darul-islam-di-aceh
darul-islam-di-aceh
darul-islam-di-aceh
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
46 Darul Islam <strong>di</strong> Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional <strong>di</strong> Indonesia<br />
dan masih memusuhi pemerintah RI. 73 Natsir menugaskan Kyai<br />
Muslich, kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan<br />
pesan pemerintah kepada Amir Fatah Widjajakusuma, pemimpin<br />
perjuangan Darul Islam <strong>di</strong> Jawa Tengah. 74 Dalam perjalanan<br />
menuju Jawa Barat Amir Fatah dan pasukannya selalu <strong>di</strong>ikuti pasukan<br />
pemerintah hingga <strong>di</strong>a akhirnya menyerah <strong>di</strong> Jawa Barat tanpa bertemu<br />
dengan Kartosoewirjo. 75<br />
Pada akhir Desember 1950 Natsir menugaskan kembali Kyai<br />
Muslich untuk menyampaikan amanat pemerintah RI kepada “Tuan<br />
Kartosoewirjo”. Muslich <strong>di</strong>bawa ke markasnya Kartosoewirjo <strong>di</strong> Gunung<br />
Galunggung oleh seorang penghubung perjuangan Darul Islam yang<br />
hidup <strong>di</strong> Bandung. Sebelum keberangkatannya, Kyai Muslich masih<br />
menemui Panglima Teritorium III/Siliwangi, Kol. Sa<strong>di</strong>kin dan kemu<strong>di</strong>an<br />
mendapat <strong>di</strong>sposisi yang <strong>di</strong>tandatangani oleh Kepala Staf Letkol<br />
Soetoko yang berbunyi: “Berikan bantuan seperlunya, supaya order YM<br />
Perdana Menteri dapat <strong>di</strong>laksanakan dalam tempo dekat”. Setelah tiba<br />
<strong>di</strong> tempat tujuan Kyai Muslich tidak bertemu muka dengan<br />
Katosoewirjo yang <strong>di</strong>a sudah kenal sejak tahun tigapuluhan ketika<br />
sama-sama menja<strong>di</strong> anggota PSII. Lewat ajudannya Kartosoewirjo<br />
menyampaikan pesan, bahwa sebenarnya <strong>di</strong>a ingin bertemu dengan<br />
Kyai Muslich, namun sebagai Imam dan Panglima Tertinggi NII <strong>di</strong>a<br />
tidak dapat menerima seorang kurir dari kedudukan serendah Kyai<br />
Muslich. Sebaiknya pemerintah <strong>di</strong> Jakarta mengirimkan seorang utusan<br />
yang resmi, maka <strong>di</strong>a akan menerimanya. Tetapi sebelumnya,<br />
pemerintah RI harus mengakui Negara Islam Indonesia dulu. Menurut<br />
Kyai Muslich, <strong>di</strong>a <strong>di</strong>titipi 2 surat untuk PM Natsir, yang satu katanya<br />
untuk Natsir priba<strong>di</strong>. Dalam surat tersebut Kartosoewirjo menulis pada<br />
Natsir, bahwa sebagai Perdana Menteri, Natsir punya kekuasaan untuk<br />
menambahkan huruf “I” berikutnya <strong>di</strong> belakang RI, menja<strong>di</strong> “Republik<br />
73 Mohammad Natsir, Capita Selecta, Jilid II, (Bandung & The Hague: W. Van Hoeve,<br />
1945), hlm. 8.<br />
74 Merdeka, 20.6.1950.<br />
75 Kiblat XVIII, No. 24, 1981, hlm. 13.<br />
Ikrar Lamteh<br />
323<br />
1955 yang mengumumkan, tidak akan <strong>di</strong>ambil tindakan terhadap para<br />
prajurit resimennya yang pulang ke rumah, asal saja ini tidak<br />
merugikan perjuangan. 25 Dia sen<strong>di</strong>ri pun <strong>di</strong>minta melapor kepada para<br />
penguasa, katanya, tetapi ia jngin menantikan hasil pemilihan umum.<br />
Dia memikirkan akan melapor demikian karena kabinet yang<br />
memerintah sekarang, Kabinet Burhanud<strong>di</strong>n Harahap, ideologinya<br />
berdekatan dengan cita-cita perjuangan <strong>di</strong> Aceh. 26<br />
Pada umumnya sikap kaum pemberonak Darul Islam <strong>di</strong> Aceh<br />
terhadap pemilihan umum lunak. Mula-mula, ketika jihad suci<br />
menegakkan Negara Islam meletus, sikap mereka terhadap ini<br />
mendua. Di satu pihak mereka menuduh Pemerintah Republik<br />
berusaha membiarkan mereka menunggu tanpa batas waktu,<br />
sedangkan <strong>di</strong> pihak lain pemilihan umum mereka cap sebagai alat<br />
Pemerintah Pusat untuk melakukan kehendaknya. Kini ketika<br />
pemilihan umum telah <strong>di</strong> ambang pintu, mereka tidak melakukan apa<br />
pun untuk merintanginya. 27<br />
Hasil pemilihan umum yang memuaskan <strong>di</strong> Aceh, yaitu Masyumi<br />
memperoleh dua pertiga jumlah suara, memberi mereka yang<br />
menyetujui <strong>di</strong>akhirinya jihad suci menegakkan Negara Islam alasan lain<br />
untuk menyokong sikap mereka. Kasus mereka lebih <strong>di</strong>perkukuh ketika,<br />
kali ini <strong>di</strong> bawah Kabinet Ali Satroamidjojo lagi; pada akhir 1956<br />
suatu rancangan undang-undang <strong>di</strong>sahkan, yang memberikan status<br />
provinsi otonom kepada Aceh. Undang-undang ini berlaku sejak<br />
Januari 1957. A. Hasjmy pemimpin Pemuda PUSA Aceh Besar sebelum<br />
Perang dan bekas Ketua BPI/Pesindo, menja<strong>di</strong> gubernur pertama provinsi<br />
ini.<br />
Namun, faktor lain yang menyokong <strong>di</strong>akhirinya permusuhan<br />
25 Lihat juga S.M. Amin, Sekitar Peristiwa Berdarah <strong>di</strong> Atjeh, (Jakarta: Soeroengan, 1956),<br />
hlm. 198-200.<br />
26 Pengumuman Pemrintah 20 November 1955.<br />
27 Herbert Feith, The Indonesia Election of 1955, (Ithaca, New York: Modern Indonesian<br />
Project, Southeast Asia Program, Cornell University, Interim Report Series, 1971), hlm. 42.