darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

58 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia kebutuhan untuk meminjam tenaga luar guna memperkuat kedudukan golongan masing-masing. Uleebalang dalam hal ini relatif lebih beruntung. Sebab dalarn posisinya yang berhadapan dengan kelompok Daud Beureuèh, ia bisa meminjam kekuatan Belanda. Mungkin hal ini pula yang mendorong kaum ulama reformis untuk menghu-bungkan dirinya dengan kekuatan Jepang sebagai tandingan ke-kuatan Belanda. Dari sinilah muncul organisasi F atau Fujiwara - salah satu nama keluarga Jepang – yang mengorganisasikan pembe-rontakan terhadap Belanda dengan bantuan Jepang. Tentu saja, se-perti yang dituturkan Van Dijk, organisasi F ini, tidak hanya melulu terdiri dari ulama reformis. Sebab di samping itu terdapat pula unsur-unsur uleebalang nasionalis, seperti Teuku Nya' Arif dan Teuku Panglima Polem Muhammad Ali. Pada masa pasca-kolonial, struktur masyarakat Aceh mengalami perubahan dengan banyaknya unsur-unsur luar yang semakin merumitkan suasana sosial Aceh. Dalam konteks struktur sosial masyarakat Aceh pasca-kolonial yang masih belum mantap, dan dalam komposisi serta afiliasi sosial-politik yang penuh dengan benih konflik dan dalam suasana yang selalu rnenimbulkan kebutuhan untuk ‘meminjam tenaga luar’ itulah kita lebih bisa memahami secara lebih kongkret dan rill “kejutan” munculnya “pemberontakan” DI yang sebenarnya berasal dari Jawa Barat. Dalam masa pemerintahan Jepang, jelas sekali kaum ulama reformis menggunakan kekuatan luar inilah yang memberikan peluang meletusnya Peristiwa Cumbok, di mana sisa-sisa kaum uleebalang dihancurkan. Kaum uleebalang ini, dengan merosotnya kekuatan Jepang dalam bulan Agustus 1945, mengharapkan kembalinya kekuasaan Belanda sebagai sumber dari tenaga luar mereka, berhadapan dengan ulama reformis. Dan justru karena kekhawatiran akan kembalinya kekuasaan Belandalah — setidak-tidaknya, inilah yang terbaca dalam introduction tesis Nazaruddin Sjamsudin14— kaum ulama reformis secara cepat 14 Nazaruddin Sjamsuddin, The Republican Revolt, The Case of Achenese Darul Islam, (Singapore: ISEAS), 1985, hlm. vi. Dewan Revolusi: Perpecahan Internal Darul Islam Aceh 309 terhadap Soekarno dan orang Jawa sajalah yang merupakan persamaan mereka. Akibatnya, RPI sangat singkat usianya. Pada April 1961 Maludin Simbolon dan seorang panglima militer lain, Achmad Husein, memisahkan diri dari RPI untuk membentuk Pemerintah Darurat Militer. 47 Kemudian mereka mengeluarkan imbauan kepada para pemberontak untuk menghentikan perlawanan mereka dan menyerahkan diri pada Juni dan Juli. Pemimpin-pemimpin sipil menyusul setelah menerima janji diberi ampun oleh Soekarno. 48 Sjafruddin Prawiranegara, perdana menteri kaum pemberontak, lalu menasihati para pengikutnya untuk menyerah, dia sendiri melapor kepada penguasa pada akhir Agustus. 49 Ini berarti akhir yang sesungguhnya dari pemberontakan-pemberontakan, termasuk pemberontakan Darul Islam di Aceh. Di sini pada bulan-bulan sebelumnya banyak orang telah melaporkan diri. Keamanan sepenuhnya pulih di Aceh, Mei 1962, ketika Daud Beureuèh pun menghentikan perlawanannya. Untuk merayakan perubahan Aceh dari Dar al Harb, wilayah perang, ke Dar al-Salam, daerah damai (untuk menggunakan ungkapan yang berlaku ketika itu), dan selanjutnya guna mengungkapkan per-nyataan resmi akan persatuan Aceh yang telah pulih, diselenggarakan suatu upacara akbar pada akhir tahun itu, yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA), yang berlangsung di 47 Letnan Kolonel Achmad Husein memainkan peranan penting dalam penstiwaperistiwa sampai kepada pemberontakan PRRI/Permesta. Dia menjadi Ketua Dewan Banteng di Sumatera Tengah dan pada Februari 1958 mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Republik Pusat. Penolakan atas usul ini menimbulkan proklamasi PRRI. Letnan Kolonel Achmad Husein memainkan peranan penting dalam penstiwa-peristiwa sampai kepada pemberontakan PRRI/Permesta. Dia menjadi Ketua Dewan Banteng di Sumatera Tengah dan pada Februari 1958 mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Republik Pusat. Penolakan atas usul ini menimbulkan proklamasi PRRI. Herbert Feith dan Daniel Lev, “The End of Indonesian rebellion”, dalam Pacific Affairs, 36, No. 1, 1963, hlm. 43. 48 Peraturan Presiden no.13/1961. 49 Salah seorang dari yang melapor bersama Sjafruddin Prawiranegara ialah Amelz.
308 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia berbedabeda. Satu kelompok ingin semata-mata melanjutkan PRRI, bagaimana pun sudah hampir tidak ada artinya lagi akibat aksi-aksi Angkatan Darat, Kelompok lain, dengan Zulkifli Lubis dan Maludin Simbolon sebagai wakil-wakil utamanya, menyetujui proklamasi Republik Indonesia Federal, sekalipun menentang kerja sama dengan Darul Islam. Faksi yang ketiga menyetujui bergabung dengan Darul Islam. Jurubicara utamanya adalah dua bekas perdana menteri, Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, dan politikus Indonesia yang berpengaruh, Sjafruddin Prawiranegara. Ketiga mereka ini lari dari Jakarta untuk bergabung dengan panglima-panglima daerah yang merasa tidak puas di Sumatera pada Desember 1957. 44 RPI tidak banyak harganya baik dalam arti militer atau pun arti politik. Persekutuan yang mengkhawatirkan antara orang-orang muslim seperti Daud Beureuèh dan Kahar Muzakkar yang selama bertahuntahun telah bertempur untuk menegakkan dan mempertahankan Negara Islam Indonesia, orang-orang muslim yang terus-menerus da-lam waktu yang lama menduduki jabatan-jabatan penting di Republik Indonesia, dan panglima-panglima militer seperti Maludin Simbolon Kawilarang, dan Warouw yang selama masa berikutnya telah memimpin aksi-aksi militer Republik Indonesia terhadap Darul Islam, dan beberapa orang dari mereka itu Kristen pula, sangatlah berbahaya. RPI mungkin mewakili, seperti yang dilukiskan Hasan Muhammad Tiro, suatu tindakan "untuk menjamin hak suci mereka untuk membentuk pemerintahan sendiri yang diingkari kediktatoran Soekarno di Jakarta yang memaksakan kolonialisme Jawa terhadap lebih dari selusin bangsa" 45, atau penolakan terhadap "kolonialisme baru, Jawa sawo matang" 46, tetapi hanya dendam 44 Lihat juga C. van Dijk, Darul Islam, Sebuah Pemberontakan. Hlm. 229. 45 Hasan Muhammad Tiro, Neo-Colonialism in Indonesia (How a New Colonialism has been established under the cover of the cry of “anti-colonialism”, Naskah Pidato pada Sidang Umum XVI PBB Oleh Wakil Republik Federasi Indonesia di PBB, (New York: 1961), hlm. 1.. 46 Hasan Muhammad Tiro, The Political Future of the Indonesian Archipelago, (Medan: Sumatera Berdaulat, 1965), hlm. 1. Aceh di Awal Kemerdekaan menerima kehadiran Republik Indonesia. Tentu saja, kesimpulan ini tidak bisa diterima secara mutlak. Sebab, seperti Anthony Reid 15 menyatakan, sudah sejak tahun 1920, semangat nasionalisme telah tersebar di daerah Aceh. Ini terbukti dari pidato Abdoel Manap pada tahun itu di pedesaan Aceh, tentang perlunya kesatuan dan kesepakatan nasional. Daud Beureuèh sendiri, lewat kekuatan luar juga (dalam hal ini Pemerintah Republik ketika ia bersama para ulama menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta), terpilih sebagai Gubernur Militer Aceh dan Tanah Karo. Akan tetapi juga jelas, bahwa dengan meminjam tenaga luar (dalam hal ini Darul Islam Jawa Barat), kaum ulama reformis semakin meneguhkan kekuatan dan kekuasaannya di atas golongan sosial-politik lainnya. 16 Namun, dalam kontes perebutan pengaruh dan kekuasaan apakah sehingga ia harus mengusir pengaruh Pancasila dan komunisme dengan tanpa memakai cara-cara separatis. Darul Islam bukan anti Indonesia, melainkan anti-Pancasila, anti-Marhaenisme, anti-Komunisme dan demokrasi. Untuk melihat bagaimana ideologi Darul Islam bisa compatible dengan world-view orang-orang Aceh, kita terlebih dahulu harus memahami sejarah peran kaum ulama, organisasinya (PUSA) dan perjuangan politiknya dalam mengusir Belanda, memasukkan Jepang — untuk kemudian diusir kembali dari Aceh. Perseteruannya dengan kaum uleebalang dan strategi politiknya dalam menolak pengaruh Muhammadiyah di Aceh. 15 Anthony Reid, “The Birth of Republic in Sumatra” dalam Indonesia, 12, (Oktober 1971). 16 Tulisan Fachry Ali, meskipun diakuinya sendiri sebagai sebuah responsi teoritikal, namun sudah menjadi sebuah teori yang bisa menjelaskan mengapa Darul Islam muncul di Aceh. Kekurangan yang menyolok dalam tulisannya sangat mungkin terletak pada ketiadaan data. Karena itu, asumsi dan interpretasinya harus dibuktikan melalui buku ini. Meskipun Fachry Ali lebih cenderung menyebutnya sebagai hipotesa-hipotesa tentatif untuk namun sangat berguna untuk studi tentang perubahan, atau juga kelanjutan dinamika dan pergolakan politik masyarakat Aceh masa DI atau GAM sekarang ini. Fachry Ali, Ibid. 59
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26: 360 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 75: 310 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 95 and 96: Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?