darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

54 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia menghubungkan mukim dan sagoe di seluruh Aceh. 6 Sementara itu, kalangan ulama dan uleebalang melanjutkan perjuangan jihad melawan kaphe (kafir) Belanda. Sehingga yang tinggal hanyalah komposisi 3 struktur kekuasaan saja: (1) uleebalang, (2) ulama, dan (3) rakyat biasa. Mulai saat itulah kohesi sosial politik golongan-golongan masyarakat yang mendukung struktur sosial Aceh menjadi retak. 7 Keretakan ini kemudian terus-menerus berimplikasi terhadap dinamika dan pergolakan politik di Aceh. Retakan kohesi sosial-politik ini sangat jelas terlihat pada pergeseran afiliasi politik di antara tiga go-longan utama masyarakat Aceh. Sebagian besar golongan uleebalang, sesuai dengan politik pecah-belah Belanda, lebih berafiliasi pada pe-merintah kolonial. Sementara, golongan ulama cenderung tetap ber-satu dengan sultan. Bahkan dalam beberapa hal fungsi kepemimpinan sultan cenderung berpindah ke tangan para ulama. Terutama gejala ini terlihat dalam gerakan-gerakan perlawanan melawan pemerintah ko-lonial. Meskipun demikian, harus pula diingat bahwa tidak semua go-longan uleabalang cenderung berafiliasi dengan pemerintah kolonial. Sebab, seperti tercatat dalam sejarah, banyak pula terdapat kaum ulee-balang menjadi pemimpin perlawanan 6 Pembanguna rel kereta api mulai dibangun Belanda pada tahun 1901, dimaksudkan untuk melancarkan peperangan melawan gerilyawan Atjeh (waktu itu disebut gerilyawan Mujahidin) yang sudah berserak di seluruh Aceh. Jalur pertama dibangun adalah Kutaradja ke Seulimeum, dari Seulimum ke Gunung Seulawah. Baru kemudian pada tahun tahun 1904 dibangun jalur kereta api untuk “maksud damai” dari Seulawah ke Sigli. Dari Sigli disambung terus ke Samalanga. Di Samalanga inilah Belanda merasa sudah dapat menaklukkan Aceh dengan terdapatnya stasiun Atjeh Tram. Dari Samalanga, diteruskan jalur tram ini hingga ke Bireun, Lhokseumawe, Langsa, Kuala Simpang hingga ke Besitang. Setelah itu, Belanda membangun jalan raya dari Kutaradja ke Sigli yang diresmikan tahun 1924. Efek pembangunan ini pada rakyat Aceh adalah semakin pluralnya Aceh karena banyak kaum pekerja dari Tionghoa dan etnik Minangkabau datang untuk menjadi buruh pembangunan rel dan jalan raya. Belanda tidak menggunakan tenaga Aceh karena suasana Atjeh-Moorden yang sangat ditakuti Belanda. 7 Fachry Ali, Golongan agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi Islam di Indonesia, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 106. Ikrar Lamteh 313 penyelesaian. 3 Teungku Daud Beureuèh adalah seorang petempur sejati, medan perang lebih disukainya ketimbang rebah-rebahan berleha-leha melihat hancurnya moral masyarakat Aceh. Abu Beureuèh, demikian ia biasa dipanggil, adalah sosok yang tegas dan keras, seradikal SM kartosoewirjo. Sebagai tindak lanjut dari Ikrar Lamteh ini, pada tanggal 9 April 1957, Komandan KDMA mengeluarkan perintah penghentian pertempuran dengan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Aceh. 4 Kemudian Sjamaun Gaharu selaku KDMA mengirim 2 rombongan utusan ke seluruh Aceh untuk mkengadakan pendekatan dengan para pemimpin DI-TII di seluruh kabupaten. Rombongan utusan ini terbagi menjadi dua kelompok: (1) kelompok pertama menjalankan misi sosialisasi damai ini di sepanjang pantai barat dan selatan yang dipimpin oleh Kapten Usman Nyak Gade, bertugas mengunjungi para tokoh pergerakan DI di Aceh Barat dan Aceh Selatan; (2) kelompok kedua menjalankan misi sosialisasi sekaligus penetrasi damai ke sepanjang pantai utara (Aceh Utara), timur (Aceh Timur) dan ke Aceh Tengah yang dipimpin oleh Kapten Ahmad Rivai Harahap. 5 Belum cukup dengan upaya kalangan militer mendatangi kaum pergerakan DI di berbagai daerah, ditambah lagi dengan sejumlah kunjungan kerja para menteri ke Aceh. Pada tanggal 19 Oktober 1957, Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Ir. H. Djuanda, mengunjungi Aceh dengan sejumlah menteri lainnya: Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Menteri Penghubung Antar Daerah. 6 Rombongan ini mendatangi Aceh dan mengunjungi seluruh plosok Aceh sambil melihat akibat-akibat yang ditimbulkan dari konflik antara Pemerintah dengan pihak Darul Islam Aceh di bawah Teungku Daud Beureuèh. 3 Abdul Murat Mat Jan, “Gerakan Darul Islam di Aceh 1953-1959”, dalam Akademika 8, 1976. hlm. 40-41. 4 JarahDam-I, Dua Windhu…., hlm. 245. 5 Ibid., hlm. 245. 6 Jarah Dam-I, Dua Windhu…, hlm. 245.
312 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia dan Ishak Amin. 2 Ikrar Lamteh ini sendiri belum bisa menjamin suatu “gencatan senjata” (cease-fire) secara menyeluruh, karena beberapa kalangan DI yang masih berada di gunung belum bisa menerima perjanjian (truce) yang dianggap tidak seimbang ini. Sjamaun Gaharu bebas melaksanakan rencananya. Bersama dengan gubernur yang baru diangkat, Ali Hasjmy, dan dengan sokongan tegas Nasution, ia menempuh politik kebijaksanaan perukunan. Pada pertengahan April 1957, pertengahan puasa, diadakan perundingan dengan sejumlah pemimpin Darul Islam terkemuka di Lamteh, sebuah desa beberapa kilometer dari Aceh. Bulan puasa (Bulan Ramadhan) adalah bulan yang tepat dan sengaja dipilih sebagai bulan penuh rahmat dan maghfirah untuk membuat perundingan dan pembicaraan damai. Pembicaraan yang mencapai puncaknya dalam Ikrar Lamteh ini tidak hanya di dalamnya keduanya berjanji masing-masing untuk memajukan Islam, mendorong pembangunan Aceh dalam arti kata yang seluas-luasnya, dan berusaha mendatangkan kemakmuran dan keamanan kepada rakyat dan masyarakat Aceh, melainkan juga sebuah upaya strategis membuka kontak dengan para tokoh pergerakan DI Aceh. Di pihak Republik piagam itu ditandatangani Letkol Sjammaun Gaharu dan kepala stafnya, Mayor Teuku Hamzah, Ali Hasjmy, dan Kepala Polisi untuk Aceh, M. Insja bukan hanya menunjukkan sebuah perhatian serius, namun juga untuk mendemonstrasikan betapa pentingnya memakai cara-cara non-militer dalam penyelesaian konflik. Pemimpinpemimpin Darul Islam yang menandatanganinya adalah Hasan Aly, Hasan Saleh, dan Ishak Amin seperti terdorong untuk “mempertimbangkan” tawaran-tawaran sehingga akan ada suatu jeda bagi militer untuk menarik nafas panjang guna mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang terburuk sekali pun. Kemudian, disertai Ali Hasjmy, dan M. Insja, Sjammaun Gaharu juga menjumpai Daud Beureuèh, yang pada waktu itu masih tidak ingin mendengarkan 2 Ibid. Aceh di Awal Kemerdekaan yang gigih terhadap Belanda seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien di Aceh Barat, Cut Meutia di Aceh Utara, dan lain-lain. 8 Bahkan, dalam hal ini, Belanda punya kecenderungan untuk memainkan peranannya sebagai penguasa tunggal. Dalam saatsaat tertentu, terutama ketika hubungan uleebalang menjadi dekat, mereka bisa mempromosikan golongan sultan untuk lebih dekat dengan pemerintah kolonial. Akan tetapi jelas pula, bahwa dengan munculnya pemerintah kolonial, dinamika dan pergolakan politik di Aceh lebih ditentukan oleh ketidakmantapan struktur sosial masyarakat Aceh. Ini terutama ditandai oleh persaingan yang tajam antara golongan ulama dan uleebalang. Golongan ulama, pada dasarnya merupakan golongan mayoritas di dalam masyarakat, terutama karena la lebih dekat dengan rakyat banyak. Sementara golongan uleebalang, merupakan kalangan minoritas. Akan tetapi justru karena itu pula, konflik di antara mereka menjadi semakin tajam. Sadar akan kekuatan perlawanan yang potensial di pihak ulama, pemerintah kolonial berusaha menetralisasikan kekuatan itu lewat kemudahan-kemudahan pendidikan bagi kaum uleebalang. Sebagai akibatnya, kaum ulama semakin merasa terancam. Mereka me-nyaksikan dan juga mengkhawatirkan bahwa sebagian dari anak-anak muda Aceh sudah mulai tersosialisasikan ke dalam sistem pendidikan Barat. Kenyataan ini dilihat semakin memperkuat kedudukan uleebalang dan dengan demikian sekaligus akan semakin memperlemah kedudukan mereka. Suasana yang penuh dengan benih-benih konflik ini semakin dipanaskan oleh munculnya perkembangan baru: munculnya Muhammadiyah. Organisasi pembaharu Islam ini menjadikan afi-liasi-afiliasi politik dan sosial masyarakat Aceh semakin rumit. Di satu pihak, karena organisasi Muhammadiyah bersifat apolitis yang cende-rung mempergunakan kaum uleebalang di banyak tempat sebagai pe-ngurus dan tokoh yang memegang kekuasaan politik dan dengan sendiri-nya 8 Tentang hal ini, lihat T. Ibrahim Alfian, (et.al), Perang Kolonial Belanda di Aceh (Colonial War in Aceh), (Banda Aceh: PDIA, 1995). 55
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22: 364 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 71: 314 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 95 and 96: Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?