darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

44 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia masa depan negeri ini. Dengan judul Manifesto Politik, SM Kartosoewirjo membuat suplemen tulisan berjudul “Heru Tjokro bersabda: Indonesia kini dan kelak”. Menurutnya “Heru Tjokro” menggambarkan satu makh-luk Allah yang menguasai dan memutarkan roda dunia menuju Mardlotillah sejati, yaitu Negara Islam Indonesia. Heru Tjokro diartikan se-bagai: “Penjapoe masjarakat Djahilijah, pembela gelap goelita, pembasmi barang siapa jang chianat dan moertad, koefoer dan moenafiq, tjoerang dan serong, pendjoeal Agama dan Negara. Tegasnja: segala anak-tjoetjoe iblis la’natoellah jang kini masih leloeasa berkeliaran di tengah-tengah masjarakat dan rakjat Indonesia. Pelepas dan pembebas bagi segenap perikemanoesiaan, daripada bentjana dan malapetaka, dlohir dan batin, di doenia dan achirat kelak”. 69 Melihat karakteristik yang seperti yang disebutkan oleh Karto di atas, maka, Teungku Daud Beureu`eh dapat disebutkan sebagai penjelmaan Heru Cokro tersebut. Selanjutnya Kartosoewirjo menulis di dalam Statement Negara Islam Indonesia, bahwa Soekarno telah menerangkan, Negara Islam Indonesia tidak bersedia diadjak beroending. “Kapan RIK mengadjak beroending, atau kapan mereka maoe beroending, demikian pertanjaannja: “Negara Islam Indonesia doea kali kirim nota rahasia, apa reaksi atas nota terseboet? Lebih baik Soekarno soeroeh periksa otak dan hatinja oleh achli djiwa jang tjakap dan berani teroes terang menjatakan penjakit Bung Karno beserta RIK. Lebih baik istirahat di Tjikeumeuh, Bogor (R.S. Gila) daripada memboeat bentjana di tengahtengah oemmat dan negara, hanja oentoek menoeroet nafsoe merah Moskow belaka”. 70 Bagi Karto, Moskow adalah poros yang sedang dianut kuat oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno, yang bagi Kartosoewirjo, adalah gangguan jiwa yang perlu bantuan perawatan Rumah Sakit Jiwa di Cikeumeuh, Bogor. Gaya radikal, ceplas-ceplok dan keras karena 69SM Kartosoewirjo, Manifesto Politik Negara Islam Indonesia, (Garut: naskah tak diterbitkan, 1950), hlm. 260-344. 70 Lihat Buku Sejarah Dokumenter, Buku Induk I, Jilid II, Bab V (A), Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia No. VI/7, 25.5.1955. Ikrar Lamteh 325 hiran gerakan Darul Islam, dan di Kalimantan Selatan, tempat Ibnu Hadjar beroperasi. 30 Kedua pihak memasuki federasi baru ini dengan rasa enggan. Perundingan-perundingan sebelumnya antara pemimpin-pemimpin Darul Islam dan PRRI/Permesta hampir tak ada hasilnya. Sekalipun telah dijanjikan kerjasama dan dukungan militer, hal ini tidak pernah terlaksana. Dalam kedua pihak juga terdapat orang yang terangterangan menolak setiap bentuk kerja sama resmi. Di Sulawesi Selatan cumbu rayu Kahar Muzakkar dengan Permesta sebagian menjadi sebab menyerahnya Bahar Mattaliu, sementara di Aceh hubungan yang demikian merupakan salah satu faktor yang mendorong terbentuknya Dewan Revolusi. Pembelotan-pembelotan sekaligus memaksa kaum pejuang mujahidin Darul Islam yang tersisa untuk bekerja sama lebih erat dengan PRRI/Permesta. Kaum pejuang PRRI di Sumatera pada akhir 1959 terbagi dalam tiga kelompok yang berbeda, yang menganjurkan jalan yang berbedabeda. Satu kelompok ingin semata-mata melanjutkan PRRI, bagaimana pun sudah hampir tidak ada artinya lagi akibat aksi-aksi Angkatan Darat, Kelompok lain, dengan Zulkifli Lubis dan Maludin Simbolon sebagai wakil-wakil utamanya, menyetujui proklamasi Republik Indonesia Federal, sekalipun menentang kerja sama dengan Darul Islam. Faksi yang ketiga menyetujui bergabung dengan Darul Islam. Jurubicara utamanya adalah dua bekas perdana menteri, Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, dan politikus Indonesia yang berpengaruh, Sjafruddin Prawiranegara. Ketiga mereka ini lari dari Jakarta untuk bergabung dengan panglima-panglima daerah yang 30 Mohammad Hasan Tiro, The Political Future of The Indonesian Archipelago: A Manifest by Dr. Teungku Hasam Muhammad di Tiro, (Medan: Sumatera Berdaulat, 1965), hlm. 19, yang membela Republik Persatuan Indonesia sebagai wakilnya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan Konfederasi Negara-negara Asia Tenggara yang terdiri dari Republik-republik Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Irian Jaya, Bali, dan Sunda. Walaupun mengabaikan Jawa dan bagian-bagian Nusa Tenggara lainnya dalam penyebutannya, dia menyatakan, Jawa juga harus merupakan bagian dari konfederasi.
324 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia adalah di bidang militer pun diangkat seorang bekas pemimpin gerilya menjadi pimpinan tertinggi di Aceh. Dia adalah Sjammaun Gaharu, panglima Tentara Republik di Aceh untuk masa singkat selama revolusi dan salah seorang penandatangan ultimatum terhadap uleebalang di Lammeulo (sebelum jabatannya diserahterimakan kepada Amir Husin al Mudjahid). Pada waktu yang bersamaan dilakukan pembicaraan oleh pemimpinpemimpin PRRI dan Darul Islam di Aceh. Ini menghasilkan proklamasi Republik Persatuan Indonesia (RPI) federal, Februari 1960, yang mewakili koalisi mereka yang kalah, orang-orang yang merasa dirinya bertempur dalam perang yang kalah di rimba. 28 Di samping itu, RPI mempersatukan mereka yang di masa lalu berada dalam dua kubu yang berbeda dan paling-paling secara baik mereka memiliki simpati satu sama lain, dan secara jelek, mereka sama sekali bermusuhan. Tambahan lagi, Republik Persatuan Indonesia merupakan urusan Sumatera dan Sulawesi semata-mata. Ini membatalkan pengakuan yang masih dinyatakan oleh Negara Islam Indonesia dan PRRI/Permesta, bahwa wilayahnya meliputi seluruh Indonesia. RPI terdiri dari sepuluh negara, semuanya kecuali dua negara yang berada di Sumatera dan Sulawesi. Aceh, sebagai Republik Islam Aceh (RIA), adalah salah satu dari enam negara Sumatera, dan Sulawesi Selatan satu dari dua negara di pulau itu. 29 Selain dari delapan negara ini, barangkali sebagai tindakan mengambil hati terhadap RMS, terdapat Negara Maluku dan Negara Maluku Selatan. Secara menyolok tidak terdapat negara-negara di Jawa, seperti Negara Jawa Barat, bumi kela- 28 Republik Persatuan Indonesia kadang-kadang juga disebut Negara Demokrasi Indonesia (NDI). Karena itu tentaranya, Tentara Persatuan Indonesia, kadang-kadang juga disebut Tentara Demokrasi Indonesia (TDI). Untuk Konstitusi RPI, lihat Mudzakkar, Konsep negara Demokrasi Indonesia, (t.t.), hlmn. 24-64. 29 Negara-negara Sumatera lainnya ialah: gabungan Negara Tapanuli dan Sumatera Timur dan Negara-negara Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Negara yang lain di Sulawesi adalah Negara Sulawesi Utara. Lihat J. Mossman, Rebel in Paradise: Indonesia’s Civil war, (London: Jonathan Cape, 1961), hlm. 228. Pendahuluan komitnya yang keras terhadap Islam, membuat SM Kartosoewirjo cocok untuk karakter tegas Teungku Daud Beureu`eh dan rakyat Aceh pada umumnya. Maka bisa dibayangkan bagaimana marahnya Soekarno yang disebut “gila” oleh Kartosoewirjo sehingga ia tidak segan-segan meminta parlemen menyetujui pengiriman pasukan TRI71 untuk menggempur TII di Jawa Barat. Demikianlah cara Soekarno yang telah menjatuhkan vonis salah kepada temannya sendiri yang telah lama dikenalnya. Ketika Mohammad Natsir mulai menjabat sebagai Perdana Menteri, dia memasukkan pesoalan DI/TII dalam program kabinetnya. Awal mula yang dijalankannya dia berusaha untuk memecahkan masalah perjuangan D.I lewat cara damai dengan mengutus beberapa tokoh yang dekat dengan Kartosoewirjo. Pada tanggal 14 Mei 1950, Natsir mengutus Wali Al-Fatah untuk berangkat ke Priangan menemui Kartosoewirjo. Namun pertemuan itu gagal karena pasukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) di bawah perintah Kolonel Nasuhi yang sebelumnya telah membuat perencanaan pertemuan tersebut mengepung sebuah kesatuan TII terdiri dari kirakira 100 tentara yang ditugaskan untuk menjamin keamanan pertemuan itu. Dalam pertempuran yang selanjutnya terjadi, gugurlah Toha Arsjad Menteri Penerangan NII. 72 Namun, seorang syahid, lainnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa di berbagai daerah sehingga DI me-nyebar dengan gerak merayab ke Jawa Tengah, daerah demi daerah, wilayah demi wilayah, desa demi desa; bagai ulat memakan daun hijau yang masih muda. Kemudian PM Natsir mengadakan usaha berikutnya, ketika dia pada tanggal 14 November 1950 menawarkan amnesti bagi semua kelompok bersenjata yang belum menggabungkan diri dengan Republik 71 TRI (Tentara Republik Indonesia) adalah singkatan yang digunakan oleh militer Indonesia ketika itu, sebelum akhirnya berubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). 72 Lihat Merdeka, 26.5.1950. 45
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10: 376 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 59: 326 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 95 and 96: Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?