darul-islam-di-aceh
darul-islam-di-aceh
darul-islam-di-aceh
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
40 Darul Islam <strong>di</strong> Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional <strong>di</strong> Indonesia<br />
“Konferensi terseboet boekanlah seboeah konferensi antara doea negara<br />
jang berdaoelat. Negara soedah <strong>di</strong>djoeal! Kedaoelatan telah moesnah!<br />
Kemerdekaan djatoeh <strong>di</strong> tangan moesoeh!”. 60<br />
Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda membuat<br />
keadaan lebih mendesak bagi Soekarno, Bagaimana caranya untuk<br />
mencari penyelesaian masalah secepatnya tentang Negara Islam Indonesia<br />
yang telah <strong>di</strong>proklamasikan oleh Kartosoewirjo. Namun Pemerintah<br />
RIS dan Tentara Republik merasa <strong>di</strong>hadapkan pada suatu <strong>di</strong>lema.<br />
Karena sebagian dari Tentara Republik yang tergabung <strong>di</strong> dalam TNI<br />
tidaklah mungkin menindak secara cepat para Tentara Islam Indonesia<br />
<strong>di</strong>sebabkan se<strong>di</strong>kitnya jumlah pasukan dan tidak <strong>di</strong>milikinya senjata<br />
serta perlengkapan. Di samping itu, lawan mereka walaupun <strong>di</strong>pandang<br />
dengan sebelah mata ternyata memperoleh simpati yang sangat<br />
besar dari rakyat Jawa Barat. Itulah sebabnya mengapa kebijaksanaan<br />
pemerintah sering berubah dalam menghadapi persoalan ini. Apakah<br />
ingin melakukan tindakan operasi militer atau memberikan amnesti? 61<br />
Selain daripada itu banyak sekali kritikan yang <strong>di</strong>alamatkan kepada<br />
pemerintah tentang penyelesaian masalahnya, terutama dari kalangan<br />
politisi Islam yang mendesak untuk <strong>di</strong>adakan perun<strong>di</strong>ngan.<br />
Maka pada bulan Desember 1949 <strong>di</strong>adakan sebuah usaha untuk<br />
membujuk atau menyadarkan Kartosoewirjo supaya <strong>di</strong>a kembali ke<br />
dalam pangkuan Republik. Usaha pertama yang <strong>di</strong>lakukan oleh<br />
pemerintah RIS yaitu dengan menugaskan menteri agama K.H. Masjkur<br />
yang akan berangkat ke Yogyakarta untuk mengadakan pembicaraan<br />
dengan Kartosoewirjo. Namun gagal <strong>di</strong>sebabkan K.H. Masjkur tidak<br />
bertemu dengannya. 62<br />
Dalam Kongres Muslimin Indonesia pada tangal 20-25 Desember<br />
1949, ada usaha untuk memasukkan pembahasan mengenai<br />
60 Mahkamah Angkatan Darat dalam Keadaan Perang untuk Djawa dan Madura,<br />
Berkas Perkara No. X/III/8/1962, op.cit., hlm. 81.<br />
61 C. Van Dijk, Darul Islam…, op.cit., hlm. 98-99.<br />
62 Lihat Soebagio I.N., K.H. Masjkur: Sebuah Biografi, (Jakarta: Gunung Agung, 1982),<br />
hlm. 83, sebagaimana <strong>di</strong>kutip Holk H. Dengel, Darul Islam…, op.cit., hlm. 123.<br />
Bab XI<br />
AMNESTI DAN ABOLISI UMUM:<br />
CARA HALUS SESUDAH GAGALNYA<br />
CARA KASAR<br />
D<br />
alam menyusun kebijaksanaannya, Pemerintah harus mempertimbangkan<br />
<strong>di</strong> satu pihak tuntutan PNI dan PKI untuk mengambil<br />
tindakan militer yang lebih keras, dan <strong>di</strong> pihak lain tekanan untuk<br />
melakukan perun<strong>di</strong>ngan dan memenuhi beberapa tuntutan kaum<br />
pejuang mujahi<strong>di</strong>n. Bagi PNI dan PKI, mereka berpendapat bahwa<br />
pemerintah harus menggempur terus pemberontakan DI/TII Aceh.<br />
Banyak pihak mengatakan bahwa gerakan militer dan kekerasan saja,<br />
tidak akan dapat menyelesaikan soal Aceh dengan sempurna, melainkan<br />
harus <strong>di</strong>sertai dengan kebijaksanaan (bujukan dan tipuan) yang<br />
seluas-luasnya. 1 SM Kartosewirjo sudah mempre<strong>di</strong>ksikan, bahwa “djika<br />
Atjeh <strong>di</strong>gempur dan <strong>di</strong>tindak keras (dengan kekerasan sendjata) sadja,<br />
maka Revolusi Islam akan mendjalar, meluas, berkobar dan bergelora<br />
dengan seru dan seremnja!” 2 Dan sebaliknya, jika <strong>di</strong>lakukan tindakantindakan<br />
lunak, halus maka akan berhasil. “Jalan halus” penyelesaian<br />
pemberontakan ini umumnya <strong>di</strong>ajukan oleh Zainul Arifin (Wakil II PM),<br />
1 S.M. Kartosoewirjo, “Statemen Pemerintah NII 5 Oktober 1953”.<br />
2 Ibid.