darul-islam-di-aceh

80 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia
yang semakin menggumpal dan memunculkan pertentangan-pertentangan
berikutnya. Ketika pecah pemberontakan Darul Islam di Aceh,
1953, Pemerintah Republik dan partai-partai politik yang tidak menyetujui
pemberontakan terus-menerus berulang-ulang menggunakan kedua
soal ini untuk memojokkan pemimpin-pemimpin pemberontakan
dan untuk menarik perhatian akan perlawanan rakyat yang dinyatakan
masih keras terhadap mereka. Sebaliknya, simpatisan-simpatisan
pemberontakan yang pasif membantah tuduhan bahwa penyitaan dan
pembagian dilakukan secara tidak jujur dan sebaliknya menuduh
golongan uleebalang merampas rakyat sewenang-wenang sejak mereka
masuk dalam pemerintahan kolonial, dan penyelewengan bait almal
(dana-dana masyarakat Islam) dan salah urus wakaf (yayasan keagamaan)
yang diserahkan dalam pemeliharaan mereka. 49
Selanjutnya, Republik Indonesia berjalan dalam proses yang yang
penuh gejolak dan hingar-bingar perdebatan di Pusat, di Jakarta.
Sementara Aceh semakin terlupakan dan jasa-jasa rakyat Aceh semakin
tak terhiraukan, Jakarta membuat banyak kebijakan-kebijakan yang
tidak popu-ler. Pada tahap ini, rakyat Aceh sudah tidak lagi memintaminta
untuk diperhatikan, melainkan sudah bersikap tidak peduli,
suatu kemarahan tersembunyi yang sulit diketahui kapan akan
meledak dalam luapan pemberontakan. ***
49 Lihat umpamanya pidato Nur el Ibrahimy dan Kasman Singodimedjo. Bagian
Dokumentasi, Sekitar Peristiwa Daud Beureu’eh, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian
Penerangan (t.t.), hlm. 134-139, 92-249.
Konferensi Batee Kureng dan Konsepsi Prinsipil-Bidjaksana
289
kini kembali menjadi masalah yang hangat diperdebatkan dalam
Konstituante di Jakarta. Seperti ternyata, kaum politisi Islam tidak
cukup kuat untuk meluluskannya kali ini. Satu-satunya hasil yang
mereka peroleh ialah diakuinya oleh Soekarno dalam Dekrit yang
menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Piagam
Jakarta telah mengilhami Undang-Undang Dasar ini dan merupakan
kesatuan dengannya. 44
Selanjutnya disetujui secara prinsip, sebagian prajurit Tentara
Islam, setelah melalui screening wajib, akan dijadikan wajib militer
darurat. Kemudian, pada 1 Oktober disetujui akan dibentuk Divisi
Tengku Chik Ditiro sebagai bagian khusus dari Divisi Tentara di Aceh.
Pegawai-pegawai negeri Darul Islam yang mengikuti Dewan Revolusi
mendapat perlakuan yang sedikit banyaknya sama. Usaha yang
menyatakan bahwa di mana mungkin mereka akan diintegrasikan ke
dalam Pemerintahan Republik dikukuhkan para penguasa militer pusat
pada akhir Oktober. Ini berarti memberikan kuasa kepada Pemerintah
Daerah Aceh untuk mengangkat bekas pejuang mujahidin yang telah
menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonsia pada jabatanjabatan
dalam pemerintahan sipil. 45***
44 Kekaburan kompromi ini menimbulkan beberapa masalah pada 1962. Pada akhir
tahun itu tersiar berita, Angkatan Darat Pusat menentang (diberlakukannya hukum Islam di
Aceh. Berita ini dibantah juru bicara Tentara. Ia membacakan sebuah pernyataan yang
pokoknya berisi 1) hukum Islam tidaklah a priori ditolak, karena itu juga tidak di Aceh; 2)
dapat dibuat hukum bagi masyarakat Islam yang mungkin di sesuaikan dengan hukum
Islam; dan 3) Pemerintah Daerah Aceh, sesuai dengan keterangan misi Hardi, boleh
mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hukum Islam, asal saja ini
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum kebijaksanaan negara, kepentingan
umum, atau peraturan hukum tingkat yang lebih tinggi. Dalam pembicaraan turut serta
Menteri Agama, yang menyatakan dirinyayakin Angkatan Darat Pusat mengakui dan karena
itu tidak menolak prinsip hukum Islam di Aceh. BJ. Boland, Pergumulan Islam dalam
Indonesia Modern, (terj.), (Jakarta: Grafiti, 1981), hlm. 90-100.
45 Ini berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat no.010541959 31 Oktober 1959.
Indonesia berada dalam keadaan perang dari Maret 1957 sampai Maret 1962. Selama masa
ini terdapat Penguasa Perang Pusat (Peperpups dan di provinsi-provinsi Penguasa Perang
Daerah (Peperda). Di Aceh yang menjadi ketua Peperda (Penguasa perang Daerah) adalah
panglima militer, Sjammaun Gaharu, dan wakil ketuanya adalah Gubernur A. Hasjmy.