darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

30 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia pendjadjahan dan perboedakan jang dilakoekan oleh Belanda, beralih sifat dan woedjoednja mendjadilah Revoloesi Islam atau Perang Soetji. Insja Allah, perang soetji atau revoloesi Islam itoe akan berdjalan teroes hingga: N.I.I. berdiri dengan sentaoesa dan tegak tegoehnja, keloear dan ke dalam 100% de-facto dan de jure di seloeroeh Indonesia. Lenjapnja segala matjam pendjadjahan dan perboedakan. Teroesirnja segala moesoeh Allah, moesoeh Agama dan moesoeh N.I.I. d. Hoekoem2 Islam berlakoe dengan sempoerna di seloeroeh N.I.I. Selama itoe,,N.I.I.” meroepakan: Negara Islam di masa Perang, atau Daroel Islam Fi Waqtil-Harbi. Maka segala Hoekoem jang berlakoe dalam masa itoe, di dalam lingkoengan N.I.I. ialah Hoekoem Islam di masa Perang. Proklamasi ini disiarkan ke seloeroeh doenia, karena Oemmat Islam Bangsa Indonesia berpendapat dan berkejakinan bahwa kini adalah tiba saatnja melakoekan wadjib soetji, jang seroepa itoe bagi mendjaga keselamatan N.I.I. dan segenap Ra’iatnja, serta bagi memelihara kesoetjian Agama, teroetama sekali bagi,,Mendhohirkan Keadilan Allah di Doenia”. Pada dewasa ini Perdjoeangan Kemerdekaan Nasional jang dioesahakan selama hampir boelat 4 (empat) tahoen itoe kandaslah soedah. Semoga Allah membenarkan Proklamasi Berdirinja Negara Islam Indonesia itoe, djoea adanja. Insja Allah Amin. Bismillahi …. Allahoe Akbar. 39 Kumandang proklamasi ini tersiar ke berbagai negara melalui siaran radio dan selebaran naskah proklamasi. Banyak kalangan menyatakan bahwa dengan kumandang proklamasi NII ini, maka arasy 40 Allah di langit pun “bergetar”. Bagi mereka, lahirnya Negara 39 Naskah ini, yang aslinya terdapat di Museum Waspada Purwawisesa, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, juga dapat dilihat di dalam buku Pinardi, Sekarmadji…, op.cit., hlm. 74-76. 40 Arasy (bhs. Arab), artinya kursi atau tahta (throne). Arasy Allah kira-kira sepadan dengan terjemahan Igrris dari “The God’s Throne”. Amnesti dan Abolisi Umum: Cara Halus Sesudah Gagalnya Cara Kasar 339 dari: H. Ibnu Saadan, residen dp. Gubernur Aceh; Mayor M. Daud Hasan, WAKASDAM-I/Iskandarmuda; Dr. T. Iskandar, Universitas Syiah Kuala; Gani Usman, Wakil Ketua DPH Aceh; T. Ali Keurukon, anggota BPH Aceh; T. Usman Yakub, Wali Kota Kutaraja; Zaini Bakri, Bupati Aceh Besar; Ibrahim Abduh, Bupati Pidie; Usman Azis, Bupati Aceh Utara; Wahab, Bupati Aceh Tengah; Tgk. M. Daud, Patih dp. Bupati Aceh Timur; T. Cut Mamat, Bupati Aceh Selatan; Komisaris Muda M. Yusuf, Kepala Kepolisian Aceh Barat ; Tgk. H. Abdullah Ujung Rimba, Ulama; H. Abubakar Ibrahim, Ulama; Pawang Leman 21; Nyak Abbas, Patih dp. Bupati Pidie; Tgk. Mahyiddin Yusuf, Ulama; Muzakir Walad, Veteran/angkat 45; Nyak-Na Hamzah, Saudagar; Ismail Usman, Saudagar; A.R. Ahmadi, Pemuda; M. Thahir Mahmud, Pemuda; Hasanuddin, Pemuda; Gazali Idris, Pemuda; Usman, Palang Merah Indonesia; Insya, Buruh; A.R. Chemeng, Wartawan Foto. 22 Namun sikap tegas Teungku Daud Beureuèh masih tetap, tak bergeming untuk menyerah. Pada tanggal 9 Oktober 1961, apa yang menamakan dirinya Perdana Menteri republik Islam Aceh, Hasan Aly, kembali kepangkuan Ibu Pertiwi di Lhok Nibong Aceh Timur, diterima oleh Kepala staf KODAM-I/Iskandarmuda Komando Operasi Mobil Aceh Timur Letkol Nyak Adam Kamil. Laporan ini disaksikan oleh Asisten-1 Kakosdam-I Kapten A. Manan S, Asisten -3 Kakosdam-I Kapten Maito Mukmin, Dan Dim 0104 Letkol Mohd. Nurdin dan Kasdim 0103 Kapten M. Rasyid. Antara tanggal 17 Februari 1961 sampai dengan 10 Desember 1961 jumlah personil DI yang kembali kepangkuan Ibu Pertiwi adalah 12.362 orang dengan 1075 pucuk senjata terdiri dari 28 bren, 24 LMG, 9 bazoka dan 8 mortir. Tanggal 17 Oktober 1961 Pangdam-I selaku penguasa perang daerah mengeluarkan keputusan No. KPTS/Peperda/122/10/1961 ten-tang tuntutan hukuman mati bagi oknum-oknum yang mengganggu keamanan di dalam rangka pemantapan situasi. Banyaknya prajurit dan perwira menengah dan 21 (Tokoh DI Leupung) 22 Ibid.
338 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia pembagian kembali provinsi di Indonesia dan dalam hubungan ini sedang mempertimbangkan memberikan Aceh status provinsi. 20 Pada akhirnya usul itu ditangguhkan, ternyata untuk jangka waktu yang tiada terbatas, me-nantikan hasil perdebatan mengenai suatu rancangan tentang peme-rintahan daerah yang diajukan Pemerintah yang baru saja mulai. Terus juga terdapat banyak ketidakpuasan mengenai kebijaksanaan Pemerintah dan ketidaksanggupannya menundukkan berbagai jihad suci menegakkan Negara Islam. Politik keamanan Pemerintah jadinya tetap mendapat serangan, dan menyebabkan Jusuf Wibisono dari partai Masyumi umpamanya mengajukan mosi tidak percaya terhadap Peme-rintah. Mosi ini—yang dikalahkan dengan mayoritas tipis 115 lawan 92 pada akhir 1954— terus menghidupkan pertentangan tentang Aceh. Ini disebabkan sifat khusus daerah, dan lebih khusus ialah sifatsifat khusus Aceh dan kekuatan Islam di daerah ini, seperti dijelaskan Ali Sastroamidjojo dalam DPR pada 1955. Tidak ada pengumuman keadaan perang, yang membuat militer mengambil alih pimpinan. Di samping itu, sejak mula pemberontakan Pemerintah berjanji menyelidiki masalah otonomi untuk Aceh dan memberikan lebih banyak per-hatian terhadap perkembangan ekonomi daerah. Dalam menyusun ke-bijaksanaannya, Pemerintah harus mempertimbangkan di satu pihak tuntutan PNI dan PKI untuk mengambil tindakan militer yang lebih keras, membatalkan keputusan rehabilitasi yang pernah diberikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masjumi kepada pamongpraja dan pegawai sipil militer yang “pro-gerombolan” dan di pihak lain tekanan untuk melakukan perundingan dan memenuhi beberapa tuntutan kaum pemberontak. D. Membujuk Tgk. Daud Beureuèh Secara Halus Tanggal 4 Oktober 1961 dikirimkan tokoh-tokoh masyarakat untuk menemui Tgk. M. Daud Beureuèh di gunung. Tokoh-tokoh itu terdiri 20 Ibid., hlm. 14-54. Pendahuluan Islam Indo-nesia sesungguhnya bukanlah hasil rekayasa manusia, bukan ke-inginan pribadi atau apa pun yang berkaitan dengan kekecewaan per-sonal Kartosoewirjo, melainkan af’alullah, 41 sesuatu yang sudah dike-hendaki Allah. Bagi kalangan DI, berdirinya Negara Islam Indonesia adalah perbuatan serta program langsung dari Allah SWT. Manakala kita mau mengamati dengan arif dan bijaksana perjalanannya sejarah Indonesia, di situ terlihat jelas bahwa manusia hanyalah sebagai fa’il (pelaksana program dari keinginan Allah tersebut). Pada saat proklamasi ini diikrarkan, sejak saat itulah Umat Islam di seluruh Indonesia khususnya, telah memperoleh kemerdekaannya secara hakiki, termasuk Aceh. 42 Mereka telah memiliki negara dan pemerintahan yang akan melaksanakan syariat Islam. Karena sesungguhnya Islam datang untuk memerdekakan seluruh umat manusia. Jika kaum muslimin berada di suatu negara, di mana pun di seluruh muka bumi ini, baik mereka menjadi penduduk mayoritas ataukah minoritas. Sementara mereka tidak bebas melaksanakan syariat Islam dan tidak pula diperintah oleh aturan serta undang-undang Islam. Kenyataan menyesakkan ini juga dirasakan di Aceh di mana mereka telah mengidam-idamkan sebentuk “negara yang Islami” di mana hukum syariat Islam bisa ber-jalan. 43 Hakekatnya mereka belum merdeka, tidak akan pernah ada kebebasan. Apalagi kemerdekaan dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam di sebuah negara yang menolak berlakunya hukum Allah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits shahih. Maka menjadi kewajiban setiap muslim un-tuk memperjuangkan kemerdekaannya bebas dari 41 Wawancara dengan Gaos Taufik, Jakarta, 7 Agustus 2001. 42 Statement Pemerintah Negara Islam Indonesia, 5 Oktober 1953. Di dalam bagian II, disebutkan bahwa (sejak) “Proklamasi NII (7 Agustus 1949) diumumkan, sehingga karenanja, maka sedjak sa’at itu Atjeh dan sekitarnja masuk dalam lingkungan NII, tegasnja: Wilayah 5. Statemen Pemerintah NII ini dikelaurakan di Garut, Jawa Barat, 5 Oktober 1953 sebulan setelah kumandang Proklamasi NBA-NII di Kutradja oleh Teungku M. Daud Beureuèh. 43 Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik…, hlm. 40-44. 31
Page 1 and 2: 384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 45: 340 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 95 and 96: Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
290 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?