darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

48 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia pasukan Divisi Siliwangi mengambil bagian dalam penumpasan perjuangan Darul Islam pada waktu itu. 80 Semakin pihak RI mengadakan penumpasan terhadap perjuangan Darul Islam, bagi kalangan pemeberontak menganggap di situ pula kiranya Allah memberikan pertolongan-Nya terhadap perjuangan Kartosoewirjo ini. Dengan “Kurnia Allah” pada tanggal 20 Januari 1952, Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan Kartosoewirjo diterima oleh Kahar Mudzakar yang siap menggabungkan diri dalam NII. 81 Dan siap pula menerima tawaran Kartosoewirjo untuk memegang pimpinan Tentara Islam Indonesia. Yang berdasarkan keputusan Komandemen Tertinggi APNII dia diangkat sebagai Panglima Divisi IV TII untuk daerah Sulawesi dan Indonesia Timur. Menyusul kemudian pada tanggal 21 September 1953, Abu Daud Beureuèh menyatakan bahwa daerah Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia dan memutuskan semua hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta. 82 Melalui kurir yang bernama Mustafa Rasjid, Kartosoewirjo mengirimkan surat pengangkatan Daud Beureuèh sebagai Panglima TII untuk daerah Aceh (Komandemen Wilayah 5 atau disingkat dengan KW-5. Maka dengan demikian bertambah kuatlah kedudukan Negara Islam Indonesia dengan masuknya kedua tokoh besar itu. Dalam usaha Kartosoewirjo untuk terus menggalang Darul Islam, pada bulan Oktober 1952, Kartosoewirjo memerintahkan untuk mempercepat dan memperhebat semua usaha menyelenggarakan persiapan perang totaliter dan memperbaiki organisasi Polisi dan 80 A. Kosasih, Teguh Tenang Menempuh Gelombang, (Bandung: Sumur Bandung, 1962), hlm. 29. 81 Bahar Mattaliu, Kahar Muzakkar dengan Petualangannja, (Jakarta: Delegasi 1965), hlm. 37. 82 Hardi, Api Nasiolisme: Cuplikan Pengalaman, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 118; Moh. Nur El Ibrahimy, Teungku Muhammad Daud Beureuèh: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 21. Ikrar Lamteh 321 menjengkelkan pemimpin-pemimpin pejuang mujahidin. Mereka ini tetap bersedia berunding, tetapi hanya atas dasar resmi: antara sesama pihak pemerintah NII Aceh dengan pihak Republik Indonesia. Usul-usul Pemerintah Republik dibahas para pemimpin Darul Islam di Batee Kureng. Sebenarnya inilah yang menjadi penyebab langsung kehendak Daud Beureuh untuk berunding dengan penasihat-penasihatnya yang akrab. Hasil kongkret pembicaraan ini, seperti dirumuskan dalam salah satu butir program kabinet baru adalah ketetapan bahwa harus diusahakan menyelesaikan konflik dengan "pemerintah Pancasila" tidak hanya dengan kekuatan senjata melainkan juga dengan cara politik. Karena itu Hasan Aly mengirim surat pada bulan November kepada S.M. Amin (Gubernur Sumatera Utara) yang isinya mendesak agar Pemerintah Republik secara terbuka menyatakan pendiriannya dan bahwa semua perundirlgan selajutnya akan dilakukan delegasi resmi dari kedua pihak, dan tidak lagi informal. Hanyalah bila ada alasan-alasan yang mendesak yang mencegah Pemerintah Republik berbuat demikian. Hasan Aly bersedia melanjutkan pembicaraan informal. Tetapi dalam hal itu Pemerintah Republik hendaknya memberitahukannya secepat mungkin bahwa terdapat alasan-alasan yang mendesak demikian. 20 Konferensi Batee Kureng merupakan salah satu tanda yang paling tidak mungkin diragukan lagi akan adanya perselisihan pendapat di kalangan para pejuang mujahidin Darul Islam di Aceh. Ini membuktikan ketidakpuasan akan cara semua keputusan dibuat Daud Beureuèh dengan sekelompok kecil penasihat, dan tunduknya urusan sipil kepada militer. Masyarakat pun mengathui adanya perpecahan di antara mereka, meskipun semuanya kelihat sangat solid. 21 Walaupun pasti terdapat persaingan dan pertentangan di kalangan pemimpin-pemimpin Negara Islam di Aceh, berbeda dengan 20 S.M. Amin, Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 301. 21 Pikiran Rakyat, 14 Februari 1956.
320 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia dari Masyumi pada Agustus 1955 (Amin, 1956:205). Pembentukan suatu kabinet baru di bawah pimpinan perdana menteri Masyumi, dan di dalamnya PNI tidak terwakili, membuat lebih besar terdapat kemungkinan perukunan. Di samping itu, Burhanuddin Harahap diketahui menyetujui mengakhiri jihad suci menegakkan Negara Islam dengan cara damai. Sudah beberapa bulan sebelumnya dia sependapat dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Kolonel Zulkifli Lubis—Wakil Kepala Staf Angkatan Darat yang kontroversial ketika itu—segala sesuatu harus dilakukan untuk mendapat penyelesaian politik bagi persoalan berbagai jihad suci menegakkan Negara Islam ini. 19 Selanjutnya ia meminta anak Daud Beureuèh, Hasballah Daud, pergi ke Aceh Untuk menyampaikan penawaran kepada bapaknya amnesti dan abolisi jika bersedia menghentikan perlawanan. Hasballah Daud meninggalkan Jakarta pada 5 Juli 1955 dengan surat dari Hatta dan dari Kementerian Penerangan dalam sakunya, dan diser-tai Abdullah Arif, seorang pegawai Kementerian Penerangan, melewati jalan laut dan darat yang sangat melelahkan. Baru pada akhir Agustus 1955 dia kembali ke Jakarta. Baik Kabinet Ali Sastroamidjojo maupun Kabinet Burhanuddin Harahap tidak secara resmi bertanggung jawab untuk perjalanan ini, dan keduanya menekankan, hal ini merupakan prakarsa pribadi. Namun, Abdullah Arif pergi ke Aceh sekali lagi untuk menemui Hasan Aly pada Februari 1956. Upaya ini pun sia-sia. Pemimpin-pemimpin Islam di Aceh belum tergoda oleh tawaran amnesti, se-dangkan Republik menolak tuntutan pejuang mujahidin untuk berun-ding atas dasar pemerintah dengan pemerintah. Bagi kaum Republik, DI bukanlah sebuah pemerintahan, melainkan sebuah organisasi ba-wah tanah belaka yang kantor pun tak punya apalagi mesin ketik. Upaya untuk menengahi, yang tidak jelas sejauh mana hal ini disokong Pemerintah Republik di Jakarta, hanyalah 19 Zulkifli Lubis dan Burhanuddin Harahap juga terlibat dalam upaya mengadakan hubungan dengan Kartosuwirjo. Ini menjadi jelas pada Februari 1956, ketika seorang utusan—yang membawa surat-surat untuk Kartosuswirjo yang memintanya agar menyetujui gencatan senjata— telah diciduk oleh pihak keamanan Republik. Pikiran Rakyat, 4 Februari 1956. Pendahuluan BARIS begitu juga sistem Komandemen. 83 Badan-badan ini haroes membentoek seboeah “Benteng Islam” agar apabila dalam memasoeki tahap ketiga dapat menyelenggarakan negara basis atau “Madinah Indonesia” jang mana: “Ke dalam, berlakoe sebagai alat-alat pembersih dan penjapoe segala matjam koetoe-koetoe masjarakat, dan obat penjemboeh beraneka warna penjakit, pemelihara kadaoelatan Negara Islam Indonesia dan kesoetjian Agama Islam. Keloear, meroepakan Benteng Islam jang koeat sentaoesa, jang sanggoep menghadapi tiap-tiap moesoeh Allah (Islam), dari djoeroesan manapoen djoega.” 84 Juga penganugerahan pangkat militer dan penggunaan lencana kepangkatan, serta bentuk dan pembuatan lencana tersebut kini diatur oleh sebuah Maklumat Komando Tertinggi.85 Selanjutnya ditetapkan konsolidasi militer dan aparatur Negara Islam Indonesia, agar negara ini juga dalam pandangan internasional sesuai dengan negara yang bebas merdeka. Konsolidasi ini terutama mencakup kekuatan tentara dan persenjataan kesatuan militer Tentara Islam Indonesia yang masih tetap jauh tertinggal dari standar seharusnya. Sebuah batalyon Tentara Islam Indonesia terdiri dari 4 kompi masing-masing dengan 290 tentara dan masing-masing kompi harus mempunyai 12 senjata otomatis berat dan ringan, 3 mortir, 189 pucuk senapan, dan 12 pucuk pistol. Namun standar persenjataan yang ideal ini tidak pernah tercapai, karena selalu kekurangan senjata berat. Perkembangan gerakan DI ini semakin hari semakin kuat, yang menyeberang ke DI semakin banyak, berasal dari berbagai kalangan: petani, rakyat kecil, mahasiswa, kaum intelektual, militer, polisi dan juga para pegawai negeri jawatan-jawatan pemerintahan. Gerakan ini mengalami proses ekspansi yang sangat cepat, menjalar bagaikan api membakar ladang kering di musim kemarau. Gerakan menentang ide- 83 S.M. Kartosoewirjo (nama pena: Karma Yoga), Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid I, Maklumat Komandemen Tertinggi No. 8, 12.10.1952, hlm. 55-63. 84 Ibid. 85 Ibid., "Maklumat Komandemen Tertinggi No. 9", 17.10.1952, hlm. 64-111. 49
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14: 372 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 63: 322 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 95 and 96: Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?