darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

20 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia orang Cina yang menguasai perekonomian Indonesia. 29 Data perjuangan umat Islam yang terentang di atas ini sesungguhnya menggambarkan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik umat Islam. pada periode itu, terutama periode menjelang kemerdekaan dan pada masa Demokrasi Liberal, perhatian sebagian besar pemimpin Islam terpusatkan pada persoalan-persoalan Islam dalam hubungannya dengan pembangunan politik-ideologi. Yang berkembang ketika itu, misalnya, konsepsi bahwa Islam itu adalah dinun wa daulah (agama sekaligus terlibat dalam persoalanpersoalan kenegaraan); Islam itu meliputi kehidupan dunya wa alakhirah (dunia dan akhirat) dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud sebagai perjuangan politik-ideologi itu adalah Islam sebagai dasar dan ideologi Negara, yang pada awalnya diperjuangkan oleh para pemimpin Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH A. Sanusi, KH Mas Mansyur, Abdul Khahar Muzakir, KH A. Wahid Hasyim, KH Masykur, Sukiman Wirjosandjojo, Abikusno Tjokrosujoso, Agus Salim dan lain sebagainya. Di dalam periode Konstituante (1956- 1959), perjuangan itu dilanjutkan oleh Mohammad Natsir, Masykur, Hamka, Isa Anshary, dan Osman Raliby. Tentang Islam sebagai dasar negara, misalnya, Mohammad Natsir menegaskan pendiriannya bahwa Islam harus dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurutnya, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu sekularisme (la-dieniyah) atau paham keagamaan (dien). Dan menurut pendapatnya, Pancasila bercorak ladieniyah, karena itu ia sekuler, sebab tidak mengakui wahyu sebagai sumbernya. Artinya, Pancasila hanyalah semacam produk non-Tuhan, atau produk setan. Adapun sepanjang menyangkut persoalan pemberian gelar Kepala Negara, Natsir tidak mengikuti tradisi pemberian gelar sebagaimana diwajibkan oleh teori politik Islam klasik, yaitu Khalifah. Baginya, sebutan apa saja boleh. Yang penting, seorang 29 Lihat lebih lanjut tentang hal ini dalam Dewi Fortuna Anwar, "Indonesia's Relations with China and Japan: Images, Perceptions, and Realities," dalam Contemporary Southeast Asia (Singapore), 12, No. 3, December 1990, hal 225-246. Misi Hardi: Akomodasi Politik Pusat untuk Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh 349 rumah kediaman untuk Tgk. M. Daud Beureuèh di Kutaraja. Akan tetapi Tgk. M. Daud Beureuèh menolaknya dengan alasan lebih suka berbaur kembali dengan rakyat di Beureuneun, Pidie untuk menghabiskan masa tuanya. 10 Dengan turunnya Tgk. Daud Beureuèh dan pengikutnya maka tuntaslah persoalan keamanan di Aceh berkaitan dengan Pemberontakan DI/TII. Pada waktu yang sama Pemerintah Pusat mengirimkan sebuah misi ke Aceh untuk berunding dengan Dewan Revolusi NBA-NII. Misi ini dipimpin Wakil Perdana Menteri Pertama Hardi, yang di dalamnya termasuk juga Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Gatot Subroto dan Menteri Kestabilan Ekonomi tanpa Portofolio, Kolonel Suprajogi. Susunan Missi Pemerintah RI Untuk Penyelesaian Pemberontakan DI/TII A ceh Tanggal 23-26 Mei 195911 1. Mr. Hardi: Wakil Perdana Menteri I 2. Mr. Sugianto: Pembantu Wakil Pedana Menteri I 3. Kol. Suprajogi: Menteri Negara Urusan Stabilitas Ekonomi 4. Jend. Mayor Gatot Subroto: Wakil KASAD 5. Ahmad: Biro Keamanan 6. Mayor Kaswadi: Pembantu (MBAD) 7. Kapten Suhut Alimuddin: Pembantu (Musek) 8. Sutedjo: Pengawal 9. Mayor Arjono: Geni Angkatan Darat 10. S.K. Bonar: Kementerian Penerangan 11. Overste Wilujo: MBAD 12. Lts. P.M. Sudibjo: Pembantu Pribadi Wakil KASAD 13. Abubakar Adami: Kementerlan Agama 10 M. Isa Sulaiman, op.cit., hlm. 440-456. 11 Hardi, Daerah Istimewa Aceh: Latarbelakang Politik dan Masa Depannya, (Jakarta: Citra Panca Serangkai, 1993), bagian lampiran.
348 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia Gubernur Ali Hasjmy dan Pangdam M. Yasin, yang menggantikan Syamaun Gaharu, juga melanjutkan pendekatan-pendekatan untuk membujuk mereka supaya turun. Usaha mereka memperoleh hasil dengan kembalinya satu per satu pimpinan pemberontak ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada tanggal 27 Maret 1961 pimpinan pemberontak di Aceh Besar, A. Wahab Ibrahim dan Sulaiman Ahmad menyerahkan naskah penyerahan diri mereka melalui Bupati Aceh Besar Zaini Bakri. Di Aceh Barat pimpinan pemberontak, M. Yunus Ali, Tgk. Main Idris dan Tgk. Hasan Hanafiah secara berturut-turut pada bulan Maret, Juni dan Juli 1961 dengan para pengikutnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Di Aceh Utara M. Thaher Mahmud, Komandan Resimen II Samudra beserta Kepala Stafnya dan 2.477 personelnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tanggal 9 Mei 1961. Demikian juga pimpinan pemberontak Aceh Timur seperti Gazali Idris dan O. K. Husen tanpa menunggu persetujuan Wali Negara telah melapor untuk menyerahkan diri. Hal serupa juga diikuti nantinya oleh PM Hasan Ali dan Sulaiman Daud beserta seluruh pengikutnya juga menyerahkan diri. Setelah para pengikutnya beramai-ramai menyerahkan diri maka posisi Tgk. Daud Beureuèh semakin terpojok. Surat menyurat maupun negosiasi melalui utusan antara Kolonel M. Yasin – Ali Hasjmy dengan Tgk. Daud Beureuèh terus dilakukan untuk membujuk Tgk. Daud Beureuèh turun. Proses yang cukup panjang ini akhirnya berhasil setelah Tgk. M. Daud Beureuèh yang akhirnya bersedia turun. Proses penjemputan Tgk. Daud Beureuèh dilakukan tanggal 9 Mei 1962 yang dipimpin oleh Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Letkol Nyak Adam Kamil. Turut meyerahkan diri bersama Tgk. Daud Beureuèh adalah pengikut setianya Ilyas Leube dan Hasballah Daud beserta sekelompok kecil pengiktnya. Rombongan Tgk. Daud Beureuèh memasuki Kutaraja persis pada Hari Raya Idul Adha di Mesjid Raya Kutaraja. Pada tanggal 21 Mei 1962 diselenggarakan sebuah upacara selamatan di pendopo gubernuran untuk memperingati secara khidmad berakhirnya pemberontakan yang sudah berlangsung hampir sembilan tahun itu. Sebagai penghormatan terhadap dirinya, Pemerintah menyedikan Pendahuluan ke-pala negara memiliki sifat, hak dan kewajiban yang sesuai dengan ajar-an agama Islam, di antaranya adalah dengan memberlakukan prinsip-prinsip syura (musyawarah) yang dikembangkan dan disesuaikan menurut hasil ijtihad umat. Demikian, corak pemikiran politik Islam Indonesia yang tidak terikat oleh tradisi politik Islam klasik, melainkan bersiteguh pada esensi ajaran Islam yang menyangkut masalah kene-garaan dan kepemerintahan. Tidak satu pun keinginan para pemimpin Islam, dalam hal ini Islam sebagai dasar dan ideologi negara, terwujud. Kendatipun demikian, hal ini tidak menjadikan proses Islamisasi terhenti sama sekali. Pada masa Soekarno, kendatipun banyak menggariskan kebijaksanaan politik yang kurang menguntungkan perkembangan politik Islam, sebagian langkahnya cukup berarti untuk dinilai sebagai gerak Islamisasi birokrasi. Gagasan-gagasannya untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Israj Mi'raj, Nuzul Qur'an dan lain sebagainya di lingkungan Istana Merdeka, serta upaya membangun mesjid Istana Baiturrahim dan Masjid Istiqlal yang megah itu, merupakan kegiatan yang secara tidak langsung mengarah pada adanya proses 'ofisialisasi Islam'. Jika boleh disimpulkan, sementara pemimimpin Islam berusaha keras agar gagasan tentang Islam sebagai dasar dan ideologi negara diterima, Soekarno, untuk maksud perimbangan kekuasaan, melakukan gerak ofisialisasi Islam. Karenanya, da-pat dikatakan bahwa perkembangan Islam pada masa Soekarno hanya menampilkan dimensi eksoterismenya saja. Yang menarik dari penjelasan tentang pola-pola pemikiran politik umat Islam pasca kemerdekaan ini adalah munculnya beberapa asumsi tentang persatuan dan perpecahan umat Islam dalam hubungannya dengan persoalan politik-pemerintahan, kekuasaan, dan pemahaman keagamaan itu sendiri. Di bidang politik, sepanjang hal itu menyangkut perjuangan untuk mendirikan negara Islam, terutama pada masa pasca kemerdekaan dan Demokrasi Liberal, karena sifat liberalisasi politik Indonesia ketika itu, umat Islam bersatu untuk membuat gagasan 21
Page 1 and 2: 384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 35: 350 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 87 and 88:
298 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?