darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

42 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia soeatoe organisasi, party, perhimpoenan, perkoempoelan, gerakan atau apapoen djoega, di loear organisasi Negara, atau di loear organisasi jang dibentoek/disahkan oleh pemerintah. Maka memoetoeskan dilarang keras mendirikan, membentoek dan mempropagandakan satoe organisasi, di loear dan selain daripada organisasi Negara, atau organisasi jang dibentoek/disahkan oleh Pemerintah. Dan dileboer dalam salah satoe bagian daripada organisasi Negara, atau salah satoe bagian daripada organisasi jang dibentoek/disahkan oleh Pemerintah.” 65 Setelah Belanda meninggalkan kekuasaanya di Indonesia, maka semakin hebatlah pertarungan politik di Indonesia. Kini ada 3 kekuatan yang saling tarik menarik untuk mempengaruhi peta politik yang sedang berkembang saat itu. Terutama dari kalangan Komunis, mereka berusaha selalu masuk dalam sendi-sendi kehidupan politik Indonesia dan mereka berupaya untuk mengadu kekuatan Nasionalis Islam dengan Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Oleh karena itu dalam setiap maklumat-maklumat yang dibuat oleh Komandemen Tertinggi makin sering menyerang Komunis yang dinyatakannya sebagai musuh utama. Dalam nota rahasia pada bulan Oktober 1950 yang dikirim kepada Soekarno, Kartosoewirjo menawarkan pada Soekarno agar bersama-sama dengan Negara Islam Indonesia membasmi komunisme dan meninggalkan politik netral yang dipraktekkan selama itu. Apabila RI mengakui NII, Kartosoewirjo menjamin bahwa RI akan mempunyai “sahabat sehidup semati” dalam menghadapi segala kemungkinan, terutama menghadapi komunisme, karena nasionalisme tidak dapat mengikat jiwa rakyat Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam. Kekuatan untuk membendung komunisme, menurut Kartosoewirjo hanya dimiliki Islam, karena itu secepatnya membuat Islam sebagai dasar negara.66 Sebuah nota rahasia berikutnya yang isinya mirip seperti nota di 65 S.M. Kartosoewirjo (nama pena: Karma Yoga), Pedoman Dharma Bakti, Jilid I, (Batavia-C: Seksi penerangan Masjumi Priangan), hlm. 52. 66 S.M. Kartosoewirjo (nama pena: Karma Yoga), Salinan Pedoman Dharma Bakti, Jilid II, Nota Rahasia 22.10.1950, hlm. 345-252. Ikrar Lamteh 327 Kemudian mereka mengeluarkan imbauan kepada para pejuang mujahidin untuk menghentikan perlawanan mereka dan menyerahkan diri pada Juni dan Juli. Pemimpin-pemimpin sipil menyusul setelah menerima janji diberi ampun oleh Soekarno. 35 Sjafruddin Prawiranegara, perdana menteri kaum pejuang mujahidin, lalu menasihati para pengikutnya untuk menyerah, dia sendiri melapor kepada penguasa pada akhir Agustus. 36 Akibatnya pertempuran sangat banyak berkurang sesudah Ikrar Lamteh. Namun, belum juga tampak akhir pemberontakan. Namun, sikap pendirian Daud Beureuèh makin ditentang. Khususnya di dalam Tentara Islam Indonesia Aceh terdapat banyak yang memikirkan untuk menyerah. Kelompok ini dipimpin Hasan Saleh, Panglima Divisi Tengku Tjhik di Tiro dan Kepala Staf Tentara Islam. Ia menuduh Daud Beureuèh berusaha menjerumuskan Aceh ke dalam suatu perang baru tanpa memikirkan nasib prajurit biasa dan rakyat pada umumnya yang harus menanggung akibat-akibatnya. 37 Dua tahun lamanya lagi barulah lawan-lawan Daud Beureuèh bulat hatinya dan benar-benar memisahkan diri dari padanya.*** kepada pemberontakan PRRI/Permesta. Dia menjadi Ketua Dewan Banteng di Sumatera Tengah dan pada Februari 1958 mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Republik Pusat. Penolakan atas usul ini menimbulkan proklamasi PRRI. Lihat Herbert Feith dan Daniel Lev, “The End of Indonesian Rebellion”, dalam Pacific Affairs 36, (1963), hlm. 43. 35 Lihat Peraturan Presiden No. 13/1961. 36 Salah seorang dari yang melapor bersama Sjafruddin Prawiranegara ialah Amelz. Lihat S.M. Amin, Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 198- 200. 37 Abdul Murat Mat Jan, “GerakanDarul Islam di Aceh 1953-1959”, dalam Akademika 8, 1976, hlm. 41-42.
326 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia merasa tidak puas di Sumatera pada Desember 1957. 31 RPI tidak banyak harganya baik dalam arti militer atau pun arti politik. Persekutuan yang mengkhawatirkan antara orang-orang muslim seperti Daud Beureuèh dan Kahar Muzakkar yang selama bertahuntahun telah bertempur untuk menegakkan dan mempertahankan Negara Islam Indonesia, orang-orang muslim yang terus-menerus dalam waktu yang lama menduduki jabatan-jabatan penting di Republik Indonesia, dan panglima-panglima militer seperti Maludin Simbolon Kawilarang, dan Warouw yang selama masa berikutnya telah memimpin aksi-aksi militer Republik Indonesia terhadap Darul Islam, dan beberapa orang dari mereka itu Kristen pula, sangatlah berbahaya. RPI mungkin mewakili, seperti yang dilukiskan Hasan Muhammad Tiro, su-atu tindakan "untuk menjamin hak suci mereka untuk membentuk pe-merintahan sendiri yang diingkari kediktatoran Soekarno di Jakarta yang memaksakan kolonialisme Jawa terhadap lebih dari selusin bangsa", 32 atau penolakan terhadap "kolonialisme baru, Jawa sawo matang", 33 tetapi hanya dendam terhadap Soekarno dan orang Jawa saja-lah yang merupakan persamaan mereka. Akibatnya, RPI sangat singkat usianya. Pada April 1961 Maludin Simbolon dan seorang panglima militer lain, Achmad Husein, memisahkan diri dari RPI untuk membentuk Pemerintah Darurat Militer. 34 31 Herbert Feith dan Daniel Lev, “The End of Indonesian Rebellion”, dalam Pacific Affairs 36, 1963, hlm. 38; J. Mossman, Rebel in Paradise: Indonesia’s Civil war, (London: Jonathan Cape, 1961), hlm. 229. 32 Lihat Muhammad Hasan Tiro, Neo-Colonialism in Indonesia (How a new Collonialism Has Been Established Under the Cover of the Cry of “Anti-Colonialism), Naskah pidato pada Sidang Umum XVI PBBoleh Wakil Republik Federasi Indonesia di PBB, (New York, 1961). 33 Lihat Mohammad Hasan Tiro, The Political Future of The Indonesian Archipelago: A Manifest by Dr. Teungku Hasam Muhammad di Tiro, (Medan: Sumatera Berdaulat, 1965). 34 Letnan Kolonel Achmad Husein memainkan peranan penting dalam penstiwaperistiwa sampai kepada pemberontakan PRRI/Permesta. Dia menjadi Ketua Dewan Banteng di Sumatera Tengah dan pada Februari 1958 mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Republik Pusat. Penolakan atas usul ini menimbulkan proklamasi PRRI. Letnan Kolonel Achmad Husein memainkan peranan penting dalam penstiwa-peristiwa sampai Pendahuluan atas, dikirimkan Kartosoewirjo kepada Soekarno pada bulan Februari 1951. Nota tersebut merupakan penjelasan nota sebelumnya. Kata Kartosoewirjo, “Pemimpin RI mempoenjai tanggoengdjawab oentoek membendoeng “aroes merah” dan sekaligoes haroes siap oentoek menghadapi “Perang Barata Joeda Djaja Binangoen”. Dia meramalkan dalam notanya ini, bahwa nasionalisme Indonesia akan mengalami perpecahan, sebagian akan mengikuti komunisme dan sebagian lagi menggabungkan diri dengan golongan Islam. 67 Kartosoewirjo menerangkan, bahwa di Indonesia sejak tiga tahun berdirilah dua negara yang berbeda dalam hukum dan pendirinya, berlainan sikap dan haluan politiknya, bertentangan maksud dan tujuan-nya; pendek kata berselisih hampir dalam setiap hal. Filsafat Pancasila dinamakannya sebagai satu campuran masakan yang terdiri dari pada Sintoisme, Hokko Itciu, syirik, dan nasionalisme-jahil yang kemerah-merahan. 68 Namun amat disayangkan kedua nota tersebut tidak pernah dijawab oleh Soekarno, sehingga Kartosoewirjo menyesalkan, bahwa pemerintah RI tidak menjawab kedua nota rahasianya, melainkan mencap negaranya sebagai “gerombolan Darul Islam”, pemberontak, perampok, dll., dan menyerang negaranya dengan kekuatan senjata. Semua usaha pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah DI/TII secara damai dinamakannya sebagai perbuatan khianat dan sebagai penipuan. Yang sangat memalukan sekali bahwa diikut sertakannya para alim ulama sebagai penghubung dan pengantara. Yang pada akhirnya Kartosoewirjo menamakan Republik Indonesia sebagai “Repoeblik Indonesia Komoenis” (RIK) dan angkatan perangnya sebagai “Tentara Repoeblik Indonesia Komoenis” (TRIK). Dalam Manifesto Politik, Kartosoewirjo memberikan restrospeksi pada perkembangan politik Indonesia secara menyeluruh dan menjelaskan pandangannya tentang 67 Ibid. Lihat juga Nota Rahasia 17.2.1951, hlm. 353-360. 68 Ibid. Lihat juga "Manifesto Politik Negara Islam Indonesia No. V/7", dalam Pedoman Dharma Bhakti Jilid ke-2, hlm. 334. 43
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8: 378 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 57: 328 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 95 and 96: Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?