darul-islam-di-aceh

194
Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia
diba-yangkan dalam kerangka Republik Indonesia. Daud Beureu’eh
mempertanyakan mengapa perdebatan tentang ini harus menunggu
ter-bentuknya Konstituante, dan apakah ini barangkali karena
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat hanya ingin
menyisihkan persoal-an ini.
Padahal, bahwa lembaga yang akhir ini mampu bertindak cepat
telah diperlihatkan pada waktu pengubahan RIS (Republik Indonesia
Serikat) menjadi RIK (Republik Indonesia Kesatuan). Daud Beureu`eh
menggarisbawahi kenyataan, rakyat Aceh dengan sabar telah menanti
terbentuknya Konstituante selama bertahun-tahun, tetapi Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyadari ini dan bahkan
memutuskan menunda pemilihan umum. Ia menduga, barangkali
pemerintah lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada
kepentingan rakyat. Selanjutnya dipertanyakannya, apakah
pemerintah mungkin lebih memberikan bantuan dan dorongan
kepada kelompok kecil mereka yang mempercayai Ketuhanan yang
Maha Esa suatu keyakinan lain, atau kepada orang-orang yang tidak
percaya kepada Tuhan sama sekali, dengan secara menyolok
bertentangan dengan cita-cita dan hasrat mayoritas.
Rakyat Aceh tidak ingin memisahkan diri dari saudara-saudaranya,
Daud Beureu’eh menegaskan, tetapi tidak pula mereka ingin
diperlakukan sebagai anak tiri. Dalam hubungan ini ia mengemukakan
ku-rangnya fasilitas pendidikan yang baik dan kesempatan kerja bagi
anak-anak Aceh, sedangkan tidak adanya sistem perhubungan yang
memadai menghalangi rakyat dalam kegiatan ekonominya. Ia menambahkan,
proklamasi Negara Islam Aceh tidaklah berarti bahwa telah
terbentuk suatu negara dalam negara. Pada masa lalu Republik Indonesia
dianggap sebagai jembatan emas menuju pelaksanaan cita-cita
negara yang diidamkan sejak semula. Tetapi kini jembatan ini tidak lagi
dianggap sebagai sarana komunikasi, melainkan lebih merupakan rintangan.
Kesetiaan kepada Republik, yang didasarkan pada
nasionalisme, telah lenyap sedangkan selanjutnya rakyat pun tidak
merasa di-persatukan oleh suatu sistem hukum yang sama.
Meletusnya Pemberontakan Darul Islam di Aceh 175
melalui jalur pedalaman Kutacane – Blang Keujeuren dan Takengon. 9
Lambat laun situasi di bidang militer mulai berubah dan terlihat
tanda-tanda yang lebih menguntungkan pihak perjuangan TII. Pada
tahun 1953, rata-rata setiap hari ada saja yang gugur dari tentara
Republik dalam pertempuran dengan pasukan TII. Sebaliknya pada
tahun 1954 kerugian akibat serangan perjuangan TII setiap tahun
sudah meningkat dua kali lipat.10 Dari “berita kemenangan” dan
laporan-laporan yang disampaikan dalam setiap briefing pasukan juga
menjadi jelas, bahwa sebagian besar senjata yang dimiliki perjuangan
DI/TII adalah hasil rampasan dalam pertempuran. Dengan demikian
pada tahun 1956, rata-rata dalam satu bulan jatuh 15 senjata ke tangan
sebuah kesatuan TII.
Sadar akan kekuatannya sendiri yang pada tahun 1957, T.I.I.
mencapai 13.129 tentara, 11 serta mengingat keadaan politik dan
ekonomi pemerintah pusat di Jakarta sedang terjadi kekacauan yang
diakibatkan oleh intrik politik Komunis yang semakin mempengaruhi
kebijakan pemerintah, keyakinan nampak pada setiap anggota TII
bahwa sesungguhnya dalam waktu dekat tujuan perjuangan akan
tercapai. Kartosoewirjo segeral mengeluarkan pernyataan resminya:
“Dalam keadaan RIK jang soenggoeh katjau balau seperti sekarang ini, kita
haroes pandai dalam menoendjoekkan segenap tindakan revoloesioner
kita jang memoengkinkan lebih besar oentoek dapat menarik hati ra’iat,
sekali lagi: Hati ra’iat! Sebaliknja, djanganlah kita melakoekan tindakantindakan
jang membawa akibat bertambah sakitnja djiwa ra’iat jang
memang telah loeka hatinja oleh karena tindakan kekedjaman dari
serdadoe-serdadoe pantjasila. Tindakan-tindakan kita jang langsoeng
berhoeboengan dengan kepentingan dan keselamatan ra’iat banjak,
hendaklah dilakoekan sebidjaksana-bidjaksananja”. 12
9 Hasan Saleh, op. cit. hlm. 11-12. Lihat juga M. Isa Sulaiman, op. cit., hlm. 287-289.
10 A.H. Nasution, Tjatatan-tjatatan Sekitar Politik Militer Indonesia, (Jakarta: Pembimbing,
1955), hlm. 92.
11 Penumpasan Pemberontakan DI-TII/SMK di Jawa Barat, (Bandung: Dinas Sejarah TNI-
Angkatan Darat, 1974), hlm. 94.
12 Ibid.