darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

76 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia mereka seba-gian besar diambil orang-orang PUSA. Dengan kata-kata Pemerintah Pusat setelah meletusnya pemberontakan Darul Islam, “sebagian yang sangat besar dari jabatan-jabatan penting berada dalam tangan orang PUSA dan pengikut-pengikut mereka ... Hanyalah untuk jabatan-jabatan yang memerlukan keterampilan keahlian diangkat orang-orang dari luar daerah.” 39 Jabatan Nya’ Arif sebagai residen Aceh diambil alih Teuku Mohammad Daudsjah juga seorang uleebalang, tetapi sudah lama menjadi anggota PUSA yang setia. Seorang uleebalang lain anggota PUSA, Teuku Mohammad Amin, diangkat menjadi wakil residen. Jabatan yang sama juga diberikan kepada Daud Beureu`eh, yang kemudian di samping itu menjadi kepala Departemen Agama di Aceh. Nya’ Arif digantikan sebagai anggota Staf Umum Tentara Republik di Sumatera oleh Amir Husin al Mujahid, yang mengangkat dirinya sendiri dari pangkat mayor menjadi mayor jenderal pada Maret awal, ketika ia mengeluarkan keterangan yang mengumumkan sejumlah perubahan dalam susunan Komando Tentara Republik di Aceh. Rekan dekatnya, Husin Jusuf bekas sekretaris Pemuda PUSA umpamanya, diangkat dari jabatan mayor menjadi kolonel, menggantikan Sjammaun Gaharu sebagai panglima Divisi V. Perubahan-perubahan ini dilakukan atas kehendak rakyat yang diwakili Tentara Perjuangan Rakyat, demikian dinyatakan dengan tegas. 40 Pada akhir 1946 Amir Husin al Mujahid sendiri menjadi korban sebuah komplot. Dia diculik dari Hotel Aceh di Banda Aceh, dan dibawa ke Sigli. Kata orang para penculiknya bermaksud menyerahkannya kepada seorang ulama Islam setempat, yang ingin membalas dendam atas kematian saudaranya atas perintah Amir Husin al Mujahid. Tetapi akhirnya ia diserahkan kepada yang berwajib dan agar semua uleebalang, termasuk kepala Sagi, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Lihat Insider (S.M. Amin), Atjeh Sepintas Lalu, (Jakarta: Fa Archapada, 1950). 39 Keterangan Pemerintah, 1953, hlm. 100. 40 Sebagai wakil komandan Divisi V diangkat Letnal Kolonel Nurdin Sufi, sedangkan Mayor Bachtiar Saleh diangkat menjadi kepala staf. Lihat Sumatera Utara, Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953). B Bab IX DEWAN REVOLUSI: PERPECAHAN INTERNAL DARUL ISLAM ACEH erbarengan dengan kegiatan pembangunan Kopelma Darussalam, usaha mencari solusi damai masalah Aceh terus dilakukan oleh Ali Hasjmy dan Syamaun Gaharu. Proses perundingan tersebut sempat tertunda beberapa saat akibat keterlibatan beberapa pimpinan dan bekas teman seperjuangan pemberontak dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Operasi Sabang Meuroke (OSM), 1 dan tersiar kabar bahwa pihak pemberontak mau memulai lagi pemberontakan pada 1 Januari 1959 dan rencana pemberontak merebut Kutaraja. Dalam usaha memperjelas proses perdamaian tersebut Syamaun Gaharu berhasil mempertemukan KSAD A. H. Nasution, yang datang ke Kutaraja untuk meresmikan perubahan KDMA menjadi Kodam A Iskandarmuda, dengan pimpinan pemberontak. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja rumah Panglima KDMA di Neusu Kutaraja tanggal 22 Desember 1958 Hasan Saleh yang ditemani oleh A. Gani Usman (Ayah Gani) telah menjamin tidak akan ada perang lagi sebagaimana ucapannya “Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini 1 Putra Aceh yang terlibat dalam gerakan PRRI dan OSM adalah Amelz sebagai Mendagri PRRI, dan A. Gani Usman (Ayah Gani) diangkat sebagai Mensos PRRI, dan Mayor Sayid Usman, Mayor Nukum Sanani, Kapten Hasanuddin dan mantan Letnan Sayid Ali Alaydrus dalam OSM. Lihat M. Isa Sulaiman, Sejarah Aceh, Gugagatan Terhadap Tradisi., (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 394. Lihat Juga Hasan Saleh, Mengapa Aceh Bergolak, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 345.
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi hukuman penjara oleh sebuah pengadilan militer, 41 tetapi segera dibebaskan lagi..Tujuan Tengku Amir Husin al Mujahid bukan hanya untuk mengambil alih komando Tentara Republik di Aceh, tetapi untuk menggabungkan pemerintahan militer dan sipil bersama-sama. Perlawanan dari organisasi-organisasi bukan-uleebalang dan bukan- PUSA, dan juga barangkali di dalamPUSA, 42 merintangi rencana ini. Karena, sebuah usul dari Tentara, yang kini dipimpinnya sendiri, untuk meletakkan pemerintahan sipil di bawah kekuasaan militer ditolak setelah dibahas dalam suatu pertemuan yang di samping dihadiri residen yang baru, juga dihadiri wakil-wakil Tentara, Komite Nasional Daerah, Pesindo, Mujahidin, Masyumi, PSI, PKI, dan sejumlah organisasi kecil pada 6 April 1946. Mereka memutuskan, untuk masa ini keadaannya adalah demikian bahwa "pemerintah sipil belum perlu digantikan oleh peme-rintah militer" dan bahwa "belum tiba masanya untuk menyampaikan usul kepada penguasa untuk mengubah pemerintahan sipil menjadi pemerintahan militer". 43 Walupun pemerintahan sipil tetap terpisah dari pemerintahan militer dan beberapa orang pamong praja utama masih berasal dari kalangan uleebalang, kaum ulama dan PUSA kukuh menguasai keduanya. Juga mereka memperoleh banyak kemajuan dalam bidang ekonomi. Harta milik uleebalang yang kaiah disita dan dibagi-bagi, sebagian besar mungkin diberikan kepada ulama. Yang akhir ini selanjutnya menuntut kedudukan yang paling menguntungkan dalam ekonomi untuk mereka sendiri. Said Abdullah, umpamanya, menjadi manager perkebunan asing maupun yang dimiliki pemerintah, 41 Insider (S.M. Amin), Atjeh Sepintas Lalu, (Jakarta: Fa Archapada, 1950), hlm. 25-26. 42 Perasaan iri hati pribadi dan antagonisme daerah mungkin memainkan peranan di sini. Amir Husin al Mudjahid berasal dari Aceh Timur, demikian juga Mohammad Daudsjah. Menurut beberapa pengamat, kenyataan bahwa jabatan militer dan sipil penting di Aceh diduduki dua orang Aceh Timur menimbulkan amarah orang dan Aceh Besar dan Pidie. Persoalan-Persoalan Politik di Atjeh, Laporan Ms. Mohd. Suhud kepada Gunernur Sumatera Utara, (Medan, 1953), hlm. 5. 43 Sumatera Utara, Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 116. 77
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44: 342 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 93: 292 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?