darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

62 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia Pilihan lain diberikan oleh Muhammadiyah. Di Aceh Mohammadiyah telah lebih lama dari PUSA, tetapi seperti juga PUSA, Muhammadiyah pun bersumber pada Islam modern. Berbeda dengan keadaan di bagian-bagian lain di Indonesia, dan karena tidak adanya gerakan nasi-onalis di Aceh, Muhammadiyah Aceh sebagian juga berfungsi sebagai organisasi Politik dan tidak semata-mata sebagai organisasi keagamaan atau pendidikan. Namun, organisasi ini tidak menarik bagi pe-mimpin-pemimpin Islam Aceh dan para pengikut mereka. Sebagian hal ini adalah karena ia tidak mempunyai akar dalam masyarakat Aceh dan tetap merupakan gejala kota. 22 Para anggotanya sebagian besar dari luar daerah, atau orang Aceh dengan pendidikan formal yang telah ter-cerabut dari lingkungan tradisionalnya. Dan juga sebagian karena, de-ngan adanya hubungan dengan bagian-bagian lain di Indonesia, ia meluas melampaui batasbatas setempat, dan dengan demikian sifat-nya cenderung merangkap seluruh Indonesia ketimbang suatu gerak-an yang mengutamakan daerah Aceh saja. PUSA, oleh karenanya, men-jadi kekuatan yang menjanjikan untuk upaya pembebasan regional dalam harapan orang-orang Aceh, ketimbang Muhammadiyah. Dalam setting yang demikian, bahkan Muhammadiyah dipandang akan me-rusak semangat dan primordialisme “the Achenized Islam” yang dianut oleh orang-orang Aceh. 23 Muhammadiyah cenderung tidak memihak pada keinginan azasi rakyat Aceh sehingga tidak berakar dalam jiwa masyarakat Aceh. Sebaliknya PUSA kuat berakar dalam masyarakat Aceh. Ia dapat mengharapkan dukungan para ulama Islam di sini, dan dapat melaksanakan pengaruhnya melalui mereka di desa-desa. Pemimpinpemim-pin mereka terbuka matanya bagi kemanfaatan pendidikan modern dalam usaha untuk menjembatani jurang dalam pengetahuan dan pe-ngalaman administratif yang memisahkan mereka dari 22 Fachry Ali, op.cit., hlm 108. 23 Tentang hal ini, lihat Fachry Ali, “The Revolt of Nation-State Builders: A Study of Achenese Darul Islam and West Sumatran PRRI”, Unpublished thesis, (Melbourne: Monash University, 1985). Dewan Revolusi: Perpecahan Internal Darul Islam Aceh 305 tiga puluh persen pengikut pertamanya. 35 Seperti juga rekannya di Sulawesi Selatan—Kahar Muzakkar—Daud Beureuèh bergabung dengan sisa-sisa pasukan PRR8Permesta. Mula-mula pasukannya bergerak bersama dengan sejumlah komandan PRRI bawahan dengan anak-anak buahnya. Kemudian diperkuat dengan satuan-satuan pejuang mujahidin yang dipimpin Mayor Nukum dan Kapten Hasanuddin, bekas kapten Polisi Militer. 36 Kedua mereka ini ditawari kedudukan menteri oleh Daud Beureuèh untuk mengisi jabatan yang lowong karena mereka yang membelot ke Dewan Revolusi. 37 Perlu di catat bahwa pada tanggal 15 Maret 1959, DI mengalami friksi, yaitu: sebagian dipimpin oleh Hasan saleh, yag menamakan dirinya “ Dewan revolusi”. Adapun bagian dari DI yang setia kepada Teungku Muhammad Daud Beureuèh mempertahankan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosoewirjo. Adapun Kabinet Hasan Ali yang setia kepada Teungku Muhammad Daud Beureuèh mengalami perubahan seperti di jelaskan di bawah. Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan/Kemakmuran: Hasan Ali Menteri Dalam Negeri: Teungku Sulaiman Daud Menteri Penerangan: Teungku H. Affan Menteri Pendidikan/Penerangan: Saleh Adri Menteri Kehakiman: Teungku Zainal Abidin Daud Beureuèh tidak menerima persetujuan dari Konferensi 35 Duta Masyarakat, 20-5-1960. Lihat juga C. van Dijk, Darul Islam, Sebuah Pemberontakan. 36 Kedua perwira ini termasuk dalam apa yang disebut OSM (Operasi Sabang Merauke), organisasi yang dipimpin Mayor Bojke Nainggolan (Boyke Nainggolan). Mulanya ini adalah nama operasi PRRI, dan ketika itu Medan diduduki kaum pemberontak selama satu hari pada Maret 1958. 37 Duta Masyarakat, 20-5-1959, 21-5-1959. Lihat juga C. van Dijk, Darul Islam, Sebuah Pemberontakan.
304 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia aggapan saya memberikan hukum, nanti akan ada urusan.” 32 Suatu sikap militer yang penuh pertimbangan antropologis dalam menentukan hukum terhadap bawahannya. Wali negara, Teungku Muhammad Daud Beureuèh, dengan sikap yang tegar meski pasukannya digerogoti oleh para perwira yang sudah terpengaruh oleh pihak Republik, maupun yang terpengaruh oleh pihak PRRI, ia masih mengingat siapa dirinya dan siapa yang dipimpinnya. ”Saya adalah orang yang menanggung 4 amanah,” katanya suatu sore di gunung, ”Pertama, Amanah Tuhan; kedua Amanah dari rakyat Aceh (ulama-ulama); ketiga Amanah dari sambutan rakyat sekitar; keempat Amanah dari tentara Pancasila yang sudah menyeberang kepada kita yaitu yatim piatu dan janda-janda.” 33 Luar biasa tegarnya pemimpin Islam yang satu ini. Sesudah itu pun ia masih sempat untuk mengurusi pelaksanaan hukuman rajam, potong tangan, buang, dan bunuh. Hukum Islam selalu terlaksana dengan baik meskipun dalam keadaan perang. Kemungkaran dan tindak pidana asusila ditindak dengan memakai hukum-hukum ini. Persetujuan Mei secara resmi diterima para pendukung Dewan Revolusi pada suatu konferensi besar yang diadakan dalam minggu pertama November 1959. Pada akhir bulan itu Nasution bertolak ke Pidie. Di sini ia menerima pemberian hormat lima ribu pendukung Dewan Revolusi. 34 Anggota Dewan Revolusi ini sebagian besar tidak mengetahui perkembangan di tingkat atas komando, sehingga memandang bahwa cease fire sudah merupakan persetujuan bersama yang dianggap ‘menguntungkan’. Daud Beureuèh tidak menerima persetujuan itu. Dia dan Hasan Aly melanjutkan bertempur. Menurut gubernur Aceh ketika itu A. Hasjmy, mereka masih dapat mengharapkan dukungan dari kira-kira 32 Ibid., hlm. 67. 33 Ibid., hlm. 67. 34 Abdul Murat Mat Jan, “Pemberontakan Darul Islam Aceh 1953-1959”, dalam Akademika No. 9, 1976, hlm. 43. Aceh di Awal Kemerdekaan uleebalang. Ber-samaan dengan itu mereka berhati-hati agar tidak kehilangan hubung-an dengan latar belakang budaya dan agama Aceh, dan menghindari kesalahan memasang rintangan antara mereka sendiri dan rakyat. PUSA tetap "sifatnya Aceh murni". 24 Kerangka acuannya adalah Aceh, bukan Indonesia. Diterimanya oleh PUSA sikap kebijaksanaan anti-Belanda dan antiuleebalang adalah bertepatan dengan meluasnya hegemoni Jepang di Asia Tenggara. PUSA mencari dan mendapat sekutu pada Jepang untuk melawan Belanda. Melalui perantaraan orang-orang Aceh yang berdiam di Malaya dilakukan hubungan dengan orang Jepang, dan dibuat rencana untuk mengadakan pemberontakan anti-Belanda menjelang pendaratan Jepang di Hindia Belanda. PUSA sangat cerdik dalam memanfaatkan “kekuatan luar” atau “meminjam tenaga luar” bagi tujuannya mengusir “kafir” Belanda. Yang menolong dalam melaksanakan rencana ini adalah apa yang disebut Organisasi F, dinamakan demikian menurut nama keluarga seorang agen intelejen Jepang, Iwaichi Fujiwara. Inti Organisasi F ini terdiri dari orang-orang Aceh yang berdiam di Malaya yang berangsurangsur menyusup kembali ke Aceh; di sini mereka mengkoordinasi aksi-aksi mereka dengan aksi gerakan-gerakan lain yang terdiri dari orang-orang yang merasa tidak puas. Pada Februari dan Maret 1942 Organisasi F ini sesungguhnya memulai suatu pemberontakan terhadap Belanda. Kawat-kawat telepon diputuskan, perjalanan kereta api diganggu, dan sejumlah orang Belanda dibunuh. Anggota organisasi ini muncul di depan umum mengenakan ban lengan putih dengan tulisan huruf F di atasnya. Walaupun terutama merupakan pemberontakan orang Aceh dan di samping itu ulama, kelompokkelompok lain juga turut serta, seperti orang-orang dari Minangkabau dan daerah Batak, dan uleebalang. Pimpinan pemberontakan ini terutama, walaupun tidak 24 J.M. Pluvier, (1953:84), sebagaimana dikutip oleh C. van Dijk, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993), hlm. 165. 63
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30: 356 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 79: 306 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 95 and 96: Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?