darul-islam-di-aceh
darul-islam-di-aceh
darul-islam-di-aceh
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
320<br />
Darul Islam <strong>di</strong> Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional <strong>di</strong> Indonesia<br />
dari Masyumi pada Agustus 1955 (Amin, 1956:205).<br />
Pembentukan suatu kabinet baru <strong>di</strong> bawah pimpinan perdana<br />
menteri Masyumi, dan <strong>di</strong> dalamnya PNI tidak terwakili, membuat lebih<br />
besar terdapat kemungkinan perukunan. Di samping itu, Burhanud<strong>di</strong>n<br />
Harahap <strong>di</strong>ketahui menyetujui mengakhiri jihad suci menegakkan<br />
Negara Islam dengan cara damai. Sudah beberapa bulan sebelumnya<br />
<strong>di</strong>a sependapat dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Kolonel<br />
Zulkifli Lubis—Wakil Kepala Staf Angkatan Darat yang kontroversial<br />
ketika itu—segala sesuatu harus <strong>di</strong>lakukan untuk mendapat<br />
penyelesaian politik bagi persoalan berbagai jihad suci menegakkan<br />
Negara Islam ini. 19 Selanjutnya ia meminta anak Daud Beureu`eh,<br />
Hasballah Daud, pergi ke Aceh Untuk menyampaikan penawaran<br />
kepada bapaknya amnesti dan abolisi jika berse<strong>di</strong>a menghentikan<br />
perlawanan. Hasballah Daud meninggalkan Jakarta pada 5 Juli 1955<br />
dengan surat dari Hatta dan dari Kementerian Penerangan dalam<br />
sakunya, dan <strong>di</strong>ser-tai Abdullah Arif, seorang pegawai Kementerian<br />
Penerangan, melewati jalan laut dan darat yang sangat melelahkan.<br />
Baru pada akhir Agustus 1955 <strong>di</strong>a kembali ke Jakarta. Baik Kabinet Ali<br />
Sastroamidjojo maupun Kabinet Burhanud<strong>di</strong>n Harahap tidak secara<br />
resmi bertanggung jawab untuk perjalanan ini, dan keduanya<br />
menekankan, hal ini merupakan prakarsa priba<strong>di</strong>. Namun, Abdullah<br />
Arif pergi ke Aceh sekali lagi untuk menemui Hasan Aly pada Februari<br />
1956. Upaya ini pun sia-sia. Pemimpin-pemimpin Islam <strong>di</strong> Aceh belum<br />
tergoda oleh tawaran amnesti, se-dangkan Republik menolak tuntutan<br />
pejuang mujahi<strong>di</strong>n untuk berun-<strong>di</strong>ng atas dasar pemerintah dengan<br />
pemerintah. Bagi kaum Republik, DI bukanlah sebuah pemerintahan,<br />
melainkan sebuah organisasi ba-wah tanah belaka yang kantor pun tak<br />
punya apalagi mesin ketik. Upaya untuk menengahi, yang tidak jelas<br />
sejauh mana hal ini <strong>di</strong>sokong Pemerintah Republik <strong>di</strong> Jakarta, hanyalah<br />
19 Zulkifli Lubis dan Burhanud<strong>di</strong>n Harahap juga terlibat dalam upaya mengadakan<br />
hubungan dengan Kartosuwirjo. Ini menja<strong>di</strong> jelas pada Februari 1956, ketika seorang<br />
utusan—yang membawa surat-surat untuk Kartosuswirjo yang memintanya agar<br />
menyetujui gencatan senjata— telah <strong>di</strong>ciduk oleh pihak keamanan Republik. Pikiran Rakyat,<br />
4 Februari 1956.<br />
Pendahuluan<br />
BARIS begitu juga sistem Komandemen. 83<br />
Badan-badan ini haroes membentoek seboeah “Benteng Islam” agar<br />
apabila dalam memasoeki tahap ketiga dapat menyelenggarakan negara<br />
basis atau “Ma<strong>di</strong>nah Indonesia” jang mana:<br />
“Ke dalam, berlakoe sebagai alat-alat pembersih dan penjapoe segala<br />
matjam koetoe-koetoe masjarakat, dan obat penjemboeh beraneka warna<br />
penjakit, pemelihara kadaoelatan Negara Islam Indonesia dan kesoetjian<br />
Agama Islam. Keloear, meroepakan Benteng Islam jang koeat sentaoesa,<br />
jang sanggoep menghadapi tiap-tiap moesoeh Allah (Islam), dari<br />
djoeroesan manapoen djoega.” 84<br />
Juga penganugerahan pangkat militer dan penggunaan lencana<br />
kepangkatan, serta bentuk dan pembuatan lencana tersebut kini <strong>di</strong>atur<br />
oleh sebuah Maklumat Komando Tertinggi.85 Selanjutnya <strong>di</strong>tetapkan<br />
konsolidasi militer dan aparatur Negara Islam Indonesia, agar negara<br />
ini juga dalam pandangan internasional sesuai dengan negara yang<br />
bebas merdeka. Konsolidasi ini terutama mencakup kekuatan tentara<br />
dan persenjataan kesatuan militer Tentara Islam Indonesia yang masih<br />
tetap jauh tertinggal dari standar seharusnya. Sebuah batalyon Tentara<br />
Islam Indonesia ter<strong>di</strong>ri dari 4 kompi masing-masing dengan 290<br />
tentara dan masing-masing kompi harus mempunyai 12 senjata<br />
otomatis berat dan ringan, 3 mortir, 189 pucuk senapan, dan 12 pucuk<br />
pistol. Namun standar persenjataan yang ideal ini tidak pernah<br />
tercapai, karena selalu kekurangan senjata berat.<br />
Perkembangan gerakan DI ini semakin hari semakin kuat, yang<br />
menyeberang ke DI semakin banyak, berasal dari berbagai kalangan:<br />
petani, rakyat kecil, mahasiswa, kaum intelektual, militer, polisi dan juga<br />
para pegawai negeri jawatan-jawatan pemerintahan. Gerakan ini<br />
mengalami proses ekspansi yang sangat cepat, menjalar bagaikan api<br />
membakar ladang kering <strong>di</strong> musim kemarau. Gerakan menentang ide-<br />
83 S.M. Kartosoewirjo (nama pena: Karma Yoga), Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid I,<br />
Maklumat Komandemen Tertinggi No. 8, 12.10.1952, hlm. 55-63.<br />
84 Ibid.<br />
85 Ibid., "Maklumat Komandemen Tertinggi No. 9", 17.10.1952, hlm. 64-111.<br />
49