darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

46 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia dan masih memusuhi pemerintah RI. 73 Natsir menugaskan Kyai Muslich, kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan pesan pemerintah kepada Amir Fatah Widjajakusuma, pemimpin perjuangan Darul Islam di Jawa Tengah. 74 Dalam perjalanan menuju Jawa Barat Amir Fatah dan pasukannya selalu diikuti pasukan pemerintah hingga dia akhirnya menyerah di Jawa Barat tanpa bertemu dengan Kartosoewirjo. 75 Pada akhir Desember 1950 Natsir menugaskan kembali Kyai Muslich untuk menyampaikan amanat pemerintah RI kepada “Tuan Kartosoewirjo”. Muslich dibawa ke markasnya Kartosoewirjo di Gunung Galunggung oleh seorang penghubung perjuangan Darul Islam yang hidup di Bandung. Sebelum keberangkatannya, Kyai Muslich masih menemui Panglima Teritorium III/Siliwangi, Kol. Sadikin dan kemudian mendapat disposisi yang ditandatangani oleh Kepala Staf Letkol Soetoko yang berbunyi: “Berikan bantuan seperlunya, supaya order YM Perdana Menteri dapat dilaksanakan dalam tempo dekat”. Setelah tiba di tempat tujuan Kyai Muslich tidak bertemu muka dengan Katosoewirjo yang dia sudah kenal sejak tahun tigapuluhan ketika sama-sama menjadi anggota PSII. Lewat ajudannya Kartosoewirjo menyampaikan pesan, bahwa sebenarnya dia ingin bertemu dengan Kyai Muslich, namun sebagai Imam dan Panglima Tertinggi NII dia tidak dapat menerima seorang kurir dari kedudukan serendah Kyai Muslich. Sebaiknya pemerintah di Jakarta mengirimkan seorang utusan yang resmi, maka dia akan menerimanya. Tetapi sebelumnya, pemerintah RI harus mengakui Negara Islam Indonesia dulu. Menurut Kyai Muslich, dia dititipi 2 surat untuk PM Natsir, yang satu katanya untuk Natsir pribadi. Dalam surat tersebut Kartosoewirjo menulis pada Natsir, bahwa sebagai Perdana Menteri, Natsir punya kekuasaan untuk menambahkan huruf “I” berikutnya di belakang RI, menjadi “Republik 73 Mohammad Natsir, Capita Selecta, Jilid II, (Bandung & The Hague: W. Van Hoeve, 1945), hlm. 8. 74 Merdeka, 20.6.1950. 75 Kiblat XVIII, No. 24, 1981, hlm. 13. Ikrar Lamteh 323 1955 yang mengumumkan, tidak akan diambil tindakan terhadap para prajurit resimennya yang pulang ke rumah, asal saja ini tidak merugikan perjuangan. 25 Dia sendiri pun diminta melapor kepada para penguasa, katanya, tetapi ia jngin menantikan hasil pemilihan umum. Dia memikirkan akan melapor demikian karena kabinet yang memerintah sekarang, Kabinet Burhanuddin Harahap, ideologinya berdekatan dengan cita-cita perjuangan di Aceh. 26 Pada umumnya sikap kaum pemberonak Darul Islam di Aceh terhadap pemilihan umum lunak. Mula-mula, ketika jihad suci menegakkan Negara Islam meletus, sikap mereka terhadap ini mendua. Di satu pihak mereka menuduh Pemerintah Republik berusaha membiarkan mereka menunggu tanpa batas waktu, sedangkan di pihak lain pemilihan umum mereka cap sebagai alat Pemerintah Pusat untuk melakukan kehendaknya. Kini ketika pemilihan umum telah di ambang pintu, mereka tidak melakukan apa pun untuk merintanginya. 27 Hasil pemilihan umum yang memuaskan di Aceh, yaitu Masyumi memperoleh dua pertiga jumlah suara, memberi mereka yang menyetujui diakhirinya jihad suci menegakkan Negara Islam alasan lain untuk menyokong sikap mereka. Kasus mereka lebih diperkukuh ketika, kali ini di bawah Kabinet Ali Satroamidjojo lagi; pada akhir 1956 suatu rancangan undang-undang disahkan, yang memberikan status provinsi otonom kepada Aceh. Undang-undang ini berlaku sejak Januari 1957. A. Hasjmy pemimpin Pemuda PUSA Aceh Besar sebelum Perang dan bekas Ketua BPI/Pesindo, menjadi gubernur pertama provinsi ini. Namun, faktor lain yang menyokong diakhirinya permusuhan 25 Lihat juga S.M. Amin, Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 198-200. 26 Pengumuman Pemrintah 20 November 1955. 27 Herbert Feith, The Indonesia Election of 1955, (Ithaca, New York: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, Interim Report Series, 1971), hlm. 42.
322 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia daerahdaerah lain, tampaknya di sini ini tidak sampai mengakibatkan sering terjadi bentrokan antara komandan pasukan. 22 Dengan penggeseran beberapa pemimpin angkatan pertama dari pusat kekuasaan pada tahun-tahun pertama, konferensi Batee Kureng mengadakan perubahan tertentu. Kendatipun laporan-laporan tentang konflik dan perjuangan untuk kekuasaan antara pucuk pimpinan—nama Daud Beureu`eh, Hasan Saleh, dan Husin Jusuf paling sering muncul—pada umumnya terdapat persatuan dan kekompakan yang kuat di daerah itu. 23 Pemusatan kekuasaan dan lenyapnya pemimpin-pemimpin ter-tentu terjadi pada 1954, ketika Dewan Syura, Majelis Syura, dan Dewan Militer dibubarkan. Ketika itu Husin Jusuf kehilangan jabatannya se-bagai Kepala Staf Divisi Tengku Chik Ditiro beralih kepada Amir Husin al Mujahid. Walau pun ia diangkat sebagai koordinator keamanan untuk Aceh, kenaikan ini berarti kehilangan kekuasaan atas sebagian besar pasukan tempur. Hal yang sama terjadi kemudian pada penggantinya, Amir Husin al Mudjahid, yang digantikan oleh Hasan Aly. Di samping itu terdapat perlawanan terhadap reaksi Daud Beureu`eh mengenai tawaran dari pihak Republik Indonesia. Sementara orang tidak menyetujui penolakannya yang terangterangan akan kemungkinan tawaran amnesti, dan khususnya dalam Tentara Islam yang sebenarnya, ada sekelompok besar yang kuat menyetujui menerima tawaran yang demikian. 24 Mengingat hal yang di atas dan banyaknya jumlah prajurit yang sudah kembali ke desa mereka, salah seorang komandan daerah, Iljas Leubee dari Aceh Tengah, mengeluarkan komunike pada November 22 Namun, terdapat beberapa laporan tentang tindakan disiplin yang diambil terhadap komandan-komandan Darul Islam setempat. Di Aceh Utara umpamanya, salah seorang pembantu Hasan Saleh, Usman Balo, lari ke Pidie ketika mengetahui, ia akan dihukum karena kekejamannya. Bagian Dokumentasi Deppen, Sekitar Peristiwa Berdarah Daud Beureu’eh, vol. I, II, III, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, 1953), hlm.18. 23 Pikiran Rakyat, 15 Februari 1956. 24 Abdul Murat Mat Jan, “GerakanDarul Islam di Aceh 1953-1959”, dalam Akademika 8, 1976. hlm. 39-40. Pendahuluan Islam Indonesia”. Sekiranya Natsir berbuat demikian maka dia akan mempunyai dukungan sepenuhnya dari pihak NII dalam segala hal. Dalam surat berikutnya yang ditujukan kepada Moh. Natsir sebagai Perdana Menteri, Kartosoewirjo menamakan amanat pemerintah RI sebagai “panggilan daun nyiur” karena semua anggota kelompok bersenjata yang menyerah, harus membawa daun nyiur sebagai tanda tekad mereka yang damai. Tetapi selama masa berlakunya amnesti yang dikeluarkan oleh Muh. Natsir atas nama pemerintah, hanya sedikit dari anggota kelompok bersenjata TII yang turun gunung. Lagi pula, sementara amnesti tersebut masih berlaku, Panglima Teritorium III Jawa Barat mengeluarkan instruksi yang menyatakan 16 organisasi sebagai organisasi ter-larang, termasuk perjuangan DI/TII. 76 Banyak dari mereka yang tertangkap adalah politisi dari kalangan Masjumi. 77 Sebagai akibat kegagalan himbauan pemerintah RI, dan Moh. Natsir juga menyesalkan, bahwa dia dikecam. Maka pada bulan Desember, Natsir didukung oleh pihak militer mengambil langkah-langkah yang lebih keras dengan menjalankan Operasi Merdeka untuk menjawab seluruh permasalahan tentang Darul Islam. Menurut Nasution, sudah tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah keadaan perang yang harus dihadapi secara perang pula karena intensitas peperangan ini tidak kalah dengan perang gerilya melawan Belanda. 78 Nasution juga menyesalkan sikap pemerintah yang sampai saat itu hanya mengambil tindakan “setengah hati” saja terhadap pemberontahakan Darul Islam. Lagi pula semua tindakan tidak pernah dikoordinasi satu dengan yang lainnya. 79 Juga hanya 10% dari seluruh 76 Republik Indonesia, Provinsi Djawa Barat, Bd. 1, (Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1953), hlm. 221. 77 Herbert Feith, The Decline and Fall the Constitutional Democracy in Indonesia, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1973), hlm. 210. 78 A.H. Nasution, Tjatatan-tjatatan Sekitar Politik Militer Indonesia, Jakarta Pembimbing, 1955, hlm. 91. 79 A.H. Nasution, Sedjarah Perdjuangan Nasional…, op.cit., hlm. 175. 47
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12: 374 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 61: 324 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 95 and 96: Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?