darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

162 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia masuk penjara, pencuri-pencuri besar tetap dalam jabatannya", dan "Tengku Daud Beureuèh, penghisap darah rakyat". Semua slogan ini jelas menyinggung praktek-praktek jelek yang dinyatakan dilakukan kalangan pemimpin-pemimpin Aceh, yang memanfaatkan jabatannya sendiri untuk memperoleh kekayaan pribadi dan menutupi kejahatankejahatannya. Para demonstran PUSA membawa papan bertuliskan seperti "Aceh jangan diperlakukan sebagai anak tiri", dan "Kami cinta Presiden, tetapi kami lebih mencintai agama". Ada juga slogan “Menudju negara Islam”, sebuah pernyataan sangat berani dari kalangan ulama dan pemuda PUSA. 86 Dengan slogan akhir ini, para demonstran PUSA menyatakan ketidakpercayaannya kepada Soekarno, yang mereka anggap telah mengkhianati Islam dengan mempropagandakan Pancasila, ketimbang Islam, sebagai dasar Negara Indonesia. Bagi kalangan PUSA, yang sebagian mereka sudah menerima dakwah dari DI Kartosoewirjo, me-nyebut Soekarno sebagai “Abu-Lahab Indonesia.” Bahkan, SM Kartosoewirjo sendiri memberikan tanggapan yang sangat keras terhadap apa-apa yang diaucapkan Bung Karno dalam pidatonya di Masjid Raya Kotaradja bahwa rukun Islam harus ditambah dengan 2 rukun lagi, yaitu keadilan sosial dan kemanusiaan. Upaya untuk mencocok-cocok-kan Pancasila dengan Islam ini mengundang marah banyak orang Aceh. Dan, SM Kartosoewirjo dengan sangat cekatan memanfaatkan situasi ini untuk program dakwah Darul Islam. Soekarno yang disebut sebagai “Abu-Lahab Indonesia” ini dengan “sifat dan djiwa penipu, pengchjianat, dengan perantaraan lidahnja jang berbisa (beratjun) itu, maka ia tjoba2 menina-bobokkan kawan2 kita di Atjeh, dengan kata2 dan tjeritera, jang “memikat hati dan memberi harapan.” 87 Kedatangan Soekarno ini kemudian harus dikoreksi dengan perjalanan Hatta, de-ngan maksud yang lebih baik: “melunakkan kawan2 kita seperdjuang-an sutji di Atjeh”. 88 Sebutan “kawan2 kita 86 Tentang hal ini, lihat juga “Statement Pemerintah NII”, 3 September 1953, hlm. 7. 87 Ibid. 88 Loc.cit. Ditabuhnya Genderang Perang Sabil dan Bijstand 207 tentara desersi dan persenjataan yang lengkap hanya terdapat di lingkungan Resimen I Gajah Putih, di bawah pimpinan A.R. Hasyim, dan kemudian diganti oleh Ibrahim Saleh. Adapun markas resimen itu berada di Pintu I sebuah lokasi strategis yang diapit oleh pegunungan di pedalaman Tiro. Resimen II Syiah Kuala atau Batee Kureng di Aceh Utara di bawah komandan Teungku Syekh A. Hamid dan Yusuf Hasjmy. Resimen III di Aceh Timur di bawah komandan A.R. Hanafi, —yang mangkat tahun1955— dan diganti oleh Ghazali Idris. Resimen IV Teungku Chik Batee Tunggai di Aceh Barat-Selatan di bawah komandan Tg. Hasan Hanafiah, yang setelah ditangkap tahun 1954 diganti oleh T.R. Idris. Resimen V Laut Tawar di pedalaman Aceh Tengah dan Aceh Utara di bawah komandan Ilyas Leubee. Resimenresimen itu tunduk di bawah Divisi TII V Teungku Chik Ditiro di bawah panglima Teungku M. Daud Beureuèh yang sekaligus Gubernur Sipil Militer NII. Dia dibantu oleh Kastaf Umum Hasan Aly dan 2 orang Dewan Militer, yaitu Teungku Amir Husin Al Mujahid dan Husin Yusuf. Untuk menunjang operasi perjuangan, di samping peng-organisasian militer kaum pemberontak juga membangun birokrasi sipil. Gubernur Militer Teungku Daud Beureuèh, yang merupakan pimpinan tertinggi dibantu oleh Majelis Syura yang terdiri antara lain Teungku H.A. Hasballah Indrapuri, Teungku Syekh A. Hamid dan Teungku H. Abdullah Ujong Rimba. Tiap hirarki pemerintahan yang ada di bawah pemerintahan pemberontak diangkat pejabat sipil yang terdiri dari bupati, wedana, camat dan imeum mukim. Namum demikian, dalam mobilisasi perjuangan birokrasi sipil dan militer dipayungi dalam komandemen-komandemen. 7 Setelah berakhirnya Kongres Batee Kureng akhir September 1955 status daerah dan susunan pemerintahan terjadi perubahan besar. Daerah Aceh yang tadinya merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia menjadi Negara Bagian Aceh, Negara Islam Indonesia; Sistem Pemerintahan Komandemen yang dualistis berubah menjadi sistem 7 Ibid. hlm. -305- 305.
206 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia oleh Ilyas Leube dan M. Saleh Adri. Aparat Pemerintah yang tetap setia me-ngungsi ke Bireun, sementara Bupati M. Husin yang berpihak kepada pemberontak berhasil ditangkap. Sebaliknya Tapaktuan walaupun dapat dikuasai para pemberontak di bawah pimpinan Teungku Zamzami Yahya dan M. Saleh Kapa, namun mereka tidak berhasil mengambil alih kekuasaan karena Sekretaris Kabupaten J.A.M. Hutabarat dan Perwira Distrik Militer Letnan Hasan Samosir telah mengungsikan pemerintahan ke Kandang, Bakongan. Kegagalan menguasai pusat-pusat pemerintahan baik ibukota keresidenan maupun kabu-paten (kecuali Takengon) tentulah membuyarkan skenario perang yang telah disusun pemberontak sebelumnya. Tempat-tempat tersebut telah berubah fungsinya menjadi basis pertahanan Republik dalam merebut kembali daerah-daerah yang telah dikuasai oleh kelompok pemberontak. 6 Pertempuran-pertempuran frontal yang dilakukan oleh pemberontak sejak awal pemberontakan hasilnya tidak sesuai dengan skenario awal tersebut telah mengakibatkan pasukan mereka tercerai-berai. Sejak saat itu Hasan Saleh menata kembali pasukan pemberontak yang masih tersisa dan menempuh strategi perjuangan baru yaitu perang gerilya, dengan taktik intimidasi dan pengacauan terhadap posisi aparat keamanan negara. Taktik tersebut direalisasikan melalui tindakantindakan pencegatan atau penghadangan terhadap konvoi atau patroli militer, pengrusakan prasarana dan sarana perhubungan seperti jembatan dan halte kereta api, jaringan telepon, menculik dan membunuh lawan politik, dan penyebaran pamflet terutama “Suara Gerilya Rimba Raya” yang berisi ancaman terhadap mereka yang merugikan kepentingan gerombolan. Untuk mendukung strategi gerilya tersebut, pasukan pemberontak dipencar-pencar berdasarkan daerah asal mereka di bawah komandan-komandan setempat. Namun demikian, kekuatan utama pem-berontak berada di Pidie karena tenaga terlatih, terutama 6 Ibid. Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagalan Politik Soekarno dan Keberhasilan … 163 seperdjuangan sutji di Atjeh” menunjukkan bahwa S.M. Kartosoewirjo sudah memiliki jaringan (net-works) yang kuat di Aceh sebelum terjadinya pemberontakan. Persoalan berikutnya yang meluapkan perasaan di Aceh adalah penangkapan besar-besaran yang dilakukan di seluruh Indonesia. Kabinet yang berkuasa ketika itu, Kabinet koalisi Masyumi-PNI yang dipimpin Sukiman, bercirikan sikap anti-komunis yang keras. Ini mencapai puncaknya dalam apa yang disebut “razia Agustus”. Dengan dalih terungkapnya suatu komplotan untuk menggulingkan Pemerintah, kira-kira 15.000 orang ditangkap. Di dalamnya termasuk sejumlah politisi Masjumi, rupanya karena melakukan hubungan dengan kelompok-kelompok Darul Islam. Tetapi seperti dikemukakan 89: "Rupanya jumlah terbesar mereka yang ditangkap adalah orang Cina atau pendukung PKI". Pilihan orang-orang yang akan ditangkap dilakukan tergesa-gesa, banyak diserahkan kepada kebijaksanaan para pejabat setempat, terutama para bupati, untuk menangkap siapa yang mereka anggap berbahaya bagi keamanan di daerah mereka. 90 Penilaiannya pada umumnya tepat. Benar-benar banyak tergantung pada kebijaksanaan para penguasa setempat. Tetapi justru faktor inilah yang membedakan penangkapan-penangkapan di Aceh dengan penangkapan di bagian lain Indonesia. Seperti juga di tempat lain, para penguasa militer keras anti-komunis. Tetapi berbeda dengan penguasa di bagian-bagian lain di Indonesia, mereka merasa masih menghadapi musuh yang lebih berbahaya: PUSA. Hal lain yang membedakan Aceh ialah tajamnya pertentangan kalangan militer provinsi Sumatera Utara dengan pemerintahan sipil di Aceh. Yang belakangan ini, walaupun terdapat perubahan-perubahan sebelumnya dalam personil, masih berorientasi PUSA. Akibatnya, justru pada pokoknya anggota-anggota PUSA ketimbang anggota-anggota atau para pendukung partai Komunis, PKI, yang ditangkap atau 89 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1968), hlm. 189. 90 Feith, Ibid., hlm. 190.
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132: 256 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 155 and 156: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 181: 208 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 187 and 188: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?