darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

16 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia Masjumi (Madjlis Sjoero Moeslimin Indonesia). Perjuangan Darul Islam ini pada awalnya berkesempatan mengkonsolidasikan diri ketika Divisi Siliwangi TNI dipindah ke Jawa Tengah sebagai pelaksanaan Perjanjian Renville, pasukan-pasukan Lasjkar Hizbullah dan Lasjkar Sabilillah yang berada di bawah kepemimpinan Kartosoewirjo tetap tinggal di Jawa Barat karena memang tidak setuju dengan Perjanjian Renville. Pasukan Hizbullah dan Sabilillah secepatnya mengambil sikap dalam menanggapi kekosongan kekuasaan di wilayah tak bertuan Jawa Barat dengan segera menyusun struktur per-tahanan yang merupakan cikal-bakal sebuah negara. Ketika pasukan TNI Divisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah untuk melakukan perang gerilya, setelah Belanda melancarkan Agresi Militer II, mereka menjumpai kesatuan-kesatuan Hisbullah dan Sabilillah dan kesatuan-kesatuan bersenjata lainnya yang kemudian bernama Tentara Islam Indonesia (TII). TII mencoba untuk menghalang-halangi kembalinya TNI ke Jawa Barat dan berusaha untuk menarik anggota-anggota TNI ke pihaknya. 25 Pertempuran antara pasukan TII dan TNI Divisi Siliwangi pun tidak dapat dihindarkan. Pertempuran pertama terjadi pada tanggal 25 Januari 1949 di desa Antralina, Malangbong, antara Batalyon M. Rivai yang baru tiba dari Jawa Tengah dengan pasukan TII. Jika di zaman kolonial Belanda, perjuangan Islam lebih menyangkut tarik-menarik dan perdebatan strategi perjuangan antara “per-juangan politik” dan “pembangunan moral”, maka ketika meletusnya perjuangan TII ini pembeda utamanya adalah soal keabsahan Republik Indonesia. 26 Sementara partai-partai politik Islam bertolak dari sikap da-sar bahwa RI adalah negara sah, maka Darul Islam (DI) mengingkari ke-absahannya. Betapa pun masalah DI kemudian berhasil "diturunkan" menjadi masalah keamanan, tidak lagi 25 Disjarah TNI, Album Peristiwa DI-TII, (Jakarta: Dinas Sejarah TNI, 1981), hlm. 67. 26 Lihat Holk H. Dengel, Darul Islam dan Kartosuwirjo: Angan-Angan yang gagal, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan), 1996. P Bab XIII MUSYAWARAH KERUKUNAN RAKYAT ACEH DI BLANGPADANG: REINTEGRASI DAN REKONSIALIASI PASCA KONFLIK emberontakan ini diakhiri dengan sebuah musyawarah besar, sebuah perhelatan diskursus keacehan dalam keindonesiaan. Jika pada awalnya pemberontakan dimulai dengan Kongres Ulama di Medan, maka kisahnya ini pun diakhiri dengan sebuah kongres dalam bentuknya yang lain, yaitu: MKRA (Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh). Ini berarti akhir yang sesungguhnya dari jihad suci menegakkan Darul Islam Negara Islam, termasuk jihad menegakkan Negara Islam di Aceh, meskipun tertunda namun sudah mendapatkan akomodasi politik yang sangat besar, sebuah pengakuan akan jati-diri Aceh dan peneguhan sikap dan keinginan menjalankan syariat Islam. Di sini pada bulan-bulan sebelumnya banyak orang-orang DI yang telah “melaporkan diri” atau “turun gunung” atau menyerah. Kondisi ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk mengadakan perhelatan musyawarah: sebuah upaya untuk mengkonvergensi Aceh dari energi pemberontakan ke energi pembangunan. Keamanan sepenuhnya pulih di Aceh, pada 8 Mei 1962,
352 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia mendapat perlakuan yang sedikit banyaknya sama. 13 Usaha yang menyatakan bahwa di mana mungkin mereka akan diintegrasikan ke dalam Pemerintahan Republik dikukuhkan para penguasa militer pusat pada akhir Oktober. Ini berarti memberikan kuasa kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk mengangkat bekas pemberontak yang telah menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonsia pada jabatanjabatan dalam pemerintahan sipil. 14 Persetujuan Mei secara resmi diterima para pendukung Dewan Revolusi pada suatu konferensi besar yang diadakan dalam minggu pertama November. Pada akhir bulan itu Nasution bertolak ke Pidie. Di sini ia menerima pemberian hormat lima ribu pendukung Dewan Revolusi. 15 Suasana ini benar-benar memperlihatkan betapa sebuah sistem pemerintahan yang baik (good governance) mestilah akomodatif terhadap semua tuntutan rakyat. Karena rakyatlah pemilik saham terbesar negara ini. *** 13 B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), hlm. 90-100. 14 Ini berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat No. 010541959 31 Oktober 1959. Indonesia berada dalam keadaan perang dari Maret 1957 sampai Maret 1962. Selama masa ini terdapat Penguasa Perang Pusat (Peperpups dan di provinsi-provinsi Penguasa Perang Daerah (Peperda). Di Aceh yang menjadi ketua Peperda adalah panglima militer, Sjammaun Gaharu, dan wakil ketua gubernur Ali Hasjmy. Lihat Hardi, Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depannya, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), hlm. 149-172. 15 Abdul Murat Mat Jan, “Gerakan Darul Islam di Aceh1953-1959”, dalam Akademika 8, 1976 hlm. 43. Pendahuluan soal ideologis, corak pendekatan yang diajukannya di samping bisa menunjukkan lubang-lubang dalam argumen politik Islam, juga memberi kesempatan kepada faktor luar untuk mengambil inisiatif politik yang pasti, tanpa ambivalensi moral. Sementara itu faktor luar telah makin mendesak dan masalah konstitusional pun makin mengabur, maka terjadilah kegagalan Kon-stituante, PRRI/Permesta meletus yang melibatkan orang-orang Mas-jumi dan PSI dan Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno pun makin kuat. Perbedaan yang paling mendasar antara Masjumi dengan Darul Islam yaitu bahwa Masjumi menyetujui rumusan-rumusan Pancasila sekaligus berbicara tentang suatu “masyarakat yang Islami”, tetapi tidak berbicara tentang "Negara Islam" sebagaimana Darul Islam. Perkembangan perjuangan Islam selanjutnya pasca-Darul Islam hingga masa Orde Baru adalah gerakan yang terpecah dalam dua arus aktivisme sosial yaitu tradisionalis dan modernis. Yang Tradisionalis adalah gerakan-gerakan yang diwakili oleh NU (Nahdlatul Ulama) dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), sementara yang modernis adalah yang diwakili oleh Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), Al-Irsjad dan lain-lain. Aktivisme dan idealisme politik tidak lagi berani mengemuka setelah kegagalan politik ini. Semenjak itu Islam terus menjadi sasaran kecurigaan Negara, seberapa pun positifnya sumbangan Islam yang bisa diberikan kepada negara. Sejak itu, posisi politik Islam pun mengalami kelumpuhan total. Kelumpuhan politik ini selanjutnya diperparah oleh perpecahan politik umat Islam masa kemerdekaan yang dimulai dari terpecahnya kekuatan politik Islam Masjumi yang selama tujuh tahun menjadi wakil tunggal politik Islam. Tidak lagi bergabungnya PSII dan NU dalam Masjumi tampaknya memang harus dijelaskan melalui pendekatan sebagaimana telah disebutkan tadi, terutama yang menyangkut persoalan alokasi peran politik antar berbagai faksi kekuatan yang terfusikan dalam Masjumi. Untuk kasus PSII, Soemarso Soemarsono melihat bahwa hal itu disebabkan oleh tak kunjung datangnya kesempatan bagi PSII untuk duduk dalam kabinet. Namun demikian, 17
Page 1 and 2: 384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 31: 354 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 83 and 84:
302 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?