baik. Menurut Sulastomo 

(2008), ada beberapa peran pemerintah dalam meningkatkan jaminan sosial 

bagi masyarakat, yaitu: (1) pengawasan penyelenggaraan program Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN), agar sesuai dengan ketentuan, (2) 

menyediakan anggaran tambahan untuk iuran, baik untuk “penerima bantuan 

iuran” ataupun masyarakat yang lain; (3) penentuan peserta “penerima 

bantuan iuran”; (3) penyediaan/pengadaan dan pengelolaan sarana 

penunjang, misalnya sarana kesehatan; mengusulkan pemanfaatan/investasi 

dana Sistem Jaminan Sosial Nasional di daerah terkait; dan saran/usul 

kebijakan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Kata Kunci: Reinventing, Anak Terlantar. 

PENDAHULUAN 

Semakin kompleksnya masalah sosial di daerah serta perlunya penanganan sosial 

di daerah yang lebih efisien dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses 

merencanakan, melaksanakan, dan bertanggungjawab atas pembangunan di daerahnya 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan sosial. Sementara 

itu pembangunan sosial sering berinteraksi dengan dimensi pembangunan sosial. Karena 

itu, dalam pengoperasian kekuasaan negara, muncul beragam sudut pandangan baru, 

dimana negara ternyata tidak berpihak pada kepentingan rakyat seluruhnya. Karena itu 

paradigma pembangunan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang tentunya 

harus dapat merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang dinamis 

dan semakin kompleks tersebut. 

37



Dalam kenyataannya, perubahan proses pembangunan merupakan hasil tindakan 

yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang 

paradigma pembangunan kesejahteraan sosial akan lebih bertumpu pada hak asasi 

manusia, demokratisasi dan peningkatan peran sipil dalam pelaksanaan pembangunan 

kesejahteraan sosial yang lebih adil (Chamsyah, 2006), dan negara seharusnya berpihak 

kepada rakyat secara keseluruhan, dan bukan berpihak kepada salah satu kelompok atau 

golongan tertentu (Budiman, 2002). 

Adapun paradigma pembangunan yang dimaksudkan, Chamsyah (2006) lebih 

lanjut menjabarkan pembangunan yang dimaksud sebagai berikut: Pertama pembangunan 

menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan. Kedua, hasil pembangunan 

selayaknya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ketiga, pembangunan mengaktualisasikan 

potensi dan budaya lokal. Keempat, pelayanan sosial dasar disediakan untuk semua warga 

negara. Kelima, pemberdayaan peyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi 

komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keenam, 

pendekatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan secara 

individual, keluarga, kelompok, dan komunitas secara terpadu. Oleh karena itu pengertian 

pembangunan yang dimaksudkan akan dapat mendorong dilakukannya antisipasi yang 

terus-menerus terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk perubahan yang 

diakibatkan oleh proses pembangunan itu sendiri (Soetomo, 2008), serta merupakan suatu 

orientasi pembgunan yang tiada akhir (Tjokroamidjojo, 1980). 

Paradigma diatas secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses 

pengembangan kapasitas masyarakat untuk dapat membangun secara mandiri yang 

didalamnya juga terkandung proses belajar yang terus menerus sehingga tujuan 

pembangunan sosial yang diharapkan dari suatu pemerintahan diharapkan dapat: 

(1) meningkatkan kesejahteraan penduduk atau warga masyarakat; (2) menjamin 

berlakunya hukum dan ketertiban masyarakat (law and order); (3) menjamin kebebasan 

berpendapat dan memilih; (4) mengurangi ketegangan-ketegangan sosial; (5) 

mempertahankan diri dari serangan-serangan luar; dan (6) menyediakan sarana-sarana 

kesehatan serta pendidikan secara memadai (Suryadi, 2006). 

Data menunjukan bahwa pada tahun 2006 terdapat 78,96 juta anak di bawah usia 

18 tahun atau 35,5 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Empat puluh persen atau 

33,16 juta diantaranya tinggal di perkotaan, dan 45,8 juta tinggal di pedesaan (Depsos, 

2004). Permasalahan anak terlantar merupakan fenomena utama yang dihadapi oleh 

Departemen Sosial hingga saat ini. Disamping itupula, pemenuhan hak dan kebutuhan 

38

Reinventing Pembangunan Sosial (Social Development): Upaya Pemerintah Daerah 

dalam Meningkatkan Derajat Pendidikan dan Kesehatan Bagi Anak Terlantar 


anak tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. 

Karena itu, keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial selain ditentukan oleh 

kualitas pelayanan langsung, tentunya juga sangat dipengaruhi oleh sistem dan arah 

kebijakan sosial, serta pemberian pelayanan sosial kepada kelompok sasaran. Karena itu 

strategi-strategi maupun rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial merupakan 

kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam mengatasi 

masalah sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan sosial bagi 

masyarakat. Disamping itu, berbagai kebijakan dan program tentunya perlu 

ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan situasi dan kondisi 

yang kondusif bagi perkembangan anak, yang merupakan amanah konstitusi untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik. 

PEMBANGUNAN SOSIAL (SOCIAL DEVELOPMENT) 

Pembangunan sosial merupakan bentuk karya yang terstruktur dan berimplikasi 

luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan tersebut 

terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan 

manusia. Analogi ini menyiratkan bahwa karya terstruktur tersebut dilakukan melalui 

pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan selama ini, yang ternyata telah 

mengantarkan Bangsa Indonesia memasuki millenium ketiga dengan berbagai 

konsekuensinya. 

Setiap negara dengan wilayah yang luas, seperti halnya Indonesia tentunya 

membutuhkan suatu sistem pemerintahan daerah yang efektif. Sistem ini tidak hanya 

sebagai alat untuk melaksanakan berbagai program pemerintah di berbagai daerah yang 

bersangkutan melainkan juga merupakan alat bagi masyarakat setempat agar dapat 

berperan serta dalam, dan menentukan prioritas untuk membangun daerahnya sendiri. 

Penguatan kelembagaan sosial lokal merupakan salah satu modal pembangunan 

kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan melalui strategi pemberdayaan. Strategi ini 

merupakan upaya yang di arahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu dengan 

meningkatkan kemampuan berbagai kelembagaan sosial lokal, serta menurut Dasgupta & 

Serageldin (1999) sebagai social progress dari suatu kelompok masyarakat, yang dapat 

39



menjadi faktor penguat dalam menunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial 

di daerah. 

40 

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal dan menjadi 

dambaan setiap warga masyarakat (Soetomo, 2008), karena itu merupakan kewajiban 

negara (state obligation) untuk memberikan jaminan pada setiap warga untuk 

memperoleh akses yang baik terhadap berbagai kebutuhan dasar manusia (Raper, 2008). 

Masalah sosial yang terkait dengan keterlantaran anak merupakan fenomena sosial yang 

tidak dapat dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi 

masyarakat yang tinggal di perkotaan, dimana salah satu faktor dominan yang akan 

mempengaruhi perkembangan masalah sosial tersebut adalah kemiskinan. Masalah 

kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu dampak negatif terhadap meningkatnya 

arus urbanisasi dari daerah pedesaan menuju kota. 

Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta kurangnya pengetahuan dan 

ketrampilan menyebabkan mereka banyak mempertahankan hidupnya dengan terpaksa 

menjadi anak terlantar (Gwads, dkk, 2008; dan Hendayana, dkk. 2008) memahami bahwa 

keterlantaran dan tidak memiliki rumah tinggal tetap serta tidak mempunyai pekerjaan 

tetap merupakan salah satu pemicu bagi anak untuk bekerja di jalan-jalan (street 

economy) untuk mencukupi ekonomi keluarga mereka. 

Keterlantaran (neglected) merupakan fenomena sosial yang banyak kita jumpai 

terjadi tidak saja di Indonesia, namun juga pada belahan dunia lainnya. Le Roux (1998) 

berpendapat bahwa “The phenomenon of neglected children children, an offspring of the 

modern urban evirontment, represents one of humanity’s most complex and serious 

challengges”. Fenomena keterlantaran ini tentunya tidak terlepas dari adanya urbanisasi 

yang mengharapkan adanya perubahan kehidupan dan penghidupan pada arah yang lebih 

baik dimasa mendatang. Chang, Rhee & Berthold (2008) berpendapat bahwa kebanyakan 

anak-anak yang mengalami masalah keterlantaran ini karena mereka pada umumnya tidak 

mempunyai rumah tinggal yang tetap, serta orang tua mereka tidak mampu untuk 

membeli rumah bagi keluarga mereka. Selain itu, adanya faktor lain yang tidak 

menunjang bagi keluarga dalam meningkatkan kesejaheraan hidup, seperti pendapatan 

rendah (low paying jobs) dibawah rata-rata serta tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. 

Masalah keterlantaran umumnya banyak dialami oleh anak-anak yang kurang 

beruntung secara ekonomi yang sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga miskin 

dan tidak mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya. Selain itu, kondisi




ekonomi merupakan salah satu variabel penting dalam proses perumusan kebijakan 

(Winarno, 2007). Oleh karena itu, para aktor yang terlibat dalam merumuskan suatu 

kebijakan khususnya kebijakan sosial bagi anak terlantar tentunya tidak bisa terlepas dari 

konsdisi sosial ekonomi yang melingkupinya. 

Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 menggatikan UU Nomor 22 

Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk dapat 

mengatur jalannya fungsi pemerintahan, seperti halnya upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kemandirian anak terlantar. Karena itu, walaupun Indonesia menganut 

prinsip negara kesatuan dimana pusat kekuasaan berada pada pemerintah pusat, namun 

dengan menyadari keberagaman yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, baik kondisi sosial, 

ekonomi maupun budaya, dan dengan diberlakukannya kebijakan ini tentunya hal-hal 

yang berkaitan dengan masalah sosial seperti halnya anak terlantar (neglected) tentunya 

dapat berjalan baik. 

Karena itu, keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial selain ditentukan oleh 

kualitas pelayanan langsung, tentunya juga sangat dipengaruhi oleh sistem dan arah 

kebijakan sosial, serta pemberian pelayanan sosial kepada kelompok sasaran. Karena itu 

strategi-strategi maupun rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial merupakan 

kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam mengatasi 

masalah sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan sosial bagi 

masyarakat. Disamping itu, berbagai kebijakan dan program tentunya perlu 

ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan situasi dan kondisi 

yang kondusif bagi perkembangan anak, yang merupakan amanah konstitusi untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik. 

ARTI PENTINGNYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN BAGI ANAK 

TERLANTAR 

Pentingnya pendidikan bagi anak yang mengalami masalah sosial seperti anak 

terlantar, dimaksudkan sebagai upaya pemerintahan daerah dalam mengangkat anak-anak 

penyandang masalah sosial ke taraf pendidikan yang lebih bermutu dan berkualitas. 

Pentingnya pendidikan bagi anak yang mengalami masalah sosial, seperti anak terlantar, 

menurut Peters (2007) bahwa pendidikan dapat menciptakan anak lebih kreatif dan dapat 

membangun kepercayaan dirinya. Sehingga deskriminasi pendidikan bagi anak yang 

mengalami masalah sosial ini dapat diatasi oleh pemerintah dalam rangka membangun 

bangsa dan negara. 

41



Disamping itu, sekolah-sekolah umum yang menangani masalah anak terlantar ini 

juga diharapkan tidak terjadi adanya diskriminasi perlakuan dalam pendidikan, sehingga 

pendidikan itupula dapat dirasakan oleh yang mengalami masalah sosial tersebut. Hal ini 

karena pendidikan juga merupakan kebijakan sebuah negara dalam menghasilkan 

sumberdaya manusia yang diperlukan, dan merupakan human capital investment, yang 

dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi sektor publik maupun sektor swasta. Karena 

itu wajar bila sekolah dirancang dan diselenggarakan sesuai dengan cita-cita dan 

kebutuhan yang berkembang dalam suatu masyarakat dan negara. Dengan kata lain, 

pendidikan sesungguhnya merupakan instrumen dan sekaligus investasi yang penting 

artinya, tidak hanya bagi kelangsungan hidup suatu negara dan masyarakat, tetapi juga 

untuk kemajuan negara beserta masyarakat itu sendiri. 

Hubungan sosial keluarga merupakan bagian penting bagi kehidupan anak. 

Roditti (2005) menyarankan beberapa pendekatan dalam mengatasi anak, yaitu: (a) 

emotional support yang berhubungan dengan masalah sosial, dimana seseorang dapat 

mengungkapkan perasaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi; (b) informational 

support; seperti menyiapkan pendidikan tanpa harus membayar uang sekolah yang mahal 

bagi mereka yang kurang mampu, serta dapat memberikan banyak informasi yang terkait 

dengan masalah keterlantaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara; (c) 

concrete services, yaitu memberikan pelayanan anak, melakukan kegiatan sosial 

membantu mereka yang kurang beruntung, dan memberikan pengetahuan yang berkaitan 

dengan tata cara perawatan kebersihan lingkungan. 

UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN 

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan upaya untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang bercita-cita mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam pengoperasian kekuasaan 

negara, muncul beragam sudut pandangan baru, dimana negara ternyata tidak berpihak 

pada kepentingan rakyat seluruhnya (Suryadi, 2006). Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

negara seharusnya berpihak pada rakyat secara keseluruhan dan tidak berpihak kepada 

salah satu kelompok tertentu, yang sebagian masyarakat tersebut hidup dalam kondisi 

yang tidak menguntungkan dan mengalami kesulitan serta keterbatasan dalam mengakses 

berbagai pelayanan sosial. Hal tersebut umumnya diakibatkan oleh kejadian perubahan 

sosial ekonomi yang berkepanjangan yang berakibat pada masih adanya masyarakat 

dengan kondisi yang memerlukan perlindungan sosial, seperti halnya anak terlantar 

42




(neglected children). Karena itu harapan dan tujuan dalam pembangunan tentunya tidak 

terlepas dari peningkatkan kesejahteraan penduduk atau warga masyarakat dalam rangka 

mengurangi ketegangan-ketegangan sosial. 

Rawls (2006) dalam bukunya yang berjudul ‘A Theory of Justice’, menjelaskan 

bahwa untuk mencapai keadilan sosial, terdapat dua prinsip keadilan, (1) setiap orang 

mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang 

sama bagi semua orang; (2) ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian 

rupa sehingga (a) dapat diharpakan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua 

posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Karena itu Ikbar (2006) menyarankan 

masalah ekonomi lebih merupakan suatu integrated social science of public purpose. Dan 

masalah sosial, tentunya merupakan masalah yang tidak terlepas dari masalah kemiskinan 

yang membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah. 

Dalam konsep pembangunan sosial yang ditawarkan diatas, tujuan pembangunan 

mencakup peningkatan kesejahteraan bagi anak terlantar dan pemerataan pendapatan. 

Karena itu, pembangunan juga tidak terlepas pada aspek-aspek kualitatif dari 

pembangunan, yaitu pada hal-hal yang mencakup masalah kemiskinan, kesenjangan, dan 

human resource development. Disamping itu, pentingnya peranan kaum elit terhadap 

kaum marginal dan kelompok minoritas dalam pembangunan merupakan suatu hal utama 

dalam pemerataan pembangunan. Oleh sebab itu, fungsi pemerintah tentunya erat 

kaitannya dengan pemerataan kesejahteraan bagi penduduk di daerah dan dapat 

terdistribusi secara proporsional. 

KEBIJAKAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR 

Dalam beberapa literatur di jelaskan bahwa keterlantaran dan kenakalan anak 

merupakan masalah sosial yang erat kaitannya dengan permasalahan kebijakan sosial. 

Kebijakan sosial kadang dinyatakan sebagai bentuk respon terhadap masalah sosial. 

Walaupun demikian, sebetulnya kebijakan sosial mempunyai kedudukan lebih dari 

sekedar respon terhadap masalah sosial (Chapple, dkk. 2005; Soetomo, 2008). Hal itu 

disebabkan oleh karena kebijakan sosial yang tidak hanya memberikan fokus perhatian 

terhadap masalah itu sendiri, akan tetapi juga merancang suatu relasi sosial. 

Lain halnya dengan Soetomo (2008) yang menjelaskan adanya dua bentuk respon 

yang berkaitan dengan masalah sosial ini, yaitu respon langsung dan respon tidak 

langsung. Respon langsung yaitu respon yang ditujukan kepada kelompok sasaran 

43



tertentu yang menjadi penyandang masalah misalnya anak terlantar atau orang miskin. 

Bentuknya dapat berupa pemberian pelayanan atau bantuan untuk meringankan beban 

kehidupan kelompok ini, atau paling tidak agar penyandang masalah ini dapat tetap hidup 

walaupun dalam kondisi minimal yang sesuai dengan harkat martabatnya sebagai 

manusia. Respon tidak langsung yaitu dalam menangani masalah tentunya tidak langsung 

pada penyandang masalah, melainkan pada pihak yang terkait dengan masalah tersebut. 

Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan, dengan demikian 

dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan, perbaikan atau pemecahan masalah serta 

kebijakan sosial yang merupakan salah satu bentuk upaya tersebut. Karena itu dalam 

suatu kebijakan tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur pada pelayanan, seperti 

kesehatan, pendidikan, perumahan, dan bukan masalah teknis melainkan cenderung pada 

segi regulasi dan distribusinya. 

Pemberdayaan merupakan suatu strategi pembangunan yang diarahkan langsung 

pada akar persoalannya yaitu dengan meningkatkan kemampuan berbagai kelembagaan 

sosial lokal yang diduga dapat menjadi faktor penguat dalam menunjang keberhasilan 

pembangunan kesejahteraan sosial di daerah (Friedmann, 1992). Pemberdayaan 

(empowering) hanya dapat terjadi dalam suatu lingkungan institusi yang kondusif yang 

terdiri dari sistem fungsi legislasi dan proses pemilihan yang tepat, legal dan yudisial. 

Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutuan (sustainable human 

development) tidak hanya tergantung pada kemampuan negara untuk dapat memerintah 

dengan baik, namun juga pemerintah tersebut tentunya harus mampu menyediakan 

pekerjaan yang dapat memfasilitasi interaksi sosial dan politik, serta dapat memobilisasi 

berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi, 

dan politik. Dan dapat menciptakan mekanisme alokasi manfaat sosial (social benefits), 

dan memberikan suara kelompok miskin dan keterlantaran dalam pembentukan keputusan 

politik dan pemerintah (political and government decision making) untuk melindungi dan 

memperkuat budaya, keyakinan agama dan nilai-nilai. 

KESIMPULAN 

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang penting 

bagi proses kehidupan masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu 

sekalipun membutuhkan pelayanan pemerintah (Sarundajang, 2002). Dan secara sadar 

44




atau tidak sadar, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan kita sehari-hari yang erat 

hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. 

Penyelengaraan program jaminan sosial harus melibatkan pemerintah daerah dan 

keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan program 

jaminan sosial bagi penduduk di daerah agar lebih baik. Menurut Sulastomo (2008), ada 

beberapa peran pemerintah dalam meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat, yaitu: 

(1) pengawasan penyelenggaraan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), agar 

sesuai dengan ketentuan, (2) menyediakan anggaran tambahan untuk iuran, baik untuk 

“penerima bantuan iuran” ataupun masyarakat yang lain; (3) penentuan peserta “penerima 

bantuan iuran”; (3) penyediaan/pengadaan dan pengelolaan sarana penunjang, misalnya 

sarana kesehatan; mengusulkan pemanfaatan/investasi dana Sistem Jaminan Sosial 

Nasional di daerah terkait; dan saran/usul kebijakan penyelenggaraan Sistem Jaminan 

Sosial Nasional. 

Karena itu, pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran 

dan invasi masyarakat lainnya dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota 

masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari tekanan dari anggota masyarakat lainnya 

(Muluk, 2007). Disisi lain sudah menjadi idaman bagi masyarakat negara-negara di dunia 

untuk memperloleh tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mampu 

mengelola pemerintahan secara baik pula. Oleh karena itu, Kessler, dkk (2005) 

menyarankan perlunya best practice bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan 

dalam menangani masalah sosial dengan melakukan pendekatan sistem bagi anak yang 

mempunyai masalah sosial tersebut. 


Chamsyah, Bachtiar. 2006. Reinventing Departemen Sosial Dalam Konteks 

pembangunan Sosial Indonesia. Jakarta: RM Books. 

Chapple, Constance L. 2005. Child Neglect and Adolescent Violence: Examining the 

Effects of Self-Control and Peer rejection. Journal of Violence and Victims. 

Vol. 20 (1). 

Chang, Janet., Rhee, Siyon & Berthold, S. megan. 2008. Child Abuse and Neglect in 

Cambodian Refugee families: Characteristics and Implications for Practice. 

Journal of Child Welfare. 87 (1). 

Dasgupta, Partha & Serageldin, I. 1999. Social Capital A Multifaceted Perspective. 

Washington, DC: The World Bank. 

Ikbar, Yanuar. 2006. Ekonomi Politik Internasional Implementasi Konsep Dan Teori. 

Bandung: Refika Aditama. 

45



Kessler, Michelle L, Gira, Emmanuelle & Poertner, John. 2005. Moving Best Parctice to 

Evidence-Based Practice in Child Welfare. The Journal of Contemporary Social 

Services. Vol. 82 (2). 

Raper, Michael. 2008. Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di 

Australia dan Indonesia. Jakarta: TURC. 

Rawls, John. 2006. Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan 

Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. (edisi Bahasa Indonesia). Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

Roditti, Martha G. 2008. Undersatnding Communities of Neglectful Parents: Child 

Caregiving Networks and Child Neglect. Journal of Child Welfare. Vol. 82 (2). 

Sarundajang, S.H. 2002. Arus Balik kekuasaan Daerah. Jakarta: CV. Muliasari. 

Suryadi, Budi. 2006. Ekonomi Politik Modern Suatu pengantar. Yogyakarta: IRCiSoD. 

Suyanto, Bagong. 2003. Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan. 

Surabaya: Airlangga University Press. 

Suyanto, Bagong & Karnaji. 2005. Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial: Ketika 

Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin. Surabaya: Airlangga 

University Press. 

Sulastomo. 2008. Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi. Jakarta: 

RajaGrafindo Persada. 

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses.Yogyakarta: Media Pressindo. 

46



PREVENTION A LONG PERIOD COMPLICATION OF DIABETES MELLITUS 


(Staf Pengajar STIKes Santa Elisabeth Medan) 

Abstract: 

Diabetes mellitus is one of from many metabolic diseases that increase 

because underway lifestyle. Many factor can influence this disease, such as: 

age, lifestyle, overweight, ethnic and homeland. When Diabetes Mellitus is 

not handling immediately can make along period complication that make 

Damage organ system, in fact disablement or death. If the patient of DM can 

controlled and maintain Blood Glucose Degree in limit normally every time, 

so it can decrease along period complication. For avoid the complication is 

needful independent handling, until the patient have to knowledge, skill and 

attitude for adaptive with implementation of diabetes in daily living. 

Behavior is a response or reaction individual for stimulus is come from 

outside although inside itself. Obedience is definition as fidelity of patient to 

implement therapy method that the doctor recommended or another staff 

health. The behavior factor has a big influence for health status an individual 

or community. 

Kata Kunci: Diabetes Mellitus, a long Period Complication, Behavior. 

PENDAHULUAN 

Non Insulin Dependent Diabetes Melitus (NIDDM) merupakan diabetes yang 

tidak tergantung insulin. Penatalaksanaan terapi bagi penderita diabetes melitus meliputi 

diet diabetes, latihan fisik, penyuluhan kesehatan masyarakat, obat hipoglikemi, dan 

cangkok pankreas. Untuk menghindari komplikasi diperlukan penanganan secara mandiri 

sehingga pasien DM harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk 

menyesuaikan dirinya dengan penatalaksanaan diabetes dalam kehidupan sehari-hari. 

Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal 

dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Kepatuhan didefinisikan sebagai ketaatan 

pasien melaksanakan cara pengobatan yang disarankan oleh dokternya atau yang lain. 

NIDDM pada mulanya diatasi dengan diet dan latihan. Jika kenaikan glukosa 

darah tetap terjadi, maka diet dan latihan tersebut dilengkapi dengan obat hipoglikemik 

oral. Sedangkan intervensi diet untuk mengendalikan glukosa darah merupakan salah 

satu intervensi penting bagi pasien NIDDM. Tujuan intervensi diet ini adalah mengatur 

kadar glukosa dan lemak darah,mendapatkan berat badan yang seimbang, dan 

menghasilkan status gizi yang adekuat. Pengobatan diabetes tergantung pada 

pengontrolan diet dan pengobatan. 

47



Penderita NIDDM meliputi 90 % sampai 95 % dari penderita diabetes melitus. 

Dalam 30 tahun atau sekitar tahun 2020, penduduk Indonesia akan meningkat sebesar 40 

% dengan peningkatan jumlah pasien diabetes yang jauh lebih besar yaitu 86 % sampai 

dengan 136 %. Di Jawa Timur sudah dilakukan survei dan didapatkan bahwa prevalensi 

diabetes di pedesaan adalah 1,47 % dan di perkotaan adalah 1,43%. 

Non Insulin Dependent Diabetes Melitus (NIDDM) 

NIDDM merupakan diabetes yang tidak tergantung insulin (Smeltzer, 2002). 

Pada NIDDM terdapat 2 permasalahan utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu : 

resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan 

reseptor khusus di permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor 

tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa dalam sel. Resistensi 

insulin pada NIDDM disertai dengan penurunan reaksi intrasel. Pada orang yang 

kegemukan atau terlalu banyak makan makanan yang mewah, hepar akan tetap 

memetabolisme makanan menjadi glukosa yang dilepaskan dalam darah. Awalnya sel 

beta pankreas mengkompensasi dengan meningkatkan insulin. Sehingga insulin akan 

terikat pada reseptor khusus di permukaan sel dan terjadilah reaksi intra sel. Tetapi jika 

peningkatan glukosa terjadi secara terus menerus maka sel beta pankreas akan mengalami 

kelelahan yang akhirnya terjadi gangguan sekresi insulin (Waspadji, 1999). 

2002): 

48 

Faktor-faktor resiko yang menunjang terjadinya NIDDM menurut (Smeltzer, 

Usia (resistensi insulin cenderung meningkat pada usia di atas 65 tahun) 

Obesitas 

Riwayat keluarga 

Kelompok etnik (di Amerika Serikat, golongan Hispanik serta penduduk asli 

Amerika tertentu memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menderita diabetes 

tipe II dibandingkan golongan Afro-Amerika) 

Meningkatnya prevalensi Diabetes mellitus di berbagai negara berkembang 

sebagai akibat dari peningkatan kemakmuran negara yang bersangkutan. 

Peningkatan gaya hidup terutama di kota-kota besar menyebabkan meningkatnya 

prevalensi penyakit degeneratif, seperti Diabetes Melitus. Di samping itu, cara hidup 

yang sangat sibuk dengan pekerjaan dari pagi sampai sore hari bahkan sampai malam hari 

duduk di belakang meja akan menyebabkan tidak ada kesempatan untuk rekreasi dan 

olahraga. Apalagi bagi para eksekutif yang hampir tiap hari harus lunch atau dinner

Prevention a Long Period Complication of Diabetes Mellitus 


dengan relasinya dengan menu makanan barat yang “wah”. Pola hidup yang beresiko 

seperti inilah yang menyebabkan tingginya prevalensi penyakit Diabetes Mellitus. 

Komplikasi Jangka Panjang Diabetes Melitus (DM) 

Komplikasi jangka panjang DM menurut Waspadji (1999) pada dasarnya terjadi 

pada semua pembuluh darah di seluruh bagian tubuh ( Angiopati Diabetik ). Angiopati 

diabetik dibagi menjadi 2, yaitu makroangiopati (makrovaskuler) dan mikroangiopati 

(mikrovaskuler). Komplikasi jangka panjang DM (Smeltzer, 2002): 

1. Makrovaskuler 

Berbagai tipe penyakit makrovaskuler dapat terjadi tergantung pada lokasi lesi 

aterosklerotik. 

a. Penyakit Arteri Koroner 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyakit arteri koroner menyebabkan 50 % 

hingga 60 % dari semua kematian pada pasien diabetes. Salah satu ciri unik pada 

penyakit arteri koroner yang diderita oleh pasien diabetes adalah tidak terdapat 

gejala iskhemik yang khas karena neuropati yang menyertai diabetes mempengaruhi 

neuroreseptor sehingga menumpulkan nyeri. Jadi pasien mungkin tidak 

memperlihatkan tanda-tanda awal penurunan aliran darah koroner dan dapat 

mengalami infark miokard asimtomatik dimana gejala khas yang lainnya tidak 

dialami. 

b. Penyakit Serebrovaskuler 

Perubahan aterosklerotik dalam pembuluh darah serebral atau pembentukan 

embolus di tempat lain dalam sistem pembuluh darah yang kemudian terbawa aliran 

darah sehinga terjepit dalam pembuluh darah serebral dapat menimbulkan serangan 

iskhemik sepintas (Transient Ischemic Attack : TIA) dan stroke. 

Kesembuhan dari serangan stroke dapat terhalang pada pasien yang kadar glukosa 

darahnya tinggi ketika dan segera setelah diagnosis cerebrovaskular accident dibuat. 

Gejala penyakit ini mencakup keluhan pusing atau vertigo, gangguan penglihatan, 

bicara pelo dan kelemahan. 

c. Penyakit Vaskuler Perifer 

Tanda dan gejala penyakit vaskuler perifer dapat mencakup berkurangnya denyut 

nadi perifer dan klaudikasio intermiten (nyeri pada pantat atau betis ketika berjalan. 

Bentuk penyakit oklusif arteri yang parah pada ekstremitas bawah ini merupakan 

penyebab utama meningkatnya insidens gangren dan amputasi pada pasien diabetes. 

49



2. Mikrovaskuler 

Ada dua tempat dimana gangguan fungsi kapiler dapat berakibat serius, yaitu 

mata dan ginjal. 

a. Retinopati diabetik 

Kelainan mata ini disebabkan oleh perubahan dalam pembuluh darah kecil pada 

retina mata. 3 stadium utama retinopati : 

50 

• Retinopati non proliferatif 

Sebanyak 90% penderita diabetes memperlihatkan manifestasi klinis yang 

membuktikan adanya retinopati non proliferatif. Komplikasinya adalah edeme 

makula, terjadi kurang lebih 10% penderita IDDM dan NIDDM dan dapat 

mengakibatkan distorsi visual serta kehilangan penglihatan total. 

• Retinopati pra proliferatif 

Seperti retinopati non proliferatif, jika mengalami perubahan visual terjadi 

selama stadium pra proliferatif maka keadaan ini biasanya disebabkan edema 

makula. 

• Retinopati proliferatif 

Gangguan penglihatan yang berhubungan dengan retinopati proliferatif ini 

disebabkan oleh perdarahan vitreus atau ablasio retina . Apabila terjadi 

perdarahan, korpus vitreus akan menjadi keruh dan tidak dapat 

• 

mentransmisikan cahaya, akibatnya akan terjadi kehilangan penglihatan. 

Konsekuensi lain dari perdarahan vitreus adalah terbentuknya jaringan parut 

fibrosa yang disebabkan resorbsi darah ke dalam korpus vitreus. Jaringan 

parut ini dapat menarik retina sehingga terjadi ablasio retina dan akhirnya 

terjadi kebutaan. 

Gejala yang menunjukkan perdarahan adalah : 

Klien melaporkan benda tampak melayang/mengambang 

• Klien melaporkan benda seperti sarang laba-laba 

• Klien melaporkan perubahan penglihatan yang mendadak (penglihatan 

yang berkabut) 

Komplikasi oftalmologi yang lain adalah : 

• Katarak : katarak terjadi pada usia yang lebih muda di antara pasien-pasien 

yang lain. 

• Glaukoma : glaukoma terjadi dengan frekuensi yang agak lebih tinggi pada 

populasi diabetes.



b. Nefropati 

Penyandang IDDM sering memperlihatkan tanda-tanda permulaan penyakit renal 

setelah 15 hingga 20 tahun kemudian, sementara pasien NIDDM dapat terkena 

penyakit renal dalam waktu 10 tahun sejak diagnosis diabetes ditegakkan. 

Sebagian besar tanda dan gejala disfungsi renal pada penyandang diabetes serupa 

dengan pasien non-DM. 

Tanda dan gejala : 

Kardiovaskuler : hipertensi, pitting edema (kaki dan tangan), edema periorbital, 

pembesaran vena leher. Integumen : warna kulit abu-abu mengkilat, kulit kering 

bersisik, pruritus, ekimosis, kuku tipis dan rapuh, rambut tipis dan kasar. 

Pulmoner : sputum kental dan liat, napas dangkal, napas kusmaul. 

Gastrointestinal : napas bau amonia, ulserasi dan perdarahan mulut, anoreksia, 

mual-muntah, konstipasi dan diare, perdarahan saluran cerna. 

Muskuloskeletal : kram otot, kekuatan otot hilang, fraktur tulang 4 . 

c. Neuropati Diabetes 

Neuropati dalam diabetes mengacu pada sekelompok penyakit yang menyerang 

semua tipe saraf, termasuk saraf perifer (sensori motor), otonom dan spinal. 

Neuropati dalam diabetes mengacu pada sekelompok penyakit yang menyerang 

semua tipe saraf, termasuk saraf perifer (sensori motor), otonom dan spinal. 

2 tipe neuropati diabetik yang sering muncul : 

• Polineuropati sensorik 

Polineuropati ini sering mengenai bagian distal serabut saraf khususnya 

ekstremitas bawah. 

Gejala awal : parestesia (rasa tertusuk-tusuk, kesemutan dan rasa terbakar) 

khususnya pada malam hari. Dengan bertambah beratnya neuropati, kaki 

terasa baal (mati rasa). Di samping itu penurunan fungsi proprioseptif 

(kesadaran terhadap postur tubuh serta gerakan tubuh dan terhadap posisi serta 

berat badan) dan penurunan sensibilitas terhadap sentuhan ringan dapat 

menimbulkan gaya berjalan terhuyung-huyung. 

• Neuropati otonom sistem saraf pusat 

Neuropati pada otonom mengakibatkan berbagai disfungsi yang mengenai 

hampir seluruh organ tubuh. 

Gejala : nocturnal diare, distensi bladder, takikardi, muka bengkak. 

51



PENCEGAHAN KOMPLIKASI JANGKA PANJANG DM 

Untuk menunda munculnya komplikasi penyakit DM maka pasien DM 

dianjurkan melakukan hal-hal seperti berikut : 

1. Melakukan Perencanaan makan (Diet) 

Dalam konsensus yang telah disepakati, kata diet diganti dengan istilah 

perencanaan makanan (meal planning) untuk memberikan kesan kepada pasien agar 

tidak terlalu menakutkan, karena kata diet selalu dihubungkan dengan pasien atau dengan 

segala larangan jenis makanan sehingga kepatuhan pasien menjadi lemah. Dalam 

merencanakan diet pada penderita DM harus dipikirkan matang-matang apakah diet itu 

akan dipatuhi atau tidak. Jalan terbaik untuk itu adalah kita harus membuat perencanaan 

makanan yang cocok untuk setiap penderita, artinya perencanaan makanan harus 

dilakukan secara individualisasi sesuai dengan cara hidup, pola jam kerjanya, latar 

belakang budaya, tingkat pendidikan, penghasilan, dan lain-lain. Menurut Smeltzer 

(2002) Diet untuk mengendalikan kalori dapat dilakukan dengan menghitung kebutuhan 

kalori seseorang dengan menggunakan rumus Harris Benedict untuk menentukan Basal 

Energy Expenditure (BEE). 

BEE (Wanita) = 655 + (9.6 x Berat Badan dalam kg) + (5 x Tinggi Badan 

dalam cm) – (4.7 x umur dalam tahun) 

BEE (Laki-laki) = 66 + (13.7 x Berat Badan dalam kg) + (5 x Tinggi Badan 

dalam cm) – (6.8 x umur dalam tahun) 

Menurut Gibson (1990) apabila penderita tidak mengetahui tinggi badannya dan 

penderita harus bedrest maka dipakai rumus tinggi badan dengan pengukuran knee hight 

(KH): 

Laki-laki : [2.02 x KH (cm)] – [(0.04 x umur (th)] + 64.19 

Wanita : [1.83 x KH (cm)] – [0.24 x umur (th)] + 84.88 

Faktor aktivitas kemudian dikalikan dengan BEE untuk menghasilkan jumlah 

kalori yang diperlukan agar berat badan dapat dipertahankan dengan jumlah prosentase 

sebagai berikut (Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI dan WHO, 1998) : 

aktivitas ringan/tidur : 20 % dari BEE 

aktivitas sedang : 35 % dari BEE 

aktivitas berat : 50 % dari BEE 

52



sedangkan tingkat kegiatan sehari-hari untuk penghitungan kalori adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Tingkat kegiatan sehari-hari untuk penghitungan kalori 

Mengendarai mobil 

Memancing 

Kerja lab. 

Kerja sekretaris 

Mengajar 

Ringan Sedang Berat 

Kerja rumah tangga 

Bersepeda 

Bowling 

Jalan cepat 

Berkebun 

Aerobic 

Bersepeda 

Memanjat 

Menari 

Lari 

Sumber data : Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI dan WHO, 1998 

Dalam melaksanakan diet diabetes sehari-hari hendaklah mengikuti pedoman 3 J 

(Jumlah, Jadwal, Jenis ), artinya : 

J 1 : Jumlah kalori yang diberikan harus habis, jangan dikurangi atau ditambah. 

Penentuan jumlah kalori diet diabetes disesuaikan dengan status gizi penderita, 

adanya kasus-kasus tertentu, aktivitas, BB dan TB. 

J 2 : Jadwal diet harus diikuti sesuai dengan intervalnya. Pada dasarnya diet diberikan 

dengan 3 kali makan utama dan 3 kali makan antara (snack = kudapan) dalam jarak 

waktu interval 3 jam. 

J 3 : Jenis makanan yang manis harus dihindari termasuk pantang buah golongan A dan 

makanan lain yang manis. Buah-buahan yang termasuk golongan A, yaitu : sawo, 

jeruk, nanas, rambutan, durian, nangka, anggur dan sebagainya. Sedangkan buah 

yang dianjurkan adalah buah yang kurang manis (buah golongan B) misalnya : 

pepaya, kedondong, apel, pisang, salak, tomat, semangka. 

Berikut ini makanan yang harus dipantang dan yang boleh dimakan adalah 

sebagai berikut (Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI dan WHO, 1998): 

1). Dilarang secara mutlak semua makanan yang mengandung gula, seperti: gula, 

glukosa, selai, marmelede, madu, sirop, coklat, kue tarcis, buah-buahan kaleng, 

lemon, bir. 

2). Yang boleh dimakan secara terbatas adalah es krim, cake, bubur, kentang, puding, 

nasi, buah-buahan, mentega, margarin. 

3). Yang boleh dimakan secara bebas adalah daging, ikan laut, telur, sayuran, sop 

bening, teh dan kopi tanpa gula, susu. 

53



54 

Langkah-langkah dalam menggunakan daftar penukar untuk merencanakan diet: 

1. Hitung kebutuhan Kkal setiap hari 

2. Bagi Kkal yang diijinkan di antara protein, karbohidrat dan lemak (biasanya protein 

diberikan 12-20 % atau 0,8 g per kg BB, karbohidrat 50-60 %, dan lemak 30 % dari 

total Kkal.) 

3. Tentukan beberapa penukar dari daftar yang dapat memenuhi jumlah karbohidrat, 

lemak dan protein. 

4. Buat penukar makanan dan snack didistribusikan tiap hari. 

Pasien harus mengkonsumsi makanan penukar dalam jumlah yang sama dan pada 

waktu yang sama setiap harinya (Moore, 1997). Setiap kali makan harus mengandung 

karbohidrat, lemak, protein untuk memperlambat pencernaan dan absorbsi. Jika 

menggunakan insulin, makanan dan snack harus dikoordinasikan dengan mula kerja atau 

aktivitas puncak, dan lama kerja insulin. Karbohidrat harus selalu ada pada segala 

aktivitas insulin untuk mencegah terjadinya hipoglikemia. 

Karbohidrat kompleks (serat dan tepung) harus ditekankan dan serat dianjurkan 

untuk dikonsumsi 35-45 g/hari. Serat yang larut mempunyai pektin, gum, dan 

hemiselulose yang mempunyai efek menurunkan kolesterol dan gula darah. Sumber serat 

yang baik adalah buah-buahan. 

Lemak. Karena prevalensi penyakit jantung koroner pada DM. Lemak jenuh 

harus dibatasi sampai sepertiga atau kurang dari kalori lemak yang dianjurkan dan lemak 

tak jenuh harus memenuhi sepertiga dari total kalori lemak. 

Alkohol. Alkohol mempunyai banyak hal yang tidak menguntungkan untuk 

penderita DM, dan alkohol memberikan 7 Kkal /gram di mana dapat memberikan 

kontribusi terhadap kelebihan BB dan dapat memperburuk hiperlipidemia dan dapat 

mencetuskan hipoglikemia terutama bila tidak makan. Walaupun demikian, bila pasien 

sangat ingin dan disetujui oleh dokternya maka alkohol masih bisa diminum. Diharapkan 

tidak lebih dari 57 g sekali minum dan frekuensinya tidak lebih dari 1-2 kali seminggu. 

Makanan harus dimakan pada waktu minum alkohol atau sebelum tidur jika alkohol 

diminum pada larut malam. Adalah lebih baik bila penderita DM dengan kegemukan 

untuk tidak minum alkohol sama sekali. 

Natrium. Direkomendasikan pada individu dengan DM untuk makan tidak lebih 

dari 3 g natrium setiap harinya, karena kecenderungan akan hipertensi.



Pemanis diabetes. Pemanis bergizi atau mengandung kalori dan tak bergizi atau 

bebas kalori dapat dipakai dalam jumlah sedang pada individu dengan DM. Pemanis 

bergizi termasuk sukrosa (gula pasir), fruktosa, dan sorbitol sebagai gula alkohol. Dalam 

jumlah kecil dapat dipakai dalam perencanaan diet. Sorbitol dan fruktosa sering 

digunakan pada produk “bebas gula”. Pemanis tidak bergizi di pasaran seperti aspartam 

dan sakarin. 

2. Melakukan Olah Raga teratur 

Dianjurkan melakukan olahraga selama satu jam setiap hari. Khusus bagi 

penderita DM, dilakukan latihan senam, berupa pemanasan 10 menit, inti 20 menit, dan 

pendinginan 10 menit, dengan frekuensi latihan 3-5 kali per minggu. Dengan olah raga 

maka tubuh akan berusaha meningkatkan metabolisme yang memerlukan energi dari 

glukosa sehingga akan menurunkan kadar glukosa dalam darah. Hal ini bila dilakukan 

secara teratur akan menjaga kadar glukosa darah normal dan akan mencegah terjadinya 

komplikasi DM. 

3. Mengkonsumsi Obat teratur 

Pasien DM akan memerlukan pengobatan dalam jangka waktu yang lama. Untuk 

obat-obatan DM disarankan diminum atau diinjeksikan dengan dosis yang tepat dan 

waktu yang tepat. Dengan dosis yang tepat akan menyebabkan pengontrolan glukosa 

darah terjadi, tetapi sebaliknya jika pasien memakan obat dalam dosis yang berlebihan 

dengan harapan supaya bisa cepat menurunkan kadar gula darah akan menyebabkan 

hipoglikemia pada pasien yang kalau dibiarkan saja akan menyebabkan penurunan 

kesadaran. Dengan waktu yang tepat maka pengontrolan glukosa dalam darah akan 

terjadi dengan baik. 

4. Melakukan kontrol gula darah secara teratur 

Pemeriksaan laboratorium juga sangat menunjang pencegahan komplikasi DM. 

Dengan teraturnya pemeriksaan gula darah maka tim medis dan pasien akan mengetahui 

kestabilan gula darah. Bila gula darah stabil maka secara bertahap pihak medis akan 

menurunkan dosis obat diabetes supaya tidak terjadi hipoglikemik. 

55



PENUTUP 

Pada dasarnya komplikasi DM bisa dicegah dengan gaya hidup yang sehat dari 

pasien itu sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan, walaupun pasien mempunyai 

pengetahuan cukup tetapi tidak mau merubah gaya hidupnya akan menyebabkan 

komplikasi jangka panjang DM. Hal ini sangat berhubungan dengan penatalaksanaan 

pengobatan DM memerlukan waktu yang panjang sehingga pasien merasa bosan dan 

kurang patuh terhadap terapinya. 


Bagian Gizi RS dr. Cipto Mangunkusumo & Persatuan Ahli Gizi Indonesia. 1996. 

Penuntun Diet. PT Gramedia. Jakarta. 

Smeltzer & Bare. 2002. Keperawatan Medikal Bedah Volume 2 Edisi Alih Bahasa. EGC. 

Jakarta. 

Depkes RI. 1990. Dasar-dasar Perilaku Manusia. Depkes RI. Jakarta. 

Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI dan WHO. 1998. Pedoman Diet Diabetes Melitus Di 

Rumah Sakit. Jakarta : FKUI. 

Gibson, Rosalinds. 1990. Principles of Nutritional assessment. New York : Oxford 


Ignativius, Donna D & Bayne, Marilyn Larner. 1991. Medical-Surgical Nursing : a 

nursing process approach. Philadelphia : W. B. Saunders Company. 

Kee, Joyce L & hayes, evelyn R. 1996. Farmakologi Pendekatan Proses Keperawatan. 

EGC. Jakarta. 

Moore, Mary Courtney. 1997. Terapi Diet Dan Nutrisi. Hipokrates. Jakarta. 

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa. 1990. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. Balai pustaka. Jakarta. 

Sarwono, Solita. 1997. Sosiologi Kesehatan. Gajahmada Univercity. Yogyakarta. 

Tjokropranowo, Askandar. 1994. Diabetes Melitus. PT Gramedia Pustaka Tama. Jakarta 

Waspadji. 1999. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Balai Penerbit FKUI. Jakarta 

56



PROSES PEMBENTUKAN MODAL EKONOMI SOSIAL BUDAYA 

PENGUSAHA BATIK DI SURAKARTA 


Jurusan Sosiologi FISIP UNS 

mahendrawijaya_uns@yahoo.co.id 

Abstract 

The goal of this research is to understand the process of the economy social 

culture formation of batik industrialist. The research method is naturalistic 

inquiry. The batik craffman (pengrajin pembatik) and trades women (bakul 

batik) is interrelated with the structue of nuclear family. Parent give a 

knowledge and skill of batik work or batik trading (culture capital) to their 

childs since underage. The parent motivated their teenagers for work in 

batik (economy capital). Batik craffman need capital and fine works by 

relationship with supervisor who works on supervisor (social capital) 

The process of economy social culture capital formation of owner (juragan) 

and big trades (saudagar) is interrelation with the extended family 

structure.. Economic capital such is business and money, social capital such 

as social netwoking and the culture capital such knowledge skill exercion 

formed and grow up on a extended family as generation to generation. 

Kata Kunci: economy capital, social capital , cultural capital and capital 

formation. 

PENDAHULUAN 

Keberadaan batik tulis dengan corak atau pola batik Surakarta berasal dari 

Karaton Surakarta (Doellah, 2002: 10). Pakoe Boewono III membuat busana dengan gaya 

batik Surakarta baik corak atau pola, warna maupun makna pemakaiannya. Pada awal 

abad ke 20, di bawah hegemoni budaya Karaton Kasunanan Surakarta telah berkembang 

produsen sekaligus pedagang batik pribumi yang dikenal istilah lokal dengan sebutan 

juragan Mbok Mase. Ia dikenal sebagai orang yang bekerja keras, disiplin,ulet, tidak gila 

hormat tapi hemat, tidak mau kompromi, menabung dan tidak berfoya-foya (Soedarmono, 

1987: 119). Pada tahun 1912 berdiri assosiasi dagang produsen dan pedagang batik 

pribumi muslim pertama Sarekat Dagang Islam (SDI) Keberadaan assosiasi dagang itu 

meningkatkan jaringan organisasi produksi dan perdagangan batik meluas dari 

Laweyan sampai ke pelosok kota-kota besar di Indonesia. 

57



Pemerintah kolonialis Belanda melakukan tekanan politik ekonomi secara terusmenerus 

akhirnya membuat Sarekat Dagang Islam menjadi lemah dan mengakibatkan 

kemunduran jaringan perdagangan batik pribumi (Larson, 2001: 72). Kemunduran 

tersebut berangsur-angsur menimbulkan pergeseran dari industri rumah tangga mandiri 

ke nempakke, yaitu jaringan hubungan relasional antar unit-unit usaha produksi 

terspesialisasi sebagai suatu cara untuk bertahan. 

Pemerintahan Orde Lama mengeluarkan kebijakan program benteng yang 

bertujuan untuk menumbuhkan kewiraswastaan pribumi. Program benteng secara umum 

dianggap distorsi dan gagal menumbuhkan wiraswasta pribumi di Indonesia, namun di 

bidang perbatikan program tersebut menimbulkan efek positif, yaitu pemupukan modal, 

penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan kerja, dan meluasnya industri batik 

tulis dan cap di berbagai penjuru Kota Surakarta (Nurhandiantomo, 2004: 66). 

Orde Baru memiliki kebijakan mengejar pertumbuhan ekonomi yang 

mengutamakan industri padat modal, teknologi mekanisasi impor, dan produk massal. 

Pada tahun 1970-an, terjadi pertumbuhan industri garmen dan printing bermotif batik 

yang mempunyai nilai kompetitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk batik 

cap. Persaingan ekonomi komersial secara terus-menerus mengakibatkan batik cap kalah 

bersaing baik dari segi kualitas maupun harga. Akan tetapi industri kerajinan batik tulis 

di Surakarta tetap dapat bertahan. Hal itu disebabkan oleh kemampuan pengusaha batik 

dalam mempertahankan spesifikasi produk batik tulis, yang corak dan fungsi 

pemakaiannya terkait dengan adat Jawa serta kekuatan modal ekonomi social budaya 

(Dwiningrum, 1997: 5-7). 

Pada bulan Mei 1988 di Surakarta terjadi kerusuhan sosial. Ironisnya dalam 

kondisi ekonomi terpuruk, pada pertengahan Oktober 1999 terjadi lagi kerusuhan sosial 

Surakarta (Mulyadi, 1999: 467). Kerusuhan sosial beruntun tersebut mengakibatkan harga 

bahan baku batik impor naik hingga 300 persen, permintaan masyarakat akan kain batik 

menurun dan industri batik tulis, cap dan printing cenderung menurun. Dalam kurun 

waktu yang relatif cepat industri kerajinan batik kembali bangkit yang ditandai dengan 

beroperasinya 170 unit usaha batik di kampung batik Laweyan dan 25 unit usaha batik di 

kampung batik Kauman serta 36 unit usaha batik yang lokasi usahanya tersebar di dalam 

Kota Surakarta. Tekanan terhadap industri kerajinan batik terus berlangsung dari waktu 

ke waktu dan pengusaha batik selalu dapat mengatasinya. 

58

Proses Pembentukan Modal Ekonomi Sosial Budaya Pengusaha Batik di Surakarta 


KERANGKA TEORITIK 

Modal sosial sebagai suatu kepercayaan, norma-norma resiprositas dan jaringan 

sosial yang memungkinkan terbentuknya koordinasi dan kerja sama untuk berbagi 

keuntungan dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Sebagaimana halnya 

Bourdieu (Bourdieu, 1988) mengemukakan modal terdiri dari modal ekonomi dan modal 

sosial. Modal ekonomi terkait dengan kepemilikan barang, benda dan uang yang dapat 

digunakan bagi keperluan investasi. Modal sosial terkait dengan keterikatan dalam 

hubungan-hubungan sosial, sedangkan modal budaya terkait dengan penguasaan 

pengetahuan. Keduanya dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh kedudukan 

sosial. 

Putnam membagi tipologi modal sosial menjadi pola bonding social capital dan 

bridging social capital (Putnam, 2000). Pola bonding social capital, jaringan sosial 

yang terbentuk secara eksklusif (inward looking). Sebaliknya pola bridging sosial capital, 

jaringan sosial terbentuk secara inklusif (outward looking). Dalam konteks jaringan 

sosial ekonomi, Rutten mengungkapkan jaringan hubungan relasional antar aktor-aktor 

ekonomi dalam proses industrialisasi di Asia menggunakan pola jaringan sosial ekonomi 

mutualisme dan dominasi (Rutten, 2003: 22). Pola jaringan sosial ekonomi mutualisme 

mengikuti hubungan balance reciprocity dan pola jaringan sosial ekonomi dominasi 

mengikuti hubungan general reciprocity. Pola jaringan sosial ekonomi dapat membentuk 

pola bonding social capital atau pola bridging social capital. Pola jaringan sosial 

ekonomi yang terbentuk melalui kerja sama antara industri di suatu daerah dengan 

daerah lain cenderung membentuk pola bridging social capital. Sebaliknya jaringan 

sosial ekonomi dominasi antara industri besar dengan pekerja rumahan di dalam suatu 

ruangan daerah tertentu cenderung membentuk pola bonding sosial capital. 

Karenanya penelitian ini menggunakan metode naturalistic inquary, yaitu suatu 

cara untuk menggambarkan proses pembentukan modal ekonomi sosial budaya. Dalam 

naturalistic inquary peneliti sebagai kunci utama dalam mengumpulkan data dan 

menafsir data. Informan diperlakukan sebagai subyek dan hubungannya dengan peneliti 

bersifat interaktif (Lincoln, 1985). Lokasi penelitian di kampung batik Laweyan dan 

Pasar Klewer dengan alasan sebagai berikut: pertama, Kota Surakarta berhubungan 

dengan “cultural heritage” warisan budaya batik khas Jawa. Kedua, kampung batik 

59



Laweyan dan Pasar Klewer merupakan sub culture area produksi dan perdagangan 

batik. 

Jenis data terdiri dua, yakni data primer dan sekunder. Data sekunder meliputi 

sejarah, dokumen, artefak, catatan-catatan, peta, monografi, memo dan lain-lain. Data 

tersebut akan diperoleh dari pengusaha batik dan istansi terkait. Sedangkan data primer 

meliputi kata-kata, aktivitas sehari-hari, teks naratif, simbol simbol, dan lain-lain. Data 

primer diperoleh langsung dari juragan, saudagar, pengrajin, pembatik, konsumen batik 

dan tokoh perbatikan yang terkait. 

SEJARAH INDUSTRI BATIK 

1. Sejarah Industri Kerajinan Batik Tulis Surakarta 

Asal usul batik tulis Jawa kuno, baik dari segi corak maupun sisi komersialnya 

tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kerajaan Mataraman. Desa Laweyan merupakan desa 

kuno yang sudah ada sebelum berdirinya kerajaan Pajang. Penduduk desa Laweyan 

hanyalah masyarakat kecil atau biasa disebut wong lumrah, tidak banyak meninggalkan 

situs sejarah yang berarti. Desa Laweyan 15 baru dianggap berarti setelah dikaitkan 

dengan keberadaan situs sejarah Ki Ageng Anis seorang pejabat negara kadipaten 

Pajang yang bertempat tinggal di Laweyan pada tahun 1546 Masehi (Priyatmono, 2000). 

Kampung batik Laweyan di Surakarta berkembang sebagai kampung santri yang taat 

menjalankan ibadah Agama Islam. Arti dan makna kerja sebagai ibadah dan sillahturohmi 

mendatangkan barokah telah mengakar ke dalam kehidupan sosial ekonomi para santri. 

Keberadaan batik tidak hanya sebagai simbol seni budaya Jawa namun juga sebagai 

simbol kesejahteraan santri dan kemakmuran masjid. Hal itu mendukung terpeliharanya 

hubungan saling percaya, norma-norma resiprositas dan kerja sama dalam hubunganhubungan 

produksi dan dagang 

Keberadaan batik tulis corak Surakarta muncul sejak Pakoe Boewono II 

memberikan wasiat kepada Pakoe Boewono III untuk membuat busana sendiri dengan 

corak Surakarta Raja Pakoe Boewono menciptakan dan memberi maka pola batik terkait 

dengan tradisi budaya Jawa. Tradisi budaya Jawa tidak lepas dari tata cara dan upacara. 

Tata cara dapat diartikan sebagai proses jalannya upacara, artinya ubarampe yang 

dipergunakan sebagai sarana upacara. Batik sebagai umbarampe upacara tradisi Jawa 

mengandung makna simbolis yang berisi tentang suatu doa kepada Tuhan. 

60



Pemanfaatan batik sebagai sarana upacara tradisi Jawa memberi kekuatan batin bagi 

pelaku-pelakunya dan untuk nguri-uri budaya keraton. 

2. Sejarah Industri Kerajinan Batik Non Tulis (Batik Cap dan Printing) 

Batik cap muncul sekitar tahun 1815 di Semarang, batik cap merupakan hasil 

suatu proses membikin stempel dari tembaga untuk membuat lukisan lilin pada kain 

dengan cara dicapkan (Susanto, 1980). Stempel disebut cap, pengerjaannya disebut 

mencap dan hasil kain yang dicap disebut kain batik cap. Perkembangan teknologi batik 

tersebut melipatgandakan produksi sekitar 10 kali lipat, waktu produksi lebih cepat, dan 

biaya lebih murah daripada batik tulis. Batik cap dibawa dari Kota Semarang ke Kota 

Surakarta sekitar awal abad ke 20. Batik cap berkembang dengan cepatnya di Laweyan 

dan Kauman Surakarta, sehingga kawasan tersebut terkenal dengan sebutan tempatnya 

juragan batik dan saudagar batik. 

Istilah batik printing muncul sekitar tahun 1970-an, berawal dari perubahan 

penggunaan bahan baku kain berbahan serat buatan, seperti polyester, polamyda , dan 

lycra. Proses pembatikan pada kain berbahan serat buatan dengan cara menggunakan 

teknik sablon dan cetak printing. Kain hasil teknik-teknik tersebut biasanya disebut 

dengan tekstil dengan pola yang tersusun dari ragam hias batik atau batik printing. 

Pertumbuhan industri batik printing terkait dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru 

yang berorientasi pada ekonomi komersial dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Mode 

produksi manufaktur batik printing menghasilkan batik printing secara massal, kualitas 

halus dan harga relatif murah dibandingkan dengan batik cap. 

INDUSTRI KERAJINAN BATIK MASA KINI DI SURAKARTA 

Struktur ekonomi Kota Surakarta masih bertumpu pada sektor industri 

pengolahan, perdagangan, rumah makan dan hotel. Hal itu tampak dari sebagian besar 

atau sebanyak 67,10 persen penduduk Kota Surakarta bekerja di bidang industri 

pengolahan dan perdagangan, rumah makan, serta hotel. Salah satu sub bidang industri 

pengolahan dan perdagangan adalah industri batik. Industri batik tersebar di wilayah 

Laweyan, Kauman, Pasar Kliwon, dan lainnya. Pusat perdagangan batik beroperasi di 38 

pasar tradisional dan beberapa pasar modern yang terdapat di Kota Surakarta. 

Perkembangan industri batik di Kota Surakarta terkonsentrasi di sentra-sentra 

industri batik Laweyan, Kauman, Pasar Kliwon, dan industri batik mandiri lainnya 

tersebar di berbagai wilayah di Surakarta. Industri batik masih menjadi andalan ekonomi 

61



yang dapat memberi peluang kerja dan pendapatan bagi ribuan tenaga kerja di Kota 

Surakarta dan sekitarnya. Pada tahun 2006, perkembangan jumlah industri batik yang 

dapat bertahan dari tekanan ekonomi sebanyak 231 unit industri, masing-masing di 

kampung batik Laweyan terdapat 170 industri, Kauman sebanyak 25 industri dan lainnya 

tersebar di berbagai wilayah di Surakarta sebanyak 36 industri. Industri kerajinan batik 

tulis, cap, dan printing tersebut dapat memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi 

ribuan tenaga kerja yang berasal dari Surakarta dan sekitarnya. Oleh sebab itu industri 

batik menjadi salah satu tumpuan utama perekonomian Kota Surakarta. 

PEMBENTUKAN MODAL EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 

Proses pembentukkan modal ekonomi sosial budaya dapat terakumulasi melalui 

investasi, warisan dan keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh 

pemiliknya untuk mengoperasionalkan penempatannya. Pengelola industri rumah tangga 

batik tulis dan kios batik di kampung batik Laweyan dan Kauman Surakarta dikenal 

dengan sebutan pengrajin pembatik dan bakul wade. Pengelola pabrikan batik 

cap/manufaktur batik printing dan toko batik dikenal dengan sebutan juragan dan 

saudagar batik. 

1. Juragan dan Saudagar Batik. 

Proses pembentukan modal ekonomi sosial budaya terkait dengan struktur 

keluarga besar juragan dan saudagar batik. Struktur keluarga besar di Laweyan Solo 

terdiri dari Mbok Masse sepuh-Mas Nganten sepuh dan Mbok Mase-Mas Nganten serta 

Den Bagus-Den Rara adalah serangkaian kakek-nenek, bapak-ibu dan anak perempuan– 

anak laki-laki yang gigih dan ulet mengelola usaha batik. Keluarga besar 

mengembangkan kelompok usaha induk-semang berdasarkan ikatan kekerabatan menurut 

garis keturunan. Hubungan induk (orang tua) dan semang (anak) berdasarkan hubungan 

saling percaya, hubungan saling tolong-menolong dan hubungan kerja sama di bidang 

usaha perbatikan. Keluarga besar berfungsi memberikan perlindungan sosial-ekonomi 

bagi para anggotanya dan menjamin para anggotanya untuk memperoleh pekerjaan dan 

pendapatan di bidang usaha perbatikan. Kelompok induk semang sebagai saluran kerja 

sama bisnis, seperti saling memberikan informasi pasar, saling pinjam meminjam 

barangan dagangan, modal uang tunai dan saling pinjam-meminjam sarana transportasi 

serta saling memberi order pekerjaan. 

62



Juragan batik dan saudagar batik membentuk modal ekonomi, sosial dan 

budaya seraca turun–temurun. Akumumulasi modal ekonomi, jaringan sosial ekonomi 

dan pengetahuan usaha secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. 

Akumulasi modal ekonomi dimanfaatkan untuk mengembangkan pabrikan batik cap dan 

manufaktur batik printing. Akumulasi modal sosial dimanfaatkan untuk mengembangkan 

jaringan hubungan produksi dan hubungan dagang. Akumulasi pengetahuan dan 

ketrampilan usaha digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam setiap 

menjalankan kegiatan usaha. 

Modal uang tunai yang digunakan untuk biaya operasional produksi dan biaya 

operasional pemasaran sebesar 3 kali siklus kerja. Satu siklus kerja selama 1 bulan. 

Rumusan modal operasional usaha sebanyak 3 kali berhubungan mekanisme perputaran 

modal uang tunai yang dijalankan oleh juragan dan saudagar batik dalam 

mengembangkan usahanya. Juragan dan saudagar batik mengembangkan mekanisme 

pengeluaran dan pemasukan modal uang tunai sebagai berikut: Pertama, juragan dan 

saudagar mengeluarkan sejumlah uang tunai untuk biaya produksi atau perdagangan 

selama satu bulan atau satu siklus kerja usaha. Kedua, juragan dan saudagar 

mengembangkan strategi penjualan ngalap nyaur kepada sejumlah pelanggan pedagang 

baik dari dalam dan luar kota. Para pelanggan pedagang mengambil barang dagangan 

bulan ke satu membayar barang dagangan tersebut pada bulan kedua. Ketiga, juragan 

batik dan saudagar batik memberi kelonggaran tambahan waktu pembayaran pada bulan 

ketiga pada para pelanggan pedagang. Keempat, juragan dan saudagar menyediakan 

sejumlah modal uang tunai untuk biaya operasional produksi dan penjualan selama tiga 

siklus kerja atau tiga kali. 

2. Pengrajin Pembatik dan Bakul Batik 

Proses pembentukan modal ekonomi sosial budaya dikalangan pengrajin 

pembatik dan bakul batik terkait dengan struktur keluarga inti. Orang tua memberikan 

pengetahuan dan ketrampilan membatik/berdagang batik kepada anak-anaknya sejak usia 

dini (sekitar 12 tahun). Kemudian orang tua mendorong anak-anaknya yang menginjak 

remaja (sekitar 16 tahun) untuk mencari nafkah sendiri. Pengrajin pembatik 

membutuhkan modal usaha berupa bahan baku kain, malam dan peralatan membatik 

seperti canting, anglo, gawangan, dingklik, tepas, dan lain-lain. Pengrajin pembatik 

berusaha menjalin hubungan kerja dengan para mandor penggarap atau carik di sekitar 

lingkungan tempat tinggalnya. Jika ada order, maka para mandor penggarap atau carik 

akan memberi modal usaha, pekerjaan dan pendapatan kepada pengrajin pembatik. 

63



Seorang pengrajin pembatik menyelesaikan sehelai kain batik tulis butuh waktu sekitar 

dua minggu hingga satu bulan tergantung rumit tidaknya pola batik yang dikerjakan. 

Hubungan ketetanggaan mendorong terbentuknya jalinan hubungan kerja kontrak 

borongan. Mandor penggarap memberi order pekerjaan, modal usaha, upah sedangkan 

pengrajin pembatik menyediakan tenaga, ketrampilan dan kepatuhan. 

Orang tua memberi pengetahuan dan ketrampilan berdagang kepada anak sejak 

usia remaja atau sekitar 15 tahun. Para bakul batik memperoleh modal barang dagangan 

dengan cara srempetan, ngempit dan nempil dari juragan atau saudagar batik. Seorang 

bakul batik memperoleh pinjaman barang dagangan dengan cara srempetan jika ia telah 

dipercaya oleh juragan atau saudagar batik. Juragan atau saudagar batik memberi 

waktu pinjaman barang dagangan tanpa bunga selama 7 hari. Jika para bakul batik 

mengambil barang dagangan pada hari Senin, maka hari Senin pagi berikutnya harus 

membayar barangan dagangan tersebut kepada juragan atau saudagar batik. Ngempit 

hampir sama dengan srempetan hanya waktunya lebih terbatas, hari ini pinjam besok pagi 

harus mengembalikan atau elunasi. Sementara itu jika bakul batik tidak memiliki 

barang dagangan tertentu yang dibutuhkan konsumen maka ia akan nempil barang 

dagangan dari juragan atau saudagar. Bakul batik memperoleh keuntungan dari selisih 

harga jual konsumen dikurangi harga dasar yang ditetapkan oleh juragan atau saudagar 

batik. saudagar batik .Hal itu menunjukkan modal barang dagangan bakul batik sangat 

tergantung dari juragan atau saudagar batik. 

Dalam pemahaman budaya Jawa, orang yang telah menerima bantuan dari 

mereka akan merasa berhutang budi dan wajib mengembalikan bantuan itu di masa 

depan “ utang dhuwit iso dilunasi utang budi digowo mati”. Pengrajin pembatik dan 

bakul batik merasa berhutang budi pada juragan dan saudagar batik.Pengrajin 

pembatik dan bakul batik memiliki keyakinan bahwa mendapat order pekerjaan dan 

pinjaman materi merupakan sesuatu yang berhubungan budi pekerti. Secara tidak 

langsung nilai budaya ini diintrumentalisasi oleh para juragan dan saudagar batik kedalam 

hubungan produksi dan dagang untuk mendukung aktivitasnya. Pengrajin pembatik dan 

bakul batik mengembangkan modal sosial saling percaya, norma tolong menolong dan 

kerja sama dalam kelompok-kelompok kekerabatan, ketatanggaan dan keagamaan di 

pedesaan. Mereka mengembangkan norma tolong menolong dengan ungkapan tepo 

slro. Artinya jika seseorang ingin ditolong maka ia harus menolong orang lain. 

Pengrajin pembatik dan bakul batik memanfaatkan kelompok-kelompok sosial 

keagamaan sebagai media kerja sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. 

64

KESIMPULAN 



Proses pembentukan modal ekonomi sosial budaya dikalangan pengrajin 

pembatik dan bakul batik terkait dengan struktur keluarga inti. Orang tua 

memberikan pengetahuan dan ketrampilan membatik/berdagang batik (modal budaya ) 

kepada anak-anaknya sejak usia dini. Kemudian orang tua mendorong anak-anaknya 

yang menginjak remaja untuk mencari nafkah sendiri (modal ekonomi). Pengrajin 

pembatik membutuhkan modal usaha dan pekerjaan dengan cara menjalin hubungan 

kerja dengan para mandor penggarap (modal social). Jaringan sosial ekonomi 

perbatikan di dalam sentra industri mengikuti pola bonding sosial capital. 

Proses pembentukan modal ekonomi sosial budaya juragan dan saudagar batik 

terkait dengan struktur keluarga besar. Modal ekonomi (perusahaan dan uang), modal 

social (jaringan sosia) dan modal budaya (pengetahuan dan ketrampilan usaha) 

terbentuk dan berkembang melalui keluarga besar secara turun-temurun. Jaringan 

sosial ekonomi perbatikan dari sentra industri ke luar sentra industri (pasar dan 

perusahaan batik) mengikuti pola bridging social capital. 

Kebijakan pengembangan industri rumah tangga (pengrajin pembatik dan bakul) 

sebaiknya lebih berorientasi pada pengembangan modal budaya seperti pelatihan 

membuat pola batik,teknik pewarnaan dan pembukuan sederhana. Sedangkan kebijakan 

pengembangan pabrikan batik cap dan manufacture batik printing sebaiknya lebih 

bereorientasi pada pengembangan modal social seperti jaringan pemasaran. 


Bourdieu, Pierre .1988. Homo Academikus. Polity Press. English. 

Braudel, Fernand. 1982. The Wheels Of Commerce. (Volume 2 of Civilization and 

Capitalism. 15 th – 18 Century). Harper and Row. New York. 

Clyde, Mitchell J. 1967. Social Networks in Urban Situations Analyses of Personal 

Relationships in Central African Towns. Manchester University Press. 

Manchester 

Doellah, H Santosa.2002. Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan. Penerbit Danarhadi 

Surakarta. Surakarta. 

Dwiningrum, Siti Irene.1997. Strategi Kelangsungan Saudagar Batik di DaerahIstimewa 

Yogyakarta. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 

Geertz, Cllifford.1973. The Interpretation of Culture. Basic Book. London. 

65



Honggopuro , Kalinggo KRT . 2002. Bathik Sebagai Busana dalam Tatanan dan 

Tuntunan. Penerbit. Yayasan Peduli Karaton Surakarta Hadiningrat. Surakarta. 

Larson, George D.1990. Masa Menjelang Revolusi Kraton dan Kehidupan Politik di 

Surakarta 1912-1942. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 

Lincoln, Yvonna S and Guba, Egon C.1985. Naturalistic Inquary. Beverly Hill:Sage 

Publication. California. 

Mulyadi, Hari M dan Sudarmono.1999 Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit. 

Studi.RadikalisasiSosial. Wong Solo dan kerusuhan Mei 1998. LPTP. Central 

Grafika. Surakarta. 

Nurhadiantomo.2004.Konflik Konflik Sosial Pri da- Non Pri Dan Hukum 

Keadilan Sosial Muhammadiyah University Press. Surakarta. 

Putnam, Robert D.2000. Bowling Alone: the Collapse and Revival of American 

Community. .Simon and Schuster. New York. 

Soedarmono.1987. Munculnya Kelompok Saudagar Batik di Laweyan Pada Awal Abad 

XX.Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 

Susanto, Sewan SK. 1980. Seni Kerajinan Batik Indonesia. Departemen Perindustrian 

R.I. Jakarta. 

66



RELASI KUASA ANTARA MEDIA TELEVISI YANG DOMINATIF- 

HEGEMONIK VS AUDIENS YANG AKTIF-KRITIS 

Suatu Perspektif Cultural Studies 


(Staf Pengajar Fisip Unsri dan Ketua Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana Se 

Indonesia) 

(ridhotaqwa@gmail.com) 

Abstract: 

The media of television which is the way of live for human in 

postmodernism period. The influenced is more signify in making the society 

culture based on capitalist ideology (market). There are three models to 

understand the media which more dominated by economy politics important 

such us manipulative models, plurality and hegemonic. From 3 model 

understanding are identified 3 models industry ideology media are (1) as 

representative for all circle society, (2) as class dominate, and (3) as 

hegemonic space for whom has the power as politic economy. Furthermore, 

because of the orientation of third ideology have tendencies nowadays, is 

much better the audiences conditioned is not only passive but should be 

critics for political and economic interest of media industry, particularly 

television. 

Kata Kunci : media, audiens, plurality, hegemoni, aktif, kritis. 

PENDAHULUAN 

Selama satu dekade terakhir Televisi mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Selain jumlah stasiun TV dalam dan luar negeri yang makin banyak, jam tayang 

yang semakin lama (24 jam), juga ditandai dengan pemirsa yang makin signifikan 

jumlahnya pertahun. Waktu yang dihabiskan untuk menyaksikan berbagai tayangan 

media semakin lama, karena program TV yang ditayangkan pun semakin bervariasi. 

Semua itu merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasikomunikasi 

yang sangat pesat, sehingga berbagai peristiwa di berbagai belahan dunia 

dapat dinikmati dalam waktu yang bersamaan, saat berlangsungnya peristiwa itu, seperti 

siaran langsung pertandingan sepak bola. Media pun semakin signifikan pengaruhnya 

terhadap kehidupan masyarakat, seiring dengan makin bervariasinya berita-informasi, 

iklan dan hiburan yang diproduksi media, khususnya media Televisi. 

Mengingat banyak dimensi yang terkait dengan keberadaan media, maka materi 

bahasan ini akan difokuskan pada analisis teks media dan kedudukan audiens dengan 

menggunakan pendekatan cultural studies (CS). Pilihan pendekatan ini terutama dengan 

67



alasan bahwa pendekatan CS mengakomodasi sejumlah pendekatan dari berbagai disiplin 

ilmu sosial, seiring dengan kompleksitasnya dimensi (ekonomi, politik, sosial dan 

budaya) media itu sendiri, khususnya TV. Dengan demikian fenomena yang dianalisis 

diharapkan semakin tajam dan yang paling penting komprehensif. 

TIGA MODEL MEMAHAMI MEDIA 

Perhatian terhadap media dari perspektif CS terutama setelah perkembangan TV 

yang semakin mengglobal, sehingga berubah dari siaran pelayanan publik menuju ke arah 

TV komersial yang didominasi oleh korporasi multi-media sebagai suatu upaya 

menemukan sinergi dan konvergensi. Dengan perubahan tersebut kepentingan ekonomi 

politik terhadap media pun berkembang, dan pemahaman kita terhadap media hendaknya 

didasarkan pada kepentingan tersebut. Dalam konteks ini, Barker mencoba menawarkan 

3 model untuk memahami berita atau informasi yang disampaikan melalui media, yaitu: 

1. Model Manipulatif 

Dalam model ini media dilihat sebagi refleksi masyarakat yang didominasi kelas 

dan idiologi secara sadar yang disodorkan oleh pengendali alokatif. Hal ini sebagai 

konsekuensi langsung dan aktif dari terkonsentrasinya kepemilikan media di tangan 

orang-orang yang mapan, atau oleh manipulasi pemerintah dan tekanan informal lain. 

Meskipun ada banyak contoh manipulasi langsung atas berita, namun model ini dianggap 

terlalu kasar dalam konteks demokrasi plural barat. Kebebasan semu diberikan pada 

pengendali operasional dan atau wartawan, dan sejumlah kendala hukum dan pengaturan 

berita serta posisi penonton. Ringkasnya, model ini menggunakan kekuasaan ekonomi 

politik untuk mendominasi media, termasuk TV. Pada masa kekuasaan orde baru model 

manifulatif inilah yang banyak dikembangkan sebagai instrumen penguasa mengontrol 

media massa, khususnya melalui Departemen Penerangan dan PWI. 

2. Model Pluralis 

Model ini menyatakan bahwa kekuatan pasar yang mengarah pada pluralitas 

pasar dan aneka ragam suara yang mengarah kepada penonton yang berbeda. Jika terjadi 

konsentrasi pemilikan media, maka tidak terjadi kontrol kepemilikan karena adanya 

independensi staf profesional. Media dapat menayangkan satu isu, dan menyingkirkan isu 

lain dengan alasan bahwa penenton menentukan pilihannya berdasar pada mekanisme 

pasar. Hanya pemirsa yang sadar akan pandangan politik dan gaya presentasional media 

yang dapat memilih atau menonton acara yang disukai. Model ini tampaknya cukup 

68

Relasi Kuasa Antara Media Televisi yang Dominative‐Hegemonik vs Audiens yang Aktif‐Kritis 


demokratis, karena memberikan ruang terbuka bagi pemirsa untuk menentukan pilihan 

dari sejumlah alternatif stasiun dan siaran TV. 

3. Model Hegemonik 

Model ini cukup populer bagi Cultural Studies. Meskipun kebudayaan tertentu 

dapat dikonstruksi dalam berbagai ragam makna, namun suatu unsur makna berpotensi 

sebagai induk atau yang dominan. Proses penciptaan, pemeliharan dan reproduksi 

serangkaian makna inilah yang oleh Gramsci disebut hegemoni budaya. Hegemoni bukan 

diterima, melainkan dimenangkan dan terus dimenangkan dan dinegosiasikan ulang, dan 

selanjutnya menjadikan kebudayaan sebagai lahan konflik dan perjuangan untuk mencari 

makna. Dengan model hegemonik ini, idiologi berita bukan akibat intervensi langsung 

pemilik atau manipulasi secara sadar oleh wartawan, melainkan akibat rutinitas dan 

praktek kerja para staf. Wartawan berita mempelajari konvensi dan kode, bagaimana 

berbagai hal dilakukan, memproduksi idiologi sebagai suatu common sence. 

Menurut Zia dan van Loon ada 4 komponen dasar dari industri media yang 

mengemas pesan dan produk, yaitu : (1) pesan atau produk itu sendiri; (2) khalayak yang 

meneguk pesan dan mengkomsumsi produk; (3) teknologi yang selalu berubah, yang 

membentuk, baik industri maupun cara pesan tersebut dikomunikasikan; dan (4) 

penampakan akhir produk tersebut. Keempat komponen ini secara simultan berinteraksi 

di sekitar dunia sosial dan budaya, menempati ruang yang diperjuangkan secara terusmenerus. 

Jadi perubahan bentuk ruang budaya, pesan-produk dan proses jual beli akan 

menimbulkan pola dominasi dan representasi yang berbeda-beda. Dengan mengacu pada 

tiga model idiologi media dan empat komponen dasar industri media, akan dicoba untuk 

menganalisis sejumlah tema dan kemudian dihubungkan dengan posisi atau perilaku 

audiens, bersifat aktif atau pasif. 

Media sebagai Ruang Dominasi Kelas 

Sementara itu, jika model manipulatif yang berlaku maka kelas yang berkuasalah, 

baik secara ekonomi maupun politik yang terwakili kepentingannya dalam industri media. 

Mereka yang memiliki sumberdaya untuk mengontrol isi media, dan dengan kemampuan 

pengendalian alokatif ini, maka media dapat diintervensi untuk memuat atau tidak 

memuat materi tertentu di dalam media. Dengan demikian, model ini lebih 

mengandalkan power dibanding dengan kekuatan idiologis. 

69



Untuk mendalami lebih jauh tentang kemampuan suatu rezim mengontrol secara 

sistematis isi media, kita dapat berkaca pada masa pemerintahan orde baru, khususnya 

pada pengendalian bahasa media. Pada masa ini media (khususnya cetak) sering 

berurusan secara intensif dengan birokrasi. Hasil survai LP3Y pada tahun 1992 misalnya, 

menemukan bahwa 46% informasi yang dipublikasikan media cetak bersumber dari 

pemerintah, 39% dari masyarakat, komunitas politik dan bisnis, dan 15% dari berbagai 

sumber. 

Menurut Dakhidae tidak ada suatu periode dalam sejarah dimana suatu rezim 

memberi perhatian yang sangat besar terhadap bahasa, sebagaimana rezim orde baru. 

Rezim ini merasa perlu mengawasi bahasa dan memelihara semacam hukum atau aturan 

bagi perilaku linguistik. Kecenderungan kontrol berbahsa ini berlanjut terus hingga akhir 

kekuasaan orde baru meskipun dengan skala kecil dan terbatas. Menjelang runtuhnya 

kekuasaan orde baru, seorang penyiar SCTV (Ira Koesno) misalnya, sempat diskorsing 

setelah keceplosan bertanya yang dipandang mengusik dominasi kekuasaan orde baru 

dalam wawancara dengan Sarwono Kusumaatmaja. 

Media Sebagai Ruang Hegemonik 

Model hegemonik lebih halus karena dengan rutinitas dari praktek kerja para staf 

media yang telah melembaga sehingga kekuatan dominasi tersebut tidak lagi terasa. Jadi 

ada permain dibelakang layar yang tidak menunjukan penampakannya, namun 

pengaruhnya sangat kuat. Dengan demikian media dapat menjadi sarana bagi suatu 

kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lain. Dalam konteks ini 

teori Gramsci tentang hegemoni layak dijadikan rujukan yang menekankan pada 

bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok yang 

dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa tindakan kekerasan. 

Antonio Gramsci yang mempopulerkan konsep hegemoni berpendapat bahwa 

kekuatan dan dominasi kapitalis tidak hanya melalui dimensi materail dari sarana 

ekonomi dan relasi produksi tetapi juga kekuatan (force) dan hegemoni. Yang pertama 

menggunakan daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi syaratsyarat 

suatu cara produksi atau nilai-nilai tertentu, sedang yang kedua meliputi perluasan 

dan pelestarian ‘kepatuhan aktif’ (secara sukerala) dari kelompok yang didominasi oleh 

kelas penguasa lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral dan politik. Dengan 

demikian proses hegemoni bekerja melalui cara kerja yang tampak wajar. 

70



Apa yang disebut sebagai nilai berita dalam kerja-kerja jurnalistik seringkali 

secara tidak sadar menggiring pada upaya untuk memarjinalkan kelompok bawah yang 

justru sudah menjadi korban. Kasus-kasus pemerkosaan dilayar kaca misalnya, seringkali 

menampakan sisi perempuan malang, seorang pekerja malam, janda cantik dan lainnya. 

Common sense lain yang berhubungan praktek kerja jurnalis adalah kecenderungan untuk 

menempatkan unsur dramatisasi dalam pemberitaan. Hal ini berhubungan dengan 

kebisaan untuk menampilkan apa yang menarik diberitakan bagi publik. Berita 

demonstrasi misalnya, yang ditampilkan adalah bentrokannya, bukan materi 

demonstrasinya. 

Perilaku Audiens: Aktif vs Pasif 

Ada dua arus pemikiran tentang perilaku audiens (massa). Di satu sisi ada yang 

memandang audiens bersifat aktif, sedang disisi lain ada pula yang memandang audien 

bersifat pasif. Kedua arus pemikiran ini sudah lama berdebat seru tentang, apakah benar 

audien benar-benar merupakan partner dialog yang relatif seimbang atau sebaliknya 

mereka telah menjadi korban yang relatif pasif dan akan menerima apa saja yang 

diberikan kepada mereka. Kunci perdebatan budaya ini berputar disekitar kemungkinan 

dialog dengan media yang pada kenyataannya ditransformasikan menjadi sesuatu yang 

lebih bersifat monolog. Dalam monolog seseorang berbicara untuk menapikan semua 

orang lain. Para audien tidak bisa memberikan respon, mereka hanya menyerap apa yang 

diberikan atau disodorkan oleh media. 

Adorno dan Horkheimer memberikan sebuah ekspresi bahwa dialog media betulbetul 

sebuah monolog pada pihak budaya industri. Selanjutnya keduanya mencoba 

merumuskan tiga persoalan tentang posisi audien dalam budaya industri pada buku 

Dialectic of Enlightenment, yaitu : 

1). Budaya industri melihat dan menciptakan audiens tunggal. Argumen ini 

mengisyaratkan bahwa budaya industri sendiri adalah budaya monolitik, maka 

audiens budaya industri juga akan monolitik pula; 

2). Audien monolitik yang tunggal dari budaya industri adalah massa yang pasif, 

mereka tidak aktif baik pada, maupun untuk diri mereka sendiri 

3). Dalam massa audien tunggal masing-masing individu merasa asing dengan 

individu lainnya. Keduanya menegaskan bahwa media komunikasi modern 

mempunyai dampak pengasingan; bukanlah sekedar paradoks intelektual. 

71



Berbeda dengan paradigma audiens pasif, kerangka kerja yang telah 

mendominasi penelitian terhadap penonton dalam tradisi cultural studies, yaitu paradigma 

audiens aktif. Tradisi ini menunjukkan bahwa penonton bukanlah orang bodoh secara 

kultural melainkan produsen makna aktif dalam konteks budaya mereka sendiri. 

Paradigma ini berkembang sebagai reaksi atas berbagai hasil kajian atas penonton dengan 

asumsi bahwa penonton TV memiliki karakter pasif dengan makna dan pesan TV yang 

diterima begitu saja. Banyak hasil penelitian yang memahami aktifitas penonton dalam 

konteks perilaku menyatakan bahwa penonton meniru kekerasan dalam televisi. Yang 

lain menggunakan korelasi statistik untuk membuktikan bahwa menonton TV memiliki 

efek tertentu. 

Para pendukung pendekatan audiens aktif berpendapat bahwa bukti-bukti 

perilaku penonton tidak sekedar inkonklusif dan kontradiktif. Penonton TV bukanlah 

massa yang tak terbedakan yang terdiri dari kumpulan individu dan terisolasi. Namun 

penonton adalah suatu aktivitas yang diinformasikan secara sosial dan kultural yang 

terkait erat dengan makna. Audiens adalah produsen makna aktif dan tidak sekedar 

menerima begitu saja makna tekstual yang diidentifikasi oleh para kritikus. Mereka 

melakukannya berdasarkan atas kompetensi kultural yang dimiliki sebelumnya yang 

dibangun dalam konteks bahasa dan relasi social. Jadi paradigma audiens aktif 

merepresentasikan suatu perpindahan minat dari angka kepada makna, dari satu makna 

tekstual kepada makna tekstual lain, dari penonton umum ke penonton khusus. 

Akhirnya pendukung positif penonton TV dalam tradisi cultural studies 

menyimpulkan: 

72 

Penonton dikonsepsikan sebagai produsen makna yang bersifat aktif dan 

pengetahuan luas, bukan produk dari teks yang distrukturkan; 

Makin terikat oleh cara teks distrukturkan dan oleh konteks demostik dan 

konteks budaya dalam menonton; 

Penonton perlu dipahami dalam konteks dimana mereka menonton TV dan 

kaitannya dengan konstruksi makna dan rutinitas sehari-hari; 

Penonton dengan mudah mampu membedakan antara fiksi dan realitas, 

mereka benar-benar aktif memainkan berbagai sekat;



Proses konstruksi makna dan tempat TV dalam rutinitas bergeser dari 

kebudayaan yang satu ke kebudayaan lain, berubah dalam konteks kelas dan 

gender dalam komunitas budaya yang sama. 

Dengan semakin banyaknya stasiun penyiaran swasta, apakah kecenderungan itu 

berarti pemaknaan terhadap teks media/TV semakin berkurang, atau justru sebaliknya. 

Semakin banyak pilihan program bagi penonton, semakin banyak pula yang harus 

dimaknai. Apakah dengan semakin banyaknya stasiun penyiaran dan variasi program, 

audiens semakin pasif atau semakin aktif dan kritis untuk menyikapi dominasi dan 

hegemoni industri media? Fenomena inilah yang menarik dan masih perlu untuk dikaji 

lebih lanjut. 


Barker, Chris. 2005. Cultural Studiers, Teori dan Praktek. Kreasi Wacana. Yogjakarta. 

Eriyanto. 2005. Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media. Cetakan 4, LKIS. 

Yogjakarta. 

Horkheimer, Max dan Theodor W. Adorno. 1969. Dialectic of Enlightenment. The 

Seabury Press, New York. 

Harris, David. 1992. From Class Struggle to the Politics of Pleasure, the Effects of 

Granscianism on Cultural Studies. Routledge, London and New York. 

Kellner, Douglas. 1995. Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between 

the Modern and the Postmodern. Routledge, London and New York. 

Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim, (editor). 1996. Bahasa dan kekuasaan: Politik 

Wacana di Panggung Orde Baru. Mizan, Bandung. 

Piliang, Yasraf A. 2004. Dunia yang dilipat, Tamasya Melampaui Batas-Batas 

Kebudayaan. Jalasutra, Yogyakarta. 

Sardar, Ziauddin dan Borin Van Loon. 2001. Cultural Studies for Beginners. Mizan, 

Bandung. 

Tester, Keith. 2003. Media, Budaya dan Moralitas. Juxtapose- Kreasi Wacana. 

Yogjakarta. 

http://rumputliar.wordpress.com/2009/02/25/review-kuliah-hari-ini-status-ontologisetnografi-media/ 

Diunduh 25 September 2009. 

http://books.google.co.id/books?. Diunduh 25 September 2009. 

http://budiirawanto.multiply.com/journal/item/12/Media_dan_Anak_Sekadar- 

Mengelola_Kecemasan. 

73



http://www.virtual.co.id/blog/cyberpr/pergeseran-peran-agenda-setting-komunikasimassa-dan-apa-maknanya/ 

http://www.lambah.net/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=1 

74



PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (Life Skill Education) DAN 

KONTRIBUSINYA UNTUK KEMAJUAN BANGSA 

Muhamad Sehol 

(Mahasiswa Pendidikan Sains Program Pascasarjana Univ. Negeri Yogyakarta) 

(msehol@yahoo.com) 

Abstract: 

Dalam rancangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) secara tersirat telah 

mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pencapaian 

kecakapan hidup bagi setiap peserta didik. Pengembangan tersebut 

menyangkut pengembagan dimensi manusia seutuhnya yaitu pada aspekaspek 

moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, seni 

dan budaya. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada 

peningkatan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui 

pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup serta 

menyesuaikan diri agar berhasil dalam kehidupan. 

Kata Kunci: Life, Skill, Education. 

PENDAHULUAN 

Konsep pendidikan kecakapan hidup atau life skill education telah menjadi 

wacana yang gencar dikumandangkan jajaran Departemen Pendidikan Nasional sejak 

beberapa tahun yang lalu, dan sampai hari ini telah menjadi suatu kebijakan pemerintah 

dalam bidang pendidikan. Dalam rancangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 

secara tersirat telah mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada 

pencapaian kecakapan hidup bagi setiap peserta didik. Hal ini diperkuat dengan terbitnya 

PP nomor 19 Tahun 2005 Pasal 13 dan Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang dikeluarkan oleh BSNP, bahwa pada tingkat pendidikan dasar dan 

menengah atau sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup. Baik PP 

maupun dalam panduan BSNP tersebut tidak memberikan ketegasan bahwa sekolah 

diharuskan memasukkan pendidikan kecakapan hidup. Namun demikian, sekolah tetap 

diberi keleluasaan untuk mengimplementasikan pendidikan kecakapan hidup dalam 

proses pembelajaran. Hal inipun akan berimplikasi terhadap perlunya sekolah 

menyiapkan seperangkat pendukung pelaksanaan pembelajaran yang mengembangkan 

kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada kecakapan hidup. 

Pengembangan tersebut menyangkut pengembagan dimensi manusia seutuhnya 

yaitu pada aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, 

kesehatan, seni dan budaya. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada 

75



peningkatan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian 

kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup serta menyesuaikan diri agar berhasil 

dalam kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan kecakapan hidup dalam KTSP terintegrasi 

melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada pada setiap mata pelajaran, sehingga 

tidak berdampak pada alokasi waktu yang ditetapkan. 

76 

Dalam paper ini, akan dikaji berbagai perspektif kecakapan hidup sebagai 

bagian dari upaya merespon dinamika ketersediaan SDM handal untuk menopang 

kemajuan bangsa, khususnya di bidang pendidikan. 

PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR KECAKAPAN HIDUP 

Banyak pendapat dan literatur yang mengemukakan bahwa pengertian 

kecakapan hidup bukan sekedar keterampilan untuk bekerja (vokasional) tetapi memiliki 

makna yang lebih luas. WHO (1997) mendefinisikan bahwa kecakapan hidup sebagai 

keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang 

memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam 

kehidupan secara lebih efektif. Kecakapan hidup mencakup lima jenis, yaitu: (1) 

kecakapan mengenal diri, (2) kecakapan berpikir, (3) kecakapan sosial, (4) kecakapan 

akademik, dan (5) kecakapan kejuruan. 

Barrie Hopson dan Scally (1981) mengemukakan bahwa kecakapan hidup 

merupakan pengembangan diri untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, 

memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berhubungan baik secara individu, 

kelompok maupun melalui sistem dalam menghadapi situasi tertentu. Sementara Brolin 

(1989) mengartikan lebih sederhana yaitu bahwa kecakapan hidup merupakan interaksi 

dari berbagai pengetahuan dan kecakapan sehingga seseorang mampu hidup mandiri. 

Pengertian kecakapan hidup tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu 

(vocational job), namun juga memiliki kemampuan dasar pendukung secara fungsional 

seperti: membaca, menulis, dan berhitung, merumuskan dan memecahkan masalah, 

mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi 

(Dikdasmen, 2002). 

Konsep kecakapan hidup sejak lama menjadi perhatian para ahli dalam 

pengembangan kurikulum. Tyler (1947) dan Taba (1962) misalnya, mengemukakan 

bahwa kecakapan hidup merupakan salah satu fokus analisis dalam pengembangan 

kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan hidup dan bekerja.

Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education) 

dan Kontribusinya untuk Kemajuan Bangsa 

Muhamad Sehol 

Pengembangan kecakapan hidup itu mengedepankan aspek-aspek berikut: (1) 

kemampuan yang relevan untuk dikuasai peserta didik, (2) materi pembelajaran sesuai 

dengan tingkat perkembangan peserta didik, (3) kegiatan pembelajaran dan kegiatan 

peserta didik untuk mencapai kompetensi, (4) fasilitas, alat dan sumber belajar yang 

memadai, dan (5) kemampuan-kemampuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

peserta didik. Kecakapan hidup akan memiliki makna yang luas apabila kegiatan 

pembelajaran yang dirancang memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam 

membantu memecahkan problematika kehidupannya, serta mengatasi problematika 

hidup dan kehidupan yang dihadapi secara proaktif dan reaktif guna menemukan solusi 

dari permasalahannya (Dikdaksmen, 2002). 

Berdasarkan pernyataan di atas, sekolah/daerah memiliki kewenangan yang luas 

untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kondisi peserta 

didik, keadaan sekolah, potensi dan kebutuhan daerah. Berkenaan dengan itu, Indonesia 

yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki keanekaragaman 

multikultur (adat istiadat, tata cara, bahasa, kesenian, kerajinan, keterampilan daerah, dll) 

merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa. Keanekaragaman 

harus selalu dilestarikan dan dikembangkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai 

luhur bangsa Indonesia melalui upaya pendidikan kecakapan hidup. Pengenalan keadaan 

lingkungan, sosial, dan budaya kepada peserta didik memungkinkan mereka untuk lebih 

mengakrabkan dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Pengenalan dan 

pengembangan lingkungan melalui pendidikan diarahkan untuk menunjang peningkatan 

kualitas sumber daya manusia, dan pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan 

kompetensi peserta didik. 

Kebijakan yang berkaitan dengan dimasukkannya program pendidikan 

kecakapan hidup dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

dilandasi kenyataan bahwa dalam pendidikan tidak hanya mengejar pengetahuan semata 

tetapi juga pada pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai tertentu yang dapat 

direfleksikan dalam kehidupan peserta didik. Sekolah tempat program pendidikan 

dilaksanakan merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan 

kecakapan hidup di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas pada peserta didik 

mengenai keterampilan-keterampilan tertentu yang berkaitan dengan pengalaman peserta 

didik dalam keseharian pada lingkungannya. Untuk memudahkan pelaksanaan program 

pendidikan kecakapan hidup diperlukan adanya model pengembangan yang bersifat 

umum untuk membantu guru/sekolah dalam mengembangkan muatan kecakapan hidup 

77



dalam proses pembelajaran. Pendidikan kecakapan hidup bukan merupakan mata 

pelajaran yang berdiri sendiri melainkan terintegrasi melalui matapelajaran- 

matapelajaran, sehingga pedidikan kecapakan hidup dapat merupakan bagian dari semua 

mata pelajaran yang ada.i samping itu perlu kesadaran bersama bahwa peningkatan mutu 

pendidikan merupakan komitmen untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia, baik 

sebagai pribadi maupun sebagai modal dasar pembangunan bangsa, dan pemerataan daya 

tampung pendidikan harus disertai dengan pemerataan mutu pendidikan sehingga 

mampu menjangkau seluruh masyarakat. 

KONSEP KECAKAPAN HIDUP 

78 

Menurut konsepnya, kecakapan hidup dapat dibagi menjadi dua jenis utama, 

yaitu: (i) Kecakapan hidup generik (generic life skill/GLS), dan (ii). Kecakapan hidup 

spesifik (specific life skill/SLS). 

Masing-masing jenis kecakapan itu dapat dibagi menjadi sub kecakapan. 

Kecakapan hidup generik terdiri atas kecakapan personal (personal skill), dan kecakapan 

sosial (social skill). Kecakapan personal mencakup kecakapan dalam memahami diri 

(self awareness skill) dan kecakapan berpikir (thinking skill). Kecakapan mengenal diri 

pada dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, 

sebagai anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri 

kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sekaligus sebagai modal dalam meningkatkan 

dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Kecapakan berpikir 

mencakup antara lain kecakapan mengenali dan menemukan informasi, mengolah, dan 

mengambil keputusan, serta memecahkan masalah secara kreatif. Sedangkan dalam 

kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi (communication skill) dan 

kecakapan bekerjasama (collaboration skill). 

Kecakapan hidup spesifik adalah kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau 

keadaan tertentu. Kecakapan ini terdiri dari kecakapan akademik (academic skill) atau 

kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional (vocational skill). Kecakapan akademik 

terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran atau kerja intelektual. 

Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan 

keterampilan motorik. Kecakapan vokasional terbagi atas kecakapan vokasional dasar 

(basic vocational skill) dan kecakapan vokasional khusus (occupational skill).



Muhamad Sehol 

Menurut konsep di atas, kecakapan hidup adalah kemampuan dan keberanian 

untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari 

dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Apabila hal ini dapat dicapai, maka 

ketergantungan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, yang berakibat pada 

meningkatnya angka pengangguran, dapat diturunkan, yang berarti produktivitas 

nasional akan meningkat secara bertahap. Konsep kecakapan hidup sebagaimana telah 

dijelaskan di atas, dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

Gambar 1. Konsep kecakapan hidup 

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DAN STANDAR ISI 

Pendidikan kecakapan hidup sudah menjadi suatu kebijakan seiring dengan 

berlakunya Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Standar isi dan standar 

kompetensi lulusan tersebut menjadi acuan daerah/sekolah dalam mengembangkan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada masing-masing jenjang pendidikan. 

Oleh karena itu, pengembangan kecakapan hidup dengan sendirinya harus mengacu 

kepada standar-standar yang telah ditetapkan pemerintah. Standar isi dan standar 

kompetensi lulusan merupakan salah satu bagian dari Standar Nasional Pendidikan. 

Standar isi terdiri dari: ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan 

dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata 

pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. 

Dokumen standar isi mencakup: (1) kerangka dasar kurikulum, (2) struktur kurikulum, 

(3) standar kompetensi dan kompetensi dasar, (4) beban belajar, dan (5) kalender 

pendidikan. 

79



PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KECAKAPAN 

HIDUP 

80 

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup sangat ditentukan oleh 

program/rancangan yang disusun sekolah dan kreativitas guru dalam merumuskan dan 

menentukan metode pembelajarannya. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penyusunan program pembelajaran sebagai berikut: 

berikut: 

1. Mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar 

2. Mengidentifikasi bahan kajian/materi pembelajaran 

3. Mengembangkan indikator 

4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bermuatan kecakapan hidup 

5. Menentukan bahan/alat/sumber yang digunakan 

6. Mengembangkan alat penilaian yang sesuai dengan aspek kecakapan hidup 

Pendidikan kecakapan hidup dikembangkan dengan memperhatikan beberapa hal 

1. Pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh baik keimanan, ketaqwaan, 

dan akhlak mulia 

2. Mengakomodasi semua mata pelajaran untuk dapat menunjang peningkatan iman 

dan takwa serta akhlak mulia, serta meningkatkan toleransi dan kerukunan antar 

umat beragama dengan mempertimbangkan norma-norma agama yang berlaku 

3. Memungkinkan pengembangan keragaman potensi, minat dan bakat, kecerdasan 

intelektual, emosional, spiritual, dan kinestetik peserta didik secara optimal sesuai 

dengan tingkat perkembangannya 

4. Sesuai tuntutan dunia kerja dan kebutuhan kehidupan Program kecakapan hidup 

hendaknya memungkinkan untuk membekali peserta didik dalam memasuki 

dunia kerja/usaha serta relevan dengan kebutuhan kehidupan sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik 

5. Kecakapan-kecakapan yang perlu dikembangkan mencakup: kecakapan personal, 

sosial, akademis, dan vokasional 

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

7. Mempertimbangkan lima kelompok mata pelajaran berikut: 

a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 

b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 

c) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 

d) Kelompok mata pelajaran estetika 

e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan 

Semua dimensi kecakapan hidup secara berkelanjutan harus dimiliki oleh peserta 

didik sejak TK hingga sekolah menengah, dan bahkan perguruan tinggi sekalipun. Akan



Muhamad Sehol 

tetapi dalam praktik pengembangannya, penekanan pendidikan kecakapan hidup tetap 

mempertimbangkan tingkat perkembangan peserta didik sesuai dengan jenis dan jenjang 

pendidikan. Kecakapan hidup pada TK dan sekolah dasar (SD) berbeda dengan sekolah 

menengah pertama (SMP), demikian pula kecakapan hidup pada sekolah menengah 

pertama berbeda dengan sekolah menengah atas (SMA), bergantung kepada tingkat 

perkembagan psikologis dan fisiologis peserta didik. Gambar berikut ini merupakan 

contoh dominasi pendidikan kecakapan hidup pada jenis/jenjang pendidikan TK/SD/ 

SMP, SMA, dan SMK. 

PENEKANAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DI TIAP JENJANG 

PENDIDIKAN 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan kecakapan hidup yang 

diberikan sampai dengan jenjang sekolah menengah lebih berorientasi pada upaya 

mempersiapkan peserta didik menghadapi era informasi dan era globalisasi. Pada intinya 

pendidikan kecakapan hidup ini membantu dan membekali peserta didik dalam 

pengembangan kemampuan belajar, menyadari dan mensyukuri potensi diri, berani 

menghadapi problema kehidupan, serta mampu memecahkan persoalan secara kreatif. 

Pendidikan kecakapan hidup bukan mata pelajaran baru, akan tetapi sebagai alat dan 

bukan sebagai tujuan. Penerapan konsep pendidikan kecakapan hidup terkait dengan 

kondisi peserta didik dan lingkungannya seperti substansi yang dipelajari, karakter 

peserta didik, kondisi sekolah dan lingkungannya. 

Lebih lanjut penekanan pembelajaran kecakapan hidup pada masing-masing 

jenjang dapat digambarkan sebagai berikut: 

TK SD SMP SMA Si S2 dst 

Gambar 2. Penekanan pembelajaran kecakapan hidup pada masing-masing jenjang 

Gambar di atas menunujukkan penekanan porsi pembelajaran antara kecakapan 

hidup dan substansi mata pelajaran yang ada di masing-masing jenjang pendidikan. Pada 

jenjang TK/SD/SMP, porsi kecakapan hidup sangat besar dan porsi substansi mata 

pelajaran masih kecil. Sedangkan pada jenjang SMA, porsi kecakapan hidup makin 

berkurang dan substansi mata pelajaran semakin bertambah. Begitu pula pada jenjang S1 

dan S2, porsi kecakapan hidup semakin berkurang karena porsi akademik semakin besar. 

81



PELAKSANAAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 

82 

Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup terintegrasi dengan beragam mata 

pelajaran yang ada di semua jenis dan jenjang pendidikan. Misalnya pada mata pelajaran 

Matematika yang mengintegrasikan pendidikan kecakapan hidup di dalamnya, selain 

mengajarkan peserta didik agar pandai matematika, juga pandai memanfaatkannya dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti: membaca data, menganalisis data, membuat kesimpulan, 

mempelajari ilmu lain, dan sebagainya. 

LIFE SKILL DALAM APLIKASINYA MENGATASI PENGANGGURAN 

a) Community College 

Dalam rangka menampung anak putus sekolah SLTP/MTs dan tamatan 

SMU atau MA dan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi maka perlu 

dikembangkan lembaga pendidikan pelatihan yang dapat memberikan kecakapan 

vocational yang disebut sebagai community college. 

b) Profil kecakapan Vokasional yang berkembang di masyarakat 

1. Prrofil Life Skill yang dikembangkan oleh SMK 

SMK melalui penerapan kurikulum mengmbangkan Kejuruan terkesan 

hanya terkonsentrasi pada kejuruan tertentu seperti teknologi bisnis dan 

manajemen. 

2. Prrofil Life Skill yang dikembangkan oleh Balai Latihan Kerja 

BLK mengembangkan Latihan Kerja UKM Seperti : Teknologi mekanik, 

otomotif, listrik, konstruksi tata niaga dan aneka pertanian . 

3. Profil Kecakapan Vokasional yang dikembangkan lembaga pendidikan dan 

pelatihan 

c) Pengembangan life skill pada SMU yang berkeunggulan khusus 

Penyelenggaraan SMU berwawasan khusus dengan asumsi bahwa 

pendidikan di SMU tidak hanya berorientasi pada academic skillnya tetapi juga 

penguasaan keterampilan kejuruan tertentu. Hal karena banyak lulusan SMU 

(46,9%) tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dengan demikian 

pengembangan SMU berkeunggulan khusus akan menciptakan output yang 

memiliki kmampuan ganda. 


Balitbang Puskur 2008, Model pendidikan life skill, Jakarta : Depdiknas 

Anwar (2006), Pendidikan Kecakapan Hidup, Bandung : Alfa Beta



EKSISTENSI KESENDIRIAN AFASIA - DUNIA TANPA KATA DAN SIMBOL - 

DALAM KESENDIRIAN EMOSIONAL DAN KESENDIRIAN SOSIAL 

(Teori Ego Psikologi Freud dan Teori Fenomenologi Husserl) 


(Staf Pengajar STAIN Manado) 

(iffah_dachrud@yahoo.com) 

Abstract: 

Bertambahnya jumlah gangguan peredaran darah otak (CDV) atau istilah 

medis lain cedera pembulu darah otak (CVA) dan trauma kapitis, 

mmengindikasikan jumlah kasus dengan gejala sisa neurologik juga makin 

meningkat. Gejala sisa elementer yang paling menyolok adalah hemiparesis 

dan gejala sisa fungsi luhur yang paling banyak adalah afasia. Pada kasus 

CVD/CVA, kemungkinan seorang pasien menderita afasia adalah 25%, 

karena separuhnya menderita hemiparesis dekstra dan separuh dari ini 

mungkin menderita afasia. 

Kata Kunci: Afasia, Kesendirian, emosional, social. 

PENDAHULUAN 

The Agency for Health Care Policy and Research Post-Stroke Rehabilitation 

Clinical Practice Guidelines mendefinisikan afasia sebagai hilangnya kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan lisan bahkan isyarat, atau secara tertulis atau ketidakmampuan 

untuk memahami komunikasi tersebut atau hilangnya kemampuan berbahasa (Gresham, 

1995). 

Darley (1982) mengemukakan bahwa afasia biasanya melukiskan tentang suatu 

kerusakan atau pelemahan bahasa akibat terjadinya cedera otak pada area dominan bahasa 

cerebral hemisphere. 

Afasia dapat terjadi mengikuti stroke dan traumatic brain injury, dan dapat pula 

dihubungkan dengan penyakit yang mempengaruhi unsur dan fungsi otak (Nadau et al., 

2000) 

Definisi lain mengungkapkan afasia dicirikan sebagai permasalahan bahasa dan 

cognitive communication yang berhubungan denngan kerusakan otak lainnya seperti 

dementia, dan traumatic brain injury (Orange, 1998). Bagaimanapun, penjelasan terhadap 

afasia tidak sederhana semata-mata sebagai kekacauan berbahasa, melainkan sebagai 

suatu kesatuan klinis yang kompleks. 

83



Secara klinis Kertezs (1979) menguraikan afasia sebagai bagian dari neurology 

dimana gangguan terjadi pada pusat bahasa yang ditandai oleh paraphasias, kesukaran 

menemukan kata-kata, pemahaman yang berbeda dan berubah lemah, berkaitan puala 

dengan gangguan membaca dan menulis yang lazim seperti dysarthria, konstruksi nonverbal, 

kesulitan menyelesaikan masalah serta kelemahan dalam memberi dan merespon 

melalui isyarat (impairment of gasture). 

Penderita afasia dalam psikologi dikategorikan dalam developmental 

psychopathology. Perkembangan kehidupan mereka berbeda dengan individu normal 

lainnya. Beberapa kajian tentang penderita afasia lebih banyak dikaitkan dengan 

neurologi atau neurolinguistik (Fabbro, 2001). Sehingga menjadi motivasi tersendiri 

untuk mengadakan pengkajian yang berbeda dengan kajian yang telah ada sebelumnya. 

Tulisan ini akan lebih difokuskan pada kajian fenomena psikologis penderita afasia yang 

terasing dalam kesendirian karena kehilangan dunia kata dan simbol yang pernah 

dimilikinya 

KESENDIRIAN TANPA KATA DAN SIMBOL 

Hidup tanpa perantara komunikasi baik kata maupun simbol dengan dunia diluar 

diri ibarat keterasingan hidup akibat putusnya jembatan yang menghubungkan. Dunia 

diam tanpa stimulus dan respon, itulah yang dirasakan oleh para penderita afasia. 

Dampak dari kerusakan berbahasa adalah pada kehidupan interpersonal, dengan 

kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Interaksi mengisyaratkan 

simbol-simbol dan tanda-tanda yang mengartikan suatu hal sebagai persetujuan pada 

konteks kultur tertentu (Charon, 1989). Kata-kata, uang, tanda-tanda dan banyak ekspresi 

non verbal lainnya seperti mengangguk untuk ya dan menggeleng untuk tidak adalah 

contoh dari simbol-simbol. Untuk tujuan berkomunikasi, harus digunakan simbol-simbol 

yang sesuai yang diterima sebagai pembawa arti dalam masyarakat. Komunikasi juga 

melibatkan kemampuan memacu sebuah arti tertentu dalam pikiran orang lain dan 

memahami apa yang ingin disampaikan oleh orang lain. Dan bagi afasia, kesulitan yang 

parah adalah hilangnnya simbol-simbol yang penting untuk bahasa. Bukan hanya kata 

lisan atau tulisan yang hilang dan tidak memiliki arti, tetapi juga simbol-simbol 

pelengkap seperti mengangguk dan menggeleng, mengenali ekspresi kesenangan atau 

kesedihan ataukah suara yang meninggi dalam kemarahan. 

84

Eksistensi Kesendirian Afasia‐Dunia Tanpa Kata dan Simbol 

Dalam Kesendirian Emosional dan Kesendirian Sosial 


Akibat gangguan kemampuan untuk simbolisasi, eksistensi yang paling serius 

dari afasia muncul dalam wujud kesendirian, perasaan malu, tersingkir, sikap dan 

pengalaman dengan orang lain menjadi berubah menjadi kegagalan. 

KESENDIRIAN SOSIAL 

Menjadi bagian dari orang lain adalah hal yang didambakan oleh setiap orang. 

Siapapun akan membutuhkan dan berkeinginan untuk merasakan secara menyeluruh 

dalam dirinya bahwa ia adalah orang yang memiliki arti atau hidupnya bermakna bagi 

orang lain (Zammuner, 2008). Terasing dari kehidupan bertetangga, bersahabat, 

berkenalan, atau kontak sosial lainnya merupakan kesendirian dalam dunia sosial (Nolen, 

2006; Caciappo, 2002 dan Vandewater, 1997). Sebagaimana halnya keberadaan penderita 

afasia yang memperjuangkan kembalinya kemampuan berbahasa yang pernah begitu 

mudah mengantarkannnya dalam berkomunikasi. 

Perasaan kesendirian, terkurung dalam tubuh, muncul sebagai hal yang 

menciptakan jarak dengan orang lain. Ketidakmampuan mengenali siapa lawan bicara, 

situasi saat berbicara, dimana berbicara karena ketidakmampuan berkomunikasi dengan 

lancar. Terjadi kesalah pahaman dalam berkomunikasi mengakibatkan identitas diri 

sepertinya menghilang dan menganggap diri sebagai orang cacat. Tidak tahu akan diri 

dan tidak mampu mempertahankan harga diri membuat mudah dalam menilai buruk 

terhadap maksud-maksud baik orang lain. Kesendirian pun semakin diperkuat saat orang 

lain mengabaikan dan tidak peduli dengan komunikasi yang dilakukan dengan 

mengisolasi diri. Berbagai kondisi sulit itu memunculkan perasaan-perasaan keterasingan 

yang mencakup kehidupan internal dan dunia sekitar (Van der Gaag, 2005). 

KESENDIRIAN EMOSIONAL 

Komunikasi verval tiba-tiba berhenti (afasia Broca) atau dapat berbicara lancar 

namun tidak masuk akal (afasia Wernicke). Menemukan diri sendiri dalam situasi seperti 

ini pada umumnya diterima sebagai pengalaman yang menakutkan sebagai akibat yang 

berhubungan dengan perasaan-perasaan terkejut dan takut. Bahkan ada yang bingung dan 

tidak dapat bertindak secara rasional. Gejolak pun muncul karena ketidakmampuan 

untuk menerima bahwa diri tidak dapat berbicara. 

Penderita afasia yang mengalami depresi saat menemukan dirinya sebagai orang 

yang afasia akan mengalami pengurangan kepercayaan diri, yang dapat merubah citra 

85



dirinya (Tenner, Gerstenberger dan Keller, 1989). Pengalaman depresi lebih lanjut akan 

dapat mempengaruhi motivasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kebebasan 

fungsional, karena kegagalan untuk ikut berpartisipasi dalam komunitas akibat 

kemampuan verbal yang rusak, sering menghasilkan perasaan-perasaan kesendirian dan 

isolasi. (Wahrborg, 1991). 

KONSEP ISOLASI DALAM TEORI EGO PSIKOLOGI FREUD 

Konsep dari ego psikologi digunakan oleh pakar ego psikologi (Freud, 1966; 

Blanck dan Blanck, 1974) untuk menjelaskan proses-proses mental dimana perasaanperasaan 

terpisah dari pikiran. Isolasi sebagai sebuah karakteristik personal dalam 

kenyataanya dapat menjadi hal yang problematis, tetapi disisi lain juga merupakan sebuah 

sumber penting dalam momen-momen ancaman dan panik. Isolasi perasaan-perasaan 

sepertinya menjadi kemungkinan yang dapat mengesampingkannya untuk bertindak 

dalam suatu cara yang rasional. Orang akan menjadi sadar akan afasianya saat dia sedang 

sendiri dirumah, atau ditempat rehabilitasi saat perawat meninggalkannya sendiri. 

Kemampuan pengetahuannya dengan segera menunjukkan bahwa dia harus menekan 

perasaannya untuk mendapatkan bantuan orang lain dan memakai kemampaun isolasi dan 

rasionalitasnya sebagai sebuah strategi sadar. Hal ini berlawanan dengan teori mekanisme 

pertahanan psikologi tidak sadar dimana menghadapinya dengan penyingkapan dan 

pembebasan perasaan-perasaan tertekan yang telah diasingkan pada bagian pikiran yang 

berbeda (Breuer dan Freud, 1895) 

TEORI FENOMENOLOGI HUSSERL 

Teori fenomenologi dari intensionalitas membantu memahami penangkapan 

realitas non verbal dan pre reflektif semacam ini. Dengan memakai konsep 

“intensionalitas”, Husserl tidak meragukan tentang kekuatan bawaan dari apa yang 

disebut sebagai “sikap alami” yaitu “terbenam setiap hari dalam keberadaan dan 

pengalaman seseorang, dimana kita meremehkan bahwa dunia adalah seperti apa yang 

kita terima, dan bahwa orang lain mengalami dunia seperti yang kita alami” (Husserl, 

1970; Dahlberg et al., 2001). Dalam tindakan intensionalitas, kita tidak merefleksikan 

secara kritis, kita hanya ada dalam dunia keseharian dimana kita tinggal. 

Saat terjadi afasia, maka terjadi kehilangan kemampuan untuk bergerak dari 

sebuah sikap alami ke sebuah sikap yang lebih reflektif. Dunia sekitar dipahami dalam 

86

Eksistensi Kesendirian Afasia‐Dunia Tanpa Kata dan Simbol 

Dalam Kesendirian Emosional dan Kesendirian Sosial 


cara yang sama seperti udara yang dihirup. Jelas tidak perlu untuk menganalisa 

pengalaman-pengalaman yang sudah ada selama tidak memiliki akses pada kata-kata. 

Apakah mungkin untuk mengenali realita secara intensional tanpa kata-kata? 

Menurut Marleau-Ponty (1989), salah satu pengikut Husserl, kesimpulan semacam ini 

sepertinya tidak masuk akal. Kata-kata bukanlah sebuah prasyarat untuk pemikiran. 

Sebaliknya pemikiran adalah prasyarat untuk bahasa. 

Kata tidaklah tanpa arti, karena dibalik dunia ada sebuah operasi kategorial, tapi 

arti ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki kata dan tidak memiliki, karena kata 

dipikirkan baru memiliki arti, kata tetap menjadi sebuah wadah kosong. Ini 

hanyalah sebuah fenomena artikulasi suara, atau kesadaran akan fenomena 

semacam itu, tapi dalam setiap kasus bahasa ini terjadi, tapi merupakan sebuah 

penyertaan eksternal dari pemikiran (Marleau Ponty, 1989, h. 177). 

Lebih lanjut satu aspek dari intensionalitas adalah kemampuan untuk berpikir 

keseluruhan, tanpa kata-kata segera setelah terserang afasia. Pasien afasia tidak hanya 

menangkap dan mengenali realitanya, tetapi juga selanjutnya akan terkejut dengan 

ketenangan dan juga kemampuannya untuk menangani situasi akut. Bahkan yang 

memiliki elemen-elemen yang kuat, seperti pada afasia impresif akan ingat dan mampu 

menjelaskan tahap akut, meskipun terdapat fakta bahwa ada kebingungan ketika ini 

muncul. 

Oleh karena itu, afasia tidak menurunkan persepsi atau kemampuan cepat untuk 

mengenali sesuatu sebagai sesuatu, namun sebaliknya; tindakan intensionalitas muncul 

sebagai sebuah pengalaman yang lebih kuat daripada sebelumnya katika kata-kata hilang 

yang diinterpretasikan sebagai sebuah “bahasa meta”, sebuah bahasa non verbal dan 

tenang, tersembunyi dibalik bahasa verbal dan tidak dapat diakses oleh seseorang yang 

dapat berbicara. “Bahasa meta” adalah arti yang sempurna dan lengkap, terdiri dari 

keseluruhan arti. Arti ini dipahami sebagai kebenaran yang absolut, tidak lagi 

mempertimbangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif lainnya, karena makna sudah 

ada. 

Dalam proses ini, bahasa tidak dianggap sebagai sebuah kumpulan aturan-aturan 

yang pasti. Keajaiban nyata dari bahasa akan ditemukan ketika pasien afasia menemukan 

arti dalam kata-kata orang lain dan mampu mengekspresikan arti sendiri. 

87



DAFTAR RUJUKAN 

Blanck, G., & Blanck, R. (1974). Ego psychology _/ Theory and Practice. New York: 

Columbia University Press. 

Brindley, P., Copeland M., Demain C., and Martin P. (1989). A comparison of the 

speech of ten chronic Broca’s aphasics following intensive and non intensive 

periods of therapy. Aphasiology, 3:695-479. 

Charon, J. M. (1989). Symbolic Interactionism. An Introduction, an Interpretation, an 

Integration. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 

Dahlberg, K., Drew, N., & Nystro¨m, M. (2001). Reflective Lifeworld Research. Lund: 

Studentlitteratur. 

Darley, FL. (1982). Aphasia. Philadelphia, Pa: WB Saunders. 

Ferro, J. M., & Madureira, S. (1997). Aphasia. Type, Age and Cerebral Infarct 

Localisation. Journal of Neurology, 244, 505_/509. 

Freud, A. (1966). The writings of Anna Freud. Vol II The ego and the mechanism of 

defence. New York: International Hallmark Press. 

Kertesz, A. (1979). Aphasia and Associated Disorders: Taxonomy, Localization and 

Racovery. Naw York: Grune and Startton. 

Laska, A. C., Hellbom, A., Murray, V., Kahan, T., & von Arbin, M. (2001). Aphasia in 

Acute Stroke and Relation to Outcome. Journal of Internal Medicine, 24, 413- 

422. 

Merleau-Ponty, M. (1989). Phenomenology of Perception. Translated by Colin Smith. 

London: Routledge. 

Nadeau, S., Rothi, L. J. G., & Crosson, B. (2000). Preface. In S. Nadeau, L. J. G. Rothi, 

& B. Crosson (Eds.), Aphasia and language: Theory to practice. New York: 

Guilford Press. 

Nolen-Hoeksema, S., Ahrens, C. (2002). Age, Differences and Similarities in the 

Correlates of Depressive Symptoms. Psychology and Aging, 17 (I), 116-124. 

Orange, JB., and Kertesz A. (1998). Efficacy of language therapy for aphasia. In: 

Physical Medicine and Rehabilitation: State of the Art Reviews. Philadelphia, 

Pa: Hanley-Belfus, Inc; :501–517. 

Poeck, K., Huber W., and Willmes K. (1989). Outcome of intensive language treatment 

in aphasia. Journal Speech Hear Disorder, 54:471–479 

Teasell, R., Doherty D., Speechley M., Foley N., and Bhogal SK. (2002). Evidence-based 

review of stroke rehabilitation. Heart and Stroke Foundation Ontario and 

Ministry of Health and Long-Term Care of Ontario. 

Tanner, D. C., Gerstenberger, D. L., & Keller, C. S. (1989). Guidelines for Treatment of 

Chronic Depression in the Aphatic Patient. Rehabilitation Nursing, 2, 80_/81. 

Vandewater, E. A., Ostrove, J. M., & Stewart, A. J. (1997). Predicting women’s wellbeing 

in midlife: The importance of personality depelovement and social role 

involvements. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 1147-1160. 

Zammuner, V. L. (2008). Italian’s social and emotional loneliness: The result of five 

studies. International Journal of Sciences, 3 (2), 108-120. 

88



PERANAN MEDIA KOMPUTER BERBASIS MAKROMEDIA FLASH 

PADA PROSES BELAJAR MENGAJAR JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK 

ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 


(Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik UNM) 

(mustarilamada@yahoo.com) 

Abstract: 

The research aim at finding out the student’s learning achievement who 

were thougt by using computer media based on Makromedia Flash and those 

who were not thougt the media. The research is non equivalent control group 

design research in valuing to variable namely independent variable: (1) the 

student’s learning by using computer media based on makromedia (2) The 

student’s learning without using computer media based on makromedia 

flash. The dependent variable the student learning achievement in electrical 

installation of education electrical engineering department, engineering 

faculty in makassar state university consisted of 74 student’s. In analyzing 

the data of the research the statistic to be used was the descriptive and 

imperential statistic, with t-test. The result of statistic analysis showed that 

the mean score of leaving electrical installation of the student’s who were 

tought by using computer media based on makromedia flash 20,06 mean 

while the mean score of learning electrical installation of the student who 

were thougt without using the media was 16,35. the result of the research 

showed that there was significant difference of the leaving achievement in 

electrical installation of education electrical department, engineering faculty, 

makassar state university between the taught by using computer media based 

on makromedia flash and those who did not use the media. 

Kata-kata Kunci: Media Komputer, Makromedia Flash, Rangkaian Listrik. 

PENDAHULUAN 

Pendidikan saat ini sedang digalakkan oleh setiap negara di dunia. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia pendidikan menyesuaikan diri pada 

perubahan yang serba kompleks dalam kehidupan masyarakat. Sistem pendidikan pada 

masa lampau tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan 

tuntutan zaman saat ini, oleh karena itu setiap ilmu pengetahuan perlu dikembangkan 

karena sarana yang akan digunakan semakin canggih dan modern sehingga sumber daya 

manusia harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Seiring dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 

segala aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan (Sadiman, 2000). Munculnya produk 

teknologi yang dapat digunakan dalam pendidikan memberi kesempatan kepada pendidik 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses belajar mengajar.. 

89



Secara umum, belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat 

interaksi individu dengan lingkungan. Perilaku ini mengandung pengertian yang 

luas, yang mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan sebagainya. 

Setiap perilaku ada yang nampak (diamati) ada pula yang tidak bisa diamati. Perilaku 

yang bisa diamati disebut penampilan atau behavioral performance, sedangkan yang 

tidak bisa diamati disebut kecenderungan perilaku behavioral tendensi. Dalam pengertian 

lain belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah 

kesan dari bahan yang telah dipelajari. Hasil dari aktivitas belajar terjadilah 

perubahan dalam diri individu. Dengan demikian belajar dikatakan berhasil bila terjadi 

perubahan dalam diri individu. Secara psikologis belajar merupakan suatu proses 

perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Sardiman (2000), 

bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku atau kemampuan, dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengar, meniru dan sebagainya. 

Perubahan yang didapatkan adalah kemampuan baru yang bertahan lama, karena 

adanya usaha pada individu yang belajar. Sedangkan Slameto (1995) mengemukakan 

bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannyaDengan fasilitas dan 

kemampuan komputer materi pelajaran yang telah dimanipulasi dengan baik melalui 

program aplikasi akan lebih mudah dimengerti oleh peserta didik lebih meningkatkan 

minat belajar peserta didik, serta memberikan dorongan lebih kuat kepada peserta didik 

untuk mengikuti pelajaran. komputer merupakan salah satu media alternatif yang dapat 

digunakan dengan cara membuat suatu program mengenai materi yang akan diajarkan 

kemudian hasilnya langsung disampaikan di depan peserta didik secara visualisasi, 

animasi dan simulasi. 

Dengan memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran, dalam hal ini 

program Makromedia Flash yang dirancang sebagai aplikasi presentasi khususnya 

dalam PBM akan memudahkan pengajar dalam mengajar dan memudahkan memahami 

bahan kajian, serta dapat menciptakan iklim belajar-mengajar yang menarik dan 

menyenangkan, sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan, artinya peserta didik dengan sendirinya dapat meningkatkan 

minat belajar, sehingga mampu berpikir, bertindak, dan berbuat. 

90 

Penggunaan media komputer berbasis Makromedia Flash dalam PBM

Peranan Media Komputer Berbasis Makromedia Flash 

pada PBM Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik UNM 


dianggap merupakan hal yang baru, khususnya pada mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Namun, Melalui 

penggunaan media pembelajaran yang optimal, dalam proses belajar mengajar, 

khususnya media komputer sebagai sumber informasi peserta didik. Program tersebut 

dipandang cukup efektif dan efisien dalam rangka mengantarkan peserta didik untuk 

menyerap materi pelajaran dengan mudah. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian Non Equivalent Control Grup Design dan 

melibatkan dua variabel yaitu variabel bebas: 1) Pembelajaran menggunakan media 

komputer berbasis Makromedia Flash 2) Pembelajaran tanpa menggunakan media dan 

variabel terikat: Hasil belajar rangkaian listrik mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar sebanyak 74 mahasiswa. 

Variabel yang akan diselidiki dalam penelitian ini adalah:Variabel bebas, yaitu: 

Kelompok Eksperimen yaitu pembelajaran rangkaian listrik dengan menggunakan 

media komputer berbasis Makromedia Flash. Kelompok kontrol adalah Pembelajaran 

rangkaian listrik dengan yang tidak menggunakan media komputer. Variabel terikat, 

yaitu hasil belajar rangkaian listrik yang dicapai oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. 

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji-t dua pihak. Hipotesisnya adalah: 

“terdapat perbedaan yang signifikan dalam pencapaian hasil belajar rangkaian listrik 

mahasiswa yang diajar pada pola pembelajaran menggunakan media komputer berbasis 

Makromedia Flash dengan mahasiswa yang diajar pada pola pembelajaran yang tidak 

menggunakan media. 

Dilihat dari jenis variabel yang diteliti serta ada tidaknya perlakuan yang 

sengaja dilakukan, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 

eksperimen. 

HASIL 

Hasil pengumpulan data menunjukkkan bahwa terdapat perbedaan antara 

kelompok mahasiswa yang diajar dengan menggunakan media komputer berbasis 

Makromedia Flash sebagai kelompok eksperimen dan kelompok mahasiswa yang diajar 

dengan yang tidak menggunakan media sebagai kontrol. 

91



92 

Tabel 1. Statistik Hasil Belajar Mahasiswa Teknik Elektro FT UNM 

Statistik 

Ukuran sampel 

Skor tertinggi 

Skor terendah 

Rentang skor 

Skor rata-rata 

Standar deviasi 

Varians 

Nilai Statistik 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

16 

24 

15 

9 

20,06 

2,59 

15,16 

17 

22 

12 

10 

16,35 

3,04 

17,54 

Tabel.1 di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh mahasiswa 

pada kelompok eksperimen adalah 20,06 dari skor total (30) yang mungkin dicapai. Jika 

skor hasil belajar mahasiswa yang diajar dengan pola pembelajaran menggunakan media 

komputer berbasis Makromedia Flash kedalam tiga kategori, maka diperoleh distribusi 

frekuensi skor dan persentase seperti yang ditunjukkan sebagai berikut (1) ketegori redah 

25% (2) kategori sedang 50 % (3) kategori tinggi 25%. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hasil belajar mahasiswa yang berada pada kategori rendah memiliki persentase 

25% dengan jumlah mahasiswa sebanyak 4 orang. Pada kategori sedang memiliki 

persentase 50% dengan jumlah mahasiswa sebanyak 8 orang, sedangkan pada kategori 

tinggi memiliki persentase 25% dengan jumlah mahasiswa sebanyak 4 orang. Hal ini 

dapat pula dilihat pada grafik (4.1) skor hasil belajar rangkaian listrik. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media komputer berbasis 

Makromedia Flash berada pada kategori sedang. 

Selanjutnya untuk kelompok kontrol menunjukkan bahwa skor rata-rata yang 

diperoleh mahasiswa pada kelompok eksperimen adalah 16,35 dari skor total (30) yang 

mungkin dicapai. Jika skor hasil belajar mahasiswa yang diajar dengan pola pembelajaran 

yang tidak menggunakan media dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu kelompok 

yang berada pada kategori rendah memiliki persentase 29,41% dengan jumlah mahasiswa 

sebanyak 5 orang. Pada kategori sedang memiliki persentase 47,06% dengan jumlah 

mahasiswa sebanyak 8 orang, sedangkan pada kategori tinggi memiliki persentase 

23,53% dengan jumlah mahasiswa sebanyak 4 orang. Hal ini dapat pula dilihat pada 

grafik (4.2) skor hasil belajar rangkaian listrik. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran yang tidak menggunakan media berada pada kategori sedang.

PEMBAHASAN 




Dari hasil analisis deskriptif pada tabel 4.1, yang memperlihatkan bahwa 

berdasarkan kategori, hasil belajar rangkaian listrik Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar yang mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan media komputer berbasis Makromedia Flash lebih baik 

dibandingkan dengan yang tidak menggunakan media. Jika hasil belajar rangkaian listrik 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Makassar yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media komputer berbasis 

Makromedia Flash dikategorikan sedang maka secara klasikal hasil belajar yang tidak 

menggunakan media dikategorikan rendah. Selain itu berdasarkan skor rata-rata, hasil 

belajar rangkaian listrik Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Makassar yang menggunakan media komputer berbasis Makromedia 

Flash lebih tinggi dari pada yang tidak menggunakan media. Jika skor rata-rata hasil 

belajar rangkaian listrik Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Makassar yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media 

komputer berbasis Makromedia Flash sebesar 20,06, sedangkan yang tidak menggunakan 

media sebesar 16,35. 

Adanya perbedaan skor hasil belajar dari kedua kelompok dalam penelitian ini 

tentunya tidak terlepas dari prediksi teori-teori yang telah dikemukakan pada bab terdahulu 

yang menyatakan bahwa dengan menggunakan pembelajaran berbasis komputer maka, 

mahasiswa lebih termotivasi dan lebih terfokus perhatiannya pada proses pembelajaran 

sedang berlangsung. Selain itu animo mahasiswa untuk tetap memperhatikan penjelasan 

pengajar pada saat pembelajaran yang dimediasi dengan komputer sangat besar. Hal ini 

terlihat jelas pada saat penulis melakukan penelitian, dimana kelas yang diajar dengan 

menggunakan media komputer mahasiswa memperhatikan pengajar dalam menyajikan 

materi pelajaran dan interaksi tanya jawab antara mahasiswa dengan pengajar begitu 

lancar. Selain itu dengan gerakan-gerakan tiga dimensi yang dipancarkan oleh layar 

komputer dengan menggunakan LCD semakin memberikan hasrat keingintahuan 

mahasiswa terhadap materi pelajaran yang dipaparkan. 

Untuk memperkuat hasil analisis dskriptif tersebut maka dilakukan pengujian 

lanjutan dengan menggunakan statistik inferensial. Berdasarkan hasil analisis inferensial 

terlihat bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara hasil belajar rangkaian listrik 

mahasiswa yang diajar pada pola pembelajaran menggunakan media komputer berbasis 

93



Makromedia Flash dengan mahasiswa yang diajar dengan pola pembelajaran yang tidak 

menggunakan media dengan nilai thitung sebesar 3,79. Dapat pula dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif pada pola pembelajaran menggunakan media komputer berbasis 

Makromedia Flash dan yang tidak menggunakan media. selain itu Nilai ini semakin 

memperjelas bahwa kontribusi sebuah media pembelajaran sangat besar dalam 

menentukan tingkat hasil belajar rangkaian listrik. Adanya perbedaan skor antara 

mahasiswa yang diajar dengan menggunakan media komputer berbasis Makromedia Flash 

dengan mahasiswa yang diajar dengan yang tidak menggunakan media, itu disebabkan 

oleh beberapa faktor yakni tidak terstrukturnya metode pembelajaran sehingga 

mengakibatkan mahasiswa yang diajar dengan yang tidak menggunakan media kurang 

memperlihatkan semangat belajar sekalipun sebenarnya pembelajaran yang tidak 

menggunakan media memiliki kelebihan tersendiri, sehingga hal tersebut mengakibatkan 

skor mahasiswa yang diajar dengan menggunakan media komputer berbasis Makromedia 

Flash lebih tinggi dibandingkan skor perolehan mahasiswa yang diajar dengan yang tidak 

menggunakan media, semakin memperjelas tingkat kontribusi media komputer berbasis 

Makromedia Flash dalam meningkatkan daya serap mahasiswa terhadap materi pelajaran 

rangkaian listrik. 

Menyimak hasil penelitian, dapat dipaparkan bahwa pembelajaran pada pola 

pembelajaran menggunakan media komputer berbasis Makromedia Flash lebih efektif, 

karena menempatkan mahasiswa dalam proses penemuan, dimana semua mahasiswa 

dituntut untuk berpartisipasi langsung dalam melengkapi dan memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi. Kenyataan ini sejalan dengan kajian teori dan hipotesis yang telah 

dikemukakan, bahwa pada pola pembelajaran menggunakan media komputer berbasis 

Makromedia Flash mahasiswa akan termotivasi dalam mengikuti materi pelajaran yang 

disajikan. 

Pola pembelajaran menggunakan media komputer berbasis Makromedia Flash 

lebih mengaktifkan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Dimana semua mahasiswa 

diarahkan langsung untuk mengetahui seluruh rangkaian proses pembelajaran, mulai dari 

mengenal alat, bahan, tujuan yang ingin dicapai, sehingga semua mahasiswa berperan 

aktif dalam proses belajar mengajar terutama pada saat melakukan praktikum nantinya. 

Dalam hal ini semua mahasiswa mempunyai kesempatan mencari jawaban dan 

menemukan sendiri solusi setiap permasalahan. Dengan cara ini akan membuat suasana 

belajar menyenangkan dan tidak membosankan, akibatnya semua mahasiswa turut untuk 

94




memikirkan dan menemukan ide-ide kreatif sehingga tercipta sikap ilmiah yang pada 

akhirnya akan meningkatkan hasil belajarnya. 

Berbeda halnya pada pola pembelajaran yang tidak menggunakan media, 

walaupun metode ini menempatkan mahasiswa pada penemuan pemecahan masalah 

namun masih cenderung didominasi oleh pengajar dimana pengajar sengaja 

memperagakan tindakan, proses atau prosedur yang dilakukan kepada mahasiswa sendiri, 

sehingga tidak semua mahasiswa dapat terlibat langsung dengan bahan pelajaran, 

terutama ketika mahasiswa mendemonstrasikan alat di depan kelompok tidak semua 

mahasiswa dapat memperhatikan, akibatnya sebagian mahasiswa kurang termotivasi dan 

antusias pada saat pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pola pembelajaran 

menggunakan media komputer berbasis Makromedia Flash lebih baik dari pada pola 

pembelajaran yang tidak menggunakan media. Dengan demikian salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar rangkaian listrik mahasiswa adalah 

dengan memberikan pola pembelajaran menggunakan media komputer berbasis 

Makromedia Flash khususnya bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektro 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. 

Oleh karena itu pembelajaran dengan menggunakan media komputer berbasis 

Makromedia Flash sangatlah diperlukan terutama pada mata kuliah yang materinya 

membahas masalah-masalah rangkaian listrik. Selain itu sebelum menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan media komputer berbasis Makromedia Flash seorang 

pengajar terlebih dahulu memperkenalkan instruksi-instruksi yang dilakukan dalam 

pembelajaran tersebut agar mahasiswa mempunyai pengetahuan dasar tentang penggunaan 

komputer sebagai media pembelajaran. selain itu kemampuan pengajar terhadap sarana 

komputer sangat diharapkan agar supaya tidak ketinggalan di dalam menghadapi 

perkembangan kemajuan teknologi komputer. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian disempulkan bahwa terdapat perbedaan skor antara 

mahasiswa yang diajar dengan menggunakan media komputer berbasis Makromedia Flash 

dengan mahasiswa yang diajar dengan yang tidak menggunakan media, itu disebabkan 

oleh beberapa faktor yakni tidak terstrukturnya metode pembelajaran sehingga 

mengakibatkan mahasiswa yang diajar dengan yang tidak menggunakan media kurang 

95



memperlihatkan semangat belajar sekalipun sebenarnya pembelajaran yang tidak 

menggunakan media memiliki kelebihan tersendiri, sehingga hal tersebut mengakibatkan 

skor mahasiswa yang diajar dengan menggunakan media komputer berbasis Makromedia 

Flash lebih tinggi dibandingkan skor perolehan mahasiswa yang diajar dengan yang tidak 

menggunakan media, semakin memperjelas tingkat kontribusi media komputer berbasis 

Makromedia Flash dalam meningkatkan daya serap mahasiswa terhadap materi pelajaran 

rangkaian listrik. Hasil belajar rangkaian listrik mahasiswa yang diajar dengan 

menggunakan media komputer berbasis Makromedia Flash yaitu (20,06) lebih tinggi 

dibandingkan dengan mahasiswa yang diajar dengan yang tidak menggunakan media 

yaitu (16,35). Terdapat perbedaan hasil belajar yang berarti antara mahasiswa yang diajar 

dengan menggunakan media komputer berbasis Makromedia Flash dengan siswa yang 

diajar dengan yang tidak menggunakan media. 

DAFTAR RUJUKAN 

Arif S. Sadiman, Dkk. 2000. Media Pendidikan. Jakarta: CV. Rajawali. 

Caronge.1983. Media Pendidikan. MIPA IKIP Ujungpandang. 

Sudjana, 1987. Model Mengajar CBSA. Bandung: Sinar Baru. 

Sardiman, 2000. Media Pendidikan IV. Jakarta: Depdikbud. 

Slameto,1991. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Bima 

Aksara. 

Syafiie dan Machfud. 1992. Pandai Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud. 

Syaiful Bachri Djamarah & Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Sudjana, 1992. Metode Statistik Bandung: Tarsito 

96



MENYOAL EKONOMI POLITIK ANGGARAN: TELAAH ERA DEMOKRASI 

DI INDONESIA 

Suraji 

Kandidat Doktor UGM & Direktur Eksekutif Matapena Institute 

Menterjemahkan Buku Teories Political Economics Karya JAMES A. 

CAPORASO&DAVID P. LEVINE. Cambridge University Press, 1992. 

diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, 2009 

Abstract: 

The effort to determine the appropriate formulation in the determining of 

financials is the financial forward to whom and how is to actualize it? Thus 

the finance should have dimension on the justice. Furthermore, the finance 

of political economy certainly will closely relate to the effort of the state and 

government to give any appropriate social guarantee to the people especially 

to the people under the poverty line. The pattern of the relationship of which 

transparent, accountable, democratic between the government with the 

people and the prejudice will prevent while the state/government/legislation 

able to conduct the good process and profitable toward the society and not 

the officials. The finance also could be perceived as the political perspective 

whereas it could be translated as the state guarantee to struggle the social 

finance of which more prioritized rather than the official expenditures 

finance or the given institutions. 

Thus the political and economical context of finance will relate with 

whoever have role and ability in state in giving guarantee toward its society. 

However in fact the political economy is perceived and conducted in short 

term context and only bring profit to the related parties. The regulation in the 

program determination is only lies on the level of mutual interest of the 

actor, whereas the society often does not know the process and the 

participation in determining to what extent the process which happened. 

Even the society does not know how many percent of the finance to be 

granted to their prosperity. 

Related to the analysis of political economy in the finance are the certain in 

the study of social knowledge because the political economy used the 

supradisciplinary approach. The focus of this analysis is on every issue or 

obligation, of which directly or indirectly involving the public interest and 

also in a great number of their consideration to be granted in the problems 

relate to the public policy. It is may caused by the political economy in 

principal relates to the political decision concern on the finance conditions 

and whoever has right to be granted those finance. Thus it should be answer 

about the political economy of finance is how the public finance. 

Kata Kunci: Finance – Political Economy – Society 

PENDAHULUAN 

Pembicaraan mengenai masalah anggaran dihubungkan dengan kajian ekonomi 

politik memang masih sangat asing di bahas oleh ilmuan, baik ilmuan ekonomi yang 

97



khusus mengkaji ekonomi politik maupun para sarjana hukum ekonomi yang memang 

didesain untuk terlibat langsung dalam proses anggaran. Anggaran yang menjadi inti dari 

pengelolaan pemerintah telah mengalami banyak masalah terutama berkaitan dengan 

proses politik dan penentuan anggaran yang dikhususkan untuk rakyat. 

Dalam banyak kasus terutama di negara-negara berkembang, termasuk di 

dalamnya adalah Indonesia, anggaran masih dipahami sebagai aturan formal dan sesuatu 

yang menguntungkan pihak aktor ataupun institusi kelembagaan negara dan secara 

yuridis anggaran sekedar dipahami sebagai aturun baku yang sudah ada. Padahal 

anggaran sejak awal hingga saat ini merupakan bagian integral dari sistem politik bangsa, 

karena anggaran diletakkan pada pengambilan kebijakan publik oleh negara, artinya 

dapat dimaknai sebagai investasi politik warga dengan memiliki hak untuk menentukan 

dalam setiap proses politik yang diselenggarakan negara, serta anggaran tersebut sesuai 

dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyat. 

PEMBAHASAN 

A. Esensi Anggaran 

Dalam memahami persoalan politik dan demokrasi dalam merekonstruksikan 

Indonesia adalah tergantung pada jenis elite yang berkuasa. Jika elit yang berkuasa di 

negeri ini memahami rakyatnya, memahami perbedaan, dan memahami kondisi 

bangsanya maka demokrasi akan menampakkan wujudnya sesuai yang diharapkan. 

Seperti pendapat Linz dan Stepen (2000) yang menjelaskan bahwa kejatuhan dan 

kebangkitan kembali demokrasi tidak menelaah variabel-variabel konflik kelas atau 

kendala ekonomi tetapi dengan mencurahkan perhatian pada perilaku elit atau 

kepemimpinan. Peran elit politik menjelmakan peran hakikat negara serta konsep negara 

bagi kekuasan negara tersebut. 

Dalam memahami beberapa konsep negara, tentu tidak lepas dari teori negara 

kontemporer yang sangat terkenal yaitu: Pertama, bentuk negara kesatuan yang terdiri 

dari negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu pemerintahan pusat 

menyelenggarakan seluruh urusan kenegaraan, sementara pemerintah daerah merupakan 

pihak yang dimintai untuk melaksanakan perintah pusat. Kedua, Sistem desentralisasi 

yaitu daerah diberikan kebebasan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri secara otonomi (Kansil, 2001). Sistem keduanya telah dinikmati oleh negeri ini 

pada era orde baru dan era roformasi. Keduanya memaknai negara sebagai alat 

98


Suraji 

kekuasaan dan pendistribusian kekuasaan secara otonomi. Fungsi yang terakir kini telah 

dimaknai sebagai keharusan di dalam membangun negara atapun daerah yang diyakini 

sebagai alat untuk lebih baik. 

Konsep negara juga dimaknai oleh Russel (1954) sebagai pembagian kekuasaan 

yang mentertibkan kebutuhan rakyat diatas segalanya. Sehingga pemusatan kekuasaan 

politik akan berdampak pada penghancuran kemampuan umat manusia (Parma, 2001). 

Maka nilai positif yang dikembangankan bagi demokrasi dan desentralisasi adalah 

terbangunnya nilai-nilai dari komunitas politik yang dapat berupa kesatuan bangsa 

(national unity), pemerintahan demokratis (democratic government), kemandirian sebagai 

penjelmaan dari otonomi, efisiensi administrasi dan pembangunan sosial ekonomi 

(Leemans, 1970). 

Perubahan yang tengah terjadi secara struktural dan fundamental di era reformasi 

di Indonesia saat ini memberikan hikmah terselubung bahwa transparansi, akuntabilitas, 

keadilan dan partisipasi publik dalam pembangunan sosial ekonomi harus menjadi bagian 

dari paradigma pembangunan. Distribusi kekuasaan politik, administrasif, fiskal dan 

pembangunan ekonomi ke daerah diyakini akan menciptakan partisipasi publik yang 

besar untuk membangun daerah (wilayah) masing-masing, sehingga kesenjangan 

antardaerah dapat dikurangi. Keharusan pengelolaan aset dengan program restrukturisasi 

aset dan pengembangan infrastuktur teknologi informasi manajemen aset dilandasi 

dengan kebijakan umum atas pemisahan wewenang pengelolaan antara pemerintah pusat 

dan daerah. 

Sinyalemen ini sudah menjadi kenyataan di banyak daerah. Beberapa saat lalu, 

Departemen Dalam Negeri mengajukan permohonan ke kejaksaan dan kepolisian untuk 

memeriksa anggota DPRD di 18 propinsi, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Ada 

dua sangkaan pada mereka : pertama, dugaan kejahatan individual dan kedua, kejahatan 

kolektif. 

Kejahatan individual dilakukan sendiri-sendiri oleh anggota dewan bekerjasama 

dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar pemerintah. Sedangkan kejahatan 

kolektif adalah manipulasi mata anggaran untuk kepentingan individu melalui keputusan 

dewan. Indikasi tersebut terlihat pada kebijakan rapel kenaikan gaji anggota dewan, 

penambahan fasilitas atas nama peningkatan kinerja semisal pengadaan laptop bagi 

anggota dewan, maupun biaya komunikasi yang terjadi hampir bersamaan dengan 

kenaikan gaji pegawai pemerintah di tengah-tengah penderitaan rakyat/masyarakat yang 

99



belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan dari dampak krisis moneter serta keuangan 

negara yang selalu disebut-sebut dalam jumlah yang mengkhawatirkan; hanya bisa terjadi 

jika terjadi sinergi mutualisme antara eksekutif dan legislatif. Permasalahan yang terjadi 

saat ini adalah: 

1. Masalah di balik otonomi 

100 

Di balik harapan yang serba indah tersirat berbagai kekhawatiran. Banyak 

analis meragukan kesiapan daerah, terutama dari sisi keuangan, sisi yang paling 

sering diperdebatkan. Dari sisi keuangan ini pila menyeruak kekhawatiran IMF yang 

bercermin dari pengalaman beberapa negara Amerika Latin. Kekhawatiran ini 

ditambah lagi dengan kekhawatiran 'desentralisasi' korupsi. 

Yang lebih ekstrim adalah kekhawatiran munculnya 'raja-raja' kecil di daerah 

yang tidak kalah hebatnya dalam ber-KKN, karena justru lepasnya peran kontrol dari 

"pusat". "Pusat" di sini bukan hanya berarti pemerintah pusat, tetapi juga pressure 

group seperti media, LSM, dan kampus. Keberasdaan kelompok penekan yang tidak 

merata di daerah dapar mengurangi fungsi kontrol dari pihak-pihak di luar 

pemerintahan. 

2. Perubahan Paradigma 

Sindroma 'raja kecil' yang mungkin muncul harus dicegah sejak awal, jika 

tidak ingin cita-cita indah otonomi layu sebelum berkembangdan berakhir dengan 

kekecewaan masyarakat daerah yang sangat mendambakan kemajuan. Atas kegagalan 

ini para punggawa di daerah tidak dapat lagi berkelit dan mencari kambing hitam 

bahwa kegagalan itu karena 'orang pusat'. Otonomi telah memberikan otoritas yang 

lebih luas kepada para pelaku di daerah dan dengan sendirinya juga memberikan 

tanggungjawab yang lebih besar. 

Diperlukan perubahan sudut pandang (paradigm shift) para pejabat dan 

pegawai pemerintah daerah untuk meresapi makna dari layanan publik (public 

services). Artinya para pegawai adalah 'alat' untuk melayani publik, dan bukan 

sebaliknya publik harus melayani mereka. Paradigma ini harus tercermin dalam 

kesadaran peran (role awareness) dan tertuang dalam budaya organisasi 

(organization culture) pemerintah daerah. Setiap orang yang menduduki setiap posisi 

dalam struktur organisasi, harus sadar tentang peran yang harus dijalankan dan 

mengacu kepada paradigma layanan masyarakat. Budaya organisasi harus diperkuat, 

sehingga setiap anggota oragnisasi yang bernama pemerintah daerah mempunyai


Suraji 

referensi nilai yang sama, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh 

dilakukan. 

3. Manajemen Otonomi 

Secara konseptual dalam membangun kemandirian daerah pasca otonomi 

daerah, harus mengacu kepada kaidah-kaidah perencanaan strategis, manajemen 

strategis, dan evaluasi strategis dalam rangka mengelola, dan memanfaatkan seluruh 

potensi sumber daya yang dimiliki daerah. 

Terdapat empat hal utama yang harus diperhatikan dalam menyusun Rencana 

Strategis Pembangunan, yaitu sistem informasi, manajemen tata ruang wilayah, 

sistem jaringan kerjasama, serta pedoman operasionalnya. Dalam sistem informasi 

pembangunan dilakukan kajian yang meliputi proses identifikasi dan analisis 

terhadap potensi, kendala, peluang, dan tantangan pembangunan, berikut kajian 

terhadap potensi pengembangan sumber daya, tingkat produktifitas, kelayakan 

pengembangannya, serta kerangka waktunya. Dalam kajian ini sebaiknya juga 

meliputi informasi dan akses jaringan pemasaran sumber daya dalam lingkup lokal, 

regional, nasional, dan internasional. Perencanaan yang berkaitan dengan manajemen 

tata ruang wilayah akan bertumpu pada kajian yang meliputi proses identifikasi dan 

analisis terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah 

daratan, lautan, dan udara. 

Kecenderungan organisasi jejaring (network organization) yang melanda 

dunia bisnis juga patut diterapkan dalam organisasi pemerintah daerah. Kajian 

mengenai jejaring ini meliputi proses identifikasi dan analisis terhadap sistem, 

pola/bentuk, dan mekanisme kerja sama yang dapat dilakukan oleh semua pihak, 

dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. 

Sejauh ini terdapat tiga mistifikasi terhadap anggaran. Pertama, anggaran adalah 

persoalan rumit dan rewel. Untuk memahaminya, seseorang harus memiliki kecakapan 

dan tingkat pendidikan tertentu. Tidaklah mudah mementahkan anggapan yang mendarah 

daging itu karena anggaran memiliki struktur, sistem dan mekanisme yang biasanya 

hanya dimengerti oleh mereka dengan kecakapan khusus. Dan sialnya, (atau untungnya?) 

akses terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan anggaran tidak dimilik semua 

orang. Dalam banyak kasus terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, 

anggaran masih dipahami sebagai aturan formal dan sesuatu yang mengntungkan pihak 

aktor atau institusi kelembagaan negara dan secara yuridis anggaran sekedar dipahami 

101



sebagai aturan baku yang sudah ada. Kedua, anggaran hanyalah urusan proyek-proyek 

pembangunan dan sumber finansial lainnya. Ujung-ujungnya pada keengganan 

pemerintah untuk keluar dari kungkungan cengkeraman indikator-indikator yang 

mengaburkan implikasinya pada kelompok masyarakat yang rentan. Kaum miskin dan 

warga rentan justru menjadi pemikul beban dari implikasi anggaran. Ketiga, anggaran 

adalah semata-mata urusan yang boleh dimonopoli pemerintah. Setidaknya sejak merdeka 

hingga saat ini pemerintah selalu mendudukkan anggaran sebagai persoalan yang sangat 

eksklusif di wilayah monopoli mereka, tanpa ada ruang keterlibatan bagi masyarakat 

(Fuady, 2002) 

Salah satu unsur yang penting yang harus dipenuhi dalam penentuan anggaran 

adalah tersedianya ruang yang luas bagi rakyat atas akses seluruh proses sosial, politik 

dan ekonomi. Terpenuhinya unsur keterbukaan dalam pengelolaan anggaran oleh 

merupakan syarat terpenting bagi terwujudnya demokrasi anggaran. Sebab aspek inilah 

yang dituntut oleh mekanisme kerja sistem politik yang demokratis, dimana keterbukaan 

atau transparansi menjadi penting disediakan oleh negara (Irianto, 2005). 

Penyimpangan yang terjadi akibat dari ekonomi politik anggaran, maka 

diperlukan cara-cara baru dalam merumuskan dan mengelola anggaran agar dapat 

memberikan pelayanan kepada rakyat. Cara-cara sepihak, memperjuangkan golongan, 

institusi sendiri adalah pengkianatan terhadap rakyat. Menurut Syafii (2004) sebagai 

moral politik kotor yang dapat merusak institusi negara yang telah diberikan mandat oleh 

rakyatnya. Rakyat telah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur 

kehidupan bersama yang beradab, sekalipun dilingkungan masyarakat sendiri terdapat 

pihak yang apriori. Sikap demikian perlu dihadirkan dengan wajah yang menyejukkan di 

era saat ini untuk mencapai kesejahteraan umum dengan mengarahkan semua tindakan 

politik untuk kepentingan bersama (Suseno, 2003). 

Upaya untuk menemukan formulasi yang tepat dalam penentuan anggaran adalah 

mengenai keadilan anggaran, yang terkait dengan erat dengan usaha negara dan 

pemerintah memberikan jaminan sosial yang tepat bagi rakyat terutama pada lapisan 

masyarakat yang rentan. Pola hubungan yang transparan, terukur, serta demokratis antara 

pemerintah dan masyarakat akan mereduksi rasa curiga manakala negara melalui 

pemerintah di eksekutif dan dewan di legislatif mampu melakukan proses dengan baik 

dan memerhatikan kepentingan rakyat yang secara nyata dapat dirasakan rakyat. 

102

B. Ekonomi Politik Anggaran. 


Suraji 

Kemunculan ilmu ekonomi politik menimbulkan perdebatan tentang apa 

tanggung jawab dari negara (atau negarawan/pejabat) dalam kaitannya dengan ke negara. 

Perdebatan ini masih berlangsung sampai sekarang dan tetap menjadi sebuah pertanyaan 

utama di dalam ilmu ekonomi politik. Apakah negara bertanggungjawab untuk 

menentukan kebutuhan mana yang akan dipenuhi dan bertanggungjawab untuk 

menggalang sumber daya untuk menjamin berhasilnya pemenuhan itu? Ataukah 

kebutuhan masyarakat akan dapat dipenuhi dengan lebih baik kalau penggalangan sumber 

daya diserahkan kepada pihak swasta? Pertanyaan lainnya adalah apakah masalahmasalah 

seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dll. disediakan oleh 

warga negara sendiri atau swasta dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki 

sendiri? Ataukah kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi oleh negara? 

Perdebatan ini mengandung beberapa masalah di dalamnya dimana masalahmasalah 

ini berusaha dijawab oleh berbagai pendekatan yang ada dalam ekonomi politik. 

Pendekatan-pendekatan yang paling menonjol selama ini dapat dibagi menjadi dua 

kelompok. 

1). Masalah-masalah yang timbul karena ide tentang pasar yang mengatur dirinya 

sendiri (self regulating market). Pertanyaannya adalah sejauh mana sebuah sistem 

yang terdiri dari pelaku-pelaku pasar yang bertindak atas nama pribadi dan 

mementingkan kepentingan dirinya sendiri lewat kontrak pertukaran mampu 

memuaskan kebutuhan mereka dengan sumber daya yang terbatas jumlahnya?. 

Untuk masa modern sekarang, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan apakah 

intervensi politik ke dalam perekonomian bisa meningkatkan atau justru 

menghambat pemenuhan kebutuhan? 

2). Masalah-masalah tentang konsep agenda publik. Bagaimana hubungan antara 

kebutuhan publik dengan kebutuhan pribadi? Apakah tujuan dari didirikannya 

negara adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari para warga 

negara sehingga perekonomian akan diregulasi oleh negara hanya selama 

perekonomian tidak berhasil memenuhi kebutuhan pribadi saat sumber daya yang 

tersedia sebenarnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu? Sejauh 

mana relevansi dari kepentingan pribadi dengan penetapan tujuan-tujuan publik? 

103



KESIMPULAN 

Secara umum masalah anggaran adalah masalah yang menjadi tanggungjawab 

negara untuk memberikan pelayanan, keadilan, dan hak-hak bagi publik. Apa yang terjadi 

pada saat ini persoalan anggaran menjadi arena baru bagi kekuasan dan elit-elit 

kepentingan untuk berebut mengajukan ketersediaan anggaran yang diasumsikan menurut 

mereka semata untuk kepentingan publik. Walaupun terjadi era otonomi, perubahan 

paradigma pengelolaan anggaran, kepentingan anggaran tetap terjadi baik di tingkat 

daerah maupun nasional. 

Upaya yang harus diformulasikan dalam masalah anggaran adalah bagaimana 

keadilan anggaran menjadi political will oleh pihak eksekutif mapun legislatif, maka 

ekonomi politik anggaran adalah bagaimana negara memberikan jaminan sosial yang 

tepat bagi rakyat atas dasar hak-hak rakyat sebagai pihak yang dilayani bukan 

penggebiran anggaran dengan dalih untuk rakyat. Dengan demikian anggaran dapat 

dimaknai sebagai terbangunnya sistem anggaran yang menggambarkan adanya 

kesetaraan, keadilan, partisipasi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam peningkatan 

pelayanan publik bagi masyarakat. 

Terkait dengan analisis ekonomi politik dalam anggaran adalah keharusan dalam 

kajian ilmu-ilmu sosial karena ekonomi politik menggunakan pendekatan supradisiplin 

(supradiciplinary approach). Fokus analisisnya adalah pada setiap isu atau kebijakan, 

yang langsung ataupun tidak langsung yang melibatkan kepentingan publik serta sebagian 

besar perhatianya dicurahkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan 

publik. Hal ini juga karena ekonomi politik pada dasarnya menyangkut keputusan politik 

mengenai kondisi anggaran dan siapa yang berhak menerima anggaran tersebut. Sehingga 

dapat dijawab analisis ekonomi politik anggaran adalah bagaimana anggaran utuk rakyat. 


James A.Caporasa dan David P.Levine, 1992, Teori-teori Ekonomi Politik, Cambridge 


Edi Slamet Irianto, 2005, Pajak dan demokrasi Negara, Pustaka Pelajar Yogyakrta. 

Liz dan Stepen, 2000, Pilitical Man, The Social Bases of Politics, New York. 

Franz Magnis Suseno, 2003, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan 

Modern, Geamedia. 

Puro Santoso, 2004, Dalam Kata Sambutan Menjaring Anggaran Untuk rakyat, Yayasan 

Trifa& IDEA. 

104


Suraji 

Annonymous. 2000. Modul workshop. IDEA-Yogyakarta. Workshop Penganggaran 

Daerah untuk Anggota DPRD Propindi DIY, 6-9 November 2000. 

---------------. 2003. Rekaman Proses. IDEA-Yogyakarta. Workshop Partisipasi 

Masyarakat dalam Anggaran, 28-29 Juli 2003. 

Dahl, Robert. 2001. Perihal Demokrasi. Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara 

singkat. YOI. Jakarta. 

Etzioni, Amitai. 1985. Organisasi-organisasi Modern. UI Press. Jakarta. 

Haryatmoko. 2003. Etika Politik dan Kekuasaan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 

Munir, Badrul. Perencanaan Anggaran Kinerja. Memangkas Inefisiensi Anggaran 

daerah. Samawa Center. Mataram. 

Santoso, Purwo. 2004. Menjaring Anggaran untuk Rakyat. Yayasan Tifa-Idea. 

Yogyakarta 

Siregar, Doll. 2002. Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara. Peran 

Konsultan Penilai dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Gramedia Pustaka 

Utama. Jakarta 

Thomas, Vinod. et al. 2001. The Quality of Growth (terjemahan). Gramedia Pustaka 

Utama. Jakarta. 

Wahab, Solichin Abdul. 1999. Ekonomi Politik Pembangunan. Bisnis Indonesia era 

Orde Baru da ditengah krisis moneter. Brawijaya University Press. Malang. 

Varma, SP. 2001. Teori Politik Modern (cetakan keenam). Rajawali Press. Jakarta. 

Lain-lain : 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah 

Dominasi Politisasi Birokrasi oleh Irsyam Mahrus; Sabtu 4 Maret 2000. KCM. 

Langkah Awal Reformasi Birokrasi. (Memahami Perombakan di Sekretariat Negara). 

oleh Irsyam Mahrus; Sabtu 29 Januari 2000. KCM. 

Politik Anggaran Publik. 2002. PR Cyber Media. 

Teories Political Economics Karya JAMES A. CAPORASO DAN DAVID P. LEVINE. 

Cambridge University Press, 1992. di terjemahkan oleh SURAJI Pustaka 

Pelajar, 2009. 

105

ISSN : 1858 – 0358 Volume 1, Nomor 1, Desember 2009 


PERSYARATAN DAN PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL 

1. Tulisan dapat berupa Artikel Hasil Penelitian maupun Artikel Konseptual (lepas) di bidang 

berbagai disiplin ilmu. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris 

sepanjang 10 - 15 halaman, ukuran kertas A4 dengan tipe huruf Standar (Body), font 12, spasi 

1,5, margin 4-3, 4-3. Artikel harus disertai dengan abstrak dalam bahasa Inggris 100 - 150 kata 

dan kata kunci 3 - 5 kata. 

2. Sistematika artikel hasil penelitian harus memuat : Judul, Nama Penulis, Lembaga Asal dan 

email), Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Perumusan Masalah, Metode Penelitian, Hasil 

Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka. 

3. Sistematika Artikel Konseptual (lepas) harus memuat: Judul, Nama Penulis, Abstrak, Kata 

Kunci, Pendahuluan, Pembahasan (langsung dibuat dengan sub judul sesuai dngan kebutuhan), 

Penutup dan Daftar Pustaka. 

4. Penulisan Daftar Pustaka disusun secara alphabets dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Buku: Penulisan dimulai dengan nama pengarang (dimulai dengan nama belakang 

pengarang dan tanpa gelar), tahun penerbitan, judul buku (dicetak miring), penerbit, tempat 

penerbitan. 

b) Makalah: Penulisan dimulai dengan nama pengarang (dimulai dengan nama belakang 

pengarang dan tanpa gelar), judul makalah (diawali dan diakhiri dengan tanda petik), nama 

forumnya/seminar, tempat , tanggal dan tahun. 

c) Artikel Suatu Jurnal: Penulisan dimulai dengan nama penulis artikel (dimulai dengan nama 

belakang dan tanpa gelar) judul artikel dimulai dan diakhiri dengan tanda petik), nama jurnal 

(dicetak miring) volume, nomor, bulan dan tahun. 

d) Karangan/Esai dalam suatu buku kumpulan karangan/esai. Penulisan dimulai dengan nama 

pengarang (dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar) judul karangan/esai (dimulai 

dan diakhiri dengan tanda petik), tempat tulisan dimuat dicetak miring), 

e) webside, tanggal diakses. 

5. Daftar Pustaka hendaknya dirujuk dari edisi mutakhir (terbitan 10 tahun terakhir) dan sangat 

disarankan berasal dari jurnal. 

6. Penulisan kutipan menggunakan model bodynote. Cara penulisan seperti pada angka 4 di atas, 

tetapi nama pengarang tidak dibalik penulisannya. Penulisan halaman disingkat menjadi “hlm”. 

7. Artikel dalam bentuk print out, disket atau via email yang disertai dengan Curriculum Vitae 

dapat dikirim atau diserahkan secara langsung paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bulan 

penerbitan kepada: JURNAL WACANA INDONESIA. 

8. Dewan Penyunting berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk. Kepastian pemuatan 

atau penolakan artikel akan diberitahukan melalui email. Penulisan yang artikelnya dimuat, 

memberi kontribusi percetakan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bagi artikel hasil 

penelitian dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi artikel konseptual (lepas). Artikel yang 

tidak dimuat tidak dikembalikan. 

9. Jumlah halaman jurnal Wacana Indonesia sebanyak 100 - 120 halaman 

Forum Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia 

Sekretariat: 

Perumahan Dinas UGM F 13 Bulak Sumur Yogyakarta 55281 

Website FWI: www.ppfwi.wordpress.com 

Email: pp.fwi2009@gmail.com

Jurnal FWI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?