darul-islam-di-aceh

18 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia
persoalan ini tidak begitu mempengaruhi perjalanan Masjumi, karena
kecilnya kekuatan PSII itu sendiri. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini
merupakan awal melemahnya kekuatan Islam dalam diri partai
Masjumi.
Melemahnya Masjumi sebagai kekuatan politik Islam lebih
terasakan lagi setelah NU mengikrarkan diri keluar dari partai tersebut.
Hal ini disebabkan NU mempunyai massa sangat besar, terutama di
Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Sejak itu (1952) NU
mengubah dirinya dari jam'iyyah, organisasi sosial keagamaan, menjadi
partai politik (hizbul siyasi). Kebesaran massa NU ini dibuktikan pada
Pemilu 1955, di mana NU muncul sebagai partai terbesar nomor tiga
sesudah PNI dan Masjumi dengan meraih 18,4 persen suara dari
seluruh jumlah peserta Pemilu. Karena itu, NU mendapatkan 45 kursi
dalam Parlemen. Orang boleh melihat bahwa keluarnya NU dari
Masjumi sebagai tindakan oportunistik. Tetapi, bagi NU sendiri hal itu
merupakan cara terbaik untuk membebaskan diri dan jamaahnya dari
rasa tidak puas, baik politik maupun religius, dalam tubuh Masjumi. 27
Perpecahan-perpecahan politik Islam, tetap tidak mengubah
orientasi perjuangan sebagian umat Islam untuk terus
memperjuangkan gagasan negara Islam. Di dalam berbagai sidang
Dewan Konstituante, khususnya Masjumi, tetap menyuarakan ide-ide
negara Islam. Sementara itu masa Demokrasi Liberal atau Demokrasi
Konstitusional yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinetkabinet,
baik oleh alasan-alasan politis-sekuler maupun politis
keagamaan, telah mendorong Presiden Soekarno untuk membubarkan
Konstituante. Sejak Soekarno memberlakukan sistem Demokrasi
Terpimpin (1957-1965), Indonesia memasuki masa di mana peranan
demokrasi telah termanipulasikan oleh prinsip-prinsip kediktatoran,
merupakan sebentuk pemerintahan otokratis yang menumpas tanpa
setiap oposisi atau pandangan yang tidak menyetujuinya. Soekarno
27 Tentang NU, lihat M. Ali Haidar, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan
Fikih dalam Politik, (Jakarta: Gramedia, 1994).
Misi Hardi: Akomodasi Politik Pusat untuk Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh
351
atau tidak, merupakan persoalan yang akan diputuskan Konstituante,
yang ketika itu sedang membicarakan kembalinya ke Undang-Undang
Dasar 1945. Ia menghubungkan hal ini dengan Piagam Jakarta, yang
kini kembali menjadi masalah yang hangat diperdebatkan dalam
Konstituante di Jakarta. Seperti ternyata, kaum politisi Islam tidak
cukup kuat untuk meluluskannya kali ini. Satu-satunya hasil yang
mereka peroleh ialah diakuinya oleh Soekarno dalam Dekrit yang
menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Piagam
Jakarta telah mengilhami Undang-Undang Dasar ini dan merupakan
kesatuan dengannya. 12
Kekaburan kompromi ini menimbulkan beberapa masalah pada
1962. Pada akhir tahun itu tersiar berita, Angkatan Darat Pusat
menentang (diberlakukannya hukum Islam di Aceh. Berita ini dibantah
juru bicara Tentara. Ia membacakan sebuah pernyataan yang
pokoknya berisi (1) hukum Islam tidaklah a priori ditolak, karena itu
juga tidak di Aceh; (2) dapat dibuat hukum bagi masyarakat Islam yang
mungkin disesuaikan dengan hukum Islam; dan (3) Pemerintah Daerah
Aceh, sesuai dengan keterangan Misi Hardi, boleh mengeluarkan
peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hukum Islam, asal saja
ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum kebijaksanaan
negara, kepentingan umum, atau peraturan hukum tingkat yang lebih
tinggi. Dalam pembicaraan tentang kompromi politik ini, turut serta
Menteri Agama, yang menyatakan dirinya yakin Angkatan Darat Pusat
mengakui dan karena itu tidak menolak prinsip hukum Islam di Aceh.
Selanjutnya disetujui secara prinsip, sebagian prajurit Tentara
Islam, setelah melalui screening wajib, akan dijadikan wajib militer
darurat. Kemudian, pada 1 Oktober disetujui akan dibentuk Divisi
Tengku Chik di Tiro sebagai bagian khusus dari Divisi Tentara di Aceh.
Pegawai-pegawai negeri Darul Islam yang mengikuti Dewan Revolusi
12 C. van Dijk, Darul Islam, Sebuah Pemberontakan, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993),
hlm. 264.