darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

24 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Dewan Konstituante dibubarkan, dan Presiden mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945. 31 Dengan dekrit itu, otomatis persoalan Piagam Jakarta terungkit kembali. Untuk itu, Presiden memutuskan bahwa Piagam Jakarta mempunyai hubungan kesejarahan khusus dengan Undang-Undang Dasar (UUD), karenanya dianggap sebagai suatu bagian integral dari UUD itu sendiri. Pengakuan semacam ini terhadap Piagam Jakarta dapat di-artikan sebagai indikasi adanya posisi khusus yang dimiliki umat Islam. Dan tampaknya umat Islam, baik dikarenakan oleh problematika intern yang mereka hadapi, seperti konflik-konflik keagamaan, konsep politik yang tidak begitu jelas dan lain sebagainya, membuat mereka tidak begitu tanggap dalam mempergunakan kemunculan pengakuan terhadap Piagam Jakarta yang kedua kalinya itu. Di sinilah “politik ketakutan akan mayoritas” dari kalangan minoritas yang ademokratis ikut memainkan peran. Keprihatinan terhadap kemungkinan bahwa kelompok Islam akan memenangkan pemilihan umum menyebabkan para pemimpin dan aktivis politik kelompok na-sionalis meninjau kembali strategi mereka berkenaan dengan penye-lenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, salah satu pilihan yang paling memadai adalah menunda waktu penyelenggaraan pemilihan umum. 32 Seperti dinyatakan A.R. Djokoprawiro dari Partai Indonesia Raya (PIR), strategi partainya adalah ”menunda pemilihan umum sam-pai posisi para pendukung Pancasila lebih kuat“. Pemimpin-pemimpin lain seperti Soekarno, yang saat itu kepala negara, berusaha keras mempengaruhi diskursus politik negara untuk mendukung politik yang sudah di-“dekonfessionalisasi”. Pada 27 Januari 1953, dalam safari politiknya di Amuntai (terletak di sebelah selatan Kalimantan yang komunitas Muslimnya sangat kuat), ia mengingatkan para pendengar-nya akan pentingnya upaya 31 Dekrit Presiden, 5 Juli 1959. Bahan Penataran P-4 bagi mahasiswa, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 503. 32 A. Hakim Dalimunthe, Gerak-gerik Partai Politik, (Langsa: Gelora, 1951). Misi Hardi: Akomodasi Politik Pusat untuk Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh 345 Pemerintah sebesar Rp. 1000,- per orang per-bulan dalam masa peralihan selama 1 tahun, tun-tutan pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi dari presiden, tun-tutan pembubaran badan legislatif daerah yang telah dibentuk tahun 1957 untuk disusun anggota baru dan tuntutan pembangunan ge-dung perdamaian dan kampus Universitas Syi’ah Kuala dan IAIN Ar-Raniry dan upacara perdamaian yang dihadiri oleh berbagai tokoh ma-syarakat Aceh selama 3 hari yang disaksikan oleh Pemerintah Pusat. 4 Semua ini tak akan diberikan tanpa pemberontakan lebih dahulu. Se-harusnya, secara etis, sebuah pemerintahan pusat yang baik dan kuat mesti membangun semua yang menjadi aspirasi rakyat tanpa harus dituntut melalui jalan-jalan non-damai. Setelah melalui perdebatan yang cukup alot akhirnya tercapai juga beberapa kesepakatan dasar tanggal 26 Mei 1959 dalam bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh A. Gani Usman, A. Gani Mutiara, dan Kol. Hasan Saleh yang diserahkan kepada WKPM Hardi5. Isi pernyataan tersebut adalah pernyataan setia kepada UUD ’45, peleburan NBA sipil/militer ke dalam tubuh Republik dan harapan bahwa sesuatu yang belum dapat disepakati dalam pertemuan itu akan dilan-jutkan pembicaraannya. Setelah itu WKPM Hardi pun mengeluarkan keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959 Tanggal 26 Mei 1959 tentang perubahan Daerah Swatantra Tk. I Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh dengan catatan bahwa daerah ini tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Daerah Swatantra Tk. I seperti termuat dalam UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 4 Lihat Naskah Perdamaian Darussalam Tentang Penyelesaian Persengketaan Bersenjata antara Pihak NBA dengan RI di Aceh, Dewan Revolusi NBA-NII, Aceh Darussalam 10 Mei 1959. Lihat juga M. Isa Sulaiman, Ibid., hlm. 416. 5 Menurut Hasan Saleh, persoalan yang hampir menggagalkan perundingan tersebut adalah masalah penyerahan pernyataan tertulis mereka kepada Hardi. Hardi menginginkan naskah itu diserahkan dulu untuk dibawa ke Jakarta kemudian baru diproses, sebaliknya Hasan Saleh tidak mau sampai tuntutan mereka dipenuhi. Hasan Saleh, Mengapa Aceh Bergolak, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 364.
344 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia Proses akomodasi politik terhadap gerakan Darul Islam Aceh bermula dari keputusan berunding yang diambil oleh Dewan Revolusi. Sesuai dengan Komunike No. 2 Dewan Revolusi, kelompok Hasan Saleh melanjutkan musyawarah dengan Pemerintah Republik Indonesia. Demikian juga Pemerintah Pusat menyambut baik kebijakan tersebut. KSAD A. H. Nasution melalui suratnya tanggal 15 April 1959 kepada Kolonel Syamaun Gaharu menyatakan persetujuannya untuk menampung maksimum 10.000 mantan pemberontak ke dalam tubuh militer Republik dengan catatan harus melalui proses peralihan Wajib Militer Darurat (WMD) selama 1 tahun dan kemudian baru diseleksi persyaratannya untuk diproses menjadi tentara sukarela. 2 Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1959 Pemerintah Pusat mengirim sebuah Misi ke Kutaraja di bawah pimpinan WKPM Hardi yang terdiri atas beberapa Menteri dan Pejabat dari berbagai Instansi. Misi ini lebih dikenal dengan sebutan Misi Hardi. 3 Pertemuan Misi Hardi dengan Dewan Revolusi NBA-NII berlangsung di Aula Peperda Aceh tanggal 25-26 Mei 1959. Setelah pembukaan oleh Gubernur Ali Hasjmy perundingan dilanjutkan dengan mem-bahas isu pokok perundingan yang telah disiapkan oleh Dewan Revo-lusi tanggal 10 Mei 1959. Naskah setebal 20 halaman ditambah 3 ha-laman lampiran itu dengan butir-butir isi pentingnya adalah perubah-an status Provinsi Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh Darussalam, tuntutan penyusunan kembali aparatur Pemerintah Daerah, otonomi dalam bidang agama berupa pelaksanaan syariah, pengesahan peradilan agama dan pengajaran pelajaran agama di sekolah umum, tuntutan penampungan mantan TII ke dalam Legiun Aceh Tgk. Chik Ditiro sebanyak 7 batalyon, mantan pegawai dan polisi pemberontak direhabilitasi dan diterima ke dalam pegawai/polisi RI dan sisanya disalurkan dalam perusahaan, tuntutan biaya hidup dari 2 Lihat Keputusan KSAD No. 264/4/1960 Tanggal 15 April 1959 Tentang Penampungan eks DI/TII. 3 M. Isa Sulaiman, Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 415. Pendahuluan mempertahankan Indonesia sebagai negara kesatuan nasional. “Negara yang kita inginkan,” katanya, “ada-lah sebuah negara nasional yang mencakup seluruh Indonesia. Jika kita mendirikan negara yang di dasarkan atas Islam, beberapa wilayah yang penduduknya bukan Muslim, seperti Maluku, Bali, Flores, Timor, Kepu-lauan Kai, dan Sulawesi, akan melepaskan diri. Dan Irian Barat, yang belum menjadi bagian dari wilayah Indonesia, Akan tidak mau menjadi bagian dari Republik.” Ketika pesta demokrasi yang pertama berlangsung (1955) kelompok Islam hanya menguasai 43,5% kursi di Parlemen membuat mereka sulit untuk segera memutuskan apakah mereka akan terus mendesakkan gagasan Islam sebagai dasar ideologi negara atau tidak. Para poli-tisi Islam menghadapi dilema berat antara agama dan politik. Secara keagamaan, seperti ditunjukkan oleh salah seorang pemimpin mereka, mereka digerakkan oleh kewajiban transendental untuk menghadirkan watak holistik Islam ke dalam realitas. Secara politis, bagaimanapun mereka tetap harus menunjukkan bahwa mereka adalah politisi-politisi yang tidak mengingkari janji mereka dalam kampanye. Setidak-tidak-nya, sementara pada akhirnya akan menerima Pancasila sebagai ideologi negara, upaya mendesak dijadikannya Islam sebagai dasar ideologi negara berfungsi sebagai alat tawar-menawar politik untuk memenangkan tujuan-tujuan politik yang lebih kecil (yakni dilegalisasikannya kembali Piagam Jakarta dan Islam sebagai agama negara). Pada tanggal 4 Agustus 1949 disusun Delegasi Indonesia yang akan mengikuti perundingan-perundingan dengan Belanda di Den Haag selama Konferensi Meja Bundar. Bertepatan dengan itu Moh. Hatta menyarankan kepada Muhammad Natsir untuk mengadakan hubungan dengan Kartosoewirjo, agar Kartosoewirjo menghentikan semua permusuhan terhadap angkatan Bersenjata Republik. Kemudian 25
Page 1 and 2: 384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 39: 346 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 91 and 92:
294 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?