darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

14 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia Tanah Karo sebagai pahlawan. Bagi masyarakat Aceh, Indonesia ketika itu adalah namiet yang tidak cocok dipukul dengan isyarat, harus dengan benda sekeras tungkat, maka jatuhlah pilihannya kepada Darul Islam. Sementara di kalangan rakyat kecil, mereka cukup mengekspresikan bahwa Pemerintah RI Soekarno adalah bui dan dalam kesadaran kultural Aceh, Geupeulet bui ngon asee (mengejar babi dengan memakai anjing) dan memang dalam kebiasaan masyarakat pedalaman Aceh babi biasanya dikejar dengan anjing. 21 Meskipun mungkin tidaklah terlalu tepat mengasosiasikan DI dengan asee atau bui dengan RI, namun inilah gambaran yang paling mungkin bisa dilukiskan oleh orang-orang Aceh pada waktu, dengan segala keguyuban, kesederhanaan dan keterbatasannya. 22 Kesabaran dan sikap pasrah serta ikhlas yang sudah ditunjukkan oleh Teungku Daud Beureuèh ini tidaklah dipahami sebagai isyarat oleh kalangan Republik di Pusat. Tidak tersedianya perlengkapan kognitif yang memadai di kalangan pemerintah Pusat saat itu telah menyebabkan isyarat ini tak terbaca sebagai sebuah pukulan. Mereka terlalu jauh untuk dapat mendengar sayup kepedihan Aceh. Kalangan Republik terlalu jauh untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi dengan “singa Aceh” yang sedang duduk diam di kampungnya yang terik di Beureueneun, Pidie. Isyarat ini hanya ditangkap oleh Boyd R. Compton23 dan SM Kartosoewirjo, tapi tidak oleh Soekarno, Aidit, Njoto, dan kalangan merah pemerintahan Republik. Mereka terlalu silau dengan gemerlap pesta di istana Bogor dan riuhnya perdebatan liberal di parlemen. Sementara di Jawa Barat, ideologi Darul Islam terus menjalar, merambat ke setiap jengkal tanah Jawa dan kurir-kurir gerakan radikal ini bertebaran ke berbagai tempat menjangkau wilayahwilayah jihad, menyebar ajakan untuk memerangi Pancasila. Bagi orang-orang Aceh, kesamaan pandangan akan “Pancasila sebagau 21 Wawancara dengan Ishak Ibrahim, Banda Aceh, 24 Juli 2006. 22 Ibid. 23 Lihat Boyd R. Compton, Kemelut Demokrasi Liberal, (terj.), (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001). Lihat khususnya kata pengantar dari Fachry Ali. Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh di Blangpadang: Reintegrasi dan Rekonsiliasi … 355 berikan daerah itu status Provinsi Istimewa, dengan otonomi di bidang agama, hukum adat, dan pendidikan. Di samping itu, Daud Beureuèh, pemimpin perjuangan yang benar-benar terpenting ini, yang merupakan salah seorang pejuang mujahidin terakhir yang kembali dari hutan pada tahun 1962, tidak tewas dalam pertempuran atau dihukum mati, tetapi diberi ampun. Untuk merayakan perubahan Aceh dari Dar al harb, wilayah perang, ke Dar al-salam, daerah damai (untuk menggunakan ungkapan yang berlaku ketika itu), dan selanjutnya guna mengungkapkan pernyataan resmi akan persatuan Aceh yang telah pulih, diselenggarakan suatu upacara akbar pada akhir tahun itu, yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA), yang berlangsung di Blangpadang dari 18 sampai 22 Desember 1962. Puncak hasilnya adalah Ikrar Blangpadang, yang ditandatangani tujuh ratus orang Aceh terkemuka yang hadir. Mereka berjanji akan memelihara dan membina kerukunan serta memancarkan persatuan dan persahabatan. 2 Musyawarah kerukunan Rakyat Aceh ini merupakan sebuah upaya Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menyerukan “nibak tje-bre, get meusaboh, tameudjroh-droh ngon sjeedara” (daripada berpecah belah, lebih baik kita berbaik-baikan sesama saudara”). 3 Bagi banyak orang Aceh, MKRA ini merupakan suatu rekonsialiasi rakyat Aceh yang menghasilkan Ikrar Blangpadang yang meskipun tidak tepat benar akomodasi politik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Jakarta) ini, harus diterima dengan hati yang lapang. “Beuthat tameh surang sureng, asaj puteng roh lam bara” (bagaimanapun bengkoknya tiang asalkan ujung pahatan masuk ke dalam lubang kayu), sebuah ungkapan kultural yang sangat teknis tentang membangun Aceh, sebuah “rumah bersama” yang dihuni oleh semua komponen yang selama ini kurang puas dengan “proses pembuatannya” yang mungkin 2 Lihat Harian Duta Masyarakat, 20 Nopember 1962; 28-29 Desember 1962; dan 31 Desember 1962. 3 Tgk. Abdullah Arif Atjeh, Sja’ir Kerukunan Ra’jat Atjeh, (Kutaradja: Penerbit dan Pustaka Darussalam, 1962), hlm. 2.
354 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia ketika Daud Beureuèh pun tertangkap dan menghentikan perlawanannya. Untuk merayakan perubahan Aceh dari Dar al harb, wilayah perang, ke Dar al-salam, daerah damai (untuk menggunakan ungkapan yang berlaku ketika itu), dan selanjutnya guna mengungkapkan pernyataan resmi akan persatuan Aceh yang telah pulih, diselenggarakan suatu upacara akbar pada akhir tahun itu, yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA), yang berlangsung di Blangpadang dari 18 sampai 22 Desember 1962. Puncak hasilnya adalah Ikrar Blangpadang, yang ditandatangani tujuh ratus orang Aceh terkemuka yang hadir. Mereka berjanji akan memelihara dan membina kerukunan serta memancarkan persatuan dan persahabatan. 1 Sesudah itu Aceh tetap tenang selama kira-kira lima belas tahun. Pada awal 1977, ketika diberitakan lagi tentang kegiatan-kegiatan Darul Islam juga di Jawa dan bagian-bagian lain di Sumatera, Hasan Muhammad Tiro memproklamasikan Aceh sebagai negara merdeka. Dengan menamakan dirinya Ketua Front Pembebasan Nasional dan Kepala Negara, ia kembali ke Aceh untuk secara pribadi memimpin perjuangan Gerakan Aceh Merdeka, tetapi gerakan ini tidak banyak memperoleh momentum. Pemberontakan Darul Islam di Aceh adalah satu-satunya pemberontakan Darul Islam (dari 5 pemberontakan dengan motif serupa di Indonesia) yang bisa diselesaikan dengan cara kompromi politik. Hal ini dimungkinkan oleh adanya Dewan Revolusi di dalam tubuh Darul Islam Aceh di bawah pimpinan Amir Hoesin Al-Moedjahid yang telah diprakarsai oleh Hasan Saleh. Berbeda dengan perjuangan politik Negara Islam lain yang diilhami Darul Islam, perjuangan yang khusus ini berakhir secara damai melalui permusyawarahan ketimbang kekalahan militer. Peristiwa ini terjadi sesudah Pemerintah Pusat pada 1959 akhirnya memenuhi tuntutan yang gigih dari rakyat Aceh dan mem- 1 Lihat Harian Duta Masyarakat, tanggal 20-11-1962, tanggal 28-12-1962, tanggal 29- 12-1962, tanggal 31-12-1962. Pendahuluan musuh” yang mengakibatkan Teungku Daud Beureuèh melirik dan menghubungi SM Kartosoewirjo, pihak Darul Islam yang akan mampu “meminjamkan tenaga” untuk mengusir Komunisme, Marhaenisme dan Pancasila. B. Darul Islam SM Kartosoewirjo di Jawa Barat Pada awalnya, setelah tiga tahun setengah berada dalam kekejaman kolonial Jepang, muncul banyak perlawanan Islam di Jawa Barat, selain yang terbanyak di Aceh. Di Aceh, belum ada sebuah rencana strategis untuk memproklamasikan berdirinya sebuah negara Islam. Namun di Jawa, SM kartosoewirjo sudah memulai menggarap rencana mendirikan negara Islam ini sejak lama. Setelah gagal mensosialisasikan proklamasinya yang pertama pada tanggal 14 Agustus 1945, maka baru pada tahun 1949, di Jawa Barat 7 Agustus, diproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo telah dikumandangkan di desa Malangbong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. 24 Proklamasi ini selain sebagai tanggapan terhadap kecenderungan Republik Indonesia ke arah sekuler dan komunis, juga merupakan upaya mewujudkan cita-cita teologis umat Islam yang telah demikian lama tertunda. Perjuangan yang dikenal dengan nama lain Darul Islam ini berpusat di Jawa Barat dengan meluaskan pengaruhnya hingga ke Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pemimpin Darul Islam ini, S.M. Kartosoewirjo, adalah seorang pemimpin pergerakan umat Islam yang semenjak zaman Hindia Belanda telah lama (mulai 1934-1942) mencita-citakan berdirinya suatu negara Islam di Indonesia. Ia telah dari sejak awal mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Belanda dan berjuang secara non-cooperatif dan tidak mau melalui parlemen (volksraad) atau partai politik yang pernah dimasukinya yaitu PSII (Partai Sjarikat Islam Indonesia) maupun 24 Lihat C. van Dijk, Darul Islam, Sebuah Pemberontakan, (terj.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993). 15
Page 1 and 2: 384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 29: 356 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 81 and 82:
304 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?