darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

32 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia segala bentuk be-lenggu jahiliyah demi kemanusiaan, keadilan, serta kebebasan melak-sanakan syariat Islam. Sebesar apa pun aktivitas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam di negara yang bukan negara Islam. Dan be-tapa pun barangkali menguntungkannya, segala itu tidak akan dapat menghapus kewajiban mereka untuk berjuang menegakkan Negara Islam, yang menjamin terlaksananya hukum Allah dan Rasul-Nya di muka bumi ini. 44 Sekarang timbul satu pertanyaan, apakah setiap pri-badi muslim menginginkan agar Darul Islam (Negara Islam) itu tegak? Pertanyaan ini patut disertakan, karena masalah Negara Islam ini men-jadi polemik yang berkepanjangan di sekitar pandangan kaum mus-limin bahwa di dalam Al-Qur’an tidak ada istilah yang memuat tentang Negara Islam tersebut, terlebih lagi bahwa Rasulullah Muhammad saw itu tidak pernah mendirikan Negara Islam atau Daulah Islam atau Darul Islam. Kartosoewirjo sebelumnya telah sangat serius merealisasikan gambaran tentang sebuah Negara Islam, ketika pada bulan Mei 1948 membentuk Dewan Imamah, begitu pula Undang-undang Dasar Negara Islam Indonesia (Qanun Asasi) disertakan penjelasan singkat yang terdiri atas 10 pokok yang konsepnya telah disusun pada bulan Agustus 1948. Maka dengan demikian secara formal telah mendirikan Negara Islam. Susunan organisasi kenegaraan dari Negara Islam Indonesia pada hakekatnya hanyalah sederhana saja, namun cukup praktis. Bahkan dalam kesederhanaan tersebut tampak adanya originalitas pemikiran Kartosoewirjo dalam mengatur administrasi “pemerintahan” dan “kenegaraan” dan “ketentaraan” yang sedang tumbuh. Ketika Negara Islam Indonesia masih dalam prototype, yaitu pengaturan kekuasaan sebelum proklamasi, maka pada tanggal 25 Agustus 1948 dikeluarkan apa yang disebut “Maklumat Imam No 1”, di mana disebutkan peraturan-peraturan yang menyangkut bidang pemerintahan baik pemerintahan sipil maupun militer. Dalam maklumat No 1 itu 44 Lihat Daamurasysyi Mujahidain, Menelusuri Langkah-langkah Jihad SM Kartosoewirjo, (Yogyakarta: Wihdah Press, 1998), hlm. 52-53. Amnesti dan Abolisi Umum: Cara Halus Sesudah Gagalnya Cara Kasar 337 sekelompok anggota parlemen yang diketuai oleh Djuir Muhammad dari PSI. 14 Dikemukakannya Aceh sebagai contoh yang paling baik dari suatu cara yang dibuat-buat bagaimana provinsi-provinsi dibentuk pada masa lalu, dan dikemukakannya bahwa jalan satu-satunya menyelesaikan permasalahan di Aceh adalah dengan memberikannya otonomi. 15 Di daerah Aceh sendiri, kalangan parlemen dan kalangan partai politik nasionalis (sekuler) seperti PKI memberikan tanggapan yang keras dan “aneh”. Tanggapan paling keras, dari semua partai-partai politik adalah dari PKI. PKI bahkan berkesan “marah” dengan pemberian rehabilitasi dan abolisi bagi para pejabat daerah Aceh yang pernah menjadi anggota DI dan kemudian direhabilitir oleh Pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masjumi. 16 Bukan hanya PKI, ormas onderbouwnya juga memberikan pernyataan keras serupa. Gerwani menuntut untuk menambah operasi dan personil militer dengan alasan wanita adalah yang paling menderita dari konflik DI/TII ini. 17 Gerwani juga berharap agar DI bisa “kembali kedjalan jang benar”. 18 Bagi Gerwani, wanita-wanita DI adalah “mereka jang telah tersesat”. 19 Dalam perdebatan berikutnya, wakil-wakil PNI dan PKI, yang keduanya mempunyai pengikutnya yang terbanyak di Jawa, menolak usul itu. Mereka mengemukakan, rakyak biasa di Aceh tidak menyatakan dirinya menyetujui otonomi, dan bukanlah masalah otonomi tetapi cita-cita Negara Islamlah yang berada di belakang jihad suci menegakkan Negara Islam. Di pihaknya Pemerintah menjawab, usul itu mubazir karena Pemerintah sudah mempersiapkan suatu 14 Usul ini turut ditandatangani Amelz, A.M. Djohan (A.M. Johan) (PIR), Ibrahim Sedar (tak berpartai), Mayor Polak (PSI), dan A.C. Manoppo (Demokrat). 15 Bagian Dokumentasi Deppen, Sekitar Peristiwa Berdarah Daud Beureu’eh, vol. III, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, 1953) hlm. 12. 16 Keterangan Thaib Adamy, Sekretaris Comite PKI Daerah Atjeh, 30 Januari 1957. 17 Usul2 Jg Dimadjukan Dalam Pertemuan Antara Dewan Tjabang Gerwani Kutaradja dgn Gubernur Atjeh, 6 Februari 1957. 18 Ibid. 19 Ibid.
336 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia bagi laporan itu me-ngutip para alim ulama yang berpendapat, Pemerintah Pusat harus mengirimkan misi ke Aceh untuk menemui Daud Beureu`eh, dan se-harusnya memperhatikan tuntutan-tuntutan banyak orang Aceh me-ngenai otonomi. 12 Komisi ini tetap sepenuhnya tidak memihak dalam laporannya, cukup dengan hanya mengutip pendapat-pendapat yang dikemukakan rakyat di Aceh. Tetapi, para anggotanya, dalam perjalanan pulang ke Jakarta, telah merumuskan usul mereka sendiri dengan mendesak Pemerintah mengubah pembagian administratif Indonesia dan menjadikan Aceh salah satu dari sembilan belas provinsi (baru) Indonesia. 13 Karena Pemerintah memerlukan lebih banyak waktu dan sudah mulai membuat persiapan untuk pembagian provinsi yang baru, usul ini tidak dikemukakan. Kalangan kiri, seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI) lebih menekankan pemberian otonomi bagi Aceh. Namun, selama pembicaraan laporan ini suatu usul lain disampaikan kali ini oleh 12 Anjuran-anjuran lain yang dilakukan para ulama kepada Pemerintah yang dikemukakan komisi parlemen dalam laporannya adalah, seyogyanya Pemerintah mendorong kerja sama antara golongan tengku dan teuku, memberikan prioritas kepada orang Aceh dalam politik pengangkatannya, berusaha memperlakukan Aceh bagaikan seorang bapak memperlakukan anaknya (mengingat keteguhan hati diperlihatkan orang Aceh), dan berusaha mencapai kewajaran dalam segala bidang untuk memenuhi rasa keadilan yang kuat dari rakyat Aceh. Komisi ini sendiri menganjurkan agar Pemerintah Repubhk dan aparatnya menjauhkan segala sesuatu dalam tindakannya yang dapat menyinggung perasaan orang Aceh atau menimbulkan perpecahan, menghindarkan timbulnya kesan dalam pengangkatan pegawainya bahwa suatu golongan tertentu diutamakan dan karena itu memastikan bahwa setiap orang yang diangkat dalam jabatannya di Aceh memenuhi syarat: dapat diterima, mampu, dan jujur; dan memberikan prioritas kepada Aceh dalam penjatahan dana dan materi untuk alat pemerintahan agar memberikan penghargaan kepada rakyat Aceh yang begitu hebat mempertahankan bangsa. Lihat C. van Dijk, Darul Islam, Sebuah Pemberontakan, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993). 13 Kesembilan belas provinsi ini adalah: Aceh, Sumatera Timur (termasuk Riau) Minangkabau (Sumatera Barat), Sumatera Selatan (Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, Bangka, dan Belitung), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali-Lombok, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian Barat, Mataram (Yogyakarta dan Surakarta), dan Jakarta Bagian Dokumentasi Deppen, Sekitar Peristiwa Berdarah Daud Beureu’eh, vol. III, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, 1953), hlm.15. Pendahuluan disebutkan juga antara lain bahwa seluruh pimpinan pemerintahan sipil diberi tugas sebagai “Komandan pertahanan” di daerahnya masing-masing, sedang pemimpin ketentaraan diberi tugas sebagai “komadan pertem-puran”. 45 Dalam mengatur kekuasaan yang sedang tumbuh ini Karto-soewirjo mengerahkan potensi yang berada di bawah kekuasaannya. Adapun pembagian administrasi pemerintahan Negara Islam Indonesia sebelum proklamasi adalah sebagai berikut: 1. Divisi dan Wilayah. (Wilayah = Provinsi). Divisi adalah pemerintahan militer yang dipimpin oleh panglima Divisi dan Gubernur bertindak selaku Komandan Pertahanan bagian Politik. Divisi adalah untuk kesatuan prajurit dalam jajaran militer. Sementara wilayah adalah kesatuan administratif sipil setingkat provinsi. Penggabungan keduanya —sipil dan militer— ini menunjukkan bahwa kondisi perang mengharuskan sipil dipermiliterkan dan militer mengerti dan menjalankan tugas-tugas adab secakap para pegawai dan manager sipil. 2. Resimen dan Residensi. (Keresidenan). Pemerintahan militer dipimpin oleh Komandan Resimen dan Residen bertindak selaku komandan Pertahanan Daerah dan bagian politik. 3. Batalyon dan Kabupaten. Pemerintahan militer dipimpin Komandan Batalyon dan Komandan Pertahanan Kabupaten I dan II dipimpin oleh Bupati I dan II. 4. Kecamatan. Dipimpin oleh Camat/Wakil Camat dan Komandan pertahanan kecamatan I dan II. Berhubung tidak ada parlemen, semua peraturan Negara Islam Indonesia dikeluarkan oleh Komandemen Tertinggi sebagai lembaga 45 Lihat Makloemat Komandemen Tertinggi NII, No. 1, dalam lampiran Al Chaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo, (Jakarta: Darul Falah, 1999). 33
Page 1 and 2: 384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 47: 338 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 95 and 96: Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 99 and 100:
288 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?