darul-islam-di-aceh

26 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia
Muhammad Natsir menugaskan A. Hassan33 seorang pemimpin Persis
(Persatuan Islam) yang juga mengenal Kartosoewirjo untuk
menyampaikan surat yang dibuat oleh M. Natsir dengan
menggunakan kertas surat hotel, surat tersebut tidak dianggap
sebagai surat resmi, dan ditahan selama tiga hari sebelum diteruskan
kepada Kartosoewirjo.34
Sementara itu, Islam modern mencapai puncak-puncak baru. Pada
tahun 1923 sekelompok pedagang mendirikan Persatuan Islam di
Bandung. Pada tahun 1924 seorang Tamil kelahiran Singapura
bernama A. Hassan (lahir tahun 1887) yang beribukan orang Jawa
bergabung dengan organisasi tersebut. Pembelaannya yang gigih
terhadap doktrin-doktrin Islam Modern, kecamannya terhadap segala
sesuatu yang berbau takhyul (yaitu banyak dari apa yang diterima
sebagai Islam yang sebenarnya oleh kaum muslim lokal),
perlawanannya yang berapi-api terhadap nasionalisme dengan alasan
bahwa nasionalisme telah memecah belah kaum muslim daerah yang
satu dengan daerah lainnya, kesemuanya itu membenarkan julukan
organisasi tersebut, yaitu 'Persis' (berdasarkan atas kata Belanda
precies, yaitu tepat). Hal ini mengakibatkan keluarnya banyak anggota
kelompok ini yang lebih moderat; pada tahun 1926 mereka mendirikan
organisasi tersendiri yang bernama Permufakatan Islam. 35
Pada tanggal 6 Agustus 1949 Mohammad Hatta berangkat ke Den
Haag untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar yang dimulai 12 hari
kemudian. Kejadian ini bagi Kartosoewirjo merupakan pertanda untuk
bertindak, karena dengan keberangkatan Hatta ke Holland baginya kini
33 Tentang A. Hasan Bandung, lihat S.A. Mugni, Hasan Bandung, Pemikiran Islam
Radikal, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).
34 Lihat Yusuf Abdullah Puar, dkk., Muhammad Natsir 70 tahun: Kenang-kenangan
Kehidupan dan Perjuangan, (Jakarta: Pustaka Antara, 1978, hal. 185).
35 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (terj.), (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 1993), hal. 268-269.
P
Bab XII
MISI HARDI: AKOMODASI POLITIK
PUSAT UNTUK PEMBERLAKUAN
SYARIAT ISLAM DI ACEH
emberontakan, melihat dari cara dan latar-belakang ideologis yang
memicu terjadinya, sangat sedikit yang dapat memberikan
manfaat bagi rakyat. Tetapi, tidak demikian halnya dengan Aceh,
pembe-rontakanlah yang telah banyak mengubah status dan
akomodasi po-litik, sosial dan ekonomi bagi daerah, khususnya bagi
rakyat Aceh. 1 Bagi Angkatan Darat sendiri, pemberontakan DI sangat
dipahami karena kekecewaan terhadap unsur sipil dalam “negara [RI]
yang se-dang dalam masa pembinaan” ketika itu. Surat-menyurat
antara DI Aceh dengan TNI-AD jauh lebih lancar ketimbang dengan
para pejabat setingkat menteri atau Perdana Menteri atau Presiden
dan Wakil Presiden. Bagaimana pun akan diakui bahwa ini adalah
kekecewaan yang bersumber dari kalangan internal militer Republik
sendiri, terutama yang berada di daerah.
1 Pihak Angkatan Darat, AH Nasution pernah menjanjikan kepada Hasballah Daud
ketika membawa surat Teungku M. Daud Beureu`eh ke TNI-AD di Jakarta bahwa “Untuk
Aceh akan di beri status Daerah Istimewa, sungguh daerah-daerah lain tak di berikan. Ini
akan saya bawa kepada pemerintah pusat dan kepada presiden.” Lihat Amelz, Riwayat Atjeh
Bangoen dari Tidoernja jang Njenjak Sesoedah Beberapa Tahoen Lamanja, (Pidie, naskah
ketikan, t.t.), hlm. 128.