darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

8 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia dari 22), bersama PSII, kelompok Islam hanya memperoleh 54 kursi (23%). Kenyataan ini meruntuhkan mitos mayoritas Islam dalam politik. Kedua, dalam beberapa kesempatan, Masjumi diminta untuk membentuk dan memimpin kabinet. Dari tujuh kabinet yang berjalan di bawah sistem demokrasi konstitusional (1950-1957), tiga kabinet dipercayakan kepemimpinannya kepada Masjumi (Kabinet Natsir pada 1950- 1951; Kabinet Sukiman pada 1951-1952; dan Kabinet Burhanuddin Harahap pada 1955-1956). Selain itu, ketika Partai Nasionalis Indonesia (PNI) diberi mandat untuk membentuk pemerintahan, baik Masjumi maupun NU, berperan sebagai pasangan koalisi yang utama. Terakhir, hasil pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada September 1955 menunjukan, kelompok Islam (kali ini terdiri dari Masjumi, NU, PSII, dan Perti) menguasai 114 dari 257 kursi (43,5%) dalam parlemen. Walaupun hasil akhir tersebut jelas jauh di bawah perkiraan Sjahrir, namun itu telah menggandakan wakil kelompok Islam dalam parlemen. 14 Kenyataan ini, ditambah dengan tidak adanya kontroversi-kontroversi ideologis yang terbuka, boleh jadi turut menyebabkan berlangsungnya hubungan politik yang relatif harmonis antara kedua payung religio-politik besar ini selama tahun-tahun pertama politik Indonesia pasca revolusi (1950-1953). Kritik terang-terangan terhadap Pancasila oleh para pemimpin dan aktivis politik Islam jarang terjadi. Bahkan Mohammad Natsir menyatakan bahwa —karena dimasukkannya prinsip “Percaya kepada Tuhan” ke dalam Pancasila— Indonesia tidak menyingkirkan agama dari masalah-masalah kenegaraan. Namun bukan karena itu negara Indonesia dilanda krisis politik, terutama krisis yang direaksikan oleh Islam. Indonesia saat itu tengah jatuh ke dalam “titik terendah dalam hal kemampuannya memperoleh kontrol sosial dan efektivitasnya dalam mendistribusikan sumbersumber. Ketidakmampuan negara untuk melakukan “penetrasi” ke dalam masyarakat, untuk “mengatur” hubungan-hubungan dengan berbagai pengelompokan sosial-politik, dan untuk “menggali” serta 14 Lihat Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, (terj. Sylvia Tiwon), Jakarta: Grafiti Press, 1995. Kesimpulan 361 perkembangan baru: munculnya Muhammadiyah. Organisasi pembaharu Islam ini menjadikan afiliasi-afiliasi politik dan sosial masyarakat Aceh semakin rumit. Di satu pihak, karena organisasi itu bersifat apolitis, maka la cenderung mempergunakan kaum uleebalang, clan dengan sendirinya pula, memperkuat posisi kelompok ini. Tentu saja, golongan ulama menjadi semakin terdesak. Hal inilah yang mendorong mereka berpacu untuk menandingi gerakan Muhammadiyah. 6 Modernisasi pemikiran dan sistem pendidikan Islam pun dilancarkan oleh kaum ulama. Akan tetapi, reaksi ini menimbulkan bentuk konflik yang lain, dan justru terjadi di dalam tubuh kaum ulama. Modernisasi yang dilancarkan ini telah menimbulkan perpecahan antara ulama reformis dan ulama tradisionalis. Sebagai akibatnya, ulama tradisionalis cenderung berafiliasi dengan golongan uleebalang. sampai dengan menjelang runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda, struktur sosial masyarakat Aceh tegak pada dasar yang goyah. Dalam pengertian bahwa struktur sosial itu mengandung benihbenih konflik. Kelompok-kelompok pendukung struktur sosial itu telah terperangkap ke dalam suasana prasangkayangmendalam. Dalam kondisi yang semacam itulah kita menyaksikan afiliasi-afiliasi sosialpolitik yang relatif "aneh". Belanda melancarkan "modernisasi" masyarakat Aceh untuk menetralisasikan pengaruh atau kekuatan ulama. Untuk tujuai1 itu, la berafiliasi dengan kaum uleebalang. Sejalan dengan sifat Muhammadiyah yang apolitis, uleebalang bisa bekerja sama dengan organisasi itu. Akan tetapi, karena terjadi perpecahan di dalam tubuh kalangan ulama, ulama-ulama tradisionalis - jadi agak bertentangan dengan modernisasi Belanda-berafiliasi dengan uleebalang. Dan untuk menghadapi pengaruh kaum ulama, kaum uleebalang cenderung membangun citranya sebagai kalangan yang mempertahankan "adat Aceh". Sementara, j ustru untuk membendung pengaruh Muhammadiyah, sebagian dari kalangan ulama melancarkan gerakan reformasi. Berdirinya organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), adalah refleksi dari usaha ulama-ulama 6 Fachry Ali, Ibid.
360 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia ini sangat jelas terlihat pada pergeseran afiliasi politik di antara tiga golongan utama masyarakat Aceh. Sebagian besar golongan uleebalang, sesuai dengan politik pecah-belah Belanda, lebih berafiliasi pada pemerintah kolonial. Sementara, golongan ulama cenderung tetap bersatu dengan sultan. Bahkan dalam beberapa hal fungsi kepemimpinan sultan cenderung berpindah ke tangan para ulama. Terutama gejala ini terlihat dalam gerakan-gerakan perlawanan melawan pemerintah kolonial. Meskipun demikian, harus pula diingat bahwa tidak semua golongan uleabalang cenderung berafiliasi dengan pemerintah kolonial. Sebab, seperti ter-catat dalam sejarah, banyak pula terdapat kaum uleebalang menjadi pemimpin perlawanan yang gigih terhadap Belanda. Bahkan, dalam hal ini, Belanda punya kecenderungan untuk memainkan peranannya sebagai penguasa tunggal. Dalam saatsaat tertentu, terutama ketika hubungan uleebalang menjadi dekat, mereka bisa mempromosikan golongan sultan untuk lebih dekat dengan pemerintah kolonial. Akan tetapi jelas pula, bahwa dengan munculnya pemerintah kolonial, dina-mika dan pergolakan politik di Aceh lebih ditentukan oleh ketidakman-tapan struktur sosial masyarakat Aceh. Ini terutama ditandai oleh persaingan yang tajam antara golongan ulama clan uleebalang. Golongan ulama, pada dasarnya merupakan golongan mayoritas di dalam masyarakat, terutama karena la lebih dekat dengan rakyat banyak. Sementara golongan uleebalang, merupakan kalangan minoritas. Akan tetapi justru karena itu pula, konflik di antara mereka menjadi semakin tajam. Sadar akan kekuatan perlawanan yang potensial di pihak ulama, pemerintah kolonial berusaha menetralisasikan kekuatan itu lewat kemudahan-kemudahan pendidikan bagi kaum uleebalang. Sebagai akibatnya, kaum ulama semakin merasa terancam. Mereka menyaksikan dan juga mengkhawatirkan bahwa sebagian dari anakanak muda Aceh sudah mulai tersosialisasikan ke dalam sistem pendidikan Barat. Kenyataan ini dilihat semakin memperkuat kedudukan uleebalang dan dengan demikian sekaligus akan semakin memperlemah kedudukan mereka. Suasana yang penuh dengan benih-benih konflik ini semakin dipanaskan oleh munculnya Pendahuluan “mendistribusikan” baik sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi dalam cara-cara yang tegas, turut menyebabkan munculnya beberapa gejolak sosial-politik yang amat merepotkan kepemimpinan nasional. Beberapa contoh yang terkenal dari gejolak-gejolak itu adalah "pemberontakan" Darul Islam (DI), Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan Perjuangan Semesta Alam (Permesta). Salah satu di antara butir-butir agenda terpenting dari kabinet-kabinet Indonesia pasca kemerdekaan adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk Parlemen dan Majelis Konstituante. Kabinet Sjahrir berjanji akan menyelenggarakan pemilihan umum pertama pada awal Januari 1946. Sayangnya, situasi revolusi fisik (1945-1949) tidak memungkinkan dilaksanakannya pemilihan umum itu. Ketika kedaulatan negara diserahkan Belanda ke Republik Indonesia, sebagaimana dicatat Feith, “Setiap kabinet menjadikan pemilihan umum untuk menyusun Majelis Konstituante sebagai bagian penting dari program-programnya. Meskipun demikian, baru pada kabinet Burhanuddin Harahap sajalah pemilihan umum pertama berhasil diselenggarakan (1955). 15 Ada beberapa faktor yang menyebabkan tertundanya penyelenggaraan pemilihan umum itu. Yang paling penting adalah ketakutan para elite negara dan partai, khususnya mereka yang berasal dari ke-lompok nasionalis sekuler, bahwa pesta-pora demokrasi itu dapat me-ngancam hubungan politik antara agama (Islam) dan negara yang su-dah di-“dekonfessionalisasi” seperti yang berlangsung saat itu. Mereka percaya bahwa peristiwa-peristiwa politik seperti pemilihan umum da-pat digunakan oleh kalangan Islam untuk menyusun dukungan rakyat guna merealisasikan gagasan negara Islam. Mengingat potensi mereka untuk memenangkan suara mayoritas, sukses kelompok Islam dalam pemilihan umum akan melempangkan jalan bagi mereka untuk men-jadikan Islam sebagai dasar negara di Majelis Konstituante yang artinya akan menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam. 15 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1969). 9
Page 1 and 2: 384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 23: 362 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 75 and 76:
310 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?