darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

164 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia diinterogasi di Aceh. Di dalamnya termasuk beberapa tokoh puncak PUSA, seperti Daud Beureuèh, Tengku Sulaiman Daud, bupati Pidie ketika itu, dan Tengku Hasan Hanafiah, kepala Kantor Agama di Aceh Barat. Selanjutnya, dinyatakan oleh Dewan Penimbang Pidie, anggotaanggotanya merupakan sasaran khusus razia Agustus. 91 Sesungguhnya, penangkapan-penangkapan ini ditafsirkan para korbannya sebagai upaya uleebalang melakukan pembalasan. Karena masih berlaku keadaan Darurat Perang (SOB) di Sumatera Utara, penangkapan dilaksanakan Komando Militer Daerah. Mereka yang ditangkap dilukiskan dalam suatu monografi Sumatera Utara92 sebagai "anasir-anasir yang mengganggu keamanan dan ketenteraman, dan anasir-anasir yang melakukan perbuatan yang bersifat a-nasional atau merugikan kekuasaan Pemerintah". Tentara di Sumatera Utara di pihaknya menyangkal dengan keras bertindak atas kekuasaan sendiri, tanpa perintah dari atau tidak sepengetahuan sebelumnya dari para atasannya. Dalam keadaan kemudian lagi-lagi kesulitan di Aceh dipandang dari segi konflik yang telah lama berlangsung antara ulama dan uleebalang. Terdapat perbedaan antara kalangan militer dan pemerintah sipil di Keresidenan Aceh, yang mengikuti garis yang sama antara uleebalang dan ulama atau PUSA. Dalam penafsiran ini, yang menambah ketegangan pula, pemerintah sipil masih didominasi PUSA, sedangkan Tentara kian merupakan alat uleebalang. Kekhawatiran semakin terjadi di Aceh, terutama sesudah Soekarno menyatakan dalam majalah Time, terbitan Amerika Serikat, bahwa “DI Kartosoewirjo sekarang tidak hanya di Jawa Barat dan Jawa Tengah sebelah Barat saja, melainkan sudah mencoba melancarkan infiltrasi ke wilayah-wilayah Jawa Timur, Sumatera Utara (mungkin maksudnya adalah Aceh), Sumatera Selatan, kalimantan dan Sulawesi. 93 Bagi Kartosoewirjo, berita ini menunjukkan 91 Ibid., hlm. 138. 92 Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm.448. 93 Time, 5 Februari 1953. Ditabuhnya Genderang Perang Sabil dan Bijstand 205 Peristiwa Idi dan Peureulak berimplikasi terhadap proses perebutan kekuasaan di daerah-daerah lainnya karena pihak keamanan mulai bersiaga. Hal ini terbukti saat gerombolan dari Idi dan Peureulak mau merebut Langsa gerakan mereka dapat dipatahkan oleh pihak keamanan. Demikian juga saat Hasan Aly berangkat dari Kutaradja menuju Sigli untuk menggembleng pemberontak di kota itu terpaksa ia harus mengalihkan niatnya dan mengalihkan kendaraannya ke kampungnya di Sanggeu karena aparat keamanan kota Sigli sudah dalam keadaan siaga. Meskipun demikian, gerakan pemberontakan juga menjalar ke seluruh wilayah Aceh. Di Aceh Utara pasukan pemberontak yang berada di bawah Husen Yusuf, H. Abu Bakar Bireun, H. Afan, Teungku Syekh A. Hamid dan H. Ibrahim hanya mampu menguasai Lhok Sukon dan ibukota-ibukota kecamatan, sedangkan kota Lhokseumawe dan Bireun tetap berada dalam kekuasaan tentara dan polisi, walaupun mereka telah berkali-kali mencoba melakukan serangan. Keadaan yang sama juga terjadi di daerah Pidie, tempat Teungku Daud Beureuèh dan Hasan Ali berada. Walaupun berkali-kali telah dicoba untuk direbut namun Kota Sigli tetap berada di bawah kekuasaan aparat keamanan, sedangkan Meureudu baru dapat direbut setelah mendapat bantuan dari pasukan Sidikalang yang dibawa Ibrahim Saleh. Di Aceh Besar pasukan pemberontak yang berada di bawah pimpinan Ishak Amin, Abdul Gani Usman, dan Teungku H.A. Hasballah Indrapuri juga hanya berhasil merebut kota-kota kecamatan seperti Seulimeum, Indrapuri dan Lhok Nga. Demikian juga di Aceh Barat, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Teungku Hasan Hanafiah, T.R. Idris, dan Teungku Zakaria Yunus hanya berhasil menduduki bebe-rapa kecamatan, sedangkan kota Meulaboh berhasil diamankan pihak keamanan. 5 Takengon merupakan satu-satunya ibukota kabupaten yang berhasil diduduki pemberontak melalui pertempuran yang dipimpin 5 M. Isa Sulaiman, Ibid., hlm. 289- 291.
204 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia Untuk mendukung pelaksanaan Militaire Bijstand di Aceh yang didasari pada Keputusan Presiden No. 175 Tahun 1952, Pemerintah telah menerjunkan sebanyak 4 batalyon tentara dan 13 batalyon Mobrig ke seluruh Aceh. Dalam kaitannya dengan itu Pemerintah menyatakan bahwa tugas tentara dalam penyelesaian Peristiwa Daud Beureuèh ialah untuk memungkinkan Pemerintah menjalankan kebijakan bagi kepentingan rakyat Aceh khususnya dan rakyat Indonesia umumnya. Seluruh Daerah Aceh harus tetap dikuasai Pemerintah dan terhindar dari pengacau. Ulama-ulama, di antaranya Teungku Abdussalam Meuraksa, Teungku Makam, Teungku Hasan Krueng Kale, Teungku Saleh Meusigit Raya dan Teungku Muda Wali yang tidak menyebelah kepada pemberontak diajak turut serta menggerakkan rakyat yang telah menyebelah kepada pemberontak untuk menginsyafi kesalahan mereka dan membantu kekuasaan alatalat negara. Sementara itu pa-troli harus dilakukan untuk mengejar pemimpin-pemimpin pembe-rontak, dan Angkatan Udara ditugaskan untuk membantu gerakan Angkatan Darat. 2 Dengan tekanan kekuatan militer yang besar tersebut Pemerintah di bawah Kabinet Ali Sostroamidjojo berkeyakinan bahwa kaum pemberontakan dapat ditumpas pada akhir tahun 1953 atau paling lambat pada Maret 1954. Dengan keyakinan tersebut Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo berkeras dalam menyelesaikan persoalan Aceh, Pemerintah tidak akan mau berkompromi dengan pihak pemberontak. 3 Sikap keras Ali Sostroamidjojo dalam penyelesaian Pemberontakan DI/TII Aceh terlihat saat mengemukakan pendapat Pemerintah tanggal 14 April 1954, yaitu “... Setiap peberontakan atau pengacau dengan senjata harus diberantas dengan senjata pula ...” 4 Keyakinan Ali Sostroamidjojo tersebut tenyata meleset jauh karena sampai dengan kabinetnya jatuh tahun1955 keadaman Aceh masih belum bisa dipulihkan. 2 M. Nur El Ibrahimy, Peranan Tgk. M. Daud Beureuèh dalam Pergolakan Aceh, (Jakarta: Media Da’wah, 2001), hlm. 187-188. 3 Ibid. hlm. 196. 4 M. Isa Sulaiman, Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 326. Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagalan Politik Soekarno dan Keberhasilan … 165 suatu pengakuan bahwa Negara Islam Indonesia semakin hari makin bertambah kuat dan meluas dan juga bahwa proses keruntuhan RIK dipertontonkan dimedan internasional. 94 Pada 1953, selama perdebatan parlemen tentang pemberontakan Darul Islam di Aceh, penangkapan-penangkapan oleh Tentara dipertahankan anggota PNI Abdullah Jusuf (Abdullat Yusuf), yang juga secara tak langsung menunjuk kepada perpecahan antara Tentara dan pemerintahan sipil Sumatera Utara. Dengan mengecam pemerintahan sipil karena mengabaikan keluhan-keluhan yang disampaikan dan informasi yang diteruskan kepadanya mengenai kegiatan-kegiatan Daud Beureuèh dan pemimpin-pemimpin PUSA lainnya pada awal tahun 1950-an, ia memuji Tentara yang merupakan lembaga satu-satunya yang bertindak berdasarkan informasi ini dan terus-menerus merintangi rencana PUSA. 95 Seorang juru bicara lain untuk partai-partai se-kuler, anggota PKI Sarwono S. Sutardjo, juga menyalahkan bahwa pemberontakan ini sebagiannya karena kelalaian pemerintahan sipil. Menurut dia, gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim, “lebih menaruh kepercayaan pada para bawahannya di Aceh —yang dikenal sebagai pembela PUSA/Masyumi— ketimbang fakta-fakta yang sesungguhnya ...”. 96 Para anggota Parlemen yang mewakili partai-partai Islam, ketimbang menekankan hubungan antara PUSA dan pemerintahan sipil, seperti Abdullah Jusuf dan Sarwono S. Sutardjo, meletakkan tekanan pada hubungan uleebalang atau Badan Keinsyafan Rakyat dengan pihak militer. Seorang bekas sekretaris PUSA, Nur el Ibrahimy, umpamanya, mengajukan tuduhan, BKR secara aktif telah bekerja sama dengan Tentara selama penangkapan-penangkapan Agustus, 97 94 “Statemen Pemerintah Negara Islam Indonesia”, 3 September 1953. 95 Bagian Dokumentasi, Sekitar Peristiwa Daud Beureu’eh, Jilid I (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan (t.t.), hlm.278. 96 Ibid., hlm. 279. 97 C. van Dijk, op.cit., hlm. 142.
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134: 254 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 155 and 156: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 183: 206 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 187 and 188: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
show all

darul-islam-di-aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?