darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

34 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia eksekutif tertinggi, yaitu Dewan Imamah yang dulu, dalam bentuk Maklumat yang ditandatangani oleh Imam dan kemudian dibagibagikan. 46 Adapun anggota Dewan Imamah yang pertama kali terbentuk setelah proklamasi Negara Islam Indonesia adalah: Imam dan Panglima Tertinggi47 : S.M. Kartosoewirjo. Wakil Imam dan Komandan Divisi: Kamran. Menteri Dalam Negeri: Sanusi Partawidjaja. Menteri Penerangan: Toha Arsyad. Menteri Keuangan: Udin Kartasasmita. Menteri Pertahanan: R. Oni . Menteri Kehakiman: Godjali Tusi. Pada saat situasi perang, lembaga legislatif, parlemen yang mereview dan mensupervisi jalannya pemerintahan oleh lembaga eksekutif belum saatnya diperlukan. Negara sedang berjuang, maka unsur-unsur yang efektif berguna untuk keperluan perjuangan (bersenjata) itulah yang diperlukan. Namun, bukan berarti bahwa hukum tidak berjalan. Meskipun dalam keadaan perang, hukum tetap dijunjung tinggi. Darul Islam adalah perjuangan “meninggikan kalimat Tuhan, dan menjalankan hukum-hukum Tuhan”. 48 Pada tanggal 3 Oktober 1949 keluarlah Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1 tentang penyesuaian susunan pemerintahan (Administrasi Pemerintahan NII) dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung saat itu.49 Dalam penjelasan Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1 tersebut antara lain dikatakan sebagai berikut: “Segala model organisasi dibentoek dengan tjara jang amat praktis jang sekiranja dapat menoenaikan wadjibnja dengan tjepat dan tepat sesoeai 46 Holk H. Dengel, Darul Islam…, hlm. 113. 47 SM Kartosoewirjo, dalam segala keterbatasan harus merangkap sebagai Kuasa Usaha (Menteri Luar Negeri). 48 Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia, 5 Oktober 1953. 49 S.M. Kartosoewirjo (nama pena: Karma Yoga), Pedoman Dharma Bakti, jilid I, hlm. 24. Amnesti dan Abolisi Umum: Cara Halus Sesudah Gagalnya Cara Kasar C. Menguatnya Lobby di Parlemen 335 Di Jakarta terdapat lobby pro-pejuang mujahidin yang kuat, yang berpusat sekitar anggota-anggota DPR, Amelz, bekas anggota PSII tetapi kini bertindak bebas, dan Nur el Ibrahimy, anggota Masyumi dan bekas sekretaris PUSA, yang membela kasus mereka. Pada umumnya mereka didukung para politisi Masyumi, yang juga mendesak Pemerintah tidak berusaha mengatasi keadaan hanya dengan tindakan-tin-dakan militer, melainkan mencari penyelesaian politik dan melenyap-kan beberapa penyebab yang mendorong kaum pejuang mujahidin mengangkat senjata. Jadi Pemerintah dianjurkan secara teliti menye-lidiki alasan yang pro dan kontra untuk memberikan Aceh suatu ben-tuk otonomi daerah dan bahkan memberikannya status daerah is-timewa. Karena yang akhir ini merupakan masalah yang ada sangkut pautnya dengan salah satu masalah konstitusional utama Republik Indonesia, yaitu apakah struktur negara Indonesia harus kesatuan atau federal, masalah ini sangat luas pengaruhnya. Mereka yang menyetujui memberikan Aceh otonomi yang lebih luas adalah partai-partai dan kelompok-kelompok yang sama, yang membela struktur negara federal atau desentralisasi yang lebih besar. Di dalamnya tidak hanya termasuk Partai Sosialis Indonesia, tetapi juga sebuah partai dengan dasar kedaerahan seperti Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), dari Kalimantan Selatan. Secara bersama-sama mereka menjadi kelompok yang mampu menghimpun dukungan yang banyak. Ini menjadi jelas pada Februari 1954, ketika sebuah komisi parlemen yang telah mengunjungi Aceh sebulan sebelumnya menyampaikan laporan hasilnya. Laporan ini secara luas mengutip para alim ulama Islam Aceh, yang telah berbicara dengan anggota-anggota komisi. Di antara anjuran yang diusulkan para alim ulama ini laporan menganjurkan agar Pemerintah menerima, mengingat cita-cita Negara Islam di Aceh, sebagian dari hukum Islam, umpamanya hukum sipil, dan dengan demikian melarang segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum ini, seperti berjudi, berdansa, dan menjual minuman keras. Tambahan
334 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia Aceh, mengingat bahwa seratus persen rakyat di Aceh adalah Muslim. Dalam keadaan seperti itu sama sekali tidak mungkin Jaksa Agung melarang khotbah yang mengandung politik, katanya, karena politik dan agama tak dapat dibedakan. Hal lain yang dijadikan Daud Beureuèh serangan bagi Pemerintah Pusat adalah bahwa Pemerintah ini tidak pernah mengabulkan suatu permintaan Aceh apa pun dan bahwa ia sekarang menganggap Aceh —yang selama revolusi merupakan daerah "modal" Republik— sebagai daerah yang tidak patuh. 11 Tidak pula diberikan suatu konsesi apa pun terhadap permohonan otonomi Aceh yang ketika itu masih diba-yangkan dalam kerangka Republik Indonesia. Daud Beureuèh mem-pertanyakan mengapa perdebatan tentang ini harus menunggu ter-bentuknya Konstituante, dan apakah ini barangkali karena Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat hanya ingin menyisihkan persoal-an ini. Padahal, bahwa lembaga yang akhir ini mampu bertindak cepat telah diperlihatkan pada waktu pengubahan Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia kesatuan. Daud Beureuèh menggarisbawahi kenyataan, rakyat Aceh dengan sabar telah menanti ter-bentuknya Konstituante selama bertahun-tahun, tetapi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyadari ini dan bahkan memutuskan menunda pemilihan umum. Ia menduga, barangkali pemerintah lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan rakyat. Selanjutnya dipertanyakannya, apakah pemerintah mungkin lebih memberikan bantuan dan dorongan kepada kelompok kecil mereka yang mempercayai Ketuhanan yang Maha Esa suatu keyakinan lain, atau kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, dengan secara menyolok bertentangan dengan cita-cita dan hasrat mayoritas. 11 Aceh memperoleh nama Daerah Modal Republik Indonesia, karena peranan yang dimainkannya selama revolusi. Di satu pihak nama ini mengemukakan kenyataan bahwa Aceh—berbeda dengan bagian Republik Indonesia lainnya—tidak pernah diduduki Pasukan Belanda. Di pihak lain ini menunjukkan sokongan keuangan dan materi yang diberikannya kepada Pemerintah Republik.. Lihat Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh, (Jakarta: Grafiti Pers, 1990), terutama bagian kesimpulan. Pendahuluan dengan toentoetan pergolakan revoloesi. Dan segala sesoeatoe jang menghambat, memperlambat, menghalangi dan menentang kepada hoekoem revoloesi itoe haroes dan wadjiblah diloempoehkan, dipatahkan dan dimoesnahkan”. 50 Inilah beberapa sebab, maka “Komandemen Tertinggi merasa wadjib, dengan selekas moengkin mengoebah Soesoenan Pemerintahan Negara Islam Indonesia dengan woedjoed,,Komandemen Tertinggi Angkatan Perang NII”. Dengan bentoek sekarang, maka oeroesan politik dan militer dipersatoekan. Bahkan segala oesaha dan tjabang2nja,,Pemerintahan Negara Islam Indonesia” disesoeaikan dengan beleid politik dan gerakan militer. Ahli politik haroes di-permiliterkan (gemilitairieseerde politici). Sebaliknja ahli militer haroes diperpolitikkan (verpolitiseerde militaren). Spesiliasasi antara sipil dan militer akhirnya lebur, jika harus berjuang —kira-kira mungkin demikianlah yang ingin disampaikan oleh Darul Islam— maka siap-siap angkat kaki, ke gunung, bergerilya di mana pun, angkat senjata dan “musuh djahanam” sudah menunggu di depan yang “tiap2 tetes darah pantjasila halal-lah hukumnja”. 51 Tidak ada waktu lagi untuk berdiskusi, berdebat dan berkontemplasi tentang dunia dan segala persoalannya. Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1 tersebut dalam batasbatas tertentu juga dapat memberikan gambaran sampai di mana dinamika cara berpikir Kartosoewirjo dalam usahanya untuk mengemudikan dan menguasai NII yang sedang tumbuh dalam masa pancaroba itu. Pemisahan kekuasaan politik dan militer sebagaimana dipraktekkan oleh RI dan yang ternyata banyak merugikan perjuangan itu telah memberikan pelajaran bagi Kartosoewirjo untuk mengeluarkan MKT No.1 tersebut. 52 Dengan demikian maka pimpinan pemerintahan dan kenegaraan dapat dipersatukan dan tidak akan terjadi dualisme dalam pimpinan. Sementara di Aceh, di mana setelah masa-masa yang sulit dalam konflik yang berkepanjangan dan ketidakpuasan yang menggumpal dalam dada, kekecewaan yang 50 Ibid., hlm. 33-34. 51 Ibid. 52 Tentang Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1 (MKT No.1), lihat Al Chaidar, Pemikiran Politik…, bagian lampiran. 35
Page 1 and 2: 384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 49: 336 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 95 and 96: Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 101 and 102:
286 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?