darul-islam-di-aceh

40 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia
“Konferensi terseboet boekanlah seboeah konferensi antara doea negara
jang berdaoelat. Negara soedah didjoeal! Kedaoelatan telah moesnah!
Kemerdekaan djatoeh di tangan moesoeh!”. 60
Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda membuat
keadaan lebih mendesak bagi Soekarno, Bagaimana caranya untuk
mencari penyelesaian masalah secepatnya tentang Negara Islam Indonesia
yang telah diproklamasikan oleh Kartosoewirjo. Namun Pemerintah
RIS dan Tentara Republik merasa dihadapkan pada suatu dilema.
Karena sebagian dari Tentara Republik yang tergabung di dalam TNI
tidaklah mungkin menindak secara cepat para Tentara Islam Indonesia
disebabkan sedikitnya jumlah pasukan dan tidak dimilikinya senjata
serta perlengkapan. Di samping itu, lawan mereka walaupun dipandang
dengan sebelah mata ternyata memperoleh simpati yang sangat
besar dari rakyat Jawa Barat. Itulah sebabnya mengapa kebijaksanaan
pemerintah sering berubah dalam menghadapi persoalan ini. Apakah
ingin melakukan tindakan operasi militer atau memberikan amnesti? 61
Selain daripada itu banyak sekali kritikan yang dialamatkan kepada
pemerintah tentang penyelesaian masalahnya, terutama dari kalangan
politisi Islam yang mendesak untuk diadakan perundingan.
Maka pada bulan Desember 1949 diadakan sebuah usaha untuk
membujuk atau menyadarkan Kartosoewirjo supaya dia kembali ke
dalam pangkuan Republik. Usaha pertama yang dilakukan oleh
pemerintah RIS yaitu dengan menugaskan menteri agama K.H. Masjkur
yang akan berangkat ke Yogyakarta untuk mengadakan pembicaraan
dengan Kartosoewirjo. Namun gagal disebabkan K.H. Masjkur tidak
bertemu dengannya. 62
Dalam Kongres Muslimin Indonesia pada tangal 20-25 Desember
1949, ada usaha untuk memasukkan pembahasan mengenai
60 Mahkamah Angkatan Darat dalam Keadaan Perang untuk Djawa dan Madura,
Berkas Perkara No. X/III/8/1962, op.cit., hlm. 81.
61 C. Van Dijk, Darul Islam…, op.cit., hlm. 98-99.
62 Lihat Soebagio I.N., K.H. Masjkur: Sebuah Biografi, (Jakarta: Gunung Agung, 1982),
hlm. 83, sebagaimana dikutip Holk H. Dengel, Darul Islam…, op.cit., hlm. 123.
Bab XI
AMNESTI DAN ABOLISI UMUM:
CARA HALUS SESUDAH GAGALNYA
CARA KASAR
D
alam menyusun kebijaksanaannya, Pemerintah harus mempertimbangkan
di satu pihak tuntutan PNI dan PKI untuk mengambil
tindakan militer yang lebih keras, dan di pihak lain tekanan untuk
melakukan perundingan dan memenuhi beberapa tuntutan kaum
pejuang mujahidin. Bagi PNI dan PKI, mereka berpendapat bahwa
pemerintah harus menggempur terus pemberontakan DI/TII Aceh.
Banyak pihak mengatakan bahwa gerakan militer dan kekerasan saja,
tidak akan dapat menyelesaikan soal Aceh dengan sempurna, melainkan
harus disertai dengan kebijaksanaan (bujukan dan tipuan) yang
seluas-luasnya. 1 SM Kartosewirjo sudah memprediksikan, bahwa “djika
Atjeh digempur dan ditindak keras (dengan kekerasan sendjata) sadja,
maka Revolusi Islam akan mendjalar, meluas, berkobar dan bergelora
dengan seru dan seremnja!” 2 Dan sebaliknya, jika dilakukan tindakantindakan
lunak, halus maka akan berhasil. “Jalan halus” penyelesaian
pemberontakan ini umumnya diajukan oleh Zainul Arifin (Wakil II PM),
1 S.M. Kartosoewirjo, “Statemen Pemerintah NII 5 Oktober 1953”.
2 Ibid.