darul-islam-di-aceh

76 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia
mereka seba-gian besar diambil orang-orang PUSA. Dengan kata-kata
Pemerintah Pusat setelah meletusnya pemberontakan Darul Islam,
“sebagian yang sangat besar dari jabatan-jabatan penting berada
dalam tangan orang PUSA dan pengikut-pengikut mereka ... Hanyalah
untuk jabatan-jabatan yang memerlukan keterampilan keahlian
diangkat orang-orang dari luar daerah.” 39
Jabatan Nya’ Arif sebagai residen Aceh diambil alih Teuku
Mohammad Daudsjah juga seorang uleebalang, tetapi sudah lama
menjadi anggota PUSA yang setia. Seorang uleebalang lain anggota
PUSA, Teuku Mohammad Amin, diangkat menjadi wakil residen.
Jabatan yang sama juga diberikan kepada Daud Beureu`eh, yang
kemudian di samping itu menjadi kepala Departemen Agama di Aceh.
Nya’ Arif digantikan sebagai anggota Staf Umum Tentara Republik di
Sumatera oleh Amir Husin al Mujahid, yang mengangkat dirinya sendiri
dari pangkat mayor menjadi mayor jenderal pada Maret awal, ketika ia
mengeluarkan keterangan yang mengumumkan sejumlah perubahan
dalam susunan Komando Tentara Republik di Aceh. Rekan dekatnya,
Husin Jusuf bekas sekretaris Pemuda PUSA umpamanya, diangkat dari
jabatan mayor menjadi kolonel, menggantikan Sjammaun Gaharu
sebagai panglima Divisi V. Perubahan-perubahan ini dilakukan atas
kehendak rakyat yang diwakili Tentara Perjuangan Rakyat, demikian
dinyatakan dengan tegas. 40
Pada akhir 1946 Amir Husin al Mujahid sendiri menjadi korban
sebuah komplot. Dia diculik dari Hotel Aceh di Banda Aceh, dan
dibawa ke Sigli. Kata orang para penculiknya bermaksud
menyerahkannya kepada seorang ulama Islam setempat, yang ingin
membalas dendam atas kematian saudaranya atas perintah Amir Husin
al Mujahid. Tetapi akhirnya ia diserahkan kepada yang berwajib dan
agar semua uleebalang, termasuk kepala Sagi, untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Lihat Insider (S.M. Amin), Atjeh Sepintas Lalu, (Jakarta: Fa Archapada, 1950).
39 Keterangan Pemerintah, 1953, hlm. 100.
40 Sebagai wakil komandan Divisi V diangkat Letnal Kolonel Nurdin Sufi, sedangkan
Mayor Bachtiar Saleh diangkat menjadi kepala staf. Lihat Sumatera Utara, Republik
Indonesia: Provinsi Sumatera Utara, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953).
B
Bab IX
DEWAN REVOLUSI: PERPECAHAN
INTERNAL DARUL ISLAM ACEH
erbarengan dengan kegiatan pembangunan Kopelma Darussalam,
usaha mencari solusi damai masalah Aceh terus dilakukan oleh Ali
Hasjmy dan Syamaun Gaharu. Proses perundingan tersebut sempat
tertunda beberapa saat akibat keterlibatan beberapa pimpinan dan
bekas teman seperjuangan pemberontak dalam Pemerintah Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI) dan Operasi Sabang Meuroke (OSM), 1
dan tersiar kabar bahwa pihak pemberontak mau memulai lagi pemberontakan
pada 1 Januari 1959 dan rencana pemberontak merebut
Kutaraja. Dalam usaha memperjelas proses perdamaian tersebut
Syamaun Gaharu berhasil mempertemukan KSAD A. H. Nasution, yang
datang ke Kutaraja untuk meresmikan perubahan KDMA menjadi
Kodam A Iskandarmuda, dengan pimpinan pemberontak. Dalam pertemuan
yang berlangsung di ruang kerja rumah Panglima KDMA di
Neusu Kutaraja tanggal 22 Desember 1958 Hasan Saleh yang ditemani
oleh A. Gani Usman (Ayah Gani) telah menjamin tidak akan ada perang
lagi sebagaimana ucapannya “Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini
1 Putra Aceh yang terlibat dalam gerakan PRRI dan OSM adalah Amelz sebagai Mendagri
PRRI, dan A. Gani Usman (Ayah Gani) diangkat sebagai Mensos PRRI, dan Mayor Sayid
Usman, Mayor Nukum Sanani, Kapten Hasanuddin dan mantan Letnan Sayid Ali Alaydrus
dalam OSM. Lihat M. Isa Sulaiman, Sejarah Aceh, Gugagatan Terhadap Tradisi., (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 394. Lihat Juga Hasan Saleh, Mengapa Aceh Bergolak,
(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 345.